Connect with us

Nasional

Setelah Pelantikan, Begini Peta Politik Senayan dan Calon Kuat Ketua DPR, MPR, DPD

Published

on


Pelantikan anggota MPR, DPR, DPD periode 2019-2024 akan dilakukan dalam rangkaian sidang paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (1/10) pagi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji akan dilakukan terhadap 575 anggota DPR terpilih dari sembilan partai politik, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih, serta terhadap 711 anggota MPR, yang merupakan gabungan DPR dan DPD, di hadapan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Pelantikan akan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Prosesi selanjutnya yang akan menyedot perhatian adalah pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD. Sosok pimpinan parlemen ini disebut akan turut menentukan wajah parlemen ke depan.

Sesuai Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), lima kursi pimpinan DPR RI diberikan kepada lima partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PKB.

PDIP selaku peraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi Ketua DPR RI, sementara empat partai sisanya akan menempati kursi Wakil Ketua DPR RI.

Sementara kursi pimpinan DPD RI akan diatur sesuai Tata Tertib DPD, yang salah satunya memuat syarat harus memenuhi unsur dua orang dari daerah pemilihan Indonesia bagian barat dan dua orang dari Indonesia bagian timur.

Sedangkan kursi pimpinan MPR, ditetapkan sebanyak 10 kursi terdiri dari sembilan kursi untuk perwakilan masing-masing fraksi partai politik di parlemen dan satu untuk perwakilan DPD RI.

Pimpinan DPR

Sebagai pemenang Pileg 2019, PDIP disebut sudah menyiapkan kandidat Ketua DPR periode 2019-2024. Nama yang paling sering digadang-gadang adalah putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni Puan Maharani.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Puan sangat layak menjadi Ketua DPR RI karena cucu Bung Karno itu memiliki pengalaman di legislatif maupun eksekutif.

Selain itu, kata dia, Puan juga tercatat sebagai anggota DPR terpilih 2019-2024 dengan perolehan suara terbesar, yakni 404.034 suara.

Puan sendiri beberapa kali selalu minta didoakan saat ditanya soal peluangnya menempati kursi Ketua DPR RI.

Sementara itu empat partai lain juga telah menggodok sejumlah nama untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut dua nama potensial untuk mengisi kursi wakil ketua DPR, yakni Azis Syamsuddin dan Adies Kadir.

Dari kedua nama itu, nama Azis Syamsuddin diprediksi kuat akan menempati kursi pimpinan DPR, sementara Adies Kadir akan menempati kursi pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI.

Dari pihak Gerindra, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menunjuk Sufmi Dasco sebagai pengganti Fadli Zon, yang sempat menjabat Wakil Ketua DPR 2014-2019.

Untuk Partai NasDem, Rachmat Gobel sudah ditunjuk untuk menempati kursi pimpinan DPR. Sedangkan PKB mengusung dua nama potensial, yakni Daniel Johan dan Cucun Syamsurial.

Pimpinan DPD

Sejauh ini penentuan pimpinan DPD RI menjadi salah satu yang turut menyita perhatian. Sebab terdapat perdebatan terkait Tata Tertib DPD yang baru.

Dalam Tatib DPD baru, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon pimpinan DPD ialah tidak pernah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik yang ditetapkan Badan Kehormatan DPD serta tidak dalam status sebagai tersangka.

Selain itu, calon pimpinan DPD juga harus menandatangan pakta integritas yang memuat tiga poin. Yakni, pertama, mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, bersih dengan menaati peraturan Tatib dan Kode Etik DPD.

Kedua, tidak melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi dan ketiga, bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan DPD sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku, apabila ditemukan pelanggaran sesuai poin pertama dan kedua.

Dalam tatib juga disebutkan bahwa pimpinan DPD terdiri atas dua orang perwakilan Indonesia wilayah barat dan dua orang perwakilan Indonesia wilayah timur.

Tatib yang baru ini sempat menuai protes keras dari sebagian anggota. Pasalnya, selain dinilai cacat prosedur dalam penyusunannya, aturan ini dianggap dibuat untuk menjegal salah satu calon pimpinan potensial, yakni GKR Hemas.

Pasalnya, Ratu Kesultanan Yogyakarta itu pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD karena dinilai bolos 12 sidang paripurna.

Terlepas dari itu, ada beberapa nama kuat yang diprediksi bisa bersaing untuk menempati kursi pimpinan DPD RI. Di antaranya adalah sosok Jimly Asshidiqqie dan Nono Sampono. Keduanya mewakili unsur Indonesia bagian barat dan timur.

Pimpinan MPR

Berbeda dengan kursi pimpinan DPR, berdasarkan hasil revisi UU MD3 terbaru, kursi pimpinan MPR ditetapkan berjumlah 10 kursi, yang terdiri dari sembilan kursi bagi fraksi partai politik dan satu kursi dari unsur DPD.

Jumlah pimpinan ini bertambah dua kursi dibandingkan periode sebelumnya sebagai bagian dari negosiasi politik parpol-parpol di DPR lewat perubahan UU MD3.

Sejumlah partai politik telah mengajukan nama-nama kader terbaiknya untuk duduk di kursi pimpinan MPR. PDIP mengajukan nama Ahmad Basarah, yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Golkar mengajukan dua nama potensial, yakni Bambang Soesatyo dan Azis Syamsuddin. Namun dari kedua nama itu, Bamsoet diprediksi jadi calon kuat di MPR karena Azis sudah dinominasikan untuk pimpinan DPR. Bamsoet juga diperkirakan bakal menduduki kursi Ketua MPR RI.

Partai Gerindra mengajukan nama Ahmad Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR periode sebelumnya; PKB mengajukan nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar, Partai NasDem menggadang nama Lestari Moerdijat.

Partai Demokrat ditengarai menunjuk wakil ketua umumnya Syarief Hasan; sedangkan PKS, PAN, dan PPP hingga saat ini masih merahasiakan kandidat pimpinan MPR dari mereka. Senada, sosok pimpinan MPR dari DPD pun belum diketahui.

Adapun yang menjadi persaingan ketat saat ini adalah kursi Ketua MPR RI. Seluruh partai tampaknya menginginkan perwakilannya dapat duduk sebagai Ketua MPR RI, tak terkecuali perwakilan DPD RI.

Mekanisme penentuan Ketua MPR RI ini akan diikuti lobi-lobi antarfraksi. Ketua MPR akan dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara atau voting.

Nasional

Kasus Positif Corona di Sumut 4.193, Sembuh 1.652

Published

on

By

Petugas medis penanganan COVID-19 mengenakan baju Alat Pelindung Diri (APD) ketika berada di ruang isolasi Rumah Sakit rujukan khusus pasien COVID-19 Martha Friska di Medan. (Antara Foto/Septianda)

Finroll.com, Jakarta – Kasus pasien terinfeksi virus corona di Sumatera Utara (Sumut) bertambah 56 orang atau menjadi 4.193 kasus pada Senin (3/8). Masyarakat diimbau disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, karena ini merupakan cara paling ampuh untuk menghambat penyebaran Covid-19.

 “Suspek bertambah 38 orang menjadi 498 kasus dan meninggal bertambah 2 orang menjadi 204 kasus. Namun, kesembuhan juga bertambah 39 orang menjadi 1.652 kasus,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah.

Kata Aris, penerapan protokol kesehatan secara disiplin dapat mengurangi beban tugas tenaga medis dalam melakukan perawatan pasien Covid-19.

Selain mencuci tangan teratur, menggunakan masker, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh, masyarakat diminta tetap mengurangi interaksi/kontak dengan orang lain. GTPP Covid-19 Sumut juga meminta kepada masyarakat segera mandi setelah beraktivitas di luar dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga.

“Protokol kesehatan harus dijalankan secara keseluruhan dengan benar baik berada di rumah ataupun di tempat umum,” kata Aris.

Aris menambahkan, Covid-19 bisa dilawan dengan cara gotong royong dan komitmen yang menyeluruh baik dari pemerintah juga dari masyarakat.

“Pemerintah punya komitmen, masyarakat pun kami yakin punya komitmen baik tingkat desa hingga keluarga, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebagian orang,” tegas Aris.

 Aris juga mengucapkan belasungkawa terkait meninggalnya dokter Andhika Kesuma Putra akibat positif terinfeksi virus corona.

Dokter Andhika Kesuma Putra yang mendedikasikan dirinya untuk merawat para pasien Covid-19 meninggal dunia 1 Agustus 2020.

Andhika merupakan salah satu dokter spesialis paru yang memiliki karir cemerlang di Sumut. Selama pandemi dia pernah bertugas di Rumah Sakit (RS) GL Tobing selain juga bertugas di RS Columbia Asia.

Almarhum dokter Andhika selama masa pandemi Covid-19 mendedikasikan dirinya untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumut. Dia melakukan perawatan langsung kepada pasien yang terpapar Covid-19,” katanya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Update Corona 31 Juli: 108.376 Positif, 65.907 Orang Sembuh

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia secara kumulatif per Jumat (31/7) mencapai 108.376 kasus. Data tersebut diakses melalui situs covid19.go.id hingga pukul 15.00 WIB.

Dari jumlah kasus positif tersebut terdapat total 65.907 pasien dinyatakan sembuh dan sebanyak 5.131 orang meninggal dunia.

Jumlah tersebut diketahui bertambah dari laporan sehari sebelumnya. Pada Kamis (30/7), kasus positif tercatat sebanyak 106.336 kasus, dan 64.292 orang dinyatakan sembuh. Sementara 5.058 meninggal dunia.

Lonjakan kasus diketahui masih cukup dominan di DKI Jakarta. Lonjakan kasus tersebut diketahui membuat Gubernur DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB Transisi.

“Kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan 13 Agustus 2020,” kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis (30/7).

Anies mengatakan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama masa perpanjangan PSBB transisi. Pihaknya akan menindak masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.

Selain DKI Jakarta, daerah yang mendominasi penambahan kasus virus corona juga terjadi di Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pemerintah juga berharap masyarakat yang tengah melaksanakan rangkaian kegiatan Iduladha, salah satunya penyembelihan hewan kurban, untuk tetap dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zaitun Rasmin mengimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan mudik liburan Iduladha. Ia menilai kondisi penularan virus corona (Covid-19) masih sangat membahayakan.

“Memang seharusnya tetap tak ada kegiatan mudik, karena masih tinggi penyebarannya,” mata Zaitun kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/7).

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

40 Kasus Baru, Sumbar Catat Rekor Harian Tertinggi Covid-19

Published

on

By

Ilustrasi penanganan pasien virus corona. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Finroll.com, Jakarta – Sebanyak 40 kasus positif Covid-19 baru terjadi di Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (31/7). Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar mencatat angka tersebut menjadi rekor harian tertinggi sejak kasus perdana Covid-19 di Sumbar.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal mengatakan dari 40 kasus itu, 25 kasus di antaranya terdapat di Kota Padang, 6 kasus di Kota Sawahlunto, 3 kasus di Kota Solok, 3 kasus di Kabupaten Solok, 2 kasus di Kabupaten Agam, dan 1 kasus di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan 1.541 sampel (1.518 sampel di Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 23 sampel di Balai Veteriner Bukittinggi),” katanya, Jumat (31/7).

Kasus tertinggi sebelumnya, jelas Jasman, yakni sebanyak 35 kasus pada 24 Mei 2020. Sebagai perbandingan, kasus harian tertinggi pada bulan ini di Sumbar sebanyak 17 kasus sebelum adanya 40 kasus tersebut.

Dengan adanya penambahan 40 kasus, kata Jasman, kasus positif Covid-19 di Sumbar berjumlah 947 kasus. Dari jumlah itu, 761 orang sembuh atau 80,4 persen dari total kasus positif. Adapun pasien positif yang meninggal sebanyak 33 orang.

Jasman mengatakan bahwa sebagian besar dari 40 orang yang positif itu merupakan perantau yang pulang kampung, termasuk pulang kampung untuk merayakan Iduladha.

Pasien Positif Corona DIY 674 Orang

Sementara itu, kasus baru positif Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Jumat (31/7), melonjak sebanyak 64 kasus. Tambahan tersebut membuat kasus kumulatif pasien positif corona menjadi 674 orang.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan sebaran kasus terjadi di Gunungkidul empat kasus baru, Kota Yogyakarta sembilan kasus, dan Bantul 23 kasus. Sedangkan Sleman menjadi kabupaten dengan jumlah penambahan terbanyak.

“Kabupaten Sleman 28 kasus,” ungkap Berty kepada wartawan, Jumat (31/7).

Berty juga menambahkan jumlah sampel yang diperiksa di lab pada 31 Juli 2020 ini sebanyak 1.085, dengan jumlah orang diperiksa 760 orang.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berpendapat bahwa laboratorium kesehatan di DIY perlu mendapat dukungan dari Pemda agar bisa tetap menjalankan operasionalnya. Mengingat, saat ini peran laboratorium kesehatan sangat penting untuk melakukan uji sampel hasil swab.

“Kecepatan dan kapasitas laboratorium menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan wabah Covid 19 di DIY,” kata Huda dalam pernyataan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

SUmber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending