Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

RNI Akan Memproduksi 2 Juta Lembar Masker Bulan Ini

Published

on


Finroll – Jakarta, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan memproduksi masker sebanyak 2 juta lembar bulan ini. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah penyebaran virus corona.

“(Produksi) masker 2 juta itu semuanya oleh RNI, kerja sama dengan pabrikan lokal. Jadi RNI order supaya cepat,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga melalui video conference, Rabu (18/3).

Ia menuturkan bahan baku masker akan didatangkan dari China dan Prancis. Namun, ia mengaku pemerintah mengalami keterbatasan pengiriman bahan baku dari Prancis lantaran negara tersebut melakukan kebijakan penutupan akses keluar dan masuk (lockdown).

Kendati demikian, pemerintah akan mencari cara untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Bahkan, pemerintah akan mencoba jalur kerja sama government to government (G to G).

“Karena kebutuhan dimana-mana hampir semua negara mencari, akhirnya kami akan negosiasi G to G, tapi bagusnya China, mereka melihat negara yang mereka lihat memang punya kebutuhan,” paparnya.

Ia mengungkapkan sebagian bahan baku dari India sudah masuk. Namun, bahan baku tersebut langsung habis untuk memenuhi kebutuhan produksi masker.

Rencananya, masker produksi RNI akan dijual oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk kepada masyarakat. Perusahaan farmasi pelat merah itu juga mengalokasikan kebutuhan masker untuk pemerintah daerah.

Untuk diketahui, masker mendadak menjadi barang langka justru saat masyarakat membutuhkan sebagai pencegahan penularan virus corona. Tak hanya itu, harganya pun melonjak drastis.

Menyikapi itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto melarang ekspor masker ke negara mitra dagang mulai hari ini, Rabu (18/3), hingga 30 Juni 2020. Selain masker, larangan ekspor juga berlaku untuk produk antiseptik, bahan baku masker, dan alat pelindung diri.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Opsi Masker Kain

Arya menuturkan beberapa pihak mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk membuat masker dari kain. Solusi ini guna menyikapi kelangkaan masker di pasar maupun kesulitan bahan baku pembuatan masker.

“Ada usulan kemarin bikin masker pakai kain. Kalau tekstil kan kita banyak,” ucapnya.

Ia mengatakan pembuatan masker kain tidak terbatas bagi perusahaan pelat merah saja. Ia mempersilahkan semua pihak yang mampu untuk memproduksi masker kain. Namun, usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut oleh Kementerian BUMN.

“Kami dapat informasi kemarin pakai masker kain bisa, (masker kain) dicuci bisa, kalau pakai deterjen virus corona mati,” ucapnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Kunci Hadapi Resesi Ekonomi RI: Berhemat dan Pilih Aset Aman

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan minus atau terkontraksi. Indonesia pun akan memasuki masa resesi ekonomi. Bagaimana menghadapinya?

Published

on

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 lebih buruk dari perkiraan awal.

Indonesia pun kemungkinan bakal memasuki resesi ekonomi. Ekonomi suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhannya negatif atau kontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32%. Adapun, pada kuartal III, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi masih tumbuh negatif hingga 2,9%. Artinya, resesi ekonomi sudah menimpa Indonesia.

Dalam menghadapi resesi, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat.

Dilema Beban Berat Ekonomi saat Prioritas Kesehatan Tangani Pandemi Salah satu caranya dengan menunda pembelian barang-barang sekunder, tersier, termasuk barang yang terkait gaya hidup.

“Fokus saja pada kebutuhan makanan dan kesehatan. Itu yang utama di saat resesi ekonomi berbarengan dengan krisis kesehatan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id pada Minggu (27/9).

Menurut dia, penghematan yang dilakukan masyarakat memang akan berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga.

Pasalnya, masyarakat hanya akan membeli kebutuhan dasar seperti makan dan miuman. Sedangkan pengeluaran untuk produk-produk sekunder atau tersier seperti tas bermerek, pakaian mahal, atau barang-barang berharga akan dihemat.

Namun, penghematan harus dilakukan dalam menghadapi resesi di tengah pandemi. “Ini lebih ke persiapan worst scenario. Kalau boros nanti repot sendiri, jangan sampai berutang untuk biayai gaya hidup padahal tidak sesuai kebutuhan yang prioritas,” katanya.

Banyak orang Indonesia tak siap hadapi krisis

Selain itu, dia menyarankan agar masyarakat memiliki dana darurat setidaknya 30% dari total pendapatan. Dana darurat tersebut dapat disisihkan ke rekening yang terpisah dari kebutuhan pokok.

Dana darurat itu menjadi dana antisipasi jika kehilangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun kontrak tidak diperpanjang.

“Jadi ada bekal untuk biaya hidup. Dana emergency juga bisa dipakai ketika sakit atau kebutuhan mendesak lainnya,” kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengajurkan agar masyarakat memilih aset aman jika ingin berinvestasi. Aset aman yang dimaksud yaitu deposito bank, emas batangan (logam mulia), dan surat utang pemerintah.

Menurut dia, tiga aset tersebut bisa menjadi tempat lindung nilai terbaik ketika ketidakpastian ekonomi meningkat. Di sisi lain, Bhima meminta pemerintah mengantisipasi resesi ekonomi dengan menjaga daya beli 115 juta kelas menengah rentan miskin.

Kelompok tersebut bukan lagi berhemat, melainkan sudah hidup dengan keuangan yang pas-pasan. Sehingga pemerintah perlu menyuntik bantuan langsung tunai (BLT) dengan nominal minimum Rp 1,2 juta per orang.

Pemerintah juga bisa turunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% ke 0-5% selama masa pemulihan ekonomi. “Stimulus PPN langsung dirasakan oleh konsumen akhir dibanding PPh 21 DTP atau PPh badan,” ujar Bhima.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sri Mulyani Pastikan Resesi Melanda RI

Published

on

FINROLL.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini minus 0,6 persen hingga 1,7 persen. Proyeksi ini lebih parah dari sebelumnya yang mematok PDB minus 0,2 persen hingga 1,1 persen.

“Ini artinya, negatif kemungkinan terjadi pada kuartal ketiga dan berlangsung pada kuartal keempat yang kita masih upayakan (pertumbuhannya) mendekati nol,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam paparan APBN Kita, Selasa (22/9).

Sementara untuk 2021 nanti, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5 persen-5,5 persen. Target ini lebih rendah dari proyeksi institusi asing yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6 persen.

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang minus pada Kuartal III, maka dipastikan Indonesia akan mengalami resesi setelah mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II.

Namun demikian, sambung Ani, perkiraan-perkiraan itu masih sangat bergantung dengan perkembangan kasus covid-19 di dalam negeri yang banyak memengaruhi aktivitas ekonomi.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, ia memproyeksi pertumbuhannya terkontraksi hingga minus 3 persen. Kemudian, investasi anjlok hingga minus 6,6 persen-8,5 persen.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,2 persen hingga 1,1 persen. Angka ini jauh dari prediksi awal di kisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 masih menekan ekonomi dalam negeri, seiring dengan meningkatnya kasus penyebaran virus corona. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Business

Di Masa Pandemi, Perkembangan Industri AMDK Tetap Tumbuh

Published

on

Finroll.com — Perkembangan industri minuman, khususnya air minum dalam kemasan (AMDK), saat ini terus meningkat. Bahkan di tengah pendemi permintaan produk AMDK terus naik.

Diperkirakan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin), yang di dalamnya terdapat AMDK , akan tetap tumbuh di semester II-2020, meski masih ada tekanan ekonomi, yakni sekitar 0,22 persen.

Melalui diskusi virtual bertema “Menyelaraskan Keamanan Kemasan dengan Pelestarian”, yang diselenggarkan oleh Forum Jurnalis Online (FJO), Selasa (15/9/2020),
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Edy Sutopo, memperkirakan kontribusi industri mamin termasuk AMDK terhadap PDB industri pengolahan non-migas tergolong tinggi, yaitu 39,51 persen di semester II-2020.

Nilai ekspor produk AMDK ditaksir mencapai USD7,49 juga dengan serapan investasi khusus untuk industri AMDK sebesar USD62 juta (PMA) dan Rp1,82 triliun ( PMDN ).
“Market share dari industri AMDK selama ini cukup tinggi, mencapai 84 persen, minuman isotonik dan sari buah 12,4 persen dan minuman berkarbonasi sebesar 3,6 persen,” ujar Sutopo.

Meski diakuinya pangsa pasar produk AMDK begitu besar, namun ada ancaman cukup serius terhadap kelestarian alam, yaitu sampah plastik atau botol dari AMDK tersebut.
Kesadaran konsumen untuk tertib dan bijak dalam membuang dan mengangani sampak plastik atau botol bekas AMDK masih sangat rendah. Bahkan akhir-akhir ini saluran air seperti sungai, selokan dipenuhi sampah plastik sisa makanan atau minuman.

Ini tentu sangat mengancam kelestarian lingkungan dan juga industri AMDK sendiri. Apabila lingkungan tercemar, air baku yang digunakan untuk industri AMDK juga akan tercemar, sehingga dapat mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat selaku konsumen.

“Masyarakat belum tinggi kesadarannya, masih banyak yang buang sampah di lingkungan, jadi industri selaku produsen perlu tingkatkan R&D (research and development) untuk olah plastik lebih aman dan juga perlu ada tanggung jawab terhadap lingkungan,” paparnya.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), Rachmat Hidayat, membenarkan bahwa sampah plastik kemasan untuk air minum yang digunakan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik dan benar.

Namun dipastikan anggota ASPADIN sudah menyatakan komitmennya untuk membantu mengurangi sampah plastik dengan gerakan 3R yaitu reduce, reuse dan recycle. Dia juga memastikan penggunaan plastik untuk AMDK telah terstandarisasi dan aman untuk kesehatan.

Diakuinya di tengah upaya untuk terus menggenjot penjualan, menjaga kelestarian alam dan upaya penanganan sampah plastik, ASPADIN kerap menemui berbagai hambatan di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam hal investasi pada sektor ini.

Akibatnya dalam upaya mengembangkan bisnis AMDK kerap tidak bisa berjalan mulus. Menurutnya banyak peraturan daerah yang kurang mendukung perkembangan industri ini. Padahal pabrik pengolahan AMDK rata-rata berada di daerah karena dekat dengan bahan baku (sumber air).

“Tantangan kita adalah tidak sinkronnya regulasi antara pusat dan daerah, itu jadi penghambat investasi kita. Nah yang bikin kita pusing juga kerap sekali galon kita dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending