Connect with us

Nasional

Segudang PR Jenderal Idham Azis di Pucuk Pimpinan Polri

Published

on


Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komisaris Jenderal Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.

Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Idham sebenarnya dianggap gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, dua jabatan yang sebelumnya ia pangku yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki tugas untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak 2017 ini.

Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.

PR kedua, Idham juga harus menuntaskan penyidikan kasus serangan teror bom molotov terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarief yang terjadi pada 9 Januari 2019.

Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.

Setumpuk PR Idham sebagai Kapolri lainnya juga terungkap dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR pada Rabu (30/10).

Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.

Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.

“Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat,” kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).

PR keempat Idham adalah soal citra Polri di mata publik bahwa polisi jauh dari umat Islam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi berkata umat Islam seolah-olah dihadapkan dengan polisi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu,” ujar Aboebakar.

PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.

Terkait hal ini, mantan Kadiv Propam Polri itu menyatakan berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.

“Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis,” ujar alumnus Akpol 1988 itu.

PR keenam, soal pemberantasan narkotika di internal Polri. Ia menyatakan akan bertindak tegas jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.

“Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba,” kata Idham.

Advertisement

Nasional

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Published

on

 

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. dan Waka Babinkum TNI Brigjen TNI Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman, bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU didampingi oleh anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Darmanto, Kepala Biro Teknis Nur Syarifah dan Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan.

Dalam audiensinya kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 serta persiapan menjelang Pilkada serentak 2020.

“Komisi Pemilihan Umum menyampaikan  apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI terkait pengamanan dan bantuan distribusi logistik Pemilu di seluruh Indonesia, khususnya daerah terpencil yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilu sehingga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses,” ungkapnya.

Ketua KPU juga menyampaikan bahwa tren partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa Pemilu sebelumnya.

“Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di Pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut Arief Budiman, selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting, seperti pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik.

“Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan,” tuturnya.

Selain menyampaikan laporan kepada Panglima TNI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan laporan kepada Presiden RI. “KPU juga berencana menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Polri, DPR, MPR, DPD, serta mitra kerja KPU seperti Kementerian terkait,” ucap Arief Budiman.

“Laporan ini sangat penting dan  perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya Pemilu dan Demokrasi kita menjadi semakin baik,” tutupnya.

Menanggapi audiensi Ketua KPU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan personel dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk perbantuan kepada Polri dan KPU dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

“Potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi, sehingga diperlukan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.(red)

Continue Reading

Nasional

Survei: DPR Jadi Institusi Paling tidak Dipercaya Publik

Published

on

By

Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendapati rendahnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap berbagai lembaga negara, DPR menjadi instutusi yang paling tidak dipercaya publik.

“Banyaknya kasus penangkapan anggota DPR dan DPD oleh KPK karena kasus korupsi meningkatkan sentimen negatif publik,” kata peneliti LSI Adjie Alfarabi di Jakarta, Rabu (14/11).

Mengacu pada hasil survei itu, ketidakpercayaan publik terhadap DPR juga cenderung naik. Pada Juli 2018 sebesar 25,5 persen masyarakat tidak percaya lembaga negara itu bekerja untuk rakyat. Angka itu kemudian meningkat menjadi 28,4 persen pada September 2019.

Berdasarkan survei itu juga, 65 persen masyarakat pada Juli 2018 masih percaya terhadap DPR bekerja untuk rakyat. Angka itu lantas merosot pada September 2019 menjadi 63,5 persen publik percaya akan kinerja wakil rakyat itu di parlemen.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan tingkatan persentase sebesar 89 pada September 2019. Nilai itu turun sekitar satu persen dari 90,4 persen publik percaya TNI bekerja untuk rakyat pada survei Juli 2018.

Lembaga-lembaga lainnya semisal eksekutif, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan tingkat diatas 70 persen setelah Pilpres. Meskipun setiap lembaga negara itu juga mengalami penurunan dari survei yang dilkukan sebelum Pilpres 2019 dilaksanakan.

“Melemahnya kepercayaan akan menyebabkan kelemahan pada legitimasi lembaga negara dan kebijakan yang akan diambil karena ketika ada ketidakpercayaan itu akan mengganggu demokrasi kita ke depan,” kata Adjie

Continue Reading

Nasional

Kata Kepala Staf Kepresidenan Soal Andika Perkasa Jadi Wakil Panglima TNI

Published

on

By

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab kabar soal Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (KSAD) Andika Perkasa akan menjadi calon kuat Wakil Panglima TNI.

Menurut Moeldoko, Panglima TNI lah yang paling tahu sosok wakil yang dibutuhkan. “Jadi, panglima yang melihat, bukan gua. Beliau yang tahu, jangan spekulasi dulu,” ujar bekas Panglima TNI ini Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019.

Yang jelas, kata Moeldoko, Wakil Panglima ini sangat dibutuhkan. Dasar pertimbangan emprisnya, jabatan wakil panglima pernah ada. Sementara pertimbangan operasionalnya, panglima sering melakukan perjalanan ke luar negeri meninjau pasukan yang bertugas di luar. Sehingga, Panglima sering meninggal tempat.

“Kalau mau minta digantikan kepala staf angkatan, harus membuat surat perintah. Nah, kalau ada panglima dan wakil panglima, itu dalam satu kotak. Sehingga, kalau panglima enggak ada, otomatis wakil panglima itu eks selaku panglima,” ujar dia.

Wakil Panglima TNI nanti akan tetap berpangkat jenderal bintang empat. Beredar kabar, Panglima telah menyerahkan nama calon wakilnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Moeldoko mengaku tidak mengetahui ihwal hal tersebut. “Enggak ngerti aku, itu urusan panglima itu,” ujar dia.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending