Connect with us

Nasional

Riuh Fenomena Buzzer Jokowi

Published

on


Keberadaan buzzer pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di media sosial menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pihak Istana Kepresidenan pun sampai-sampai ikut berkomentar. Kegaduhan yang diciptakan buzzer pendukung Jokowi terjadi setelah Presiden menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Para buzzer mati-matian membela kebijakan Jokowi yang tidak populer karena dianggap melemahkan KPK itu. Sebagian buzzer bahkan menuding ada kelompok Taliban di KPK.

Misalnya akun @Billray2019 yang menyatakan “Jokowi Tidak Membunuh KPK. Selamat tinggal taliban di KPK. Kalian kalah lagi, kalian kalah lagi.” Pernyataan tersebut diunggah pada 13 September pukul 10.03 WIB.

“Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu,” ujar analis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi.

Selain itu, ada juga buzzer yang menggiring opini pro-revisi UU KPK dengan model giveaway.

Menurut Global Disinformation Order dari Peneliti Oxford Buzzer tersebut menciptakan opini publik di media sosial, khususnya Twitter, dengan memberikan ganjaran voucher berupa pulsa hingga saldo elektronik, seperti OVO dan Go-Pay sebanyak Rp 50.000 kepada dua warganet terpilih dengan membalas dan me-retweet kicauannya sebanyak-banyaknya.

“Jadi yang penting adalah tagarnya. Ketika tagar itu masuk dan jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi alat atau tools mereka untuk memanipulasi publik,” papar Ismail.

Unjuk rasa Keriuhan berlanjut saat mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang salah satunya untuk menolak revisi UU KPK.

Para buzzer mencoba mendelegitimasi gerakan itu melalui berbagai unggahan. Bahkan ada sejumlah kicauan yang mengarah pada disinformasi. Baca juga: Mengenal Buzzer, Influencer, Dampak dan Fenomenanya di Indonesia Akun @Dennysiregar7, misalnya, berkicau soal ambulans yang merawat korban kerusuhan setelah aksi unjuk rasa berujung ricuh pada 26 September 2019.

Saat itu Denny mencuit, “Hasil pantuan malam ini..Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta,” tulis Denny sambil mengunggah sebuah video.

Namun, di video tak terlihat bahwa ambulans itu membawa batu. Belakangan akun NTMC Polda Metro Jaya juga mengunggah video serupa, tetapi menghapusnya beberapa menit setelah diunggah. Polisi lalu mengklarifikasi bahwa ambulans itu datang ke lokasi tidak membawa batu seperti yang dituduhkan.

Namun, versi polisi, batu yang ada di di ambulans itu merupakan milik demonstran yang berlindung.

Selain soal polemik batu di ambulans, ada juga tangkapan layar chat pelajar SMK (STM). Tangkapan layar yang diunggah sejumlah akun pendukung Jokowi itu menunjukkan sebuah grup WhatsApp di mana anak-anak STM mengeluhkan kondisi mereka yang mengikuti demo, tetapi tidak mendapat bayaran. Kendati demikian, warganet yang mengecek nomor di grup tersebut dengan aplikasi Get Contact dan True Caller justru menemukan fakta lain.

Warganet menduga nomor-nomor yang seolah mengatasnamakan anak STM itu justru adalah nomor polisi. Namun, kepolisian membantah ada oknum polisi terlibat merekayasa percakapan anak STM ini. Istana angkat bicara Riuh para buzzer membuat pihak Istana Kepresidenan angkat bicara.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial tidak dikomando. Menurut Moeldoko, para buzzer pembela pemerintah itu merupakan para relawan dan pendukung fanatik Presiden Jokowi saat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

“Kan ini kan, yang mainnya dulu relawan sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Jadi masing-masing punya inisiatif,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Moeldoko pun membantah jika Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya justru dituding mengomandoi para buzzer pendukung Jokowi. Menurut dia, itu hanya isu yang tidak berdasar. “Oh tidak, tidak sama sekali. Kami, justru kami KSP itu mengimbau, ‘Sudah kita jangan lagi seperti itu’,” kata Moeldoko.

Moeldoko pun sependapat jika para buzzer di media sosial perlu ditertibkan. Namun hal ini berlaku ke semua pihak bukan hanya untuk buzzer pemerintah. Mantan panglima TNI ini menilai para pendengung tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat.

” Buzzer-buzzer itu harus ditinggalkanlah. Pemilu juga sudah selesai. (Gunakan) Bahasa-bahasa persaudaraan, kritik, sih, kritik tapi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang enggak enak juga didengar,” ucapnya. M

oeldoko melihat justru saat ini, para buzzer pendukung Jokowi justru melakukan cara-cara yang bisa merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Ia pun meminta buzzer-buzzer Presiden Jokowi di sosial media untuk tidak terus-menerus menyuarakan hal-hal yang justru bersifat destruktif.

“Dalam situasi ini relatif sudah enggak perlu lagi buzzer-buzzeran. Yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif,” kata Moeldoko.

Advertisement

Nasional

Erick Thohir Hingga Nadiem Jadi Menteri, Begini Respons Pasar

Published

on

By

Kalangan pelaku pasar merespons positif munculnya nama-nama baru calon menteri Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Nama-nama baru tersebut di antaranya pengusaha Erick Thohir, CEO Go-Jek Nadiem Makarim hingga praktisi media, Wishutama Kusubandio.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Octavianus Budiyanto menyebutkan calon menteri yang sejak pagi dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana dinilai memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan setingkat menteri, meski presiden belum mengumumkan secara resmi kepada publik.

“Sejauh ini kita lihat nama-nama tersebut cukup kredibel, tapi ini belum mewakili posisi menteri-menteri ekonomi, kita tunggu sampai lengkap,” kata Oky, sapaan akrabnya kepada CNBC Indonesia, Senin (21/10/2019).

Dia berharap, nantinya menteri terpilih, khususnya di tim ekonomi bisa menjaga iklim investasi yang kondusif, sehingga investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia.

“Kita harapkan dari menteri-menteri yang baru tegas, berani, punya terobosan dan eksekutor atas kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan,” kata dia menambahkan.

Merespons euforia kabinet baru, pasar saham di awal pekan ini langsung ditransaksikan menguat pada level 6.207,88 poin. Hingga sesi pertama Indeks Harga Saham Gabungan terus melaju di zina hijau.

Namun, pantauan CNBC Indonesia, hingga pukul 14.28 WIB, indeks acuan di Indonesia itu melemah 0,001% ke posisi 6.191,86. Sepanjang tahun berjalan, IHSG terkoreksi 0,04%.

Continue Reading

Nasional

Dokter Ingatkan Potensi Penyakit yang Bisa Diidap Menteri Jokowi

Published

on

By

Resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma’ruf Amin akan segera umumkan nama-nama menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih menteri termasuk dari sisi kesehatannya.

Dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ari Fahrial Syam Sp.PD, harapan rakyat Indonesia begitu besar terhadap pemimpin nasional saat ini, Jokowi-Ma’ruf Amin, untuk adanya suatu perubahan yang lebih baik dari masa periode kedua Presiden Jokowi. Hiruk pikuk saat masa kampanye sampai mendekati proses pemilhan juga membuat para menteri bekerja ekstra ketat.

Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa tugas menteri cukup berat dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Oleh karena itu berbagai potensi risiko penyakit juga bisa terjadi bagi para menteri tersebut. Berbagai penyakit kronis yang ada saat ini, juga bisa menjadi kambuh dan menjadi tidak terkendali.

“Pada periode pemerintahan SBY sebelumnya kita melihat bahwa para menteri baru yang tidak siap secara fisik dan mental mengalami jatuh sakit baik mengalami serangan jantung ataupun stroke. Kalau perlu sistem pemeriksaan kepada calon presiden yang telah rutin dilakukan sejak Pilpres sebelumnya juga diterapkan kepada calon menteri yang akan datang,” ujarnya, dikutip VIVA, Senin, 21 Oktober 2019.

Dokter Ari melanjutkan, beberapa alasan kenapa suatu pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi penting, seperti kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, serta kadar asam urat tinggi pada awalnya hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Tekanan darah yang tinggi pun diketahui hanya dengan pemeriksaan tekanan darah.

Adapun gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Jantung yang bengkak dan kelainan paru dapat diketahui dengan pemeriksaan foto thoraks. Melalui pemeriksaan USG abdomen dapat diketahui adanya kelainan pada liver, kandung empedu, pankreas, limpa serta kedua ginjal dan organ-organ abdomen lainnya.

“Terjadinya serangan jantung atau stroke merupakan kelainan yang paling sering dialami oleh para eksekutif termasuk para menteri maupun pejabat eselon 1. Penyakit yang mematikan ini sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Kejadian serangan jantung dan stroke berhubungan dengan berbagai faktor risiko yang terjadinya tidak dengan sendirinya,” paparnya.

Faktor-faktor risiko yang terjadi sebagian hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Faktor risiko tersebut antara lain kadar gula darah yang tinggi (DM), kadar kolesterol tinggi (Dislipidemia), obesitas serta faktor stres. Faktor risiko lain dan juga merupakan hal penting adalah merokok.

“Bagaimana dengan calon menteri wanita? Selain pemeriksaan kesehatan rutin khusus untuk wanita perlu pemeriksaan untuk skrining kanker wanita seperti kanker payudara dan kanker mulut rahim,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Dokter Spesialis Jantung Paru, dr. Vito Damay Sp.JP, bahwa pemeriksaan kesehatan untuk skrining kelayakan dan skrining wajib tahunan sebaiknya dilakukan agar menteri-menteri dapat bekerja secara optimal. Skrining dan evaluasi penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes dan kolesterol tinggi sebaiknya dilakukan. Menurut Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018, Hipertensi contohnya saat ini diidap oleh 34.1 persen masyarakat Indonesia.

“Padahal skriningnya bisa dilakukan di level puskemas. Kesadaran masyarakat perlu dilatih dan diedukasi. Menteri dan jajarannya pun sebaiknya rutin memeriksakan diri karena tugas berat menanti di depan dan beliau-beliau ini dibutuhkan dalam memegang posisi startegis,” tegasnya.

Skrining obesitas dan program berat badan ideal bagi para menteri dan jajarannya, menurut dokter Vito juga perlu dilakukan dan digalakkan, di mana Riskesdas 2018 menemukan 21.8 persen rakyat Indonesia obesitas.

“Obesitas ini adalah penyakit, yang meningkatkan risiko penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi dan hipertensi serta tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker,” paparnya.

Ia melanjutkan, selain check up secara umum sebaiknya juga dilakukan check up secara khusus bagi menteri-menteri dengan riwayat khusus misalnya riwayat penyakit jantung, stroke, penyakit pencernaan dan kanker. Pemeriksaan khusus seperti CT scan, endoskopi, dan deteksi kanker tertentu jika memang ada indikasi perlu dilakukan agar menteri yang dipilih dapat menjalankan amanah dengan baik selama 5 tahun ke depan.

Continue Reading

Nasional

Jokowi-Ma’ruf Prioritaskan Kerja Pemerintahan Lima Tahun Ke Depan

Published

on

Finroll.com — Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada lima fokus utama yang akan dikerjakan pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima ke depan.

Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden bersama Wapres Ma’ruf Amin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) petang.

Prioritas pertama, kata Jokowi, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan pemerintah akan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” papar Presiden, dilansir dari Ipotnews.

Selanjutnya, fokus kedua menurut Presiden adalah pembangunan infrastruktur.

Dia mengatakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, dikatakan Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM .

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ungkap dia.

Keempat, lanjut Jokowi, penyederhanaan birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran. Dia menilai investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” papar Presiden.

Dalam pidato perdananya, Presiden juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” kata dia.

Dan fokus terakhir adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending