Connect with us

Makro Ekonomi

Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran

Published

on


Pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran wabah virus corona akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

FINROLL.COM — Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan KADIN Rico Rustambi mengatakan masyarakat kecil yang akan paling terdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70 persen perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Ia menyebut, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat.

“Akan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan banyak yang tutup atau bangkrut dalam waktu dekat,” terangnya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (7/4).

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tak terelakkan sebab lesunya perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari seretnya perekonomian dalam negeri dengan drastisnya penurunan permintaan.

Lihat juga: Harga Batu Bara Acuan Turun Jadi US$65,77 per Ton pada April
Sejalan dengan Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkap dengan PSBB maka semua bisnis akan terhenti dengan sendiri.

“Masing-masing masih mendata, yang mesti dirumahkan berapa besar kan kemarin disampaikan di Jakarta sudah keluar angka ratusan ribu, angka akan terus naik dengan terhentinya ekonomi,” ujarnya.

Shinta mengungkap jumlah karyawan yang dirumahkan akan membengkak dengan penerapan kebijakan PSBB. Pasalnya, rantai keberlanjutan usaha dengan hubungan karyawan tak dapat dipisahkan.

Shinta menambahkan yang dapat dilakukan pengusaha saat ini ialah mengoptimalisasi kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan dengan bersiap diri dalam mempersiapkan pasokan kebutuhan masyarakat selama PSBB dilangsungkan.

Terkait stok makananya, Shinta mengungkap hingga saat ini stok di masyarakat masih aman dan ia yakin selama logistik tidak terganggu maka penyaluran stok ke masyarakat tak akan terkendala.

“Stok aman, selama tidak dihentikan logistiknya. Karena sangat penting untuk kebutuhan primer dan aktivitas (barang),” ungkapnya.

Shinta mengaku belum merampungkan kalkuasi kerugian yang diakibatkan wabah virus corona sejak Maret lalu. Namun, dia menyebut kerugian para pengusaha tak tanggung-tanggung besarnya mengingat covid-19 menyerang hampir seluruh sektor perekonomian.

Melansir data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130 ribu pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang diPHK maupun dirumahkan.

Dengan terhentinya pemasukan masyarakat hingga waktu yang belum ditentukan, Shinta meminta pemerintah untuk menjamin harga sembako terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Katanya, jika tidak, akibatnya bisa fatal.

Namun, Shinta menyambut baik kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Ia berharap, penerapan PSBB dapat dilaksanakan dengan tertib agar mobilitas masyarakat dapat ditekan dan roda perekonomian dapat segera berjalan normal.

Lihat juga: Airbnb Dapat Dana US$1 M Buat Atasi Dampak Virus Corona
Sementara, Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta menilai penerapan PSBB tak akan menimbulkan dampak terlalu hebat sebab sudah banyak usaha di berbagai sektor yang menutup usahanya seiring dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing.

Menurut Tutum, logistik akan menjadi kunci keberhasilan PSBB sehingga ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tak menghentikan aktivitas pengiriman logistik lewat ojek. Tutum bilang, usaha pemerintah dalam menekan lalu lintas manusia akan efektif jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara logistik.

“Kami menyambut baik penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” tukasnya.

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Di Era New Normal Jokowi Minta Menpar Siapkan Promosi Wisata

Published

on

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyiapkan program promosi pariwisata domestik di masa new normal nanti. Program tersebut harus fokus untuk mempromosikan produk-produk lokal dan aman di tengah pandemi virus corona.

“Harus siapkan strategi khusus dalam promosi di era new normal. Fokus dulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatawan domestik,” tutur Jokowi dalam video conference, Kamis (28/5).

Jokowi mengingatkan agar pembantunya juga menyiapkan prokotol kesehatan ketat agar risiko penularan virus corona tetap bisa ditekan di area wisata. Makanya, ia meminta ada standar baru dan uji coba sebelum sektor pariwisata benar-benar dibuka untuk umum.

“Perlu sosialisasi yang masif, diikuti uji coba dan simulasi-simulasi. Perlu juga dilakukan pengawasan agar standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan,” kata dia.

Ia bilang risiko pembukaan kembali sektor pariwisata ini terbilang cukup besar. Pasalnya, jika ada penularan virus corona maka dampaknya akan sangat negatif bagi industri pariwisata.

“Begitu ada imported case kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk itu bisa melekat dan akan menyulitkan kami untuk memperbaikinya lagi. Oleh sebab itu ini harus dikalkulasi betul di lapangan,” jelas Jokowi.

Jokowi menyatakan pemerintah akan melihat dulu bagaimana negara lain mulai membuka sektor pariwisatanya untuk dijadikan contoh. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skenario new normal di sektor pariwisata.

“Sebagai perbandingan saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pilihan liburan di masa new normal nanti akan berubah dari sebelum ada virus corona. Masyarakat akan lebih banyak memilih liburan ke tempat yang sepi demi mengurangi risiko penularan virus corona.

“Referensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, wellness tour, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation,” tutur Jokowi.

Makanya, ia mengingatkan agar pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif menyiapkan program baru untuk menyesuaikan minat pasar. Pelaku usaha juga harus mengantisipasi perubahan tren ini demi menggaet kembali masyarakat untuk berwisata di tengah pandemi virus corona.

“Oleh sebab itu harus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan sehingga cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata secara global,” kata Jokowi.

Kendati begitu, ia juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak tergesa-gesa membuka kembali area wisata. Jokowi bilang harus ada persiapan dan perhitungan yang matang sebelum area wisata kembali beroperasi.

“Mengenai waktunya kapan ini betul-betul tolong tidak perlu tergesa-gesa tapi tahapan-tahapan yang saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik,” pungkas Jokowi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending