Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Sumut Peringkat Satu Penyalahgunaan Narkoba

Published

on


Finroll – Jakarta, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol Arman Depari mengatakan peredaran narkoba di Sumatera Utara (Sumut) semakin mengkhawatirkan. Bahkan saat ini Sumut menempati posisi pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalahkan DKI Jakarta.

“Pada survei beberapa waktu yang lalu, Sumut menduduki peringkat ketiga, ranking ketiga di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Sekarang ini Sumut menjadi peringkat 1, ranking 1 terbanyak pecandu narkoba mengalahkan DKI Jakarta yang pada waktu lalu menduduki peringkat pertama,” kata Arman Depari di Medan, Senin (29/6).

Menurut Arman di Sumatera Utara jumlah pengguna narkoba tercatat lebih dari 1 juta orang. Sumut merupakan salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba yang wilayahnya berdekatan dengan Aceh dan Riau. Bahkan penduduk Sumut merupakan pasar terbesar peredaran narkoba.

“Apakah masyarakat Sumut bangga dengan juara satu dalam hal menggunakan narkoba? Ternyata memang penduduk Sumut adalah pasar terbesar. Ini perlu menjadi perhatian kita karena sasarannya anak muda kita generasi milenial,” ucap Arman.

Meski dunia termasuk Indonesia tengah dilanda Pandemi Covid-19, namun peredaran narkoba tetap eksis. Hal ini, lanjut Arman, dibuktikan dengan meningkatnya pengungkapan-pengungkapan peredaran narkoba yang dilakukan aparat kepolisian, Bea Cukai dan BNN.

“Dengan banyaknya pasokan atau suplai dari luar negeri ke Indonesia, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah banyaknya pasokan, maka permintaan dari masyarakat juga meningkat? Artinya kalau pasokan meningkat permintaan meningkat, maka jumlah pemakai pasti meningkat,” urainya.

Arman menjelaskan baru-baru ini, BNN bekerjasama dengan Bea Cukai mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg di Aceh dan Sumatera Utara. Barang haram itu berasal dari Malaysia. Petugas meringkus 6 orang dari tiga lokasi berbeda dalam operasi pengungkapan itu.

“Total barang bukti yang kita amankan sebanyak 40 kg sabu. Ada 6 orang yang kita tangkap masing-masing 2 orang di Medan tepatnya di Km 14 Jalan Raya Medan-Binjai, dua (ditangkap) di Bireuen, dan dua lagi di sebuah pusat perbelanjaan,” tambahnya.

Arman merinci pengungkapan pertama dilakukan pada Kamis (25/6). Awalnya BNN mendapatkan informasi terkait penyelundupan sabu di Perairan Kuala Bireuen Aceh. BNN yang berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Aceh meringkus MF dan MR di Kota Binjai. Dari kedua tersangka disita barang bukti sabu sebanyak 29 bungkus sabu yang disimpan dalam 2 karung.

“Kemudian BNN menangkap tersangka BW dan AM di Area Parkir Carrefour Plaza Kota Medan. Mereka bertugas penerima sabu dari MF dan MR, untuk kemudian dibawa ke Surabaya. Lalu pengembangan dilakukan hingga ke wilayah Bireuen Aceh. Dari sana diamankan 8 bungkus sabu yang di sembunyikan oleh RZ di gudang milik MRU yang berada di Jeumpa Kabupaten Bireuen Aceh,” papar Arman.

Arman menambahkan saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan. BNN juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Malaysia. Sebab pemasok barang haram tersebut diduga berada di Malaysia.

“Kasusnya masih dalam pengembangan. Keenam tersangka beserta barang bukti sabu seberat 40 kg diboyong ke Kantor BNN untuk penyelidikan lebih lanjut,” bebernya.

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

Anies Jalani Isolasi Mandiri Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) dini hari.

Meski dikonfirmasi positif Covid-19, Anies bakal tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

Adapun, pada Senin siang (30/11/2020), Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Covid-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif pada Minggu (29/11/2020). Dia mengaku intens bertemu dengan Ariza untuk melaksanakan rapat berdua.

“Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya pada Selasa (1/12/2020).

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.

“Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

 

Continue Reading

Nasional

Wagub DKI Ahmad Riza Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan testing kepada setiap warga, tanpa terkecuali, khususnya kepada setiap warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sehingga memiliki potensi terpapar virus COVID-19.

Hal itu pula yang dilakukan kepada seluruh jajaran di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil PCR Test terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19 dan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Wagub Ariza menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif COVID-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Baik staf dan seluruh anggota keluarga saya juga sudah menjalani tes usap. Sebagaimana prosedur kesehatan yang telah ditetapkan WHO, bagi setiap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan, baik di level puskesmas hingga rumah sakit,” ujar Wagub Ariza dalam siaran pers, Minggu (29/11/2020).

Diketahui, Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), yaitu pada Kamis (26/11) dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat (27/11) dengan hasil terkonfirmasi positif. Adapun berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wagub Ariza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujar Ariza.

Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta untuk semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan, yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan.

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” pesan Wagub Ariza.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Nasional

Wajah Baru MUI, Manuver Ma’ruf Amin dan Pembersihan 212

Published

on

FINROLL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring Miftachul Akhyar resmi menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dadi 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman.

“Kalau MUI tidak dipegang, akan membahayakan. Buktinya dulu zamannya Pak Ma’ruf Amin pas demo Ahok, itu kan MUI menaikkan terus,” ujarnya.

Terpisah, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan cara pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat.

Siti melihat ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat. Salah satunya di MUI. Siti menyebutnya sebagai state coorporatism.

“Ini harus keluar dari state coorporatism. Semua dikooptasi, semua kekuatan yang ada dikooptasi, itu Orde Baru. Ini Orde Reformasi yang tidak sepatutnya itu,” ujar Siti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Ia berpendapat seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Ia menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam.

Meski begitu, Siti menilai upaya menyingikirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite.

“Naif menurut saya memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan,” tutur Siti.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending