Connect with us

Nasional

Soal ‘Mabes Polri Cabang Kuningan’, Firli Diklaim Profesional

Published

on


Polri mengatakan Komjen Firli Bahuri akan menjalankan tugasnya secara profesional saat memimpin KPK nanti meski masih berstatus anggota Polri.

“Tidak ada [intervensi], profesional, independen,” klaim Kepala Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/11)

Firli sendiri baru diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Kemananan (Baharkam) Polri sekaligus dinaikkan pangkatnya jadi jenderal bintang tiga.

Sementara, dirinya akan dilantik jadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode tahun 2019-2024 bulan depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan jabatan Firli menjadi pemimpin KPK tidak akan jadi masalah.

“Saya kira enggak ada masalah ya, yang namanya kewenangan dari pihak kepolisian dalam memberikan job untuk anggotanya. Enggak ada [konflik kepentingan]. Ya nyatanya lancar-lancar saja kan,” tutur Argo.

Sebelumnya Kapolri Jendral Idham Azis menegaskan Firli tak perlu menanggalkan statusnya sebagai anggota Polri saat resmi menjabat sebagai Ketua KPK.

Idham mengatakan Firli hanya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kabaharkam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK,” kata Idham di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Firli diketahui telah dipilih oleh DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Firli akan ditemani oleh empat pimpinan KPK laimnya yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan, Nurul Ghufron.

Namun demikian, keterpilihan Firli menjadi sorotan publik. Dia dianggap memiliki rekam jejak bermasalah ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik berat. Hal itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018.

Warganet alias netizen pun menyuarakan soal ‘Mabes Polri cabang Kuningan’, merujuk pada status Firli sebagai anggota Polri aktif yang akan memimpin KPK. Hal itu dikhawatirkan akan membuat KPK dalam kendali Polri yang memiliki rantai komando.

Nasional

Hadapi Industri 4 0, IBLAM School of Law Launching Logo dan Visi Misi Baru

Published

on

Finroll.com — IBLAM School of Law dalam rangka menghadapi perkembangan era industri 4.0, launching logo Visi dan Misi terbarunya #Kampus Berintegritas Untuk SDM Unggul Indonesia, yaitu Menjadi SekoIah Tinggi Ilmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global”. Bertempat di Kampus A Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25. Senen Jakarta Pusat Senin (9/12/2019).

Ketua Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen IBLAM (YLPIHM IBLAM) Rahmat D. Putranto, dalam sambutannya mengatakan, bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember 2019, “kami meyakini bahwa Integritas adalah kunci perbaikan SDM di bidang hukum.

Oleh karena itu, kami secara resmi menjadikan #kampusberintegritas menjadi tagar resmi perjuangan kami melalui institusi ini,” ujar Rahmat kepada wartawan.

Dikatakannya, Integritas menjadi visi utama dan pilar utama dari 4 pilar perjuangan, yang terdiri dari Integritas, Religius, Nasionalis dan Berdaya saing Global.

Kami sadar perjuangan tersebut, harus semakin dikokohkan dalam satu rumah yang bersahabat dan terbuka bagi semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada,” kata Rahmat D. Putranto, Ketua Yayasan YLPIHM IBLAM yang baru saja menjabat sejak September 2018 lalu.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan bahwa, dalam logo baru ini terdapat empat garis dibawahnya yang bermakna, garis pertama adalah Integritas, garis ke dua adalah religius.

“Kita perlu memiliki pedoman hidup yang berdasarkan keyakinan masing – masing yang mampu menjaga kita untuk tetap menjaga keyakinan kita pada Tuhan.

Sedangkan garis keempat dan ketiga adalah garis tentang bagaimana kita beradapasi di kehidupan sosial. “Kita perlu memiliki jiwa nasional, dan nasionalis, dan juga kita harus mampu beradaptasi dalam memiliki daya saing global,” jelasnya.

Nasionalis memiliki empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Mangkanya disini ada 4 garis yang melambangkan 4 pilar kebangsaan,” tambahnya.

Dalam logo baru ungkap Rahmat, merupakan kombinasi bentuk 4 bulat yang melambangkan elemen perjuangan mencapai kemajuan yang ada di IBLAM SL yaitu Dosen, Mahasiswa, Masyarakat dan Pemerintah.

Sedangkan bentuk kotak dengan bulatan ditengah sebagai Iambang satu tujuan dalam satu rumah perjuangan untuk menghasilkan ahli hukum yang berintegritas.

Dan 4 garis lurus yang melambangkan 4 nilai-nilai dasar perjuangan IBLAM SL, yang apabila semuanya digabungkan akan terlihat sebagai perisai, yang bermakna bahwa pendidikan hukum harus dijadikan instrument untuk melindungi dan menghadapi serangan kebodohan, kekacauan dan segala ketidakadilan,” ungkapnya.

IBLAM berkomitmen menjadi Sekolah Tinggi llmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global, demi mewujutkan SDM unggul di Indonesia dirinya yakin bahwa Integritas merupakan masalah utama di Indonesia bagi SDM kita khususnya di bidang hukum,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan acara, Ketua STIH Dr. Adi Sujatno SH. M.H. Ketua YLPIHM IBLAM Rahmat D. Putranto, Wakil Ketua I Dr. Imam Santoso, SH.,MH. Wakil kKetua II Dr. Arum Budi Laksono SH., MH., Wakil Ketua III bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dr. Marjan Miharja SH., MH, Ketua Alumni IBLAM, Para Dosen tenaga pendidik, dan Para Mahasiswa sivitas Akademika STIH IBLAM.

Continue Reading

Nasional

Bantu Sejahterakan Umat, DPP P2N Lantik Pengurus P2N DKI Jakarta

Published

on

Finroll.com — DPP Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) Gelar Pelantikan Pengurus wilayah (PW) P2N DKI Jakarta.

Dengan mengusung tema “Membangun SDM unggul, Modern dan padat karya.”Pelantikan ini dihadiri oleh Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ricky Wiraguna, selaku ketua DPW DKI terpilih, Jajaran pengurus DPP P2N serta para pengurus PBNU pusat.

Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pengurus P2N Wilayah DKI merupakan salah satu upaya PBNU untuk berkontribusi membantu pemerintah menggerakan perekonomian dengan melibatkan para profesional, pengusaha dan pemerintahan.

“Hari ini merupakan pelantikan pengurus pertama wilayah P2N (PW DKI) yang ada di Indonesia, Insya Allah bisa turut membantu mensejahterakan ekonomi umat. Ini sejalan dengan arahan dari pak Jokowi bahwa 5 tahun kedepan kesejahteraan ekonomi umat perlu ditingkatkan terutama ekonomi syariah,” kata Irnanda.

Irnanda menghimbau kepada seluruh pengurus terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 agar bisa megoptimalkan hal tersebut.

“Saya juga memohon baik kepada pengurus pusat maupun wilayah bisa ikut menggali dengan mendalam bagaimana UU pesantren ini bisa kita dukung dan dorong agar memakmurkan pesantren, santrinya maupun umat. Juga Undang-undang Wakaf yang ternyata tidak hanya berupa tanah, tetapi juga surat berharga dan bentuk-bentuk yang lain,” pintanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PW P2N DKI Jakarta terpilih, Ricky Wiraguna ST, MM dalam sambutannya menyampaikan, “Kami berafiliasi dengan PBNU merasa wajib berperan serta mensejahterakan umat dan mengajak para pengusaha dan profesional lainnya agar bisa mensinergikan unit bisnis dengan kegiatan keagamaan. Dengan ikhtiar dan doa InsyaAllah tujuan kita tercapai,” sebut Ricky.

Ricky juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak privete banking school dengan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di wilayah pesantren.

“Alhamdulilah kita sudah menjalin kesepakatan dengan private banking school yang mana dalam waktu dekat kita akan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan para santri. Kemudian ada juga dari pomdes yang mana mereka membuka kesempatan kerjasama membangun pom bensin di desa-desa dengan bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Bank BJB,” ungkapnya.

Sementara Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, memberikan dukungan penuh atas pembentukan DPW DKI serta program kerja yang berjalan. Ia berharap kepengurusan dapat cepat terbentuk di seluruh provinsi.

“Saya sangat mengapresiasi dengan terbentuknya Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) di wilayah Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa kepengurusan ini bisa memberikan warna di dunia perdagangan dan perekonomian yang kental dengan nahdliyinnya,” ucapnya.

Menurutnya DPR selaku legislator, mempunyai tiga pungsi utama, yaitu monitoring, legislasi dan budgeting dalam kerangka memperjuangkan daerah pemilihannya, serta telah menelurkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren,” pungkasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending