Connect with us

Makro Ekonomi

Sektor Perdagangan ‘New Normal’ Ala Pemerintah

Published

on


Finroll – Jakarta, Pemerintah mulai menyiapkan protokol membuka kembali aktivitas di tengah pandemi virus corona (covid-19) atau disebut sebagai new normal. Salah satu sektor yang disiapkan adalah sektor jasa perdagangan.

Persiapan new normal di sektor ini ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yakni SE Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Rabu (20/5).

Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi new normal. Yakni, mencegah kerumunan pengunjung dengan cara membatasi akses masuk orang ke dalam toko.

“Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan,” tulis Terawan, dikutip Selasa (26/5).

Selain itu, pedagang dapat menerapkan sistem antrean di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal satu meter. Untuk itu, pelaku usaha dapat menandai lantai atau area ramai supaya pengunjung tetap membatasi jarak satu sama lain.

Pemerintah juga menganjurkan sistem take away (bawa pulang) atau belanja online demi mencegah kerumunan. Pelaku usaha juga bisa menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” kata Terawan.

Meski memberlakukan take away, pedagang tetap harus menyiapkan protokol untuk menghindari penumpukan pembeli. Salah satunya, dengan menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” tuturnya.

Kemudian, bagi pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha wajib menetapkan protokol kesehatan, seperti melakukan disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, termasuk melakukan pengecekan suhu badan.

“Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan atau konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker,” jelasnya.

Protokol itu juga mengatur para pekerja. Pemerintah mengimbau pekerja yang memiliki gejala sakit diharapkan segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Pekerja juga diingatkan untuk menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja, tidak lupa menggunakan masker saat berangkat dan pulang kerja.

Sedangkan bagi pengunjung, wajib mengenakan masker di area publik dan menjaga kebersihan tangan saat belanja. “Tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Anggaran Negara Defisit Rp257 T Semester I 2020, Untuk Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sepanjang semester I 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun. Defisit itu setara 1,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu diakibatkan realisasi penerimaan yang belum bisa menutupi kebutuhan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara baru terkumpul Rp811,2 triliun dari target Rp 1.699,9 triliun.

Sementara realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari target Rp 2.739,2 triliun. “Kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun belanja pemerintah pusat akan tumbuh 32 persen,” ujar Sri Mulyani di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp811,2 triliun disebabkan pelemahan penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun. Penerimaan itu mengalami kontraksi atau menyusut 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak serta Rp93,2 triliun dari kepabeanan.

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP mengalami kontraksi 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun. PNBP itu terkontraksi 2,9 persen dibanding 2019. Sementara PNBP non-SDA sebesar Rp130 triliun atau terkontraksi 6,1 persen.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Di sisi lain, belanja negara yang cukup ekspansif. Belanja didorong pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp668,5 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.

“Belanja negara diperkirakan akan terakselerasi dengan seluruh menteri serta kepala daerah melakukan percepatan belanja ini. Sampai akhir tahun kami perkirakan outlook belanja negara mencapai Rp1.975,2 triliun,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Target Pendapatan Negara Baru Tercapai 47 Persen Pada Semester I

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2020 mencapai Rp811,2 triliun atau 47,4 persen dari target APBN 2020 versi Perpres 72 tahun 2020. Capaian tersebut terkontraksi sebesar 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rendahnya pendapatan negara disebabkan menurunnya penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Bajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun atau tumbuh melambat 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak, tumbuh melambat 12 persen dibandingkan 2019. Selain itu, Rp93,2 triliun kepabeanan dan cukai yang tumbuh 8,8 persen dibandingkan 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan penerimaan perpajakan merupakan dampak dari insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk menyelamatkan dunia usaha selama masa pandemi Covid-19.

“Selain adanya penurunan kegiatan ekonomi akibat pembatasan sosial, kami juga melihat perlambatan ekonomi dikombinasikan oleh insentif pajak yang sudah mulai berjalan. Hal ini memberikan dampak terhadap pendapatan pajak yang mengalami penurunan,” ujarnya di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP kontraksi minus 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun, tumbuh melambat 2,9 persen dibanding 2019. Sementara non-SDA sebesar Rp130 triliun, tumbuh melambat 6,1 persen dibanding 2019 sepanjang semester I 2020.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif dari tahun lalu, yakni sebesar 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pada 2020-2024 Sri Mulyani Akan Naikkan Tarif Cukai Rokok

Published

on

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ditempuh guna mengejar target pembangunan dari sisi fiskal maupun peningkatan daya saing manusia di bidang kesehatan.

Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Beleid tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan pada 29 Juni 2020

Dalam aturan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan peningkatan tarif cukai rokok sebagai salah satu arah kebijakan guna mengejar agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Rencananya, agenda pembangunan itu akan dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, baik objek dan subyek cukai maupun perluasan barang kena cukai.

“Penyederhanaan struktur tarif cukai dan hasil tembakau. Peningkatan tarif cukai hasil tembakau,” ungkap Ani, sapaan akrab dalam aturan yang diteken itu, dikutip Senin (6/7).

Selain untuk mengejar agenda pembangunan ekonomi, peningkatan tarif cukai rokok juga merupakan arah kebijakan untuk mengejar agenda pembangunan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

“Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dilaksanakan dengan strategi peningkatan hasil cukai tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau,” katanya.

Bahkan, secara umum, Kementerian Keuangan juga akan mempercepat usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cukai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Urgensi RUU ini adalah untuk menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi atau penggunaan objek tertentu.

“Berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas ultimum remedium, rekonstruksi konsep penerapan earmarking cukai,” jelasnya.

Selain itu, agar bisa membuat aturan cukai yang lebih dinamis dan penetapan yang lebih efektif guna memaksimalkan cukai sebagai penerimaan negara. Kendati begitu, belum ada elaborasi lebih rinci mengenai tarif dan target penerimaan cukai pada tahun-tahun ke depan.

Yang jelas, peningkatan akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2020-2024. Selain cukai rokok, Ani rencananya juga akan menambah pungutan cukai baru bagi produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Rencananya pungutan cukai juga akan menyasar pada produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Namun, belum ada rincian terkait rencana tersebut.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending