Connect with us

Nasional

Relasi Jokowi dan China dalam 4 Tahun Terakhir

Published

on


China dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi karena membantu mimpi meluaskan infrastruktur. Pertanyaannya, seberapa dekat?

“Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara,” tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei kemarin.

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN. Dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48 persen. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada 2018 porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46 persen.

Jokowi sadar ekonomi Indonesia tak akan tumbuh baik jika tak gigih membangun infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi menjelaskan mengapa pilihan Jokowi membangun infrastruktur harus dilakukan.

Menurutnya, pasca-krisis moneter 1997-1998, utang Indonesia membengkak. Sehingga presiden setelahnya harus berhemat untuk memperbaiki, minimal, infrastruktur keuangan.

Hal itu yang akhirnya menurut Sri Mulyani mengakibatkan tertundanya pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur akhirnya melambatkan ekonomi, dan memicu masalah lain yang harus diselesaikan, macam kemacetan.

Sehingga, “Kalau kita tunda (rencana pembangunan infrastruktur), tidak akan memecahkan masalah juga,” kata Sri. “Oleh karena itu kebutuhannya makin besar,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur Indonesia memang terbilang lamban, kalau tidak mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak krisis 1998. Daya saing Indonesia menurun. Padahal rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Ini menambah kuat alasan pemerintah Jokowi untuk jorjoran di sektor infrastruktur. Masalah selanjutnya adalah mencari modal.

Tren Investasi Cina Meningkat, tapi Bukan Satu-Satunya

Meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun lalu, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan menembak langsung Presiden Cina Xi Jinping untuk menawarkan investasi ketika bertemu di Beijing.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek,” kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara.

Dan mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Meski begitu, Cina bukan satu-satunya pemberi utang bagi Indonesia. Ia bahkan tak termasuk lima negara utama pemberi utang bagi pemerintah Indonesia. Cina hanya berada di urutan keenam. Pada 2016, Jepang adalah pemberi utang terbesar dengan angka 14,634 miliar dolar AS ke pemerintah Indonesia. Perancis memberikan utang sebesar 2,446 miliar dolar AS. Kemudian ada Jerman dengan pemberian utang 1,882 miliar dolar AS.Sementara soal kontribusi negara-negara kreditur utang, Cina berada dalam peringkat keenam untung utang pemerintah, dan posisi ketiga untuk utang sektor swasta Indonesia.

Namun, mengapa hubungan Cina-Indonesia terus disoroti?Selain angka investasinya yang terus meningkat, Cina punya tempat yang sensitif dalam konstelasi politik Indonesia. Bias anti-Cina sudah mengiringi perjalanan politik Presiden Jokowi sejak masih Gubernur Jakarta. Ia jadi target kampanye hitam bahwa dia punya “kakek keturunan Cina.”

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan Perpres tersebut hanya memudahkan prosedur perizinan TKA di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami minta jangan digoreng. Kami perlu jelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres ini. [Perpres] hanya memudahkan dari sisi prosedur,” kata Hanif, 24 Maret lalu.

Cina memang salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina. Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara “menguntungkan” buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21. Visi itu dekat dengan “Poros Maritim Dunia”-nya Jokowi.

Namun, apakah “hubungan dekat” investasi Cina dan pemerintahan Jokowi yang jadi isu sensitif ini bakal berpengaruh pada nasib Jokowi pada Pilpres 2019?

Sumber Berita : Tirto.id
Reporter: Aulia Adam

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Erick Thohir Hingga Nadiem Jadi Menteri, Begini Respons Pasar

Published

on

By

Kalangan pelaku pasar merespons positif munculnya nama-nama baru calon menteri Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Nama-nama baru tersebut di antaranya pengusaha Erick Thohir, CEO Go-Jek Nadiem Makarim hingga praktisi media, Wishutama Kusubandio.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Octavianus Budiyanto menyebutkan calon menteri yang sejak pagi dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana dinilai memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan setingkat menteri, meski presiden belum mengumumkan secara resmi kepada publik.

“Sejauh ini kita lihat nama-nama tersebut cukup kredibel, tapi ini belum mewakili posisi menteri-menteri ekonomi, kita tunggu sampai lengkap,” kata Oky, sapaan akrabnya kepada CNBC Indonesia, Senin (21/10/2019).

Dia berharap, nantinya menteri terpilih, khususnya di tim ekonomi bisa menjaga iklim investasi yang kondusif, sehingga investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia.

“Kita harapkan dari menteri-menteri yang baru tegas, berani, punya terobosan dan eksekutor atas kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan,” kata dia menambahkan.

Merespons euforia kabinet baru, pasar saham di awal pekan ini langsung ditransaksikan menguat pada level 6.207,88 poin. Hingga sesi pertama Indeks Harga Saham Gabungan terus melaju di zina hijau.

Namun, pantauan CNBC Indonesia, hingga pukul 14.28 WIB, indeks acuan di Indonesia itu melemah 0,001% ke posisi 6.191,86. Sepanjang tahun berjalan, IHSG terkoreksi 0,04%.

Continue Reading

Nasional

Dokter Ingatkan Potensi Penyakit yang Bisa Diidap Menteri Jokowi

Published

on

By

Resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma’ruf Amin akan segera umumkan nama-nama menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih menteri termasuk dari sisi kesehatannya.

Dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ari Fahrial Syam Sp.PD, harapan rakyat Indonesia begitu besar terhadap pemimpin nasional saat ini, Jokowi-Ma’ruf Amin, untuk adanya suatu perubahan yang lebih baik dari masa periode kedua Presiden Jokowi. Hiruk pikuk saat masa kampanye sampai mendekati proses pemilhan juga membuat para menteri bekerja ekstra ketat.

Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa tugas menteri cukup berat dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Oleh karena itu berbagai potensi risiko penyakit juga bisa terjadi bagi para menteri tersebut. Berbagai penyakit kronis yang ada saat ini, juga bisa menjadi kambuh dan menjadi tidak terkendali.

“Pada periode pemerintahan SBY sebelumnya kita melihat bahwa para menteri baru yang tidak siap secara fisik dan mental mengalami jatuh sakit baik mengalami serangan jantung ataupun stroke. Kalau perlu sistem pemeriksaan kepada calon presiden yang telah rutin dilakukan sejak Pilpres sebelumnya juga diterapkan kepada calon menteri yang akan datang,” ujarnya, dikutip VIVA, Senin, 21 Oktober 2019.

Dokter Ari melanjutkan, beberapa alasan kenapa suatu pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi penting, seperti kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, serta kadar asam urat tinggi pada awalnya hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Tekanan darah yang tinggi pun diketahui hanya dengan pemeriksaan tekanan darah.

Adapun gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Jantung yang bengkak dan kelainan paru dapat diketahui dengan pemeriksaan foto thoraks. Melalui pemeriksaan USG abdomen dapat diketahui adanya kelainan pada liver, kandung empedu, pankreas, limpa serta kedua ginjal dan organ-organ abdomen lainnya.

“Terjadinya serangan jantung atau stroke merupakan kelainan yang paling sering dialami oleh para eksekutif termasuk para menteri maupun pejabat eselon 1. Penyakit yang mematikan ini sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Kejadian serangan jantung dan stroke berhubungan dengan berbagai faktor risiko yang terjadinya tidak dengan sendirinya,” paparnya.

Faktor-faktor risiko yang terjadi sebagian hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Faktor risiko tersebut antara lain kadar gula darah yang tinggi (DM), kadar kolesterol tinggi (Dislipidemia), obesitas serta faktor stres. Faktor risiko lain dan juga merupakan hal penting adalah merokok.

“Bagaimana dengan calon menteri wanita? Selain pemeriksaan kesehatan rutin khusus untuk wanita perlu pemeriksaan untuk skrining kanker wanita seperti kanker payudara dan kanker mulut rahim,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Dokter Spesialis Jantung Paru, dr. Vito Damay Sp.JP, bahwa pemeriksaan kesehatan untuk skrining kelayakan dan skrining wajib tahunan sebaiknya dilakukan agar menteri-menteri dapat bekerja secara optimal. Skrining dan evaluasi penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes dan kolesterol tinggi sebaiknya dilakukan. Menurut Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018, Hipertensi contohnya saat ini diidap oleh 34.1 persen masyarakat Indonesia.

“Padahal skriningnya bisa dilakukan di level puskemas. Kesadaran masyarakat perlu dilatih dan diedukasi. Menteri dan jajarannya pun sebaiknya rutin memeriksakan diri karena tugas berat menanti di depan dan beliau-beliau ini dibutuhkan dalam memegang posisi startegis,” tegasnya.

Skrining obesitas dan program berat badan ideal bagi para menteri dan jajarannya, menurut dokter Vito juga perlu dilakukan dan digalakkan, di mana Riskesdas 2018 menemukan 21.8 persen rakyat Indonesia obesitas.

“Obesitas ini adalah penyakit, yang meningkatkan risiko penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi dan hipertensi serta tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker,” paparnya.

Ia melanjutkan, selain check up secara umum sebaiknya juga dilakukan check up secara khusus bagi menteri-menteri dengan riwayat khusus misalnya riwayat penyakit jantung, stroke, penyakit pencernaan dan kanker. Pemeriksaan khusus seperti CT scan, endoskopi, dan deteksi kanker tertentu jika memang ada indikasi perlu dilakukan agar menteri yang dipilih dapat menjalankan amanah dengan baik selama 5 tahun ke depan.

Continue Reading

Nasional

Jokowi-Ma’ruf Prioritaskan Kerja Pemerintahan Lima Tahun Ke Depan

Published

on

Finroll.com — Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada lima fokus utama yang akan dikerjakan pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima ke depan.

Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden bersama Wapres Ma’ruf Amin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) petang.

Prioritas pertama, kata Jokowi, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan pemerintah akan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” papar Presiden, dilansir dari Ipotnews.

Selanjutnya, fokus kedua menurut Presiden adalah pembangunan infrastruktur.

Dia mengatakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, dikatakan Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM .

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ungkap dia.

Keempat, lanjut Jokowi, penyederhanaan birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran. Dia menilai investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” papar Presiden.

Dalam pidato perdananya, Presiden juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” kata dia.

Dan fokus terakhir adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending