Connect with us

Nasional

Peta Suksesi Kapolri Usai Rotasi Polisi Besar-besaran

Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021

Published

on


Penunjukan Kapolri baru sebagai pengganti Idham Azis nanti adalah hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden. (ISTIMEWA/FINROLL)

FINROLL.COM – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merombak ratusan perwira tinggi dan menengah (Pati dan Pamen) Polri dari jabatannya semula di Korps Bhayangkara pada pekan ini.

Idham Azis sendiri bakal purnabakti alias pensiun sebagai polisi pada Januari 2021 mendatang.

Mabes Polri sendiri menegaskan rotasi itu sebagai bentuk penyegaran organisasi. Sebagai informasi, Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan total ada 637 orang yang diinformasikan mutasi lewat perintah dalam sembilan telegram terpisah yang terbit 16 November lalu.

Rinciannya, adalah personel dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) 1 orang, Inspektur Jenderal (Irjen) 9 orang, Brigadir Jenderal (Brigjen) 63 orang, Komisaris Besar (Kombes) 478 orang, dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) 86 orang.

Di antara perombakan tersebut, ada perwira tinggi yang diakui Mabes Polri dicopot dari jabatannya imbas dari pembiaran kegiatan yang menciptakan kerumunan massa selama pandemi virus corona (Covid-19). Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahradi. Kemudian, Kombes Heru Novianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan AKBP Roland Ronaldy dari jabatan Kapolres Bogor.

Di luar penegakan prokes Covid-19, menurut sejumlah pihak, rotasi besar-besaran perwira polisi itu sarat kepentingan suksesi Kapolri menyongsong Idham yang akan pensiun.

“Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Menurut dia, setidaknya ada dua nama besar yang kini ditempatkan dalam jabatan strategis buntut pencopotan Irjen Nana dari jabatan Kapolda Metro Jaya. Misalnya, Irjen Muhammad Fadil Imran yang dahulu merupakan Kapolda Jawa Timur dan kini digantikan oleh Irjen Nico Afinta.

Fadil Imran sendiri, merupakan seorang Jenderal berbintang dua yang acap kali mendapat pujian langsung dari Kapolri, terutama dalam penanganan virus Covid-19 saat ini di wilayah hukumnya kala itu, Jawa Timur.

Diketahui, Idham pernah memuji Fadil lantaran dengan tegas menegur dan mencopot Kapolsek Gubeng, Kompol Naufil yang tertidur dalam rapat koordinasi Kampung Tangguh penanganan Covid-19 di Gedung Sawunggaling, Surabaya, 22 Mei lalu. Inisiatifnya dalam membuat kampung tanggung pun diapresiasi Idham.

Fadil juga adalah sosok yang dipercaya menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Idham Azis yang dilantik pada 1 November tahun lalu. Jabatan itu diembannya sebelum diberi kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Sementara, Irjen Nico Afinta merupakan sosok seorang reserse yang pernah terlibat dalam sejumlah kasus menarik perhatian publik. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Saat Idham masih sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2017 silam, Nico merupakan anak buahnya yang ditempatkan dalam jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum.

Kemudian, kala Idham pindah ke Mabes Polri, Nico pun mengikuti jejaknya sebagai Dirtipidum dan Staf Ahli Sosial dan Politik Kapolri pada 2019.

“Meski penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif presiden Jokowi tapi masing masing kekuatan di internal Polri berusaha mencari peluang dan bermanuver menyuguhkan calon calon terbaik dari kubunya,” ujar Neta.

“Saat Idham menjadi calon Kapolri, keduanya adalah tim sukses yang ikut membuat naskah uji kepatutan Idham di Komisi 3 DPR,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Neta mengakui saat ini bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis masih terlalu cair. Belum lagi, kata dia, masih akan ada sejumlah mutasi untuk jabatan jenderal berbintang tiga yang akan terjadi di tubuh Korps Bhayangkara dalam beberapa waktu ke depan.

Di satu sisi, kata Neta, tak dimungkiri perombakan sejumlah Kapolda tersebut nantinya dapat berimplikasi langsung terhadap pemilihan Kapolri mendatang. Meski, belum tentu mereka yang dijagokan Idham langsung dapat menjadi calon Kapolri baru.

“Penyuguhan calon-calon kapolri terbaik itu dilakukan dengan cara menempatkan figur-figur tersebut di posisi strategis. Siapapun yang naik, tentu berpeluang untuk masuk dalam bursa calon Kapolri,” pungkasnya.

Terpisah, Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengamini asumsi yang menyatakan terdapat unsur kepentingan dalam pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat wajar terjadi. Apalagi, kata dia, rotasi besar-besaran ini juga terjadi menjelang bergesernya kursi kepemimpinan Polri.

Di satu sisi, dia sendiri menyayangkan munculnya gerbong-gerbong berbasis primordial kedaerahan atau unsur kedekatan lain dalam kontestasi Kapolri mendatang.

“Faksi-faksi di dalam tubuh organisasi Polri memang tak bisa dipungkiri dan itu sangat disayangkan. Dan, itu harusnya ditanggalkan,” ucap Bambang.

Menurut dia, pencopotan dua Kapolda itu juga bukan serta-merta atas inisiatif Kapolri seorang. Menurutnya, pernyataan Presiden RI Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait lemahnya penerapan protokol kesehatan juga turut berpengaruh.

“Banyak perwira-perwira tinggi Polri yang punya kapasitas maupun kapabilitas. Dan itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengajukannya ke DPR setelah mendapat pertimbangan Kompolnas,” ujar dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai tidak tepat mengaitkan mutasi personel Polri dengan unsur politis jelang pergantian kepemimpinan.

Menurut dia, sejumlah sosok yang dicopot lantaran memang memiliki kinerja yang kurang baik lantaran lalai dan tidak mengantisipasi kejadian-kejadian yang berujung pada kritik dari masyarakat.

“Ini menjadi pelajaran bagi seluruh Kapolda, Kapolres dan Kapolsek untuk bisa menjaga wilayahnya dengan baik,” ucap Edi.

“Dia bagus, dia dapat tempat bagus,” tambahnya.

Menurut Edi, penempatan sejumlah sosok pengganti seperti Irjen Fadil Imran, Irjen Ahmad Dofiri, Irjen Nico Afinta, Irjen Rikwanto, Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Irjen Refdi Andri, hingga Irjen Putu Jayan Danu Putra sebagai Kapolda baru di wilayah masing-masing telah melalui proses penggodokan yang matang.

Dia mencontohkan, Irjen Fadil yang ditunjuk jadi Kapolda Metro Jaya dinilai telah dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur dengan baik. Ia mencontohkan dengan membubarkan acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sempat bakal digelar di Gedung Juang 45, Surabaya September lalu.

Kemudian, sosok Ahmad Dofiri yang dinilainya dapat menjadi Kapolda tegas sewaktu bertugas di wilayah DIY Yogyakarta.

“Kami menilai Pak Kapolri sudah menempatkan orang yang tepat dengan kemampuan baik ditempat yang tepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan memasuki masa purnatugas pada Januari tahun depan lantaran sudah berusia 58 tahun. Keriuhan bursa calon Kapolri penggantinya pun sudah diperbincangkan belakangan ini.

Sebelumnya, pada 12 November lalu, Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis yang memprediksi akan ada mutasi besar di tubuh Polri jelang pensiunnya Idham Azis.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan setidaknya akan ada tiga jabatan jenderal bintang tiga yang akan memasuki masa pensiun hingga Januari mendatang. Sehingga, tiga orang pati berpangkat Irjen akan memiliki peluang untuk naik pangkat dan memenuhi persyaratan sebagai calon Kapolri.

Adapun, tiga jenderal yang akan pensiun ialah Kepala BNN Komjen Heru Winarko; Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Antam Novambar; dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Widjarnardi.

IPW berpandangan, tiga sosok yang akan menggantikan Komjen itu adalah Irjen Nana Sujana, Irjen Ahmad Lutfhi, dan Irjen Fadil Imran.

Nana yang telah dicopot dari jabatan Kapolda Metro Jaya sebelumnya dikenal pernah menjadi Kapolresta Surakarta, Jawa Tengah, dan disebut dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan menghormati pendapat-pendapat dari luar institusi terkait bursa calon kapolri tersebut.

Dia menegaskan bahwa keputusan terkait pengangkatan kapolri baru sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Mari sama-sama kita tunggu bagaimana keputusannya, nanti tentu pada waktunya dari bapak presiden akan menentukan itu,” ucap Awi.

Beda halnya dengan IPW, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini masih menelusuri rekam jejak para perwira tinggi (Pati) Polri yang memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk menggantikan Idham Azis.

Kompolnas, memiliki wewenang untuk memberi saran dan mengusulkan nama-nama kandidat calon Kapolri kepada Jokowi.

Idham sendiri, sempat berpesan kepada seluruh anak buahnya di Korps Bhayangkara agar menjaga soliditas internal jelang kepergian dirinya dari pucuk pimpinan Polri.

Pada 1 Juli lalu, mantan Kabareskrim itu menegaskan bahwa seluruh jajarannya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memimpin institusi Polri.

Jenderal bintang empat itu pun mewanti-wanti seluruh anggota kepolisian agar tetap waspada terhadap isu-isu liar ihwal bursa nama calon kapolri baru.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Sumsel Akui Telusur Tak Ideal, Jateng Duga Data Rancu

Published

on

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengakui kurang dalam melakukan telusur alias tracing terkait peningkatan kasus Covid-19, termasuk kasus kematiannya. Sementara, Pemprov Jawa Tengah berdalih ada kerancuan data soal kenaikan kasus.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, zona merah di Sumsel bertambah menjadi tiga daerah per Selasa (4/5). Yakni, Kota Prabumulih, Palembang, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Seiring dengan itu, persentase angka kematian akibat Covid-19 di Sumsel pun tembus tiga besar se-Indonesia dengan 4,93 persen, atau 1.033 jiwa meninggal akibat Covid-19 dari total kasus kumulatif 20.494 orang.Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan angka kematian Sumsel berada di bawah Jawa Timur yang mencapai 7,24 persen dan Lampung dengan 5,04 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nuraini mengakui ada peningkatan tingkat hunian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di Sumsel, dari 30 persen menjadi 57 persen dalam waktu dua pekan.

Yakni, sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 6 April, hingga pertengahan April. Ia meyakini itu akibat mobilitas masyarakat yang meningkat pada bulan Ramadan.

“Dalam waktu dekat pemprov pun akan kembali mengaktifkan kembali Wisma Atlet Jakabaring apabila BOR ini terus bertambah agar tidak menyebabkan penuhnya pelayanan kesehatan bagi kasus positif disertai gejala,” ungkap Lesty, Rabu (5/5).

Selain itu, pihaknya pun mengakui bahwa jumlah telusur di Sumsel ini masih jauh dari ideal. Idealnya, dalam satu kasus konfirmasi 100 orang kontak terdekat yang harus dilakukan testing.

Saat ini Sumsel sudah mampu melakukan tracing dan testing kepada 30 kontak terdekat dari satu kasus konfirmasi positif. Prakteknya, pengetesan rata-rata paling banyak dilakukan pada 2-3 orang per satu orang terkonfirmasi positif.

“Ini tidak ideal karena banyak hal yang dihadapi. Jumlah testing ini lebih rendah dibandingkan seharusnya,” ungkap Lesty.

Terpisah, Epidemiolog Universitas Sriwijaya Iche Andriyani meminta Pemprov memaksimalkan kemampuan dalam tes dan telusur.

Tracing di daerah dijelaskan Kepala Dinkes tadi paling banyak hanya 2-3 orang dari satu orang kasus positif. Itu penyebabnya lebih ke pedoman revisi lima, kontak erat itu yang tidak bergejala tidak dites,” ujar dia.

“Padahal di revisi lima itu jelas, dikembalikan ke kemampuan daerah masing-masing. Nah kalau Sumsel mampu 30 orang testing untuk satu konfirmasi positif kenapa tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengklaim salah satu penyebab tingginya angka kematian warga di wilayahnya lantaran integrasi data pemerintah pusat dan daerah yang masih rancu.

Ia menduga pemerintah pusat terlambat dalam memasukkan data kematian Covid-19 Jawa Tengah dalam aplikasi New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.

“Kasus kematian Jateng kita trennya menurun, tapi masih tinggi kami akui masih sekitar 6 persen, dan kami sebagian karena komorbid. Dan juga karena rilis data yang tertunda. Kami di corona Jateng sudah merilis, tapi kelihatannya pusat yang belum merilisnya di NAR,” kata Prasetyo dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (5/5).

Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat dalam periode 29 April-5 Mei 2021, Jawa Tengah menyumbang sebanyak 305 kasus kematian akibat covid-19. Jawa Tengah juga dalam beberapa pekan terakhir kerap berada di tiga provinsi teratas penyumbang kematian covid-19 di Indonesia.

Namun demikian, Prasetyo menyebut saat ini kondisi pandemi covid-19 di Jawa Tengah terpantau masih dalam keadaan aman. Sebab, kapasitas keterisian atau BOR masih di bawah 50 persen, baik perawatan isolasi inap covid-19 maupun Intensive Care Unit (ICU).

“BOR kita di ICU 38 persen, isolasi 35 persen. Saya kira sudah sangat baik kesiapan infrastruktur kesehatan di Jawa Tengah,” kata dia.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nekat Terobos Penyekatan, Pemudik Bisa Dijerat Sanksi Pidana

Published

on

Masyarakat yang nekat menerobos penyekatan dan tak mematuhi petugas di masa larangan mudik lebaran 2021 disebut bisa dijerat pidana. Namun, polisi mengaku mengedepankan upaya persuasi ketimbang sanksi.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto berharap penerapan sanksi pidana itu tidak sampai terjadi dan menginginkan masyarakat patuh demi menekan penyebaran Covid-19.

“Sebetulnya ada pasal pidana yang bisa diterapkan, kalau yang bersangkutan (pemudik) melawan petugas, seperti pasal 212, 214, dan pasal 216 KUHP, ada ancaman pidananya,” kata dia, di Pelabuhan Merak, Kamis (6/5).

“Harapan kami tidak menerapkan pasal tersebut. Yang penting bagi kami kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik demi sama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sejauh ini, harapan tersebut masih sesuai. Dalam pengecekan pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Merak, Gerem Bawah, dan di depan Pelabuhan Merak, Rudy mendapati jalanan sepi.

“Sudah berjalan dengan baik, penyekatan sudah dilakukan mulai pukul 00.00 WIB, 6 Mei 2021. Tadi saya amati, monitor, warga sudah sadar ya. Tadi pengendara sudah sepi, kendaraan pribadi tidak begitu banyak,” terangnya.

Terpisah, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengaku akan menindak tegas masyarakat yang tetap bandel mudik meski tetap mengedepankan pendekatan lunak.

“Tentunya tetap memprioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya, Rabu (5/5).

Kebijakan ini diambil, kata Nico, sebab pemerintah mengantisipasi kembali meningkatnya kasua Covid-19, berkaca pengalaman kenaikan kasus usai libur panjang tahun sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan survei kementerian perhubungan, jika larangan mudik ditiadakan, akan terjadi pergerakan 81 juta orang yang melakukan perjalanan. Ia juga menyebut masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang diduga akan melaksanakan mudik.

Polda Jawa Timur sendiri menerjunkan 15.212 personel gabungan untuk menghalau pergerakan masyarakat, saat  larangan Mudik Lebaran 2021 resmi berlaku, 6-17 Mei 2021.

Rinciannya 1.065 dari Polda Jatim, 9. 381 dari Polres jajaran, 1.420 dari TNI, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka hingga Jasa Raharja sebanyak 3.346 orang.

“Ribuan personel akan di-plotting di sembilan titik perbatasan provinsi, 20 titik kabupaten/kota, dan 45 pintu tol di Jatim pada 6-17 Mei 2021,” kata Nico.

sumber : cnnindonesia.com

Continue Reading

Nasional

PT Delta Disebut Belum Sanggup Buyback Saham Bir Pemprov DKI

Published

on

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyebut jajaran direksi PT. Delta Djakarta Tbk belum mampu membeli 26,25 persen saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri usai berkunjung ke kantor PT. Delta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/5).

“Tadi kita cecar mereka, mereka sanggup enggak kalau kita buyback sahamnya Pemprov? Mereka bilang belum,” kata dia, kepada wartawan usai kunjungan.

Kepada Komisi B, kata Hasan, direksi PT. Delta mengaku akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik saham mayoritas di Filipina.

Hasan menduga itu terkait aset perusahaan yang hanya Rp1,2 triliun yang dinilainya relatif kecil untuk perusahaan yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektare.

“Menurut saya mereka belum sanggup untuk buyback itu karena saya lihat situasi tadi ketika kita tanya juga aset perusahaan ini berapa, Rp1,2 triliun,” katanya.

Komisi B mengaku belum menentukan sikap soal wacana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta. Pihaknya masih akan menggelar rapat terbatas untuk membahas hal itu.

Kendati demikian, ia menilai keputusan Pemprov DKI menahan saham bir di PT Delta lebih menguntungkan.

“Tetapi menurut pribadi saya kalau diambil uang, misal kita terima Rp1 triliun dibandingkan uang, yang ditanam di sini kita tidur saja tiap tahun kita terima 100 miliar. Itu jauh lebih baik daripada kita terima Rp1 triliun tapi setelah itu enggak tahu uangnya ke mana,” jelas Hasan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Delta Ronny Titiheruw menyebut rencana pelepasan saham merupakan hak prerogatif Pemprov DKI. Pihaknya hingga kini belum berkomunikasi resmi dengan Pemprov terkait rencana tersebut.

“Selaku pemegang saham belum bisa comment. Sampai sejauh ini kita belum menerima komunikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai wacana pelepasan saham ini,” katanya.

Pemprov DKI sebelumnya berencana untuk melepas saham bir di Delta. Namun, itu belum terealisasi lantaran belum disetujui oleh DPRD. Dari sembilan fraksi, hanya lima fraksi yang mendukung, yakni PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PPP.

Diketahui, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu mencapai 26,25 persen. Saham mayoritas dipegang oleh San Miguel Malaysia dengan porsi 58,33 persen.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun sempat didorong oleh partai pendukung untuk menggunakan diskresinya menjual saham di luar jalur DPRD. Namun, Wagub DKI Riza Patria mengaku pihaknya tidak akan memakai kewenangan tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending