Connect with us
[adrotate group="1"]

Automotive

SUV Baru Nissan Bernama Magnite

Published

on


Finroll – Jakarta, Nissan secara resmi memperkenalkan konsep SUV baru untuk pasar India bernama Magnite pada pekan lalu. Mobil ini seolah upaya Nissan menjaga Datsun tetap lestari.

Wajah Magnite tak asing dilihat, terutama buat penggemar Datsun. Grill depannya dirancang segi delapan, namun sekilas mirip grill heksagon ciri khas mobil-mobil Datsun yang sudah tidak dijual lagi di Indonesia.

Bukan hanya itu, logo Nissan baru yang berada di tengah grill juga mirip Datsun.

Mengutip Times of India, Magnite akan berhadapan langsung dengan sejumlah kompetitor di India, di antaranya Hyundai Venue, Kia Sonet, Suzuki Maruti Vitara Brezza, Tata Nexon, Mahindra XUV300, dan Ford EcoSport. Magnite bakal berada di segmen SUV ringkas lima penumpang.

Nissan belum membuka spesifikasi detail Magnite, termasuk soal isi kabin dan dapur pacunya. Meski begitu dikatakan salah seorang pejabat Nissan pernah menyebutkan mobil ini akan dilengkapi sistem hiburan delapan inci.

“Nissan Magnite adalah lompatan evolusi dalam DNA SUV global Nissan. Dengan teknologi canggih, itu akan menjadi game-changer di segmennya,” kata Rakesh Srivastava, Managing Director Nissan Motor India, dikutip Senin (20/5).

Diperkirakan peluncuran resmi Magnite bakal berlangsung pada paruh kedua tahun ini. Namun tidak ada informasi dari perusahaan apakah Magnite juga bakal dijual selain pasar India atau tidak, demikian dilansir Auto.hindustantimes.com.

Sumber : CNN Indonesia

Automotive

Pasar Mobil RI ‘Meregang Nyawa’ Usai Pajak 0 Persen Ditolak

Published

on

FINROLL.COM – Harapan perbaikan industri mobil di Tanah Air lenyap usai usulan pajak 0 persen mobil baru yang diupayakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan tersebut dengan mengungkap sejumlah alasan pada Senin (19/10) untuk menanggapi usulan yang sudah disampaikan sejak pertengahan September.

Kemenperin menjelaskan usulan itu punya efek bukan hanya pada pergerakan industri otomotif, namun juga bisa membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sama-sama terganggu pandemi Covid-19.

Pajak 0 persen yang diusulkan misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN). Tanpa pengenaan pajak-pajak itu harga mobil baru bakal terpangkas kemudian menarik minat masyarakat untuk membeli.

Rangsangan itu dipercaya akan menggerakkan mekanika industri otomotif, mulai dari meningkatkan volume produksi mobil dan suplai komponen, dealer lebih aktif, aktivitas leasing, serta membuat 1,5 juta orang yang terlibat di dalamnya bekerja sebagaimana mestinya.

Ada pro dan kontra terkait usulan pajak 0 persen mobil baru. Selama menggantung berbagai pihak juga sudah menyatakan mengalami efek negatif misalnya dealer yang menyebut ada kecenderungan masyarakat menahan membeli mobil baru dan bahkan mobil bekas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira berpendapat keputusan menolak yang diambil Kemenkeu tepat. Pada satu sisi, kata Bima, industri mobil sudah banyak memperoleh insentif sehingga usulan itu wajar diabaikan.

Kemenperin diketahui tidak hanya sekali mengusulkan insentif yang ditujukan mengurangi dampak pandemi bagi industri. Pada April Kemenperin pernah mengusulkan tiga poin stimulus fiskal, nonfiskal, dan moneter yang jika dirinci berupa insentif atau relaksasi PPh Pasal 21, 22, 25 selama enam bulan.

Kemudian insentif atau restitusi PPN dipercepat selama enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 23 tahun 2020, hingga memberikan pengurangan bea masuk impor.

Bima juga mengatakan ada banyak sektor yang harus diperhatikan pemerintah jika berbicara mengenai stimulus ekonomi selama pandemi.

“Jadi sebetulnya industri otomotif sudah banyak mendapatkan insentif dan kalau dikhusus pada sektor otomotif, nanti sektor lain bakal minta stimulus yang lebih besar. Padahal banyak sektor yang lebih diprioritaskan seperti kesehatan,” kata Bima saat dihubungi, Selasa (20/10).

Menurut Bima sudah sepatutnya usulan ditolak karena itu menjadi momentum mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan yang menghasilkan polusi.

“Justru sekarang momentum mengurangi ketergantungan terhadap mobil berbahan bakar,” ucap dia.

“Karena ke depan banyak investasi menghendaki Indonesia mengarah ke green economy atau ekonomi yang pro terhadap lingkungan. Jadi kita menangkap peluang tersebut. Jadi kita harus mendorong menstimulus sektor yang ramah lingkungan,” sambung Bima kemudian.

Bima juga berpendapat pada masa sulit pandemi sekarang, pajak nol persen mobil baru tidak akan terlalu berpengaruh pada penjualan.

“Masyarakat saat ini cenderung menabung. Apalagi situasi lagi tidak kondusif dan berisiko buat kemana-mana,” kata Bima.

Andai Pajak 0 Persen Disetujui

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan usulan pajak 0 persen mobil baru menjadi harapan pihaknya untuk memperbaiki hasil penjualan yang merosot.

Kata Nangoi sejak wabah virus corona ada di Indonesia, Maret- September, penjualan mobil susut hingga 50 persen dibanding periode sama tahun lalu. Gaikindo juga telah merevisi target penjualan tahun ini menjadi 600 ribu unit padahal tahun lalu tembus 1,1 juta unit.

Mengutip data Gaikindo, penjualan retail atau dari dealer ke konsumen Januari- September hanya mencapai 407.396 unit. Sedangkan periode yang sama tahun lalu 762.390 unit.

“Karena dengan kapasitas produksi saat ini dan jualan di bawah 500 ribu unit ya kami susah ya. Kalau ada relaksasi bisa lebih baik,” kata Nangoi.

Nangoi juga mengatakan ketika penjualan mobil terus menyusut itu berarti kontribusi perpajakan yang disetor ke pemerintah juga mengecil. Jika relaksasi pajak disetujui, dia bilang setidaknya kontribusi pajak bisa meningkat karena penjualan diyakini bakal terus bertambah.

Pajak mobil baru terdiri dari beberapa komponen, di antaranya PPn 10 persen, PPnBM 10-125 persen dan pajak daerah yakni PKB sekitar dua persen serta BBN 10-12,5 persen tergantung daerah.

Nangoi memberi contoh singkat soal potensi kehilangan pendapatan pajak. Misalnya saat situasi sulit penjualan mobil hanya 10 unit per bulan, jika total pajak yang harus disetor Rp1.000 per unit maka uang yang masuk ke pemerintah sebesar Rp10 ribu.

Bila pajak 0 persen mobil baru disetujui, lantas volume penjualan meningkat, itu diyakini akan meningkatkan pendapatan perpajakan buat pemerintah.

“Terus sekarang misal [pajak] diturunkan jadi Rp500, tapi kami kontribusi dari 10 unit jadi 40 unit. Itu berarti kami bayar ke pemerintah Rp20 ribuan, jadi double dari normalnya,” kata Nangoi.

Efektivitas Insentif

Bima menilai cara paling efektif secara logika untuk memulihkan industri otomotif pada masa pandemi yakni melalui penanganan optimal Covid-19. Bima menekankan industri tidak pasti pulih seketika jika hanya mengandalkan stimulus.

“Yang harus diperhatikan ya penanganan Covid-19, yang ujungnya akan ada pemulihan daya beli. Kalau sudah gitu otomatis situasi akan stabil dan ekonomi naik. Jika seperti itu ya otomotif akan ikutan naik,” kata Bima.

Bima juga menyarankan kepada Kemenperin dan Gaikindo mengoptimalkan segala bentuk insentif yang sudah tersedia, ketimbang mengusulkan pajak nol persen bakal mobil baru.

“Ya efektifkan dulu insentif yang ada sekarang. Kenapa tidak itu yang dioptimalkan dahulu dari pada meminta insentif baru,” ucap Bima.

Minta Diskon Jika 0 Persen Ditolak

Nangoi mengatakan pihaknya tak punya alternatif lain kepada pemerintah selain usulan stimulus atau relaksasi pajak ini. Menurut Nangoi jika itu ditolak, upaya lain yang akan dilakukan hanya mencoba bertahan.

“Tidak ada [alternatif]. Kami kan kan hanya meminta pemerintah, boleh dong yang namanya anak ke orang tua dan pelindung supaya kami dikasih sesuatu relaksasi. Jadi yang biasanya kami menyumbang pajak dalam jumlah besar, nah hal ini tolong ya kami minta bayarnya setengah saja. Tapi kalau tidak dikasih ya sudah,” kata Nangoi.

“Ya pokoknya kami akan mencoba menyelamatkan diri sendiri dan mudah-mudahan kami bisa melewati hal ini dan industri otomotif tidak terganggu,” kata Nangoi lagi. (CNN Indonesia)

Continue Reading

Automotive

Sri Mulyani Tolak Insentif Pajak 0% Mobil Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak mempertimbangkan usulan insentif pajak 0% untuk mobil baru seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian.

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan Kementerian Perindustrian terkait insentif pajak hingga 0% untuk mobil baru. Dukungan kepada industri sektor otomotif akan diberikan dalam bentuk insentif yang sudah disediakan pemerintah kepada industri secara keseluruhan.

“Kami saat ini tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru 0% seperti yang diusulkan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10).

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan akan diberikan pemerintah kepada sektor otomotif dalam bentuk insentif yang sudah disediakan untuk seluruh industri. Ia juga memastikan seluruh insentif yang dibeirkan pemerintah akan dievaluasi secara lengkap. “Jadi jangan sampai memberikan dampak negatif ke yang lain,” katanya.

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pada perusahaan dalam bentuk perpajakan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja yang akan segera berlaku. Salah satu insentif yang diberikan adalah pemangkasan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2021.

Pengamat Pajak Institute For Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai pembebasan PPnBM mobil baru merupakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. “Seperti pengusaha otomotif dan orang-orang dengan berpendapatan menengah ke atas,” ujar Huda kepada Katadata.co.id, Kamis (1/10).

Saat ini, menurut dia, hanya masyarakat kalangan atas yang mampu dan mau mengeluarkan uang, sedangkan kelas menengah lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Di sisi lain, pembebasan PPnBM akan menciutkan penerimaan negara karena porsi PPN dan PPnBM dalam penerimaan negara termasuk besar.

Maka dari itu, usulan tersebut akan semakin menurunkan penerimaan negara dimana saat ini sedang tertekan akibat Covid-19. “Jadi saya rasa kebijakan ini sungguh tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual sebelumnya menilai insentif pajak dapat mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi, jika diberikan pada sektor industri yang memiliki efek berganda tinggi seperti perumahan atau otomotif. Kementerian Perindustrian pada bulan lalu mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru hingga 0% pada tahun ini. Relaksasi pajak ini diharapkan mampu mendorong penjualan mobil, yang lesu di masa pandemi Covid-19.

“Industri otomotif itu turunan begitu banyak. Tier 1 dan tier 2 banyak, sehingga perlu diberi perhatian agar daya beli masyarakat meningkat. Sehingga bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada pertengahan bulan lalu.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat 48.554 unit mobil terjual di dalam negeri pada September 2020. Jumlah tersebut naik 30,3% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga masih melanjutkan kenaikan penjualan sejak Juni 2020.

Continue Reading

Automotive

Gaikindo Masih Berharap Pajak 0 Persen Mobil Baru Dikabulkan

Published

on

FINROLL.COM — Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih berharap usulan pajak 0 persen mobil baru dikabulkan pemerintah. Menurut asosiasi masih ada waktu untuk memperbaiki penjualan mobil yang ambruk karena pandemi Covid-19 kemudian menyegarkan industri otomotif di dalam negeri.

Kukuh Kumara, Sektretaris Umum Gaikindo, mengaku hingga saat ini belum mendapat informasi baru terkait usulan yang disampaikan Kementerian Perindustrian ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pertengahan September itu. Sejauh ini Kemenkeu diketahui belum memberikan sinyal bakal disetujui.

Kukuh menilai meski waktu terus berkurang sampai tutup tahun, tepatnya tinggal dua setengah bulan, bantuan seperti pajak 0 persen tidak akan percuma jika ditetapkan sebelum pergantian tahun.

“Belum dapat [informasi baru]. Engak juga, kita enggak melihat percuma. Kita berharap itu salah satu, kalau tidak kita perlu cari strategi baru,” ujar Kukuh kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

Kukuh mengapresiasi pemerintah yang sudah memperhatikan industri otomotif sampai usulan pajak 0 persen mobil baru menjadi salah satu ide perbaikan. Menurut dia ide itu muncul sendiri dari pemerintah.

Pajak 0 persen yang diusulkan Kemenperin yakni pembebasan pajak-pajak yang dipungut pemerintah seperti PPnBM dan PPn serta yang dipungut pemerintah daerah misalnya PKB dan BBN.

Sejauh ini Kukuh bilang Gaikindo yang beranggotakan 47 perusahaan masih berharap pajak 0 persen itu bakal dipenuhi.

“Kita posisinya begitu, tapi kami tidak mau menyudutkan pemerintah. Ini muncul dari pemerintah saja sudah luar biasa, pemerintah mengusulkan itu sudah luar biasa, kita terima kasih,” katanya.

Meski begitu Gaikindo menilai keputusan soal usulan itu semestinya cepat, iya atau tidak. Salah satu prediksi efek negatif jika terus menggantung yaitu masyarakat jadi menunda pembelian mobil karena berharap harga mobil akan murah.

“Tapi bisnis butuh kecepatan sama tepat waktu, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Supaya strateginya berubah, supaya ada keputusan,” ucap Kukuh. (hdyt/cnn)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending