Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Relawan Jawara Tolak Reklamasi Ancol: Anies Jangan Main-main

Published

on


Finroll – Jakarta, Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar segera mencabut Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

“Anies itu ikon kami, tapi kalau dia salah, kita akan lawan. Karena untuk masyarakat Jakarta Utara, masalah reklamasi harga mati. Anies jangan coba main-main,” kata Koordinator Relawan Jawara Anies-Sandi, Sanny Irsan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7).

Sanny mengatakan pihaknya memberi waktu satu minggu agar pihak Pemprov DKI Jakarta segera mencabut izin reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Jika izin reklamasi tidak dicabut, relawan Jawara mengancam akan mengerahkan massa untuk demonstrasi besar-besaran.

“Kalau tidak ada penjelasan kita akan turun (demonstrasi). Karena apabila ini (reklamasi) jadi, di samping menyalahi janji, efeknya akan ke mana-mana,” ujar Sanny.

Rencana reklamasi Ancol dan Dufan itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan Seluas 35 Hektar dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 Hektar.

Sanny mengatakan pihaknya menentang rencana reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Apalagi, pada Pilkada 2017 lalu, salah satu janji kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat itu adalah menolak reklamasi.

“Anies-Sandi telah mencantumkan tolak reklamasi, ada di poin keempat (janji kampanye Anies-Sandi). Jadi sudah jelas,” tutur Sanny.

Lebih lanjut, menurut Sanny, keputusan gubernur mengenai pemberian izin reklamasi Ancol dan Dufan ini juga dinilai tidak tepat di tengah situasi pandemi virus corona (Covid-19). Sanny menilai penerbitan izin ini tidak memiliki urgensi.

Infografis Anies dan reklamasi teluk JakartaInfografis Anies dan reklamasi teluk Jakarta. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)
Sanny sempat meminta penjelasan kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai penerbitan izin reklamasi ini. Namun, kata dia, saat itu Pemprov DKI meminta waktu untuk mengkaji lebih lanjut Kepgub tersebut.

“Saya kemarin sudah dihubungi oleh Pemprov DKI, mereka bilang tolong kasih waktu untuk mengkaji dari Kepgub ini,” tutur Sanny.

“Saya bertanya, harusnya kan dikaji dulu baru keluar Kepgub. Dan katanya Pak Anies juga akan mengeluarkan statement, akan menjelaskan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, rencana aksi demonstrasi ini menurutnya bagian dari pengawasan pihaknya terhadap kinerja Anies. Bila Anies melanggar janji-janji kampanye, Jawara tidak akan segan-segan menggeruduk Balai Kota.

Anies telah mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luas 155 hektare.

Izin reklamasi ancol terbit dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare tertanggal 24 Februari 2020.

Hingga kini Anies belum mau menjelaskan apa pertimbangannya membolehkan reklamasi di pantai utara Jakarta itu. Padahal, saat kampanye 2017, dia menolak keras reklamasi yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sementara itu VP Corporate Secretary PJA, Agung Praptono menjelaskan perluasan kawasan rekreasi itu untuk menjadikan Ancol bukan hanya kebanggan DKI Jakarta, tetapi juga ikon Indonesia.

Agung mengatakan semua proses dan tahapan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari rencana Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu terbesar di Asia Tenggara.

 

 

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

KPK Dilaporkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Published

on

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dinihari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddi atas dugaan korupsi ekspor benur.

Menurut sumber Tempo, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Hingga kini Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke KPK dan sumber-sumber resmi lainnya. Namun hingga kini belum dibalas.

nformasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK.

“OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pangkas Libur Panjang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya.

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Lebih lanjut, Jokowi, kata Muhadjir, meminta pejabat terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi. Rapat untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.

“Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi oleh Kemenko PMK dan lembaga terkait terutama soal libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idu Fitri,” beber dia.

Pemerintah sebelumnya sudah mengundur waktu cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu. Rencananya libur pengganti bakal diberikan pada 28 Desember hingga 31 Desember 2020.

Libur nasional sendiri sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama dengan 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020 kemudian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Di dalamnya ditetapkan bahwa satu hari libur nasional jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020 yang merupakan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama pertama jatuh pada tanggal 24 Desember 2020 yang merupakan cuti bersama Hari Raya Natal.

Di sisi lain

pada 24 Desember-31 Desember. Usulan ini ia sampaikan lantaran berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

“Iya sebaiknya ditunda, liburan dan cuti bersama memicu mobilitas penduduk lebih besar, padahal mobilitas tinggi dan berkerumun sangat berisiko terhadap tingginya potensi penularan Covid-19, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan 3M,” ucap Daeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Continue Reading

Nasional

Tiba di Polda Metro Jaya, Wagub DKI Singgung Acara Habib Rizieq sebelum Temui Penyidik

Published

on

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (23/11). Politikus Partai Gerindra itu tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.00 WIB.

Riza yang terlihat berpakaian dinas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang pada Sabtu (14/11).

“Jadi hari ini, Senin 23 November 2020 jam 11.00, saya hadir memenuhi (panggilan) Polda Metro Jaya terkait klarifikasi masalah di Petamburan,” ungkap Riza kepada awak media.

Mantan legislator di Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR itu menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan berdasarkan fakta dan data sejauh yang dia ketahui.

“Saya akan memberikan keterangan fakta dan data sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Menurut Riza, dirinya akan berbicara apa adanya di depan penyidik Polda Metro Jaya. “Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat memberikan kejelasan, terang-menderang apa yang diharapkan semua pihak secara adil secara profesional,” tambahnya.

Riza dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah berkas, di antaranya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI.

“Pergub dan lain-lain. Peraturan, Undang Undang Dasar, berkas-berkas yang diminta,” ujarnya. Lebih lanjut Riza menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan klarifikasi atas apa pun yang menjadi pertanyaan penyidik terkait acara di Petamburan, Jakarta Pusat.

Prinsipnya, tambah Riza, dirinya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban. “Apa pun yang ditanya, apa pun mau di mana pun, kapan pun kami akan memberikan keterangan,” katanya.(finroll/jpnn)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending