Connect with us
[adrotate group="1"]

Investasi

Ridwan Kamil Sebut Sektor Bisnis Peternakan Jabar Sangat Potensial, Kenapa?

Published

on


Ridwan Kamil Sebut Sektor Bisnis Peternakan Jabar Sangat Potensial, Kenapa?

Finroll.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengajak seluruh masyarakat Jabar untuk serius menekuni bisnis peternakan. Ini dikarenakan potensi bisnis dan pangsa pasar yang besar.

“Peluang bisnis peternakan itu luar biasa besar karena kita kekurangan daging sapi 370 ribu ton, kekurangan ayam, ikan dan sebagainya,” ungkap Emil selepas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) peternakan rakyat di kantor BRI Garut, baru-baru ini.

Peluang bisnis peternakan di Jabar disebut Emil sangat potensial. Mengingat belum sebandingnya pasokan dari peternak lokal dengan permintaan masyarakat.

”Oleh karena itu, kalau mau jadi entrepreneur yang paling gampang dari sisi peluangnya, tidak usah usaha cari-cari, peluangnya adalah peternakan,” tambahnya.

Ia mencontohkan, kebutuhan daging sapi masyarakat Jabar per tahun sekitar 130 ribu ton, namun pasokan peternak lokal baru bisa mencukupi sebesar 46 ribu ton. Sehingga ada peluang sebanyak 80 ribu ton lagi.

Baca Lainnya: Ridwan Kamil Luncurkan Kampung Perikanan Digital di Indramayu

Begitu juga dengan kebutuhan telur ayam Jabar yang tiap tahunnya mencapai 500 ribu ton, namun baru bisa tercukupi peternak lokal sebesar 172 ribu ton.

”Makanya, sebarkan ini ke anak-anak milenial untuk mulai bisnis beternak secara optimal,” sambungnya.

Sementara dalam mendukung masyarakat Jabar untuk terjun berbisnis di sektor peternakan, Emil menegaskan akan menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan akses permodalan. Salah satu upayanya adalah dengan kemudahan penyaluran KUR dengan bunga 7 persen.

Sumber: Republika

Investasi

Luhut : Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Januari 2021

Published

on

Lembaga Pengelola Investasi ditargetkan dapat beroperasi mulai Januari 2021. Saat ini, pemerintah tengah membidik sembilan lembaga dana pengelolaan internasional untuk menyuntikkan investasi ke Sovereign Wealth Fund tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, seluruh peraturan terkait LPI akan rampung pada bulan ini.

“Desember pertengahan semua regulasi dan aturan hukum untuk Sovereign Wealth Fund selesa sehingga Januari akan mulai efektif berjalan,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event “Indonesia Omnibus Law For a Better Business Better World” secara virtual di Jakarta, Senin.

Luhut menjelaskan, sudah terdapat sembilan pengelola dana internasional yang dibidik untuk berinvestasi melalui LPI. Adapun saat ini, pemerintah sudah mengantongi komitmen dari lembaga investasi AS, The US International Development Finance Corporation (IDFC) untuk berinvestasi senilai US$ 2 miliar melalui LPI.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan, sejumlah negara sudah menggunakan skema SWF untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sumber pendanaan SWF Indonesia serupa dengan lembaga pengelolaan dana milik Rusia dan India yang berasal dari APBN dan investasi asing atau co-investment.

“Pemerintah Indonesia akan ikut menyumbang sekitar enam miliar dolar AS bulan depan dan mudah-mudahan juga tahun depan. Kita punya (potensi) sekitar 600 miliar dolar AS dari BUMN. Ini jadi semacam backdoor listing untuk membuat pendanaan ini sangat kredibel,” terangnya.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan SWF merupakan instrumen investasi. Melalui lembaga ini, pengembangan koorporasi di Indonesia dapat dibiayai oleh investor dari luar negeri.

Dalam draf RPP tentang Lembaga Pengelola Investasi, SWF yang akan dimiliki Indonesia bernama Nusantara Authority Investment. Modal awal lembaga ini akan berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/ atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

Pemerintah akan menyuntikkan paling sedikit Rp 15 triliun dana tunai sebagai modal awal lembaga tersebut. Pemenuhan modal LPI hingga mencapai Rp 75 triliun selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga 2021 melalui penyertaan modal negara lainnya dan/atau kapitalisasi laba ditahan.

RPP ini juga mengatur kewenangan lembaga tersebut untuk menempatkan dana dalam instrumen keuangan, mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian.

Selain itu, LPI berwenang menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset. “Dalam menjalankan kewenangan, LPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam maupun luar negeri,” demikian tertulis dalam RPP yang dipublikasikan melalui situs UU Cipta Kerja.

Adapun investasi lembaga dana pengelolaana akan berbentuk kepemilikan atau investasi saham, bukan investasi pinjaman yang harus dikembalikan uangnya. “Itu sebabnya kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat membantu meningkatkan profil investasi Indonesia dan juga lapangan kerja di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” katanya.

Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan memberikan atau menerima kuasa kelola, membentuk perusahaan patungan, dan bentuk kerja sama lainnya.

Dalam kerja sama melalui pembentukan perusahaan patungan, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan menjadi penentu dalam pengambil keputusan jika usaha bergerak dibidang distribusi air minum yang merupakan satu-satunya di sebuah kota atau pertambangan migas dalam negeri.

Lembaga ini dapat memberikan atau menerima pinjaman berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lain. LPI dapat pula memberikan penjaminan kepada perusahaan patungan untuk menerima pinjaman.

Dalam mengelola aset, LPI dapat menunjuk manajer investasi hingga membentuk dana kelolaan investasi. Status hukum dana kelolaan dapat berbentuk perusahaan patungan, reksadana, kontrak investasi kolektif, mapun bentuk lain baik badan hukum Indonesia maupun asing.

Setiap dana kelolaan dikelola dan memiliki independensi keuangan masing-masing terbagi atas saham atau unit penyertaan sesuai dokumen pendiriannya. Selain dapat membentuk dana kelolaan, LPI juga dapat menyuntikkan dana ke BUMN. Namun, pengaturan terkait penyertaan modal tersebut berlaku mutatis mutandis alias seperlunya.

Sumber berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Investasi

RI-AS Teken MoU Pendanaan Infrastruktur-Perdagangan Rp10,5 T

Published

on

Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau sekitar Rp10,5 triliun. (Dok.KBRI Washington DC).

FINROLL.COM – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau sekitar Rp10,5 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani pada Rabu (18/11) di KBRI Washington DC oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS, Kimberly Reed. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Panjaitan turut menyaksikan penandatangan MoU tersebut.

Lutfi mengungkapkan MoU tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi khususnya di bidang pendanaan pembangunan investasi dan perdagangan.

Nilai kesepakatan baru itu meningkat dari nilai sebelumnya sebesar US$500 juta pada periode 2017 – 2018.

Menurut Lutfi, hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan.

“MoU ini akan semakin perkuat kemitraan ekonomi RI-AS dalam upaya memperluas bidang kerja sama investasi serta pengadaan barang dan jasa,” ujar Lutfi.

Dalam keterangan yang sama, Luhut menyampaikan rasa optimisnya terhadap peningkatan hubungan bilateral RI-AS. Selama beberapa waktu terakhir berbagai capaian telah berhasil diraih, antara lain perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau skema pembebasan tarif masuk bagi 3.500 produk ekspor ke AS untuk Indonesia, dan komitmen partisipasi AS dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sementara itu, Reed menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan.

“MoU ini mencerminkan betapa pentingnya Indonesia bagi Pemerintah AS,” tegas Kimberly.

Selain itu, MoU akan memperluas peluang bagi RI dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah.

Lebih lanjut, nota kesepahaman ini juga akan mendorong peluang pengembangan usaha, antara lain di sektor infrastruktur, transportasi, energi, infrastruktur rantai pasokan pertambangan, lingkungan hidup, teknologi komunikasi dan informasi, keselamatan dan keamanan, layanan kesehatan, dan informasi geospasial. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Investasi

Bahlil Sebut BKPM Sudah Selesaikan Investasi Mangkrak Rp 474,9 Triliun

Published

on

FINROLL.COM – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim telah memfasilitasi investasi mangkrak senilai Rp 474,9 triliun. Angka itu setara 67,1 persen dari total investasi yang mangkrak selama empat tahun senilai Rp 708 triliun.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada tiga persoalan yang jadi penyebab mangkraknya investasi tersebut. Pertama, adanya ego sektoral yang terjadi antar kementerian dan lembaga (K/L).

Kedua adanya tumpang tindih regulasi antara kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Terakhir, permasalahan ketersediaan lahan bagi investor.

“Persoalan tanah itu, jujur mengatakan dalam bahasa saya, itu ada pemain-pemain yang dapat dirasakan, tapi tidak bisa dipegang,” ujar Bahlil dalam West Java Invesment Summit 2020 secara virtual, Senin (16/11/2020).

Bahlil menjelaskan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, penyelesaian investasi mangkrak pun membantu mencegah penurunan lebih dalam dari realisasi penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) ke Indonesia.

Saat ini, turunnya hanya 10 persen, lebih rendah dibandingkan survei Bank Dunia bahwa sebagian besar negara FDI turun 30-40 persen. “Jadi FDI yang turun tidak lebih dari 10 persen itu karena kita memiliki cadangan investasi mangkrak,” imbuh Bahlil.

Bahlil mengatakan, beberapa proyek investasi mangkrak yang berhasil difasilitasi lokasinya berada di Jawa Barat, seperti, YTL power Tanjung Jati Power dengan nilai investasi Rp 38 triliun, Hyundai sebesar Rp 21,7 triliun, dan PLTS Terapung di Sungai Cirata senilai Rp 1,8 triliun.

Di sisi lain, ia menilai, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat menjadi solusi penyelesaian investasi mangkrak. Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Simak Portofolio Investasi yang Bisa Dilirik Sebab, beleid itu memenuhi empat hal keinginan investor yakni kecepatan, transparansi, efisiensi dan kemudahan saat investasi.

Dengan regulasi baru itu, maka akan mempermudah kegiatan investasi dan mendorong peningkatan investasi dalam negeri.

“Kalau empat hal itu mampu dilakukan secara baik oleh pemerintah pusat dan daerah, saya yakin Indonesia akan menuju babak baru, memenangkan kompetisi investasi dan khususnya di Asia tenggara, dan global pada umumnya,” pungkas Bahlil.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending