Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Reklamasi Ancol dan Janji Politik Anies

Published

on


Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memancing polemik melalui pemberian izin reklamasi pengembangan kawasan rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan total luas 155 hektare.

Pemberian izin dinilai mengingkari salah satu janji kampanye saat Pilkada 2020. Jargon tolak reklamasi mulanya menjadi daya tarik yang dijual Anies-Sandi kepada para calon pemilihnya. Anies saat itu tegas mengatakan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan.

“Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan,” kata Anies terekam saat debat putaran kedua Pilkada, 12 April 2017.

Setelah menjabat, Anies membuktikannya dengan membatalkan izin 17 pulau reklamasi yang dikeluarkan gubernur sebelumnya. Pembatalan izin itu masih jadi polemik lantaran masih dalam proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Namun kemudian, Anies mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan Ancol. Izin reklamasi untuk Ancol tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai kini publik bingung apa yang harus dipegang dari pernyataan Anies. Sikap Anies terdahulu yang menolak reklamasi, kata dia, jadi bertolak belakang dengan pemberian izin reklamasi itu.

“Artinya, enggak ngerti kita apa omongan dia yang bisa kita pegang,” kata Gilbert saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. CNNIndonesia/Adhi WicaksonoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Kritik serupa juga dilancarkan anggota Komisi B DPRD lainnya, Eneng Malianasari. Mili, sapaan Eneng, melihat penerbitan izin reklamasi ini tidak sesuai dengan janji Anies pada Pilkada 2017.

“Ada janji kampanye dari Gubernur yang terang-terangan tidak dilakukan,” tutur Mili.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritisi langkah Anies yang memberikan izin reklamasi di kawasan Ancol. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mempertanyakan urgensi penerbitan izin reklamasi Ancol tersebut.

Terlebih, ia juga menyebut bahwa Anies sebelumnya juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat disegel. Selain itu, ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama.

“Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi,” kata Tubagus.

Kekecewaan soal janji politik Anies ini juga ditunjukkan oleh Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi. Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

Koordinator Relawan Jawara Anies-Sandi, Sanny Irsan, mengatakan pihaknya menentang rencana reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Apalagi, pada Pilkada 2017 lalu, salah satu janji kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat itu adalah menolak reklamasi.

“Kalau tidak ada penjelasan kita akan turun (demonstrasi). Karena apabila ini (reklamasi) jadi, di samping menyalahi janji, efeknya akan kemana-mana,” ujar Sanny.

Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019. CNNIndonesia/Safir MakkiPemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.(CNNIndonesia/Safir Makki)
Masih Bungkam

Meski mendapat kritik bertubi-tubi, Anies dan jajaran Pemprov DKI sampai sekarang belum menjelaskan kepada publik mengenai alasan penerbitan izin reklamasi Ancol.

Pada Selasa (30/6), Anies sempat ditanya ihwal mengenai izin reklamasi. Saat itu, Anies menolak untuk menjawab dan berjanji akan menjelaskan secara rinci.

Namun sampai saat ini Anies dan Pemprov DKI masih bergeming ketika ditanya mengenai sengkarut izin reklamasi Ancol. CNNIndonesia.com juga telah berulang kali mencoba menghubungi jajaran Pemprov DKI yang berkaitan dengan isu ini, namun tak kunjung mendapat respons.

Pembelaan datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu mengajak berdialog kepada para pihak yang keberatan.

“Kalau ada keberatan sama janji Anies ya didialogkan. Saya maklum kalau dia (Jawara) belum paham maksud Kepgub itu,” kata Syarif.

Pihak Ancol pun belum memberikan keterangan yang utuh akan jadi apa rencana reklamasi yang diizinkan Anies tersebut.

PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) menyatakan rencana perluasan area di kawasan Ancol masuk dalam proyek jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Ancol bakal membuat masjid apung di atas laut dan Museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi.

Corporate Secretary Jaya Ancol Agung Praptono menolak menjawab pertanyaan mengenai lahan yang akan menjadi tempat pengembangan di lahan reklamasi. Menurut dia, pengembangan mengikuti aturan yang ada.

“Sesuai Keputusan Gubernur saja,” kata Agung singkat.

Sumber : CNN Indonesia

International

RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama secara erat terkait isu Laut China Selatan (LCS). Kedua negara juga sepakat bekerjasama pada isu Korea Utara.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam pernyataan pers usai dijamu oleh Presiden RI Jokowi di Istana Bogor, Selasa (20/10).

“Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut Tiongkok Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat,” ucap Suga dalam bahasa Jepang yang telah diterjemahkan oleh penerjemah di Istana, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Negara.

Suga kemudian meminta kerja sama dari Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia-Jepang akan terus bekerjasama dan bergandengan tangan bagi perdamaian di kawasan.

“Jepang akan bekerjasama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita yang diperkokoh kunjungan saya ke Indonesia kali ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Suga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena telah menyambutnya dengan baik.

Suga merasa sangat senang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dia kunjungi sebagai lawatan perdana internasionalnya sejak menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu.

Sementara itu, Jokowi juga menyambut baik kedatangan Suga ke Indonesia. Terutama di masa pandemi virus corona seperti ini Jokowi yakin bahwa melakukan kunjungan kenegaraan bukan hal yang mudah.

“Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri khususnya Indonesia di masa pandemi ini tidak mudah, oleh sebab itu saya sangat menghargai kunjungan Yang Mulia. Dan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat,” ujar Jokowi.

Indonesia dan Jepang memang memiliki histori yang baik dalam hubungan bilateral. Negeri Matahari terbit diketahui pernah menjajaki kerja sama khususnya di bidang infastruktur dengan Indonesia.

Adapun sebelum mengunjungi Indonesia, Suga lebih dulu ke Vietnam. Di sana ia bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Kedua negara menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang untuk mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam.

Jepang memang tengah mengejar perjanjian semacam itu dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara dan mempertahankan industri pertahanannya sendiri.

Serupa seperti saat mengunjungi negara tersebut, Suga kembali menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam merupakan kunci untuk mengejar visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” saat bertemu Jokowi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Kapal China diketahui beberapa kali mencoba menerobos masuk ke wilayah kedaulatan lIndonesia. Paling anyar terjadi pada bulan lalu.

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) melalui KN Nipah 321 mengusir kapal coast guard China yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia, Laut Natuna Utara, pada Sabtu (12/9).

Kapal China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10.00 WIB. KN Nipah 321 yang berjarak 9,35 kilometer pun langsung meningkatkan kecepatan, mendekati kapal China itu.

Petugas sempat melakukan kontak dengan kapal China melalui radio. Namun, pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial laut China. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading

Nasional

Ahok : Saya Dirut Nyaru Komut

Published

on

FINROLL.COM – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkelakar soal pekerjaanya sebagai komisaris yang hampir menyamai direktur utama. Pasalnya, sebagai komisaris, jadwal rapatnya bersama jajaran direksi Pertamina ternyata cukup padat.

Padahal, kata dia, kewajiban komisaris menggelar rapat bersama direksi hanya empat kali dalam setahun. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video bersama seniman Butet Kertaradjasa di YouTube,

“Kami rapatnya tiap minggu pasti sekali. Tapi faktanya karena banyak urusan sama direksi kami bisa rapat seminggu kadang-kadang tiga kali empat kali. Makanya ada yang ngeledekin ini komut rasa dirut, saya suka becanda, saya bukan komut rasa dirut, dirut nyaru komut,” tuturnya seperti dikutip dari video tersebut Senin (19/10).

Lihat juga: Ahok: Kementerian BUMN Harusnya Bubar Sebelum Jokowi Turun

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bercerita upaya yang telah ia lakukan untuk membenahi Pertamina. Salah satunya, merombak sistem jenjang karir dengan melakukan lelang jabatan terbuka bagi seluruh pekerja tanpa pandang masa jabatan dan umur.

Ia menyebut sebelum perombakan, pegawai perusahaan yang ingin naik ke jenjang jabatan vice president, wajib memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Padahal, seorang karyawan harusnya layak menempati posisi tersebut jika telah memiliki penilaian baik dan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

“Kalau dahulu di Pertamina itu dapat nilai bagus cuma boleh naik satu tingkat PRL-nya (Pertamina Reference Level). Jadi kalau orang mau jadi vice president, orang mesti kerja mungkin di atas 20 tahun, ini urut kacang. Sekarang saya potong. Kami masuk yang kedua kali, kami tes, tadi baru rapat juga bahwa kalau kamu tes bagus juga bisa langsung loncat 4-5 kali,” tuturnya.

Meski demikian, Ahok mengaku kurang puas dan lebih suka mengocok ulang seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Pertamina saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan mengetes ulang seluruh pekerja seperti yang pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Karena kotak lelang hanya buat yang pensiun, yang kosong, saya tidak mau. Saya maunya kocok ulang kayak yang di DKI dulu. Waktu di DKI kan kalau nggak salah ada 10 ribu atau 11 ribu jabatan struktur kita pangkas. Semua dikocok ulang, tinggal 6.000 orang kalau nggak salah,” tutur Ahok.  (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

UU Cipta Kerja Tetap Sah Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi

Published

on

FINROLL.COM – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang sebelumnya sudah disetujui bersama dengan DPR pada 5 Oktober 2020.

Jika melewati batas waktu tersebut dan presiden tidak juga menandatangani, RUU Cipta Kerja tetap sah menjadi Undang-undang (UU) dan wajib diundangkan.

“Dasar hukum Pasal 73 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar PSHK melalui utas twitter dalam akun @PSHKIndonesia seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

PSHK menilai UU Cipta Kerja yang dalam proses pembentukannya mereka anggap melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan, seperti keterbukaan dan partisipasi masyarakat, dapat diajukan pembatalan melalui proses uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK, kata mereka, bisa menguji UU baik secara formil maupun materiil. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Jika MK mengabulkan uji formil, keseluruhan UU itu dinyatakan batal demi hukum.

“Sedangkan uji materiil dilakukan untuk menilai apakah sebagian atau seluruh ketentuan dalam suatu UU bertentangan dengan konstitusi. Jika MK mengabulkan uji materiil, ketentuan-ketentuan yang diuji tersebut menjadi tidak mengikat,” terangnya.

PSHK menjelaskan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih tetap berlaku, kecuali pasal-pasal yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

Draf final Omnibus Law Cipta Kerja sudah ada di tangan Presiden Jokowi. Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan Jokowi membaca draf UU Cipta Kerja tersebut.

Aturan baru itu belum diberi nomor dan belum tercatat dalam lembaran negara. Hanya saja berdasarkan laman MK, Sabtu (17/10), permohonan pengujian UU Cipta Kerja sudah diajukan oleh lima orang di bawah Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi.

Kelimanya yaitu karyawan swasta Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar Novita Widyana, serta tiga orang mahasiswa Elin Dian Sulistyowati, Alih Septiana, dan Ali Sujito.

Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menjelaskan upaya hukum belum bisa dilakukan terhadap UU yang belum diundangkan. Sebab, terang dia, UU tersebut belum mengikat secara hukum dan belum berdampak pada kerugian konstitusional.

“Jadi, secara formal belum dapat diajukan, kecuali pada saat pemeriksaan pendahuluan, UU diundangkan, maka MK dapat saja meminta perbaikan atas permohonan dengan memberikan nomor UU pada permohonan berdasarkan nomor pengundangannya,” jelas Charles kepada CNNIndonesia.com.

“Hal demikian terjadi pada uji materi UU KPK yang ditolak pada saat mereka mengajukan sebelum diundangkan,” ujarnya lagi. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending