Connect with us

Nasional

Survei: DPR Jadi Institusi Paling tidak Dipercaya Publik

Published

on


Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendapati rendahnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap berbagai lembaga negara, DPR menjadi instutusi yang paling tidak dipercaya publik.

“Banyaknya kasus penangkapan anggota DPR dan DPD oleh KPK karena kasus korupsi meningkatkan sentimen negatif publik,” kata peneliti LSI Adjie Alfarabi di Jakarta, Rabu (14/11).

Mengacu pada hasil survei itu, ketidakpercayaan publik terhadap DPR juga cenderung naik. Pada Juli 2018 sebesar 25,5 persen masyarakat tidak percaya lembaga negara itu bekerja untuk rakyat. Angka itu kemudian meningkat menjadi 28,4 persen pada September 2019.

Berdasarkan survei itu juga, 65 persen masyarakat pada Juli 2018 masih percaya terhadap DPR bekerja untuk rakyat. Angka itu lantas merosot pada September 2019 menjadi 63,5 persen publik percaya akan kinerja wakil rakyat itu di parlemen.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan tingkatan persentase sebesar 89 pada September 2019. Nilai itu turun sekitar satu persen dari 90,4 persen publik percaya TNI bekerja untuk rakyat pada survei Juli 2018.

Lembaga-lembaga lainnya semisal eksekutif, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan tingkat diatas 70 persen setelah Pilpres. Meskipun setiap lembaga negara itu juga mengalami penurunan dari survei yang dilkukan sebelum Pilpres 2019 dilaksanakan.

“Melemahnya kepercayaan akan menyebabkan kelemahan pada legitimasi lembaga negara dan kebijakan yang akan diambil karena ketika ada ketidakpercayaan itu akan mengganggu demokrasi kita ke depan,” kata Adjie

Nasional

Panglima TNI : Rapim TNI Mantapkan Soliditas dan Profesionalitas TNI

Published

on

Finroll.com — Rapat Pimpinan (Rapim) TNI sebagai forum menguatkan jalinan komunikasi yang harmonis, guna menyamakan persepsi, memantapkan soliditas profesionalitas TNI dan penyampaian berbagai ide dan gagasan cerdas demi kemajuan TNI, sehingga di masa mendatang akan lebih optimal lagi dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok TNI.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2020, bertempat di  GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2020).

Panglima TNI menjelaskan bahwa Rapim TNI bukan sekadar ritual atau rutinitas semata yang dilaksanakan setiap tahun tanpa makna dan output yang jelas. Rapim TNI adalah forum tertinggi, dimana para pemimpin TNI bertemu untuk membahas, merumuskan kebijakan, dan membicarakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan ke depan.  Pembahasan kebijakan tersebut dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis terkini, visi misi pemerintah, dan berbagai persoalan yang membutuhkan solusi.

Tema Rapim TNI 2020 “Membangun TNI Yang Kuat, Unggul, Maju dan Mandiri Guna Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok”, sejalan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman nyata yang sedemikian sulit diprediksi kedepan.

 Rapim TNI 2020 bertujuan memberikan informasi tentang kondisi menonjol berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas TNI pada tahun 2019, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran 2019, penyampaian rencana program kerja  dan anggaran 2020 serta Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI Tahun 2020.

 Dalam Rapim Tahun 2020,  dilaksanakan Olah Yudha sebagai tindak lanjut pengembangan organisasi baru TNI sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, yang telah dilaksanakan yaitu Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI. Hal ini untuk memberikan kejelasan terkait dengan grand design, mekanisme kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Organisasi baru TNI yang telah dibentuk termasuk pembangunan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke merupakan bagian dari pembangunan Postur TNI menjadikan tantangan bagi TNI untuk semakin mampu mengimplementasikan perannya sebagai komponen utama pertahanan negara, dan sebagai upaya TNI untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan gelar operasi TNI di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan peran serta TNI dalam penanganan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Continue Reading

Nasional

Buruh Harap Pemerintah Segera Umumkan Draft RUU Cipta Lapangan Kerja

Published

on

Finroll.com — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang pimpinan serikat pekerja untuk hadir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (29/1/2020). Disebutkan, bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Klaster Ketenagakerjaan).

Dalam acara yang dijadwalkan akan dimulai jam 09.00 wib itu, selain pimpinan serikat pekerja juga diundang dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap, dalam pertemuan pagi ini pemerintah bisa memberikan draft RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law). Sehingga tidak lagi menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan buruh mengenai hal-hal apa saja yang akan diatur dalam beleid tersebut,” jelasnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Pemerintah harus transparan, untuk menghindari adanya kesalah pahaman. Dengan kondisi saat ini yang terkesan tidak ada keterbukaan, justru semakin menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.

KSPI berharap, pertemuan seperti ini tidak hanya sekedar formalitas. Dimana seolah-olah kaum buruh sudah diajak berbicara, tetapi aspirasi dan masukannya tidak dijadikan dasar kebijakan.

Continue Reading

Nasional

Pushidrosal Terima Penghargaan “Indriya Mandrawa” Dari Lapan RI

Published

on

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menerima Penghargaan “Indriya Mandrawa” dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Citra Satelit Penginderaan Jauh 2020 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Penghargaan tersebut diberikan Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin dan diterima oleh Kadisinfolahta Kolonel Laut (KH) Irfan Winanto mewakili Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H.

Penghargaan ini diberikan kepada Pushidrosal sebagai pelaku aktif dalam memanfaatkan data dan informasi satelit Penginderaan Jauh terbaik selama periode 2019, untuk kategori Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Penyerahan penghargaan tersebut merupakan salah satu langkah LAPAN untuk memacu penggunaan dan pemanfaatan data serta informasi satelit Penginderaan Jauh oleh stakeholder terkait.

Rakornas Citra Satelit Penginderaan Jauh tahun 2020 yang digelar LAPAN bertema “Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh Cerdas dan Inovatif untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin, dengan menampilkan Key note speaker Menristek Bambang S. Brojonegoro.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending