Connect with us

Makro Ekonomi

Syarat Menikmati Listrik Gratis dari Jokowi

Published

on


Pemerintah menyisihkan anggaran untuk memberikan listrik gratis kepada masyarakat di tengah dampak sosial dan ekonomi dari pandemi virus corona. Setruman listrik dari PLN secara cuma-cuma ini tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Berikut CNNIndonesia.com rangkuman syarat dan ketentuan bagi penerima manfaat listrik gratis.

Pertama, listrik gratis hanya dapat dinikmati oleh golongan pelanggan dengan kapasitas daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Data PT PLN (Persero) mencatat terdapat 24 juta pelanggan listrik 450 VA yang merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap listrik gratis dapat membantu masyarakat ekonomi bawah untuk berjuang melawan dampak ekonomi virus corona.

Lihat juga: Rp405 T Jokowi Tanpa BLT, Jurang Kemiskinan Menganga Lebar
Kedua, untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi akan diberikan diskon sebesar 50 persen. Pelanggan golongan ini berjumlah kurang lebih 7 juta pelanggan.

“Artinya hanya bayar separuh untuk April,Mei, dan Juni 2020” ujarnya Jokowi, Selasa (31/1).

Ketiga, fasilitas listrik gratis bagi pelanggan 450 VA dan diskon separuh harga bagi golongan 900 VA bersubsidi hanya berlaku selama 3 bulan terhitung mulai April, Mei, hingga Juni 2020.

Lihat juga: PLN Gratiskan Tagihan Listrik 24 Juta Orang Miskin 3 Bulan
PLN menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA. Mereka juga menyatakan siap memberikan diskon harga 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan tarif gratis dan keringanan tarif tersebut akan berlaku selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450 VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN,” tandasnya. (cnn/gph)

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bappenas Susun Protokol Kesehatan Masyarakat Era New Normal

Published

on

By

FINROLL.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) telah menyusun protokol masyarakat produktif dan aman virus corona (covid-19) yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan badan kesehatan dunia (WHO).

Protokol kesehatan kali ini disiapkan demi menuju kondisi tatanan kehidupan baru (new normal) di tengah pandemi covid-19.

“Bappenas saat ini telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan keamanan covid-19, jadi ada tiga kriteria yang digunakan, mengacu yang digunakan WHO, juga sudah digunakan beberapa negara,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Subandi Sardjoko dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (29/5).

Subandi menyebutkan, tiga kriteria prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas sekaligus keamanan masyarakat yang pertama adalah memenuhi syarat atau kriteria epidemiologi.

Menurutnya daya tular yang tinggi dapat diturunkan dengan adanya intervensi Pemerintah seperti pembatasan yang dilakukan selama ini demi mencegah masifnya penyebaran covid-19.

“Daya tular sudah harus sudah di bawah satu, jadi daya tular awal untuk covid-19 itu 1.9 sampai 5.7, jadi satu orang itu bisa menularkan 2-6 orang,” tuturnya.

Kemudian, kriteria kedua, sistem pelayanan kesehatan yang juga diadopsi dari WHO menyebutkan bahwa jumlah fasilitas atau tempat tidur pasien covid-19 harus ditambah.

“Jumlah kasus baru rata-rata itu harus bisa dilayani oleh jumlah tempat tidur covid-19. Itu 20 persen lebih banyak, di atas 120 persen dari kasus baru,” imbuh Subandi.

Subandi melanjutkan, untuk kriteria ketiga, pemerintah harus memiliki jumlah tim pengawasan (surveillance) covid-19 yang cukup. Ia menyebut WHO mengusulkan perbandingan 1 dari 1000. Bappenas turut mengadopsi langkah tersebut dengan turut berkaca kepada negara dengan jumlah penduduk yang hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia, yakni Brasil.

“Kita 3.500 per satu juta penduduk itu harus disediakan tesnya. Jadi ini yang kami butuhkan minimal 940 ribu tes. Kita sekarang, per kemarin, baru 290 ribu, belum sepertiganya,” ujarnya.

Subandi menyatakan di dalam upaya membangun Pentahelix berbasis koordinasi melawan pandemi covid-19, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak baik dari lini pemerintahan, media hingga masyarakat.

Pasalnya, menurut Subandi upaya pencegahan basis Pentahelix tidak bisa hanya diupayakan satu pihak saja, namun seluruh lini dan aspek dalam berkehidupan bernegara.

Perihal implementasinya, Bappenas/PPN telah menganalisis data kasus yang komprehensif dan valid, pihaknya mengaku telah mengajak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengintegrasikan data lewat sistem Bersama lawan covid-19 (BLC).

Ia menyebut upaya itu sebagai langkah untuk mengetahui dan memantau tingkat daya tular covid-19 dalam suatu daerah.

“Data ini syarat kita agar analisa kita kredibel,” kata Subandi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending