Connect with us

News

Sandiaga Janji Akan Hapus UN, Mendikbud: UN sudah tidak menentukan kelulusan

Published

on


UN

Finroll.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak masalah Ujian Nasional atau UN akan dihapus dan diganti istilah lain jika pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga menang Pilpres 2019. Namun, Muhadjir mengingatkan evaluasi belajar secara nasional adalah amanah Undang-Undang (UU).

“Boleh pakai istilah lain, boleh. Sejak dulu kan sudah tidak penentuan kelulusan. Sudah tidak ada, UN sudah tidak menentukan kelulusan,” ujar Muhadjir saat menghadiri “Jambore Pandu Sekolah Model” di Surabaya, Rabu (20/3/2019).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, dengan pelaksanaan UN, Pemerintah ingin menggali motivasi intrinsik dari anak itu sendiri.

Selain itu UN juga dapat mengetahui kemampuan nyata dari anak yang tidak dipaksakan atau tidak dirangsang dengan berbagai macam iming-iming.

Mendikbud juga mengaku ingin tahu peta sesungguhnya di lapangan sehingga diciptakan ‘treatment’ mana yang belum baik dan harus diperbaiki.

“Sekarang sudah ditetapkan hasil MTK itu, sekarang kualitas di mana sudah tahu,” katanya.

Dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang diikuti dua cawapres peserta Pemilu, Minggu (17/3) lalu, Sandiaga Uno mengusulkan akan menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan metode penelusuran minat dan bakat, jika dia menang dalam Pilpres 2019.

“Kami pastikan sistem UN dihentikan, diganti dengan penelusuran minat bakat,” ujar Sandiaga dalam debat putaran ketiga di Jakarta, Minggu (17/3).

Alasan usulan penghapusan UN tersebut antara lain karena kemampuan sekolah dalam menjalankan proses belajar tidak sama rata di setiap daerah di Tanah Air. Kondisi pendidikan di Jakarta tidak bisa diterapkan sama dengan sistem pendidikan di daerah. (Antara)

Nasional

PKS Sebut Reshuffle Mesti Dilakukan Agar Jokowi Tak Omdo

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera merealisasikan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle ini kembali menguat usai kemarahan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut jika Jokowi tidak merealisasikan reshuffle dalam kurun satu pekan ke depan, maka ia menilai kemarahan Jokowi pada pembantunya hanya sebatas ucapan belaka.

“Saya tidak mau suudzon, tapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (reshuffle), maka omdo, omong doang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (4/7). Rekaman video sidang kabinet sendiri baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6). Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Menurut Mardani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai jika Jokowi tidak membuktikan perkataannya tersebut, justru akan memicu berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Ruang publik kian cerdas, kalau sudah rilis, sudah kelihatan mimiknya, tetapi tidak klimaks, tanpi anti klimaks nanti ada erosi trust (kepercayaan) kepada pemerintah,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai kemarahan Jokowi dipicu minimnya realisasi penyaluran stimulus Covid-19. Rendahnya penyaluran stimulus tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu. Selang dua hari kemudian, Jokowi meluapkan kemarahannya serta menyentil kementerian dengan realisasi penyaluran stimulus Covid-19 yang masih rendah.

Bhima menilai Jokowi memiliki waktu satu bulan untuk merombak jajaran kabinetnya. Waktu satu bulan tersebut dihitung dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni pada 16 Juni, bukan ketika Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri.

“Itu (reshuffle) deadlinenya tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi ada waktu satu bulan kalau mau ada pembenahan. Kalau benar-benar presiden mau melakukan reshuffle,” ucapnya.

Sepakat dengan Mardani, jika kemarahan Jokowi itu hanya sebatas ucapan, maka akan memberikan sentimen buruk kepada investor. Sebab, kemarahan Jokowi sudah direspon oleh pelaku pasar, sehingga mereka cenderung wait and see (menunggu) realisasi ucapan kepala negara.

“Saya ingin melihat keseriusan Pak Jokowi, kalau mau reshuffle ya reshuffle saja. Jangan kemudian dibuat mengambang seperti ini karena kalau dibuat mengambang seperti ini pelaku bisnis dan investor mau masuk ke Indonesia itu mereka wait and see karena ini akan terkait kalau ganti menteri ganti kebijakan,” tuturnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

International

Ledakan di Fasilitas Nuklir Iran, Diduga karena Israel

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Sebanyak dua kali ledakan dikabarkan terjadi di fasilitas yang diduga pusat rudal dan pengayaan nuklir di Iran pekan ini. Ledakan ini diduga akibat serangan siber oleh Israel.

Surat kabar Kuwait, Al-Jareeda melaporkan dari seorang sumber yang tak ingin disebut namanya bahwa serangan siber Israel itu menyebabkan kebakaran di fasilitas pengayaan nuklir Natanz pada Kamis (2/7) dini hari.

Sejumlah ahli juga menganalisa bahwa kebakaran terjadi di fasilitas produksi rudal dan nuklir. Namun pejabat di bidang nuklir Iran tidak menjawab permintaan konfirmasi terkait hal ini. Natanz diduga merupakan pabrik produksi sentrifus dan berada 7,6 meter di bawah tanah. Lokasinya tepatnya berada sekitar 250 kilometer bagian selatan Teheran. Setelah diserang, foto satelit memperlihatkan bangunan yang berada di atas tengah hangus dan rusak. Atap pada bangunan pun hancur karena ledakan.

Sehari setelahnya, sebuah jet tempur F-35 milik Israel membom kompleks produksi rudal di wilayah Parchin, Iran. Pesawat diduga berangkat dari Israel selatan. Wilayah ini merupakan lokasi gudang persenjataan Iran. Menurut para analisis pertahanan, lokasi ini punya fasilitas terowongan bawah tanah. Foto satelit menunjukkan ratusan meter semak belukar hangus terbakar.

Lokasinya berada dekat dengan fasilitas rudal Khojir. Ledakan diduga juga menimpa sebuah fasilitas milik Grup Industri Shadid Bakeri yang membuat roket berbahan bakar padat. Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington mengatakan Khojir mempunyai terowongan bawah tanah yang diduga digunakan untuk merakit senjata.

Badan Energi Atom Internasional juga sempat mencurigai Iran melakukan tes pemicu ledakan yang biasa digunakan senjata nuklir di sini. Sedangkan para pejabat Iran mengklaim lokasi ini sebagai pangkalan militer.

Times of Israel juga menyatakan belum ada konfirmasi mengenai insiden ini dari petinggi negara Israel. Namun serangan diduga berhubungan dengan kampanye sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Program atom Iran mengkhawatirkan sejumlah negara barat sehingga menyebabkan kesepakatan nuklir Teheran 2015. Namun Presiden AS Donald Trump kemudian menarik diri dari perjanjian itu pada Mei 2018.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Davood Abdi sebelumnya menyatakan ledakan itu datang dari gas bocor. Ia menyatakan tak ada korban dalam ledakan tersebut. Namun ia tidak menjelaskan lokasi ledakan maupun keterangan lebih lanjut. Sedangkan BBC Persia mengatakan ada surat elektronik dari kelompok bernama Cheetahs of the Homeland yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Surat elektronik ini diterima sebelum kabar serangan di Natanz dibuka ke publik.

Kelompok tersebut mengaku sebagai aparat keamanan Iran yang membelot. Hingga kini klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi. Ahli Iran pun menyatakan tak mengenal nama kelompok tersebut sebelumnya. Disamping itu, serangan ini diduga buntut dari upaya Iran meretas infrastruktur air milik Israel pada April lalu. Namun upaya ini gagal dilakukan karena dihadang pertahanan siber Israel.

Jika langkah tersebut berhasil, diindikasikan Iran bisa mengganggu aliran air di seluruh Israel dengan meningkatkan kadar klorin.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi soal Demo Ganyang Komunis: Bakar-bakar, Kami Tangkap

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Polda Metro Jaya menegaskan jajarannya bakal bertindak tegas jika aksi yang digalang PA 212 bertajuk ‘Apel Siaga Ganyang Komunis’ yang diagendakan Minggu (5/7), berujung ricuh.
“Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusru Yunus, Sabtu (4/7) dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut Yusri menegaskan pihaknya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis yang juga melibatkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama tersebut.

“Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan,” kata Yusri.

Yusri menuturkan nantinya hanya petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan. Pengamanan tingkat kecil, karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.

Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja,” tutur Yusri. Polda Metro, kata dia, juga akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan. Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

Pada Rabu (26/6) aksi serupa juga digelar oleh sekelompok massa yang melibatkan FPI. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan berujung pembakaran bendera PDIP. Massa menuding PDIP menjadi aktor di balik bergulirnya RUU HIP yang dianggap akan mengubah kedudukan pancasila.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending