Connect with us

Nasional

Riuh Fenomena Buzzer Jokowi

Published

on


Keberadaan buzzer pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di media sosial menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pihak Istana Kepresidenan pun sampai-sampai ikut berkomentar. Kegaduhan yang diciptakan buzzer pendukung Jokowi terjadi setelah Presiden menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Para buzzer mati-matian membela kebijakan Jokowi yang tidak populer karena dianggap melemahkan KPK itu. Sebagian buzzer bahkan menuding ada kelompok Taliban di KPK.

Misalnya akun @Billray2019 yang menyatakan “Jokowi Tidak Membunuh KPK. Selamat tinggal taliban di KPK. Kalian kalah lagi, kalian kalah lagi.” Pernyataan tersebut diunggah pada 13 September pukul 10.03 WIB.

“Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu,” ujar analis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi.

Selain itu, ada juga buzzer yang menggiring opini pro-revisi UU KPK dengan model giveaway.

Menurut Global Disinformation Order dari Peneliti Oxford Buzzer tersebut menciptakan opini publik di media sosial, khususnya Twitter, dengan memberikan ganjaran voucher berupa pulsa hingga saldo elektronik, seperti OVO dan Go-Pay sebanyak Rp 50.000 kepada dua warganet terpilih dengan membalas dan me-retweet kicauannya sebanyak-banyaknya.

“Jadi yang penting adalah tagarnya. Ketika tagar itu masuk dan jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi alat atau tools mereka untuk memanipulasi publik,” papar Ismail.

Unjuk rasa Keriuhan berlanjut saat mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang salah satunya untuk menolak revisi UU KPK.

Para buzzer mencoba mendelegitimasi gerakan itu melalui berbagai unggahan. Bahkan ada sejumlah kicauan yang mengarah pada disinformasi. Baca juga: Mengenal Buzzer, Influencer, Dampak dan Fenomenanya di Indonesia Akun @Dennysiregar7, misalnya, berkicau soal ambulans yang merawat korban kerusuhan setelah aksi unjuk rasa berujung ricuh pada 26 September 2019.

Saat itu Denny mencuit, “Hasil pantuan malam ini..Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta,” tulis Denny sambil mengunggah sebuah video.

Namun, di video tak terlihat bahwa ambulans itu membawa batu. Belakangan akun NTMC Polda Metro Jaya juga mengunggah video serupa, tetapi menghapusnya beberapa menit setelah diunggah. Polisi lalu mengklarifikasi bahwa ambulans itu datang ke lokasi tidak membawa batu seperti yang dituduhkan.

Namun, versi polisi, batu yang ada di di ambulans itu merupakan milik demonstran yang berlindung.

Selain soal polemik batu di ambulans, ada juga tangkapan layar chat pelajar SMK (STM). Tangkapan layar yang diunggah sejumlah akun pendukung Jokowi itu menunjukkan sebuah grup WhatsApp di mana anak-anak STM mengeluhkan kondisi mereka yang mengikuti demo, tetapi tidak mendapat bayaran. Kendati demikian, warganet yang mengecek nomor di grup tersebut dengan aplikasi Get Contact dan True Caller justru menemukan fakta lain.

Warganet menduga nomor-nomor yang seolah mengatasnamakan anak STM itu justru adalah nomor polisi. Namun, kepolisian membantah ada oknum polisi terlibat merekayasa percakapan anak STM ini. Istana angkat bicara Riuh para buzzer membuat pihak Istana Kepresidenan angkat bicara.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial tidak dikomando. Menurut Moeldoko, para buzzer pembela pemerintah itu merupakan para relawan dan pendukung fanatik Presiden Jokowi saat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

“Kan ini kan, yang mainnya dulu relawan sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Jadi masing-masing punya inisiatif,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Moeldoko pun membantah jika Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya justru dituding mengomandoi para buzzer pendukung Jokowi. Menurut dia, itu hanya isu yang tidak berdasar. “Oh tidak, tidak sama sekali. Kami, justru kami KSP itu mengimbau, ‘Sudah kita jangan lagi seperti itu’,” kata Moeldoko.

Moeldoko pun sependapat jika para buzzer di media sosial perlu ditertibkan. Namun hal ini berlaku ke semua pihak bukan hanya untuk buzzer pemerintah. Mantan panglima TNI ini menilai para pendengung tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat.

” Buzzer-buzzer itu harus ditinggalkanlah. Pemilu juga sudah selesai. (Gunakan) Bahasa-bahasa persaudaraan, kritik, sih, kritik tapi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang enggak enak juga didengar,” ucapnya. M

oeldoko melihat justru saat ini, para buzzer pendukung Jokowi justru melakukan cara-cara yang bisa merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Ia pun meminta buzzer-buzzer Presiden Jokowi di sosial media untuk tidak terus-menerus menyuarakan hal-hal yang justru bersifat destruktif.

“Dalam situasi ini relatif sudah enggak perlu lagi buzzer-buzzeran. Yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif,” kata Moeldoko.

Advertisement Valbury

Nasional

Usai Lebaran Transjakarta Tetap Batasi Operasional Bus

Published

on

Finroll – Jakarta, Corsec Transjakarta Nadia Disposanjoyo, menjelaskan tetap membatasi jadwal dan rute operasional bus usai Hari Raya Idulfitri atau Lebaran tahun ini di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dari 240 rute, Nadia menjelaskan ada 24 rute yang dioperasikan untuk umum dan 24 rute yang dioperasikan khusus untuk tenaga rumah sakit (TRS).

“24 Rute 13 koridor, koridor 1-13 buka semua, 24 rute untuk umum dan 24 khusus untuk TRS,” ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Untuk TRS disediakan bus khusus agar tidak berebut dengan penumpang lainnya. Tindakan ini juga dilakukan agar bisa menjalankan imbauan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Layanan medis kami siapkan bus khusus. Untuk petugas medis yang tidak menggunakan layanan khusus, bisa gabung umum,” ujar Nadia.

Sementara waktu operasional untuk umum mulai pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB dan untuk petugas medis mulai pukul 05.00 WIB – 23.30 WIB. Sedangkan untuk petugas distribusi sembako pemerintah provinsi, layanan dibuka mulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.

Warga bisa mendapatkan informasi rute Transjakarta yang dibuka melalui laman resmi Transjakarta di tautan ini atau melalui akun Twitter resmi Transjakarta di @PT_Transjakarta.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta hanya mengoperasikan 15 rute waktu operasional pada Hari Raya Lebaran, Minggu (24/5).

Layanan Transjakarta dibatasi hanya beroperasi di 15 rute koridor utama BRT dengan interval 15-30 menit per kedatangan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Keberangkatan Belum Jelas, Kuota Haji Sisa 11 Ribu Orang

Published

on

Finroll – Jakarta, Kementerian Agama (Kemenag) mencatat kuota haji untuk Indonesia masih tersisa sekitar 11 ribu jelang penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap kedua pada Rabu (20/5).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan hingga Selasa (19/5) sore, baru 188.375 orang dari kuota 221 ribu yang telah melakukan pelunasan biaya haji dan siap diberangkatkan.

“Masih ada 11.143 kuota jemaah haji reguler yang belum terlunasi,” kata Yanis dalam keterangan tertulis di situs kemenag.go.id seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Yanis menuturkan sebanyak 179.584 orang melakukan pelunasan pada tahap pertama yang tutup 15 April. Sementara 10.014 baru melakukan pelunasan pada tahap kedua.

Dia juga menyampaikan masih ada sekitar 1.700 petugas haji yang belum melunasi BPIH. Jumlah itu terdiri dari 198 orang Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan 1.478 Petugas Haji Daerah (PHD).

Meski proses pelunasan berjalan, Yanis mengaku belum tahu terkait keputusan pemberangkatan haji tahun ini. Pemerintah masih menunggu pengumuman dari Arab Saudi.

“Semoga segera ada keputusan. Apapun keputusannya, dana jemaah haji aman,” ucap Yanis.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Rabu (15/4), Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan ada tren penurunan jemaah haji di Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona.

Anggito menduga penurunan pendaftar haji terjadi karena dampak ekonomi dari pandemi. Saat itu, baru baru sekitar 160 ribu orang yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Pada saat ini kami harus akui pimpinan bahwa pendaftar haji tahun ini turunnya hampir 50 persen karena kondisi ekonomi masyarakat kita memang tertekan,” kata Anggito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Rabu (15/4).

Jika haji digelar, Indonesia rencananya akan mengirim 221 ribu orang jemaah mulai 26 Juni. Namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan apakah akan memberangkatkan jemaah atau tidak di tengah pandemi. Ia masih menunggu kabar dari Saudi hingga 1 Juni.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Nilai Pemprov Jatim Plinplan, Soal Salat Id

Published

on

Finroll – Jakarta, Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur menilai Pemerintah Provinsi Jatim plinplan lantaran membolehkan pelaksanaan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu dinilai tidak sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Itu kami sayangkan, jadi kita ini menetapkan PSBB tapi kok juga memberi kelonggaran. Ya itu sikap yang menurut saya plinplan lah,” kata Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Nadjib Hamid kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (17/5).

Nadjb menilai sikap Pemprov Jatim tak konsisten ihwal aturan soal pembatasan kegiatan keagamaan di tengah pemberlakuan PSBB. Ia yakin hal itu bisa membuat masyarakat bingung.

“Itu sikap yang enggak konsisten, harusnya masyarakat jangan dibuat bingung, kita ingin segera sirna corona dengan cara semua istikamah, menyikapi semua secara sama. Jangan plinplan, di tengah jalan boleh dan tidak boleh,” katanya.

Dia lantas mempertanyakan tujuan Pemprov Jatim membolehkan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid. Di satu sisi, ingin pandemi corona berakhir. Namun di sisi yang lain, kata Nadjib, ada kebijakan yang berpotensi membuat virus corona terus menyebar.

Nadjib lalu menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tetap konsisten meminta masyarakat melaksanakan Salat Idul Fitri di rumah masing-masing. PP Muhammadiyah mengambil sikap demikian agar masyarakat tidak tertular virus corona.

Senada, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Saad Ibrahim juga bicara demikian. Seluruh warga Muhammadiyah wajib melaksanakan Salat Idul Fitri di rumah.

“Ini bukan imbauan, itu adalah garis dari pimpinan pusat, maklumat, fatwa, untuk Salat Id ini di rumah, tidak di lapangan, maupun di masjid, jadi tetap di rumah,” kata Saad, dikonfirmasi terpisah.

Menanggapi, surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jatim nomor 451/7809/012/2020 tentang pelonggaran pelaksanaan Salat Id berjemaah, Saad mengaku pihaknya akan melakukan pertemuan dengan organisasi keagamaan Islam lainnya di Jatim.

“Ya itu besok Insyaallah kita akan rapat terkait dengan itu, dengan NU, dengan LDII,” kata dia.

Apapun hasil pertemuan nanti, kata Saad, Muhammadiyah tetap tidak mau membolehkan Salat Idul Fitri dilakukan berjemaah di masjid atau di lapangan. Menurutnya, hal itu juga sudah sesuai dengan imbauan Menteri Agama Fachrul Razi.

“Dalam konteks seperti ini, kita itu semestinya harus satu, satu garis, Menteri Agama sendiri kan sudah jelas, salat itu di rumah. Kalau kemudian nasional begini, [daerah] satu sama lain berbeda, padahal ini situasi yang sangat khusus, ya saya kira akan sulit Indonesia akan keluar dari Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat edaran bernomor 551/7809/012/2020 tentang aturan Kaifiat Takbir dan Salat Idulfitri. Hal itu lantas menjadi sorotan karena membolehkan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah membolehkan salat Id. Dia menjelaskan bahwa surat edaran itu bukan untuk masyarakat umum, melainkan hanya untuk pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya.

Namun, di salah satu paragrafnya tertulis, “Pelaksanaan protokol kesehatan dalam salat Idul Fitri di kawasan Covid-19 yang dilakukan secara berjemaah di tanah lapang, masjid, mushola, rumah atau tempat lain dilaksanakan sesuai ketentuan.”

Khofifah tetap mengatakan bahwa surat edaran itu hanya untuk Masjid Al-Akbar Surabaya. Bukan untuk masyarakat umum atau pengurus masjid yang lain. Khofifah juga mengatakan bahwa PSBB tidak melarang, melainkan membatasi kegiatan.

“Apa surat edarannya akan diganti? Karena terkonfirmasi sepertinya surat edaran terbuka untuk umum. Jadi ini surat Sekda hanya untuk badan pengelola Masjid Nasional Al Akbar,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/5).

Sumber : CNN Indonesia

 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending