Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Peta Suksesi Kapolri Usai Rotasi Polisi Besar-besaran

Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021

Published

on


Penunjukan Kapolri baru sebagai pengganti Idham Azis nanti adalah hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden. (ISTIMEWA/FINROLL)

FINROLL.COM – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merombak ratusan perwira tinggi dan menengah (Pati dan Pamen) Polri dari jabatannya semula di Korps Bhayangkara pada pekan ini.

Idham Azis sendiri bakal purnabakti alias pensiun sebagai polisi pada Januari 2021 mendatang.

Mabes Polri sendiri menegaskan rotasi itu sebagai bentuk penyegaran organisasi. Sebagai informasi, Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan total ada 637 orang yang diinformasikan mutasi lewat perintah dalam sembilan telegram terpisah yang terbit 16 November lalu.

Rinciannya, adalah personel dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) 1 orang, Inspektur Jenderal (Irjen) 9 orang, Brigadir Jenderal (Brigjen) 63 orang, Komisaris Besar (Kombes) 478 orang, dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) 86 orang.

Di antara perombakan tersebut, ada perwira tinggi yang diakui Mabes Polri dicopot dari jabatannya imbas dari pembiaran kegiatan yang menciptakan kerumunan massa selama pandemi virus corona (Covid-19). Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahradi. Kemudian, Kombes Heru Novianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan AKBP Roland Ronaldy dari jabatan Kapolres Bogor.

Di luar penegakan prokes Covid-19, menurut sejumlah pihak, rotasi besar-besaran perwira polisi itu sarat kepentingan suksesi Kapolri menyongsong Idham yang akan pensiun.

“Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Menurut dia, setidaknya ada dua nama besar yang kini ditempatkan dalam jabatan strategis buntut pencopotan Irjen Nana dari jabatan Kapolda Metro Jaya. Misalnya, Irjen Muhammad Fadil Imran yang dahulu merupakan Kapolda Jawa Timur dan kini digantikan oleh Irjen Nico Afinta.

Fadil Imran sendiri, merupakan seorang Jenderal berbintang dua yang acap kali mendapat pujian langsung dari Kapolri, terutama dalam penanganan virus Covid-19 saat ini di wilayah hukumnya kala itu, Jawa Timur.

Diketahui, Idham pernah memuji Fadil lantaran dengan tegas menegur dan mencopot Kapolsek Gubeng, Kompol Naufil yang tertidur dalam rapat koordinasi Kampung Tangguh penanganan Covid-19 di Gedung Sawunggaling, Surabaya, 22 Mei lalu. Inisiatifnya dalam membuat kampung tanggung pun diapresiasi Idham.

Fadil juga adalah sosok yang dipercaya menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Idham Azis yang dilantik pada 1 November tahun lalu. Jabatan itu diembannya sebelum diberi kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Sementara, Irjen Nico Afinta merupakan sosok seorang reserse yang pernah terlibat dalam sejumlah kasus menarik perhatian publik. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Saat Idham masih sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2017 silam, Nico merupakan anak buahnya yang ditempatkan dalam jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum.

Kemudian, kala Idham pindah ke Mabes Polri, Nico pun mengikuti jejaknya sebagai Dirtipidum dan Staf Ahli Sosial dan Politik Kapolri pada 2019.

“Meski penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif presiden Jokowi tapi masing masing kekuatan di internal Polri berusaha mencari peluang dan bermanuver menyuguhkan calon calon terbaik dari kubunya,” ujar Neta.

“Saat Idham menjadi calon Kapolri, keduanya adalah tim sukses yang ikut membuat naskah uji kepatutan Idham di Komisi 3 DPR,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Neta mengakui saat ini bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis masih terlalu cair. Belum lagi, kata dia, masih akan ada sejumlah mutasi untuk jabatan jenderal berbintang tiga yang akan terjadi di tubuh Korps Bhayangkara dalam beberapa waktu ke depan.

Di satu sisi, kata Neta, tak dimungkiri perombakan sejumlah Kapolda tersebut nantinya dapat berimplikasi langsung terhadap pemilihan Kapolri mendatang. Meski, belum tentu mereka yang dijagokan Idham langsung dapat menjadi calon Kapolri baru.

“Penyuguhan calon-calon kapolri terbaik itu dilakukan dengan cara menempatkan figur-figur tersebut di posisi strategis. Siapapun yang naik, tentu berpeluang untuk masuk dalam bursa calon Kapolri,” pungkasnya.

Terpisah, Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengamini asumsi yang menyatakan terdapat unsur kepentingan dalam pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat wajar terjadi. Apalagi, kata dia, rotasi besar-besaran ini juga terjadi menjelang bergesernya kursi kepemimpinan Polri.

Di satu sisi, dia sendiri menyayangkan munculnya gerbong-gerbong berbasis primordial kedaerahan atau unsur kedekatan lain dalam kontestasi Kapolri mendatang.

“Faksi-faksi di dalam tubuh organisasi Polri memang tak bisa dipungkiri dan itu sangat disayangkan. Dan, itu harusnya ditanggalkan,” ucap Bambang.

Menurut dia, pencopotan dua Kapolda itu juga bukan serta-merta atas inisiatif Kapolri seorang. Menurutnya, pernyataan Presiden RI Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait lemahnya penerapan protokol kesehatan juga turut berpengaruh.

“Banyak perwira-perwira tinggi Polri yang punya kapasitas maupun kapabilitas. Dan itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengajukannya ke DPR setelah mendapat pertimbangan Kompolnas,” ujar dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai tidak tepat mengaitkan mutasi personel Polri dengan unsur politis jelang pergantian kepemimpinan.

Menurut dia, sejumlah sosok yang dicopot lantaran memang memiliki kinerja yang kurang baik lantaran lalai dan tidak mengantisipasi kejadian-kejadian yang berujung pada kritik dari masyarakat.

“Ini menjadi pelajaran bagi seluruh Kapolda, Kapolres dan Kapolsek untuk bisa menjaga wilayahnya dengan baik,” ucap Edi.

“Dia bagus, dia dapat tempat bagus,” tambahnya.

Menurut Edi, penempatan sejumlah sosok pengganti seperti Irjen Fadil Imran, Irjen Ahmad Dofiri, Irjen Nico Afinta, Irjen Rikwanto, Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Irjen Refdi Andri, hingga Irjen Putu Jayan Danu Putra sebagai Kapolda baru di wilayah masing-masing telah melalui proses penggodokan yang matang.

Dia mencontohkan, Irjen Fadil yang ditunjuk jadi Kapolda Metro Jaya dinilai telah dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur dengan baik. Ia mencontohkan dengan membubarkan acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sempat bakal digelar di Gedung Juang 45, Surabaya September lalu.

Kemudian, sosok Ahmad Dofiri yang dinilainya dapat menjadi Kapolda tegas sewaktu bertugas di wilayah DIY Yogyakarta.

“Kami menilai Pak Kapolri sudah menempatkan orang yang tepat dengan kemampuan baik ditempat yang tepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan memasuki masa purnatugas pada Januari tahun depan lantaran sudah berusia 58 tahun. Keriuhan bursa calon Kapolri penggantinya pun sudah diperbincangkan belakangan ini.

Sebelumnya, pada 12 November lalu, Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis yang memprediksi akan ada mutasi besar di tubuh Polri jelang pensiunnya Idham Azis.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan setidaknya akan ada tiga jabatan jenderal bintang tiga yang akan memasuki masa pensiun hingga Januari mendatang. Sehingga, tiga orang pati berpangkat Irjen akan memiliki peluang untuk naik pangkat dan memenuhi persyaratan sebagai calon Kapolri.

Adapun, tiga jenderal yang akan pensiun ialah Kepala BNN Komjen Heru Winarko; Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Antam Novambar; dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Widjarnardi.

IPW berpandangan, tiga sosok yang akan menggantikan Komjen itu adalah Irjen Nana Sujana, Irjen Ahmad Lutfhi, dan Irjen Fadil Imran.

Nana yang telah dicopot dari jabatan Kapolda Metro Jaya sebelumnya dikenal pernah menjadi Kapolresta Surakarta, Jawa Tengah, dan disebut dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan menghormati pendapat-pendapat dari luar institusi terkait bursa calon kapolri tersebut.

Dia menegaskan bahwa keputusan terkait pengangkatan kapolri baru sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Mari sama-sama kita tunggu bagaimana keputusannya, nanti tentu pada waktunya dari bapak presiden akan menentukan itu,” ucap Awi.

Beda halnya dengan IPW, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini masih menelusuri rekam jejak para perwira tinggi (Pati) Polri yang memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk menggantikan Idham Azis.

Kompolnas, memiliki wewenang untuk memberi saran dan mengusulkan nama-nama kandidat calon Kapolri kepada Jokowi.

Idham sendiri, sempat berpesan kepada seluruh anak buahnya di Korps Bhayangkara agar menjaga soliditas internal jelang kepergian dirinya dari pucuk pimpinan Polri.

Pada 1 Juli lalu, mantan Kabareskrim itu menegaskan bahwa seluruh jajarannya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memimpin institusi Polri.

Jenderal bintang empat itu pun mewanti-wanti seluruh anggota kepolisian agar tetap waspada terhadap isu-isu liar ihwal bursa nama calon kapolri baru.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Mahfud Respons Negara Papua Benny Wenda: Itu Negara Ilusi

Published

on

Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sedang mendirikan negara ilusi.

Hal ini dikatakan terkait deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda, yang juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Presiden Sementara.

“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi negara yang tidak ada. Negara Papua Barat itu apa?” cetus Mahfud saat menyampaikan pernyataan pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Menurutnya, membangun sebuah negara minimal ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Yakni, rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai, dan juga pemerintah yang berdaulat.

“Dia enggak ada, rakyatnya siapa, wilayahnya mana, Papua kita yang kuasai, Pemerintah siapa? Enggak ada,” kata Mahfud.

Selain tiga syarat itu, lanjut Mahfud, Benny juga mesti memiliki syarat lain yakni pengakuan dari dunia internasional atau negara-negara lain. Sementara, deklarasi kemerdekaan Benny hanya disampaikan melalui Twitter dan tak ada dukungan dari negara lain.

“Memang didukung Vanuatu, tapi kecil itu. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional,” kata dia.

Lagi pula, kata Mahfud, jika merujuk pada hasil referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1969, Papua dipastikan menjadi bagian dari NKRI.

“Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB. Itu daftar negara yang memiliki peluang merdeka, kalau Timor-Timor ada. Papua enggak ada,” kata dia.
Lihat juga: DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Deklarasi Benny Wenda

Terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut Benny Wenda tak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua dan menyatakan diri sebagai Presiden Sementara.

“Ya tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan sebuah yang dia katakan sebagai negara,” kata dia, di Gedung Lemhanas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Menurut Agus, tindakan Benny ini merupakan pelanggaran hukum serius.

“Tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap apa, sistem hukum di Indonesia. Kalau ada pelanggaran, dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum,” katanya.

Sebelumnya, Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan West papua pada 1 Desember. Dalam pernyataannya, dia menyebut tak akan lagi tunduk pada aturan hukum negara Indonesia dan akan membuat tata aturan sendiri, termasuk akan segera mengumumkan kabinet dan perdana menteri.

Deklarasi itu juga ditolak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Mereka bahkan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda bahkan menganggap sikap Benny bisa memecah rakyat Papua.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Jalani Isolasi Mandiri Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) dini hari.

Meski dikonfirmasi positif Covid-19, Anies bakal tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

Adapun, pada Senin siang (30/11/2020), Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Covid-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif pada Minggu (29/11/2020). Dia mengaku intens bertemu dengan Ariza untuk melaksanakan rapat berdua.

“Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya pada Selasa (1/12/2020).

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.

“Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

 

Continue Reading

Nasional

Wagub DKI Ahmad Riza Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan testing kepada setiap warga, tanpa terkecuali, khususnya kepada setiap warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sehingga memiliki potensi terpapar virus COVID-19.

Hal itu pula yang dilakukan kepada seluruh jajaran di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil PCR Test terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19 dan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Wagub Ariza menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif COVID-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Baik staf dan seluruh anggota keluarga saya juga sudah menjalani tes usap. Sebagaimana prosedur kesehatan yang telah ditetapkan WHO, bagi setiap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan, baik di level puskesmas hingga rumah sakit,” ujar Wagub Ariza dalam siaran pers, Minggu (29/11/2020).

Diketahui, Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), yaitu pada Kamis (26/11) dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat (27/11) dengan hasil terkonfirmasi positif. Adapun berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wagub Ariza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujar Ariza.

Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta untuk semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan, yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan.

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” pesan Wagub Ariza.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending