Connect with us
[adrotate group="1"]

Ragam

PM Sri Lanka: Aparat Keamanan Sudah Mengetahui Informasi Dari Intelijen Tentang Serangan Bom

Published

on


Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengatakan aparat keamanan telah “mengetahui informasi” adanya kemungkinan rangkaian serangan.

Perkataan tersebut dikemukakan dalam jumpa pers Minggu (21/04), menanggapi rumor bahwa aparat memiliki informasi intelijen mengenai rencana serangan.

“Kita harus mencari tahu mengapa langkah-langkah pencegahan tidak ditempuh. Baik saya maupun para menteri tidak diinformasikan,” ujarnya.

“Saat ini prioritasnya adalah menahan para penyerang,” tambahnya.

Kabar bahwa aparat punya informasi bahwa terdapat potensi serangan dikuatkan Menteri Telekomunikasi Harin Fernando.

Dia mengunggah beberapa foto yang tampak seperti surat berisi laporan intelijen bertanggal 11 April, atau 10 hari sebelum kejadian.

Sejauh ini belum diketahui pihak mana yang berada di balik serangan, namun kepolisian Sri Lanka telah menahan 13 orang.

Pemerintah meyakini serangan bom bunuh diri digunakan dalam serangan ke sejumlah gereja dan hotel.

Pada Minggu (21/4), Angkatan Udara menyebut bom rakitan telah ditemukan di dekat bandara Kolombo.

“Pipa PVC sepanjang 1,8 meter berisi peledak telah ditemukan,” sebut juru bicara AU Sri Lanka, Gihan Seneviratne, kepada media setempat.

Ragam

Sri Mulyani Beri Diskon ke 214 Ribu Wajib Pajak

Published

on

Sri Mulyani mengabulkan pemberian diskon pajak yang diajukan 214 ribu wajib pajak. (FINROLL/IST)

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintah telah menyetujui 214.097 permohonan wajib pajak (WP) untuk mendapatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19. Data ini terhitung per 25 November 2020.

“Mayoritas adalah pajak karyawan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/12).

Pajak karyawan yang dimaksud Sri Mulyani diberikan melalui insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif itu diberikan untuk 130.958 WP.

Kemudian, pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan untuk 14.580 WP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk 66.324 WP, dan restitusi dipercepat diberikan kepada 2.235 WP. Mayoritas insentif ini diberikan untuk sektor perdagangan.

“Sektor perdagangan ini 100.470 WP atau 46,93 persen,” imbuh Sri Mulyani.

Lalu, insentif diberikan kepada 41.137 WP atau 19,22 persen WP yang bergerak di industri pengolahan, 14.855 WP atau 6,94 persen WP yang bergerak di sektor konstruksi dan real estate, serta 13.625 WP atau 6,36 persen WP yang bergerak di sektor jasa perusahaan.

“Dapat disimpulkan bahwa insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP, terlihat dari kontraksi omzet dan penurunan utilitasi tenaga kerja yang lebih baik pada WP yang memanfaatkan insentif,” jelas Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk insentif usaha sebesar Rp120,6 triliun. Namun, realisasinya hingga 25 November 2020 baru sebesar Rp46,4 trililun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Hanya saja, dana yang sudah terserap baru 62,1 persen atau Rp431,54 triliun per 25 November 2020.

Rincian realisasi tersebut, yakni klaster kesehatan sebesar Rp40,32 triliun, perlindungan sosial Rp207,8 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp36,25 triliun, dukungan UMKM Rp98,76 triliun, insentif usaha Rp46,4 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp2 triliun.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Ragam

Tolak Ciptaker, Buruh Gelar Aksi Serentak Nasional 2 November

Published

on

FINROLL.COM – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020. Aksi tersebut merupakan aksi serentak nasional buruh yang sejak awal menolak UU Ciptaker.

Aksi itu bersamaan dengan penyerahan berkas Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi Presiden Joko Widodo akan menandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober 2020.

“Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Di Jakarta, kata dia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.

“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” kata Said Iqbal.

KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomoran paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” kata Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 – 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib,” pungkasnya.  (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Ragam

Jokowi : Undang-undang ketenagakerjaan diperlukan agar Indonesia maju di tengah pandemi

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah berusaha untuk mempertahankan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kontroversial, dengan alasan undang-undang tersebut diperlukan untuk membuat Indonesia lebih kompetitif secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

“Pandemi COVID-19 global tidak menghalangi pemerintah dari melakukan reformasi struktural. Sementara beberapa negara maju menghadapi keterpurukan, di sisi lain Indonesia sedang maju, “kata Jokowi dalam pidato di acara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar, Sabtu, seperti dikutip kompas.com.

adalah semangat di balik kebijakan pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja. “Ia mengatakan undang-undang yang baru disahkan itu akan membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat dengan menyederhanakan izin usaha dan proses sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil dan menengah.” 2021 akan menjadi tahun yang tepat. tahun peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan global, “katanya.”

Pandemi ini memang merugikan kita, namun membuka peluang juga. , asal kita bertindak lebih cepat dan efisien dibanding negara lain. ”Dalam sambutannya, ia juga berterima kasih kepada Golkar atas dukungannya terhadap omnibus law di DPR.

Para ahli dan aktivis mengatakan undang-undang tersebut diburu-buru di DPR dalam sebuah proses inkonstitusional dan bahwa undang-undang itu sendiri dapat merusak hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan.

Beberapa kelompok dan serikat pekerja masih berencana untuk menggelar lebih banyak protes menuntut pencabutan undang-undang tersebut dalam beberapa hari mendatang. (thejakartapost)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending