Connect with us

Hukum & Kriminal

Staf Dewan Pengawas BPJS-TK Jadi Korban Kejahatan Seksual Atasannya

Published

on


Finroll.com – Mantan tenaga kontrak Asisten Ahli Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dewas BPJS-TK), RA (27), diduga menjadi korban kejahatan seksual oleh anggota Dewas BPJS-TK berinisial SAB. RA mengaku diperkosa 4 kali selama periode April 2016 hingga November 2018.

“Saya adalah korban kejahatan seksual yang dilakukan atasan saya di Dewan Pengawas BPJS TK,” kata Melati saat memberikan kesaksian pengungkapan di Gedung Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Jumat (28/12/2018). Selain pemerkosaan, RA mengaku berulang kali mengalami pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar kantor.

Sejak pertama kali mengalami kekerasan seksual pada 2016, RA mengaku dirinya sudah melaporkan tindak tersebut kepada AW dan yang terbaru yaitu pada 28 November 2018 kepada anggota Dewas BPJS-TK lainnya berinisial GW. Kemudian, GW berjanji akan melindunginya, khususnya saat dinas ke luar kota.

Ternyata perlindungan tersebut tidak pernah diberikan sehingga dirinya terus menjadi korban pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual. Bahkan, RA justru mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja dua hari setelah mengadu.

“(Surat PHK) sama sekali meniadakan masalah sesungguhnya, yaitu kejahatan seksual dewan, padahal saya sudah ceritakan pada tanggal 28 November 2018 kepada GW, dan tahun 2016 silam kepada AW tentang pemaksaan hubungan badan,” terang RA.

“Saya merasa jijik dengan apa yang terjadi. Bila saya bisa menghindar, saya pasti menghindar. Namun saya tidak selalu bisa menghindar sehingga pelaku dengan beragam modus telah empat kali melakukan pemerkosaan di luar kantor,” sambungnya.

RA mengaku, dirinya memang takut dengan SAB yang merupakan seorang tokoh yang sangat dominan, dihormati, bahkan ditakuti di lingkungan BPJS TK. “Saya takut bahwa dia akan melakukan kekerasan fisik atau menghancurkan hidup saya,” imbuhnya.

Dalam menyampaikan kesaksiannya ini RA didampingi sejumlah aktivis perlindungan perempuan antara lain Ade Armando, Sigit Widodo, Indra Budi Sumantoro, Aisha Nadira, Irwan Amrizal, Agus Sari, Gorbachev, dan Tati Wardi.

“Saya dan sejumlah rekan memperoleh pengaduan dan informasi tentang berlangsungnya kejahatan seksual yang berulangkali dilakukan seorang anggota terhormat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap staf sekaligus asisten pribadi di Dewan tersebut,” ujar Ade Armando.

Ade menyebut terduga pelaku punya latar belakang yang mengesankan sebagai seorang pejabat negara dan pernah ditugaskan di sejumlah instansi.

Secara terpisah, Deputi Direktur Humas dan antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyatakan, kasus yang menyangkut SAB telah dilaporkan secara resmi ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) oleh RA pada awal Desember 2018.

“Dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga telah menerima tembusan surat tersebut,” kata Utoh kepada Kompas.com. Atas dasar tembusan surat aduan tersebut, lanjutnya, Dewas pengawas dan Direksi BPJS TK telah berkoordinasi secara formal dengan DJSN. “Kami masih menunggu proses yang dilakukan DJSN,” ungkap Utoh.

(sumber kompas)

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

Bersekutu dengan Koruptor, Jaksa Pinangki Berharta Rp6,8 Miliar

Published

on

By

FINROLL.COM – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka suap terkait kasus terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sampai saat ini Korps Adhyaksa belum membeberkan peran Pinangki dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra hingga ia diduga menerima Rp7 miliar.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber, Pinangki sudah berkarier sebagai Jaksa selama 15 tahun. Ia menduduki posisi terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Pinangki yang juga merupakan istri perwira polisi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.
Lihat juga: Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Dilihat pada situs elhkpn.kpk.go.id, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019 silam. Tercatat Pinangki pada pelaporan itu memiliki harta senilai Rp6,8 miliar.

Rincian hartanya terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, yakni tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Barat dan Bogor. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp6.008.500.000.

Eks dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Trisakti ini juga memiliki aset bergerak berupa tiga kendaraan roda empat atau mobil. Alat transportasi itu bernilai Rp630.000.000.
Lihat juga: Diduga Terima Rp7 M, Jaksa Pinangki Terancam 5 Tahun Penjara

Sedangkan Kas dan Setara Kas yang turut dilaporkannya senilai Rp200.000.000. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp6.838.500.000.

Diketahui Kejagung menetapkan Pinangkii sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Agung cabang Salemba untuk 20 hari ke depan.

Pinangki dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Diduga Terkait Prostitusi, Polisi Amankan Artis FTV di Medan

Published

on

Finroll – Jakarta, Polrestabes Medan mengamankan seorang selebritas, HH (23), karena diduga terkait prostitusi artis, di sebuah hotel bintang lima.

“Benar, yang bersangkutan diamankan di salah satu hotel di Medan. Saat ini sudah tengah dimintai keterangannya,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko, dalam keterangannya, Senin (13/7) dini hari.

Dia menjelaskan dugaan prostitusi tersebut telah diselidiki sejak sepekan lalu. Polisi mendapat informasi terkait prostitusi di Medan di mana muncikari bisa menyediakan artis dari Jakarta.



“Jadi dari hasil penyelidikan beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi ada muncikari yang menawarkan kepada orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi,” urainya.

Penyelidikan mengarah pada HH. Dia terdeteksi baru mendarat di Bandara Kualanamu, Medan, pada Minggu (12/7) pagi, dan menginap di sebuah hotel.

Polisi bergerak ke hotel yang dimaksud. Di sana, HH diamankan bersama seorang pria di dalam kamar hotel.

“Jadi kita amankan seorang perempuan berinisial H umur 23 tahun. Pengakuannya baru landing dari Jakarta. Kemudian menginap di salah satu hotel dengan temannya,” terangnya.

Usai diamankan HH dan pria tersebut diboyong ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Untuk HH juga diinterogasi secara intensif di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan,

“Ini masih kita dalami, apakah kasusnya betul berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan. Ini masih kita dalami lebih jauh, ” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun, HH disebut-sebut merupakan aktris film televisi (FTV) yang juga selebgram.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending