Connect with us

Property

Senilai Rp2 Triliun, 4 Korporasi Pelat Merah Garap Proyek BUMN Center

Published

on


Finroll.com — 4 korporasi pelat merah yaitu PT PP (Persero) Tbk (PTPP) bersama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM PT Danareksa (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menjalin sinergi dalam pembangunan dan pengembangan BUMN Center.

Adapun BUMN Center adalah suatu kawasan perkantoran yang terintegrasi, agile dan modern yang didesain oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan milik negara.

Sementara luas lahan yang akan dibangun dan dikembangkan sekitar 24.694 m2 dengan rincian seluas 9.300 m2 dimiliki Danareksa, seluas 11.439 m2 dimiliki oleh Telkom, dan seluas 3.955 m2 dimiliki oleh Garuda Indonesia.

Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat di Kementerian BUMN mengatakan, “BUMN Center terletak di lokasi yang strategis, berada di kawasan pemerintahan pusat di tengah kota Jakarta dan akan didukung dengan berbagai fasilitas yang memadai,” ujarnya, Kamis (3/10/2019).

Nilai investasi untuk pembangunan ini disebutkan Lukman lebih dari Rp2 triliun dan diproyeksikan rampung pada 2024.

Saat ini, perseroan sedang memproses izin kawasan secara keseluruhan dan masing-masing bangunan yang dimiliki oleh Danareksa, Telkom, dan Garuda Indonesia agar sesuai dengan konsepnya.

Fasilitas yang akan dibangun antara lain  modern agile office, communal outdoor space, indoor communal space, green open space, healthcare facilities, leisure area, main lobby, food court, meeting room, ballroom, dan lainnya.
Kawasan ini juga dibangun dengan konsep green building yang ditargetkan akan mendapat predikat Gold setelah disertifikasi oleh lembaga Green Building Council Indonesia.

BUMN Center mengusung konsep desain Burung Garuda di mana kepak kedua sayapnya merupakan gedung kembar yang menyerupai sayap burung Garuda yang berada di sebelah kanan dan kiri Gedung Kementerian BUMN,sedangkan kepala dari burung Garuda diwakili oleh Gedung Kementerian BUMN.(red)

Pembangunan BUMN Center dilakukan dengan pendayagunaan aset antara Kementerian BUMN, Telkom, Danareksa dan Garuda Indonesia untuk menghadapi persaingan global.

Kementerian BUMN bersama perusahaan-perusahaan BUMN membutuhkan suatu sarana untuk berkomunikasi dengan cepat yang diwujudkan dalam bentuk fisik berupa  working space yang nyaman.

Penyelarasan Gedung Kementerian BUMN dan gedung milik BUMN di sekitarnya diharapkan dapat menjadi simbol keterikatan dan keterpaduan seluruh komponen BUMN sebagai sebuah keluarga besar.(red)

Advertisement

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading

Property

Di Negeri Laskar Pelangi, Kementerian PUPR Bangun Bendung Pice Besar dan Rehabilitasi Irigasi

Published

on

Finroll.com — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Bendung Pice Besar di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Manfaat Bendung Pice Besar sebagai sumber air irigasi di Daerah Irigasi (DI) Selingsing, air baku PDAM Cabang Gantung serta memiliki potensi sebagai destinasi wisata di Pulau Belitung yang dikenal sebagai Negeri Laskar Pelangi.

Konstruksi Bendung Pice mulai dibangun pada tahun 2013 hingga 2016 yang membendung aliran Sungai Selingsing di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung. Pembangunan bendung bertujuan untuk menggantikan peran Bendung Pice Besar lama yang dibangun Pemerintah Belanda tahun 1933-1936. Bendung Pice Besar dulunya digunakan sebagai bangunan pengatur muka air untuk mengatur kedalaman operasional kapal yang akan melakukan penggalian timah di Sungai Lenggang.

“Banyak saluran irigasi kita yang sudah dibangun pada masa lalu hingga kini belum pernah dilakukan rehabilitasi. Saat ini kita lakukan perbaikan agar pelayanan irigasi tidak menurun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Bendung Pice Besar dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) VIII, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dengan biaya sebesar Rp 137,8 miliar. Lebar Bendung Pice Besar 79 meter yang dilengkapi dengan 6 pintu elektrik dengan lebar masing-masing 8,75 meter dan 2 buah Spillway.

“Volume tampungan bendung adalah sekitar 77 juta m3 dengan elevasi muka air tertinggi sekitar 5 meter, sedangkan debit air yang dilepas ke hilir Sungai Lenggang sekitar 294 m3/detik,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Birendrajana.

Selain bendung, Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Selingsing di Kabupaten Belitung Timur. DI Selingsing memiliki potensi sawah seluas 3.000 hektare dengan luas sawah yang sudah dilayani 1.945 hektare dan potensi sawah yang belum berfungsi seluas 1.055 hektare.

Pada tahun 2016 dianggarkan Rp 13,8 miliar berupa peningkatan saluran primer sepanjang 1.953 m, dan saluran sekunder 1.000 m. Tahun 2017 dilanjutkan dengan output berupa 15 unit box pembagi, saluran sekunder 5.138 m, 9 plat deuker, 6 box culvert, 6 bangunan talang, dan 1 pintu dengan anggaran Rp 8,9 miliar.

Tahun 2018, pekerjaan berupa pemasangan corrugated concrete sheet pile sebanyak 331 batang, rehabilitasi jalan akses bendung, rehabilitasi saluran primer 1.500 m dan peninggian rumah genset Dan panel bendung dengan anggaran Rp 15 miliar. Tahun 2019, pekerjaan yang masih berlangsung yakni melanjutkan tanggul dengan pemasangan CCSP 119 batang dan rehabilitasi saluran sekunder 5.234 m.

Kementerian PUPR, di Kabupaten Bangka Selatan juga telah menyelesaikan rehabilitasi Bendung Metukul di Daerah Irigasi Rias, dengan biaya sebesar Rp 15,1 miliar.

Disamping memperbaiki jaringan irigasi, Kementerian PUPR juga membangun tampungan-tampungan air salah satunya kolam konservasi Kolong Mempadin di Kabupaten Belitung pada Oktober 2018 dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar. Kolam konservasi ini memiliki kapasitas tampung 153.000 m3 dan luas genangan 4 hektare. Kolam konservasi ini memiliki manfaat untuk menyuplai air baku dengan kapasitas 40 liter/detik.

Kemudian juga dibangun tiga embung pada tahun 2019 yakni Embung Kolong Pumpung di Kabupaten Bangka Selatan, Mempaya dan Kolong Tebat Gadung di Kabupaten Belitung Timur. Biaya pembangunan tiga embung tersebut sebesar Rp 34,3 miliar.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending