Connect with us

Pasar Modal

Penutupan Pasar: Rupiah Berakhir Stagnan Rp 13.665/US$

Published

on


Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stagnan di perdagangan pasar spot hari ini, tetapi masih jauh dari level Rp 13.700/US$

Pada Selasa (14/1/2020), US$ 1 dibanderol Rp 13.665/US$ di pasar spot. Rupiah stagnan alias sama dengan posisi penutupan perdagangan kemarin. Sebelumnya rupiah sempat menguat 0,26% ke level Rp 13.630/US$.

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:55 WIB:

 

Periode Kurs
1 Pekan Rp 13.682,6
1 Bulan Rp 13.713,6
2 Bulan Rp 13.737,6
3 Bulan Rp 13.775,6
6 Bulan Rp 13.889
9 Bulan Rp 14.022
1 Tahun Rp 14.174
2 Tahun Rp 14.791,8

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pada pukul 15:55 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 13.700
3 Bulan Rp 13.760

Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:50 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI 13.654 13.709
Bank BRI 13.695 13.825
Bank Mandiri 13.645 13.665
Bank BTN 13.550 13.725
Bank BCA 13.681 13.699
CIMB Niaga 13.668 13.673

TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)

Advertisement

Pasar Modal

Main Saham Gorengan, Jiwasraya Bikin Rugi Negara Rp 10,4 T

Published

on

By

Jakarta,  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 10,4 triliun karena ‘menggoreng’ saham investasi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan perusahaan pelat merah tersebut menanamkan dana hasil penjualan produk JS Saving Plan pada saham dan reksa dana berkualitas rendah.

Menurutnya, saham-saham tersebut antara lain adalah BJBR, SMBR, PPRO, dan lain-lain. Indikasi kerugian sementara akibat transaksi tersebut diperkirakan sekitar Rp 4 triliun.

Kemudian, pada posisi 30 Juli 2018, Jiwasraya memiliki 28 produk reksa dana, di mana 20 reksa dana diantaranya milik Jiwasraya dengan kepemilikan di atas 90%. Indikasi kerugian sementara terkait saham reksa dana diperkirakan sekitar Rp6,4 triliun.

Main Saham Gorengan, Jiwasraya Bikin Rugi Negara Rp 10,4 T Foto: Konferensi pers BPK dan Kejagung terkait kasus Jiwasraya (CNBC Indonesia/Cantika Adinda Putri)

Sehingga jika diakumulasikan maka kerugian investasi pada saham gorengan dan reksa dana tersebut, total indikasi kerugian Jiwasraya mencapai Rp10,4 triliun.

“Pihak-pihak yang terkait adalah pihak internal Jiwasraya pada tingkat direksi, general manager, dan pihak lain di luar Jiwasraya,” kata Agung di kantor BPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Lebih lanjut, Agung mengatakan, pembelian dan penjualan saham diduga dilakukan secara pro forma dan tidak didasarkan atas data yang valid dan objektif. Kemudian melakukan aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan unrealized gross, yang diduga window dressing.

“Jual beli juga dilakukan dengan pihak tertentu secara negosiasi agar bisa memperoleh harga tertentu yang diinginkan, dan adanya kepemilikan atas saham tertentu melebihi batas maksimal yaitu di atas 2,5%,” tuturnya.

Selain itu, Jiwasraya melakukan investasi langsung pada saham-saham yang tidak likuid dengan harga yang tidak wajar. BPK menduga dalam hal ini ada kerjasama antara manajemen Jiwasraya dengan manajer investasi untuk menyembunyikan investasi pada beberapa reksa dana dengan underlying saham.

Tak hanya itu, pihak yang diajak bertransaksi saham oleh manajemen Jiwasraya terkait transaksi ini adalah grup yang sama, sehingga diduga ada dana perusahaan dikeluarkan melalui grup tersebut.

“Jadi ada indikasi jual beli saham berkualitas rendah dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dan diduga dilakukan dengan mereka yang seharga, sehingga harga jual beli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya,” papar Agung. (CNBC/GPH)

Continue Reading

Pasar Modal

IHSG Diprediksi Fluktuatif, Simak 9 Saham Rekomendasi

Published

on

By

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi mengalami tren pelemahan.

Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christopher Jordan mengatakan, potensi IHSG yang melemah itu diperkirakan akan lebih fluktuatif, dipengaruhi penetapan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Dennies memperkirakan, pergerakan IHSG hari ini berada pada resistance 2 di level 6.332, resistance 1 di level 6.310, support 1 di level 6.242 dan support 2 di level 6.196.

“IHSG diprediksi melemah, secara teknikal indikator stochastic bergerak di area overbought mengindikasikan tren penguatan sudah terbatas,” kata Dennies dalam risetnya, Kamis (19/12).

Kemarin, IHSG ditutup menguat di level 6.287,25 atau naik 0,69 persen. Penguatan didorong oleh sektor keuangan (+2,02 persen) dan industri dasar (+1,00 persen).

IHSG ditutup menguat didorong oleh persetujuan perjanjian dagang fase I antara Amerika Serikat dan China. Investor cenderung berspekulasi menanti penetapan suku bunga oleh BI.

Sementara, Vice President Research Department Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pola gerak IHSG hari ini terlihat berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan jangka pendeknya. Ini terlihat dari rentang konsolidasi yang sedang berusaha digeser ke arah yang lebih baik.

Ia melanjutkan, selain itu jelang rilis Suku bunga acuan BI yang akan dilansir diperkirakan belum akan terdapat perubahan dikarenakan kondisi perekonomian masih cukup stabil.

“Sehingga momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka menengah hingga panjang, hari ini IHSG berpeluang untuk bergerak pada zona hijau,” ujar William.

Berikut saham-saham rekomendasi William pada perdagangan hari ini:

– PT Indofood Tbk (INDF)
– PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
– PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)
– PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
– PT Indofood Tbk (INDF)
– PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
– PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP)
– PT Gudang Garam Tbk (GGRM)
– PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

Continue Reading

Pasar Modal

Sri Mulyani Dorong Pasar Modal, Pajak IPO & Dividen Dipangkas

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam RUU mengenai Omnibus Law perihal perpajakan, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25% menjadi 22% pada periode 2021-2022 dan dipangkas lagi menjadi 20% untuk periode 2023.

Selain itu, khusus untuk PPh badan bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) atau go public di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah akan menurunkan pajak badan dengan penurunan sebesar 3%, dalam 5 tahun setelah perusahaan tersebut IPO.

Perhitungannya ialah PPh badan perusahaan IPO turun dari 22% saat ini menjadi 19%, sementara untuk IPO tahun 2023 pajak PPh badan akan turun dari 20% menjadi 17%.

“Kita juga akan menurunkan untuk pajak badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh 3 persen lagi terutama untuk pengurangan hanya untuk go public baru selama 5 tahun sesudah mereka go public,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat ini (22/11/2019).

Selain bagi perusahaan yang mau IPO, insentif juga diberikan bagi investor pasar modal terutama berkaitan dengan dividen yang diperoleh investor dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun WP badan.

“Kemudian kita juga akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri dalam hal ini dividen yang diterima WP [wajib pajak] badan maupun WP [perorangan] akan dibebaskan dan kita akan atur lebih lanjut dalam aturan pemerintah di bawahnya [aturan turunan,” tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan insentif pajak dalam RUU Omnibus Law ini adalah bagian upaya Kementerian Keuangan merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo yang mendorong agar jajarannya membuat aturan perundang-undangan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan peranan UMKM, dan meningkatkan iklim investasi.

“Seperti diketahui Pak Presiden meminta kabinet untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk ciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Salah satunya yang di kelompok perpajakan jadi Omnibus tersendiri,” kata Menkeu.

Sebagai informasi, berdasarkan data online-pajak, ada tiga ketentuan pajak dividen. Pertama, PPh Pasal 4 ayat 2 yang menentukan dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final.

Kedua, PPh Pasal 23 di mana penerima penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dengan potongan 15% dari jumlah dividen.

Ketiga, PPh Pasal 26 yakni penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif potongan pajak penghasilannya sebesar 20% atas jumlah bruto dividen.

Konferensi pers pada Jumat ini adalah rangkaian proses penyusunan aturan perpajakan yang sudah digembar-gemborkan Jokowi pada September silam.

Ketika itu, Menkeu usai rapat terbatas dengan Jokowi, menegaskan insentif ini akan mendorong bertumbuhnya pasar modal Indonesia. Dalam RUU baru yang dimaksud Sri Mulyani, akan menyangkut tiga UU yang direvisi yakni PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

“Di bidang PPh, substansi terpenting adalah penurunan tarif PPh Badan. Seperti yang sudah disampaikan, sekarang 25 persen, turun secara bertahap ke 20 persen,” kata Sri Mulyani, ketika itu.

“Bisa dilakukan [penurunan PPh] dan penurunan dimulai 2021. Dari 2020 tidak terpengaruh, baru 2021. Perusahaan go public penurunan 3 persen di bawahnya. Artinya bisa 17 persen, sama dengan PPh di Singapura, terutama go public [IPO] baru yang baru mau masuk ke bursa,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani mengatakan, hal ini dilakukan untuk menaikkan perekonomian Indonesia, termasuk mendorong pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan hingga menggunakan azas teritorial.

“Ini mendorong kepatuhan, menciptakan keadilan iklim usaha, dan tempatkan berbagai fasilitas perpajakan dalam perundang undangan.”

Dalam RUU baru ini, Sri Mulyani ketika itu juga menegaskan akan menghapuskan PPh atas dividen (dari laba bersih) dari dalam negeri dan luar negeri.

“Selama ini dividen dari dalam dan luar negeri yang diterima PPh badan kalau miliki saham di atas 25 persen tidak dikenai PPh, tapi kalau di bawah kena PPh normal 25 persen,” kata Sri Mulyani.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending