Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Polisi Bakal Panggil Anji & Hadi Pranoto Terkait Obat Covid

Published

on


Finroll.com, Jakarta –  Polda Metro Jaya bakal memanggil musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto terkait laporan yang dilayangkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan pendalaman.

“Laporan sudah kita terima, nanti akan diteliti dulu, baru nanti penyelidikan,” kata Yusri kepada wartawan, Selasa (4/8).

Dia menuturkan penyidik bakal meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan sejumlah saksi. Selain itu, lanjutnya, saksi ahli juga bakal dimintai keterangan terkait laporan ini.

“Termasuk terlapor Hadi Pranoto sama pemilik akun Youtube Dunia Manji akan kita panggil. Kita undang untuk klarifikasi,” ucap Yusri.

readyviewed Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan konten YouTube tentang penemuan obat herbal virus corona (Covid-19).

Laporan itu teregister dengan nomor LP/4358/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Agustus 2020.

Dalam laporam itu, pihak pelapor yakni Muannas Alaidid, sedangkan pihak terlapor yakni Hadi Pranoto dan pemilik akun Youtube Duniamanji.

Pasal yang dilaporkan yakni tindak pidana bidang ITE dan atau menyebarkan berita bohong Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Terkait laporan ini, Hadi Pranoto menyatakan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Hadi justru mengaku heran dengan tuduhan hoaks yang dialamatkan kepadanya. Sebab, menurutnya, selama ini banyak obat herbal yang beredar di Indonesia.

Dia juga menyebut bahwa penemuan obat herbal covid-19 bisa dibuktikan.

“Saya mau tanya hoaksnya di mana? Herbal ada, orang yang kita sembuhkan banyak, yang dirugikan tidak ada, apa yang hoaks?” kata Hadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/8) malam.

Sumber : CNN Indonesia

Advertisement Valbury

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Peristiwa

Warga Papua Kembalikan Uang LPDP: Koman Tak Ada Lagi Utang

Published

on

FINROLL.COM – Tim Solidaritas Rakyat Papua akan mengembalikan uang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan senilai Rp773 juta yang pernah diterima pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman.

Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil, Suarbudaya Rahadian memastikan pengembalian akan dilakukan perwakilan solidaritas hari ini, Rabu (16/9) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Ia menyebut, jumlah uang yang dikembalikan sama persis dengan tagihan dari LPDP kepada Veronica yakni sebesar Rp773.876.918.

“Ini menjadi pesan bahwa tidak ada hutang lagi dari mbak Veronica Koman ke Kementerian Keuangan,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Lihat juga: Veronica Koman: Saya Siap Dibuang NKRI, Berikan ke Papua

Ia mengatakan pengembalian hari ini akan dilakukan secara simbolik, beberapa perwakilan tim solidaritas hanya akan memberikan salinan bukti transfer, bukan yang tunai sebanyak yang ditagihkan itu.

“Nanti akan ada aksi teatrikal 4 orang menggunakan pakaian adat Papua, lalu menyerahkan secara simbolik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Veronica sebelumnya mengaku diminta pihak LPDP mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah diterima saat menempuh jenjang pendidikan magister di Australia pada 2016.

Permintaan pengembalian uang beasiswa itu kemudian dinilai sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua. Veronica sendiri saat ini berstatus tersangka atas kasus provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Namun, Manajemen LPDP membantah tudingan Veronica. Dari informasi dan sistem LPDP, Veronica tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia usai menerima beasiswa LPDP. Veronica memang sempat kembali ke Indonesia pada 2018, namun setelah itu terbang lagi ke Australia dan berstatus belum lulus dari masa studi.

Veronica kemudian lulus per Juli 2019, namun baru melaporkan kelulusannya ke aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada 23 September 2019.

Atas hal itu, LPDP menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773,87 juta kepada Veronica pada 24 Oktober 2019. Lalu, Surat Penagihan Pertama diterbitkan pada 22 November 2019.

Dari surat sanksi dan penagihan tersebut, LPDP menyatakan Veronica menyetujui dengan pengajuan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali pada 15 Februari 2020. Cicilan pertama dibayarkan dan sampai ke kas negara sebesar Rp64,5 juta pada April 2020. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending