Connect with us

Ragam

Syarat Rapid Test Digugat, Gugas Covid Diadukan ke Ombudsman

Published

on


FINROLL.COM.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut.

“Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (7/7)

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula tiga hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula tujuh hari menjadi 14 hari.

“Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Ia juga mengkritik pihak maskapai penerbangan yang saat ini mengadakan rapid test dengan biaya murah. Sholeh khawatir rapid test itu sekadar menjadi kepentingan bisnis alih-alih kesehatan.

“Ini sangat berbahaya sebab maskapai bukan rumah sakit, bukan lab kesehatan, sehingga tidak berwenang menggelar rapid test,” tuturnya. Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.Laporan ini disampaikan Sholeh pada Senin (6/7) sore secara daring. Ia meminta Ombudsman segera menginvestigasi syarat wajib rapid test bagi penumpang agar dihapus.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari.

 

 

Advertisement Valbury

Ragam

Mengintip Gaji Komjen Listyo Sigit Calon Kapolri

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri. Saat ini, ia menjabat sebagai Kabareskrim Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Pria kelahiran Ambon ini merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebagai polisi berpangkat bintang tiga, berapa gaji sebulan yang diterima Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai polisi?

Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp 3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp 5.930.800 per bulan.

Besaran gaji polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Berikut rincian gaji jenderal polisi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Untuk polisi berpangkat Komjen Pol, gaji per bulan dari negara ditetapkan sebesar antara Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800 per bulan.

Selain gaji, pejabat polisi berpangkat jenderal polisi mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Presiden Jokowi terakhir kali melakukan revisi regulasi terkait remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri yakni lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besaran tukin yang diterima perwira tinggi polisi mengacu pada kelas jabatan dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk pada aturan tersebut, polisi berpangkat Komjen masuk dalam kelas jabatan 17 dengan besaran tunjangan kinerja polisi sebesar Rp 29.085.000 per bulan.

Kelas jabatan Kabareskrim tersebut sama dengan posisi penting lain di Polri antara lain Kabarharkam, Kalemdikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, dan Assarpras Kapolri.

Untuk tunjangan kinerja, level jabatan Kabareskrim hanya satu tingkat di bawah Wakapolri yang berada di kelas jabatan 18 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 34.902.000 per bulan.

Di luar tunjangan kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Besaran tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan tunjangan kinerja.

Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri (tunjangan polisi) selain tunjangan kinerja antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

Anggota Polri tak boleh bergaya hidup mewah

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memerintahkan semua anggota Polri tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari.

Perintah Kapolri tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019.

  • Tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik.
  • Hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
  • Tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
  • Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
  • Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan.
  • Para pimpinan, kasatwil, dan perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Ragam

Published

on

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor ore nikel ke Organisasi Pedagang Dunia (WTO).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, kata Lutfi, Indonesia menghargai sikap tersebut dan akan membentuk tim terbaik untuk membantah semua tuduhan yang diarahkan Uni Eropa.

“Kami akan melayani sengketa ini di WTO dan saya menganggap secara pribadi, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, ini adalah proses yang baik dan benar,” ujarnya dalam konferensi pers Kementerian Pedagang, Jumat (15/1).

Lutfi menilai dalam hal ini kedua pihak juga tengah berjuang untuk membela kepentingannya masing-masing.

Uni Eropa menganggap kebijakan larangan ekspor nikel mengganggu produktivitas industri stainless steel mereka yang melibatkan 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung.

Sementara di sisi lain, Indonesia tengah melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dengan melakukan hilirisasi produk-produk pertambangan.

“Kami tentu merasa berkeyakinan aturan-aturan yang kami kerjakan itu bukan saja untuk menjaga sumber daya alam agar menjadi baik, itu basis utamanya. Kedua adalah memastikan bahwa barang-barang itu adalah milik pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Namun ia juga mengaku kecewa sebab hal tersebut seharusnya bisa didiskusikan secara bilateral tanpa perlu pergi ke WTO. “Tentunya kami sangat kecewa konsultasi yang sudah begitu lama, saya pikir sudah beda. Tapi dalam waktu dekat kami bisa pastikan tidak ada dampaknya,” terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jadwal pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperbolehkan ekspor tersebut hingga 2022.

“Kita pastikan bahwa kami akan mempelajari apa saja yang dituntut Uni Eropa dan kami akan ikut proses tuntutan ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Ragam

Garap Perbankan Digital, Stanchart Dikabarkan Suntik Bukalapak Rp2,8 T

Bukalapak dikabarkan meraih pendanaan US$ 200 juta dari Standard Chartered. Kedua perusahaan juga bekerja sama strategis untuk menyediakan layanan finansial di Indonesia.

Published

on

Karyawan menunjukkan fitur pembelian tiket Kereta Api (KA) Bandara pada aplikasi Bukalapak dengan menggunakan gawai saat perjalanan dari Stasiun BNI City menuju ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Unicorn e-commerce, Bukalapak dikabarkan meraih pendanaan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,8 triliun dari Standard Chartered Plc. Kedua perusahaan juga menjalin kerja sama strategis untuk menyediakan layanan finansial di Indonesia.

“Investor terdahulu, Naver Corp. dan Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund juga hampir menandatangani kesepakatan untuk pendanaan tambahan,” kata sumber Bloomberg yang mengetahui hal ini, dikutip pada Kamis (14/1).

Dana segar ini menambah uang kas Bukalapak yang sebelumnya disebut-sebut meraih investasi US$ 100 juta dari Microsoft Corp, GIC Pte dan Emtek.

Meski tidak mengonfirmasi kabar pendanaan tersebut, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa partisipasi Standard Chartered akan semakin memperkuat jajaran pemegang saham dan mitra strategis.

Kerja sama itu juga bakal berfokus pada layanan perbankan digital, dengan adanya solusi banking as a services, Nexus. “Kemitraan ini meningkatkan semangat kami untuk mewujudkan ekonomi yang adil di Indonesia,” kata dia dikutip dari siaran pers, Kamis (14/1).

Setidaknya ada dua fokus utama kemitraan. Pertama, menghadirkan inovasi di bidang jasa finansial dan e-commerce.

Keduanya bakal menawarkan berbagai layanan keuangan inovatif melalui ekosistem Bukalapak. Kedua, mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Apalagi, Bukalapak memiliki 100 juta pengguna dan 13,5 juta pelaku UMKM.

“Kami yakin kemitraan dengan salah satu unicorn pertama dan pemain e-commerce terkemuka di Indonesia ini memungkinkan kami menciptakan solusi yang mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” kata Cluster CEO, Indonesia & ASEAN Markets (Australia, Brunei & the Philippines) Standard Chartered Andrew Chia.

Standard Chartered memang aktif mengembangkan model bisnis baru. Salah satunya nexus, yang berfokus memenuhi kebutuhan klien. Perusahaan juga baru saja meluncurkan Mox, bank virtual di Hong Kong.

Selain itu, berencana meluncurkan kustodian aset digital tingkat institusi Zodia, bermitra dengan Northern Trust. Kemudian, menyediakan platform terbuka digital secara komersial Solv di India.

Sedangkan Bukalapak mencatatkan nilai transaksi tumbuh tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir. Pada periode yang sama, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi alias EBITDA tumbuh 80%.

Pada tahun lalu, startup jumbo itu mencatatkan nilai transaksi bisnis marketplace tumbuh lebih dari 130% secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan transaksi layanan O2O Mitra Bukalapak naik hingga 100%, dengan jumlah mitra yang meningkat 30%.

Bukalapak menargetkan bisnis tumbuh 40-50% pada tahun ini. Target ini dengan mempertimbangkan perekonomian di tengah pandemi corona.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Trending