Connect with us

Nasional

Sampai Akhir Tahun Kuota Pendakian Semeru Penuh

Published

on


Finroll.com – Kuota pendaki ke Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, penuh hingga akhir tahun seiring dengan libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan liburan sekolah.

“Kunjungan wisatawan ke Gunung Semeru mulai mengalami peningkatan saat memasuki liburan sekolah yakni mulai 17 Desember 2018, bahkan kuota pendaki sudah penuh hingga akhir tahun berdasarkan pendaftaran secara online atau dalam jaringan (daring),” kata Kepala Resor Ranupani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Elham Purnomo di Lumajang, Sabtu.

Menurutnya kuota pendaki maksimal sebanyak 600 orang setiap hari yang bisa naik ke gunung tertinggi di Pulau Jawa dan pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga kawasan konservasi, kelestarian flora, serta fauna di kawasan Gunung Semeru dan sekitarnya.

“Jumlah personel yang disiagakan di jalur pendakian Semeru selama momentum libur Natal dan Tahun Baru 2019 juga bertambah menjadi 20 orang dengan melibatkan tim Saver, Polsek dan Koramil seiring dengan melonjaknya jumlah pendaki ke Semeru,” katanya.

Ia menjelaskan pendakian Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dibatasi hingga Pos Kalimati saja sesuai dengan rekomendasi PVMBG demi keselamatan para pendaki karena gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl tersebut masih berstatus waspada, sehingga pendaki dilarang naik ke puncak Semeru (Mahameru).

“Petugas TNBTS akan memberikan pengarahan kepada para pendaki agar mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan saat naik ke Semeru, salah satunya tidak menerobos ke Mahameru karena dapat membahayakan keselamatan para pendaki yang bersangkutan,” ujarnya.

Elham juga mengimbau para pendaki ikut menjaga dan memelihara ekosistem kawasan TNBTS dengan tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalur pendakian Semeru, serta membawa turun kembali sampah tersebut hingga Pos Ranupani di Kecamatan Senduro.

“Kami juga menempatkan petugas di sekitar kawasan Ranu Kumbolo dan mereka akan mengingatkan pendaki ketika membuang sampah sembarangan, sehingga diimbau pendaki juga ikut menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Gunung Semeru,” katanya, menambahkan.

Nasional

PKS Sebut Reshuffle Mesti Dilakukan Agar Jokowi Tak Omdo

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera merealisasikan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle ini kembali menguat usai kemarahan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut jika Jokowi tidak merealisasikan reshuffle dalam kurun satu pekan ke depan, maka ia menilai kemarahan Jokowi pada pembantunya hanya sebatas ucapan belaka.

“Saya tidak mau suudzon, tapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (reshuffle), maka omdo, omong doang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (4/7). Rekaman video sidang kabinet sendiri baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6). Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Menurut Mardani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai jika Jokowi tidak membuktikan perkataannya tersebut, justru akan memicu berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Ruang publik kian cerdas, kalau sudah rilis, sudah kelihatan mimiknya, tetapi tidak klimaks, tanpi anti klimaks nanti ada erosi trust (kepercayaan) kepada pemerintah,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai kemarahan Jokowi dipicu minimnya realisasi penyaluran stimulus Covid-19. Rendahnya penyaluran stimulus tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu. Selang dua hari kemudian, Jokowi meluapkan kemarahannya serta menyentil kementerian dengan realisasi penyaluran stimulus Covid-19 yang masih rendah.

Bhima menilai Jokowi memiliki waktu satu bulan untuk merombak jajaran kabinetnya. Waktu satu bulan tersebut dihitung dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni pada 16 Juni, bukan ketika Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri.

“Itu (reshuffle) deadlinenya tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi ada waktu satu bulan kalau mau ada pembenahan. Kalau benar-benar presiden mau melakukan reshuffle,” ucapnya.

Sepakat dengan Mardani, jika kemarahan Jokowi itu hanya sebatas ucapan, maka akan memberikan sentimen buruk kepada investor. Sebab, kemarahan Jokowi sudah direspon oleh pelaku pasar, sehingga mereka cenderung wait and see (menunggu) realisasi ucapan kepala negara.

“Saya ingin melihat keseriusan Pak Jokowi, kalau mau reshuffle ya reshuffle saja. Jangan kemudian dibuat mengambang seperti ini karena kalau dibuat mengambang seperti ini pelaku bisnis dan investor mau masuk ke Indonesia itu mereka wait and see karena ini akan terkait kalau ganti menteri ganti kebijakan,” tuturnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi soal Demo Ganyang Komunis: Bakar-bakar, Kami Tangkap

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Polda Metro Jaya menegaskan jajarannya bakal bertindak tegas jika aksi yang digalang PA 212 bertajuk ‘Apel Siaga Ganyang Komunis’ yang diagendakan Minggu (5/7), berujung ricuh.
“Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusru Yunus, Sabtu (4/7) dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut Yusri menegaskan pihaknya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis yang juga melibatkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama tersebut.

“Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan,” kata Yusri.

Yusri menuturkan nantinya hanya petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan. Pengamanan tingkat kecil, karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.

Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja,” tutur Yusri. Polda Metro, kata dia, juga akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan. Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

Pada Rabu (26/6) aksi serupa juga digelar oleh sekelompok massa yang melibatkan FPI. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan berujung pembakaran bendera PDIP. Massa menuding PDIP menjadi aktor di balik bergulirnya RUU HIP yang dianggap akan mengubah kedudukan pancasila.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Tersangka Penyuap Bupati Kutim Ismunandar Dibawa ke Jakarta

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan satu tersangka suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada 2019-2020, Deky Aryanto (DA), akan diterbangkan ke gedung KPK di Jakarta.

Deky adalah salah satu dari dua orang pemberi hadiah kepada Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria. Selain suap ke dua pimpinan daerah tersebut, DA juga memberikan hadiah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur, Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, serta Kadis PU Kutim Aswandini.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) didampingi Deput Penindakan Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri (kanan) menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
“Tersangka DA hari ini dibawa ke Jakarta. Lagi dalam perjalanan bandara ke Gedung KPK,” kata Ali lewat pesan singkat, Sabtu (4/7).

Dalam konstruksi kasus yang disampaikan KPK pada Jumat (3/7) malam, Deky memberikan hadiah kepada lima orang pejabat di Kutim bersama pihak swasta lainnya, Aditya Maharani. Sebelumnya, Deky tak diterbangkan bersamaan dengan tersangka lain yang tertangkap di Kutai Timur dan Samarinda. Deky sempat ditahan di Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usai tiba di Jakarta, Deky akan langsung dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Jakarta untuk ditahan selama 20 hari pertama. Namun, Deky akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, tersangka yang ditetapkan sebagai penerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending