Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Segudang PR Jenderal Idham Azis di Pucuk Pimpinan Polri

Published

on


Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komisaris Jenderal Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.

Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Idham sebenarnya dianggap gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, dua jabatan yang sebelumnya ia pangku yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki tugas untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak 2017 ini.

Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.

PR kedua, Idham juga harus menuntaskan penyidikan kasus serangan teror bom molotov terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarief yang terjadi pada 9 Januari 2019.

Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.

Setumpuk PR Idham sebagai Kapolri lainnya juga terungkap dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR pada Rabu (30/10).

Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.

Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.

“Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat,” kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).

PR keempat Idham adalah soal citra Polri di mata publik bahwa polisi jauh dari umat Islam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi berkata umat Islam seolah-olah dihadapkan dengan polisi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu,” ujar Aboebakar.

PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.

Terkait hal ini, mantan Kadiv Propam Polri itu menyatakan berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.

“Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis,” ujar alumnus Akpol 1988 itu.

PR keenam, soal pemberantasan narkotika di internal Polri. Ia menyatakan akan bertindak tegas jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.

“Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba,” kata Idham.

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading

Nasional

Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan

Published

on

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta kepada 9 juta pekerja. Namun, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi.

Bagi pemberi kerja atau perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan, bagi pekerja akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan subsidi gaji yang telah diterima.

“Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara,” ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Baca: Keringanan Iuran BPJS Nongol Setelah Corona 6 Bulan, Kenapa?

Adapun subsidi gaji telah diberikan pemerintah kepada 9 juta pekerja melalui III tahap dan akan terus berkembang. Pada tahap I pemerintah memberikan kepada 2,5 juta pekerja dan pada tahap II kepada 3 juta pekerja.

Selanjutnya, tahap III diberikan kepada 3,5 juta pekerja yang diserahkan pada 8 September 2020.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” kata Ida.

Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Sedangkan tahap II sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima.

“Penyaluran subsidi gaji dilakukan melalui bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI,” jelasnya.  (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending