Connect with us

Makro Ekonomi

Peternak Rugi Rp2 T Karena Banjir Impor Ayam

Published

on


Finroll.com, Jakarta — Para peternak ayam hidup yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mengadu ke Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Pengaduan terkait kerugian yang mereka derita akibat penurunan harga ayam hidup di pasar dan perusahaan integrator.

Peternak mengklaim penurunan harga ayam belakangan ini telah merugikan mereka sampai dengan lebih dari Rp2 triliun.  Salah satu anggota paguyuban dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni menjelaskan kerugian terjadi akibat harga jual ayam hidup berada di kisaran Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per ekor.

Padahal, Harga Pokok Penjualan (HPP) dari pemerintah berada di angka Rp18 ribu per ekor.

“Harga sekarang sebenarnya sudah lebih baik dari Juli lalu, sekitar Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per ekor, tapi harga yang masih lebih rendah dari HPP ini membuat peternak tetap merugi karena harga bibit dan pakan pun cukup tinggi,” ujar Parjuni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

Ia merinci harga bibit berada di kisaran Rp5 ribu sampai Rp10 ribu saat ini. Sementara harga pakan berupa jagung mencapai Rp7.000 sampai Rp7.300 per kilogram.

Padahal, peternak masih perlu mengeluarkan biaya lain untuk merawat ayam hingga siap dijual. Perhitungannya, harga ideal untuk bibit seharusnya berada di bawah Rp5 ribu per bibit, sedangkan harga pakan di kisaran Rp4 ribu per kg.

“Untuk harga bibit saja, seharusnya maksimal hanya 30 persen dari harga jual ayam hidup. Misalnya, harga ayam Rp15 ribu per ekor, maka seharusnya harga bibit tidak sampai Rp5 ribu per kg, tapi sekarang lebih tinggi,” ujarnya.

Selain persoalan harga bibit dan pakan, Parjuni mengatakan penurunan harga jual ayam hidup juga terpengaruh oleh peningkatan pasokan. Ini terjadi karena kebijakan impor dari pemerintah sebanyak 707 ribu ekor per tahun.

Padahal, rata-rata hasil produksi ayam di dalam negeri berkisar 68 ribu sampai 70 ribu per minggu. Jumlah ini, kata Parjuni, sejatinya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar 55 juta sampai 57 juta per minggu.

“Impor ini diduga karena ada perusahaan tertentu yang nakal meminta di atas kuota dengan alasan ini dan itu, padahal jumlahnya mengganggu kami. Makanya kami minta ini dilihat lagi,” tuturnya.

Di sisi lain, sambungnya, kebijakan impor membuat perusahaan integrator lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan mereka dari impor. Akhirnya, perusahaan mengurangi pembelian ayam hidup dari peternak nasional.

Berdasarkan catatannya, jumlah pemotongan ayam hidup dalam beberapa bulan terakhir hanya sekitar 5 juta ekor per minggu. Padahal, menurut Parjuni, seharusnya mencapai 7 juta sampai 10 juta per minggu.

“Kami minta mulai bulan depan, pemerintah harus sudah bisa kembali membuat pemotongan ayam mencapai 10 juta ekor per minggu. Kalau tidak kami terus merugi,” katanya.

Ketika dimintai tanggapan, Jerry menyatakan keluhan dari para peternak ayam telah ditampung dan akan ditindaklanjuti. Ia memerlukan waktu untuk membahas persoalan yang terjadi dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama seluruh pihak terkait.

“Kami harus melihat secara teliti apa yang terjadi. Intinya, setiap permasalahan wajib kami dengar,” tuturnya. (CNN)

Advertisement

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

DPR Setuju RI Setop Ekspor Gas Bumi ke Singapura pada 2023

Published

on

By

FINROLL.com. Jakarta — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana Kementerian ESDM untuk menghentikan ekspor gas bumi ke Singapura. Selanjutnya, ketersediaan gas bumi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Komisi VII DPR mendukung pemerintah untuk mengkaji pengalihan alokasi gas ekspor ke Singapura untuk pemenuhan kebutuhan domestik pasca berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) pada 2023,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (5/12).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII Falah Amru justru meminta penghentian pasokan gas bumi dilakukan lebih cepat tanpa menunggu 2023. Ia menilai industri dalam negeri masih membutuhkan pasokan gas bumi.

“Saya juga mengucap syukur kalau pasokan gas disetop ke Singapura di 2023. Kalau 2023 kelamaan kenapa tidak disetop lebih cepat atau ada alternatif lain (untuk industri dalam negeri)?” ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia mengalirkan gas ke Singapura dari Lapangan Suban Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengaku terdapat permasalahan selisih harga dari gas ekspor ke Singapura dibandingkan penggunaan gas untuk kebutuhan domestik.

Ia menuturkan ekspor gas bumi dihargai sebesar US$10 per MMBTU. Sedangkan jika dilepas kepada industri pupuk, harga gas bumi dipatok sebesar US$6 per MMBTU sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Sehingga kami perlu pikirkan apakah kami ingin gunakan gas sebagai penerimaan negara atau pupuk. Ini harus dipikirkan bersama,” ujarnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan besaran pengalihan gas bumi dari Singapura ke dalam negeri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur gas bumi dan kebutuhan industri dalam negeri. Karenanya, dalam sisa waktu tiga tahun ini, ia bilang pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur tersebut.

“Agar surplus di satu tempat bisa dialihkan ke tempat lain dan ditambah investasi industri di daerah-daerah tersebut penggunaannya,” katanya. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Kacau! Sri Mulyani Ungkap Banyak PNS-nya Jadi Makelar

Published

on

Finroll.com, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan korupsi adalah musuh bersama dan bisa menghancurkan suatu negara. Oleh karenanya harus dilawan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Terutama ia menegaskan, di Indonesia masih banyak profesi makelar yang membuat masalah korupsi sulit untuk diberantas. Para makelar ini bahkan memanfaatkan sistem untuk mencari keuntungan.

Menurutnya, makelar ini banyak ditemukan di daerah. Ia menceritakan, banyak yang mempertanyakan kepada dirinya kenapa untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus melobi dan mencairkannya harus datang sendiri.

Sebab, untuk mendapatkan DAK udah ada pengalokasian sendiri melalui sistem di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

“Banyak yang tanya itu ke saya. Padahal saya sudah sering bilang dari dulu kalau untuk mendapatkan DAK tidak perlu lobi dan mencairkan sendiri. Kita ada sistem. Ini artinya masih ada yang mencari cara, banyak yang profesinya makelar, sistem pun di-makelarin,” ujarnya di kantor Pusat DJP, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, ia menyebutkan ada kisah yang melegenda yang membuat nama Ditjen Pajak tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pajak berkurang.

“Atau yang lebih serius itu kepala kantornya jadi mafia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karenanya, ia menekankan agar para jajaran Kementerian Keuangan untuk tidak mudah puas dengan capaian yang dimilikinya. Perbaikan harus tetap dilakukan agar setidaknya tindakan Korupsi bisa dikurangi.

“Harus terus perbaiki sistem, perbaiki kualitas belanja. Jangan ada lagi korupsi, dan korupsi salah alokasi. Itu akan membawa dampak buruk bagi RI. Makanya kita harus susun belanja terarah. Makanya sama minta semua Dirjen untuk perbaiki sistem anggaran, agar tidak ada salah alokasi,” tegasnya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending