Connect with us

Makro Ekonomi

Riset ADB: Era Jokowi, 22 Juta Orang Derita Kelaparan Kronis

Published

on


Finroll.com, Jakarta, ADB [Asian Development Bank] bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian Bappenas mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045’.

Dalam riset tersebut terungkap pada era 2016-2018 ternyata sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis.

Dalam executive summary-nya, riset tersebut mengawalinya dengan catatan baik. Sektor pertanian telah berkembang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

“Pertumbuhan yang kuat telah mendorong transformasi struktural dan membentuk kembali ekonomi agraria, dengan peran dominan sekarang dimainkan oleh industri dan jasa,” kutipan ringkasan eksekutif publikasi yang dirilis Oktober 2019 kemarin.

Namun, riset tersebut juga memberikan catatan. Sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional, terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif.

“Banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan,” jelas laporan tersebut.

Dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata terjadi di Indonesia. Dan kerawanan pangan tetap menjadi masalah.

Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU [Economist Intelligence Unit].

Peringkat tersebut paling buncit di antara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62).

“Akses untuk mendapatkan makanan di Indonesia cukup rendah,” tulis laporan tersebut lagi.

Apa Solusinya?

ADB mencermati, realokasi subsidi pupuk dan kebijakan peningkatanan investasi pemerintah dalam penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan irigasi dapat menghapus kelaparan di Indonesia pada 2034.

Laporan ini merekomendasikan perubahan strategis dalam investasi pemerintah, perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia, disamping untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan.

“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Mark W. Rosegrant, Peneliti Senior di International Food Policy Research Institute (IFPR) dan Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan.

“Untuk menghapus kelaparan di Indonesia kita harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, merealokasi anggaran dan subsidi yang sudah terbukti kurang efektif,” kata Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung.

Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk R&D pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan. Selain menghapus kelaparan, beberapa skenario investasi pertanian bahkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi (economic benefits) sebesar Rp 1.834 triliun pada tahun 2045, atau sekitar US$ 129 miliar dengan kurs nilai tukar saat ini.

Laporan tentang Indonesia tersebut mencakup beberapa rekomendasi kebijakan:

  •  Pengeluaran untuk R&D pertanian, khususnya pemuliaan tanaman dan ternak, perlu ditingkatkan secara signifikan
  • Investasi infrastruktur, termasuk jalan desa, listrik, menara telepon BTS, pasar, rantai berpendingin, dan fasilitas pengolahan produk lain, perlu ditingkatkan dengan skema kemitraan dengan pihak swasta
  • Peningkatan investasi, perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi sistem irigasi yang ada, perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan pertimbangan efektivitas biaya.
  • Penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian perlu ditingkatkan untuk memperluas adopsi teknologi pertanian, baik teknologi konvensional, maupun teknologi maju seperti pertanian presisi.
  • Reformasi hukum dan peraturan harus dilakukan dengan seksama untuk mengurangi berbagai hambatan dalam adopsi teknologi baru, varietas unggul baru dan teknologi pertanian lainnya.
  • Subsidi pupuk harus dikurangi secara bertahap dan dihapus, untuk dialokasikan pada perbaikan R&D pertanian dan bantuan langsung pada petani kecil untuk meningkatkan penghasilannya.

Penelitian tentang Peningkatan Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan ini dilakukan oleh IFPRI bekerja sama dengan ADB, menggunakan Model yang dikembangkan IFPRI untuk Analisis Kebijakan Komoditas dan Perdagangan Pertanian (IMPACT), yang dikaitkan dengan model keseimbangan umum biasa untuk menghitung dampak perubahan iklim dan peningkatan investasi pada sektor pertanian dan sektor-sektor ekonomi lainnya secara luas.

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

BTP Akan Terima Gaji Rp.3.2M Jika Jadi Bos Pertamina

Published

on

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan duduk sebagai pejabat tinggi di pelat merah raksasa RI. Kabar paling kuat sampai saat ini, Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina (Persero).

Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis.

“Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner.”

Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, “Belum tahu, nanti kita lihat.”

Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina. Berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok.

Mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat diintip besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dalam laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$ 47,23 juta atau setara Rp 661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini.

Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewa komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

Adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang. Artinya jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan!

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Continue Reading

Makro Ekonomi

Industri Halal Dunia Bakal Sentuh US$ 1,8 T

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bercerita potensi ekonomi halal secara global akan meningkat signifikan. Pada 2023 industri makanan halal akan mencapai US$ 1,8 triliun.

Pasalnya, lanjut Perry penduduk muslim akan meningkat di seluruh dunia. Saat ini, kata Perry terdapat 1,8 miliar penduduk muslim di seluruh dunia. Pada 2030, penduduk muslim akan bertambah 2,2 miliar.

“Oleh karena itu permintaan barang dan jasa produk halal juga akan semakin meningkat dan besar di masa mendatang. Itu potensi yang harus kita lihat dan perbesar lagi,” ujar Perry saat menjadi pembicara INHALIFE Conference di JCC, Kamis (14/11/2019).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa penduduk muslim yang semakin banyak akan meningkatkan produk makanan, fashion, dan jasa-jasa bersertifikat halal di seluruh dunia.

Ekonomi halal secara global akan berpotensi karena memiliki nilai jual yang tinggi dan dihasilkan dari ekonomi global dan tidak hanya muslim saja, tapi semua masyarakat dengan pemeluk kepercayaannya masing-masing.

“Berdasarkan Laporan Ekonomi Islam Global 2019-2020, di akhir 2023 industri makanan halal akan bernilai US$ 1,8 triliun. Bayangkan ada berapa besar nilainya,” ucapnya.

Oleh karenanya, Perry menekankan bahwa ekonomi halal tidak hanya berpusat pada agama saja, tapi juga nilai kualitas yang tinggi dalam menghasilkan produk halal. (CNBCindonesia)

 

Continue Reading

Batam

Ekonomi Batam Bangkit, Ini Pemicunya

Published

on

By

Finroll.com, Batam — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan akhir 2019 mencapai 4,72 persen.

Angka tersebut naik jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,5 persen.

Kepala BPS Kota Batam, Rahyuddin, menyampaikan hal ini membuktikan ekonomi Batam tidak terlalu terdampak resesi ekonomi global.

“Buktinya ekonomi Batam tumbuh,” ujar Rahyuddin, Rabu (13/11/2019).

Ia memaparkan, ekonomi Batam pernah terpuruk hingga di angka 2,19 persen pada 2017. Kemudian naik di 2018 hingga dua kali lipat yakni 4,5 persen.

“Secara nasional angkanya sekarang 5,01 persen. Kami berharap ekonomi Batam pertumbuhannya di atas nasional ini,” terangnya.

Lanjut Rahyuddin, Batam pernah mencatat sejarah manis dengan pertumbuhan ekonomi di atas nasional.

Sebut saja di 2014 sebesar 7,16 persen. Namun, turun menjadi 6,87 persen di 2015, lalu turun lagi menjadi 5,43 persen pada 2016. Kemudian merosot di 2017 dengan angka 2,19 persen.

“Memang tidak naik signifikan, namun yang terjadi sudah mulai merangkak naik,” ucapnya.

Ia menyebutkan, sektor pariwisata merupakan andalan baru perekonomian. Menurutnya, sumbangsih sektor tersebut sifatnya universal.

“Ini contohnya, kalau satu orang datang bawa uang ke Batam kan makan, minum, belanja juga bisa jadi uang untuk hiburan. Sektor transportasi juga dapat,” papar Rahyuddin.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Ardiwinata, mengaku pariwisata merupakan sektor andalan baru untuk mengerek naik pertumbuhan ekonomi nasional, tak terkecuali Batam.

Untuk itu, ke depan sektor pariwisata akan terus dikembangkan dengan meningkatkan desnitasi dan event.

“Tahun ini kita ada yang baru seperti Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Kami optimis wisata kita akan terus meningkat,” katanya.

Sumber Berita : BatamPost.co.id

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending