Connect with us

Nasional

Tahun Depan Jokowi Akan Bangun Istana Presiden di Papua

Published

on


Finroll.com – Presiden Jokowi menerima sejumlah perwakilan tokoh adat Papua dan Papua Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/9). Pertemuan itu menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi dari para tokoh Papua ke Jokowi, mulai dari pemekaran daerah hingga pembangunan Istana di bumi cenderawasih.

Usai mendengarkan aspirasi para tokoh Papua, Jokowi menyetujui salah satu usul yaitu membangun Istana Kepresidenan di Papua. Usul ini disampaikan agar Jokowi bisa ngantor di Papua.

“Istana, ini kan yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektar, gratis. Benar sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini, de facto sudah diserahkan, saya diskusi dulu dengan para menteri. Jadi mulai tahun depan Istana ini akan dibangun,” kata Jokowi di lokasi.

Sementara itu, untuk permintaan penyelesaian pembangunan satelit Palapa Ring Papua, Jokowi berjanji akan mengebut sehingga bisa rampung akhir tahun ini. Jokowi juga berjanji warga Papua akan menikmati kelancaran internet.

“Kemudian mengenai asrama nusantara, saya setuju. Mengenai Palapa Ring akan selesai semuanya akhir tahun ini. Jadi di tanah Papua 4G semuanya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga setuju dengan adanya usul pembentukan Lembaga Adat untuk Perempuan dan Anak di Papua. Menurut dia, pembentukan lembaga adat ini positif untuk mengoptimalkan pembangunan SDM di Papua.

“Kemudian lembaga adat untuk perempuan dan anak silakan dibentuk itu juga bagus untuk memberikan akselerasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak,” tutur dia.

Terakhir, untuk usul pembentukan Badan Nasional untuk Urusan Papua, Jokowi belum memberikan jawab. Menurut dia, diperlukan kajian terlebih dahulu untuk menentukan apakah badan ini mendesak atau tidak.

“Badan Nasional untuk Urusan Papua, nanti coba kita jajaki apakah memungkinkan atau tidak. Saya akan jawab setelah kajian itu,” tutur Jokowi.

Nasional

PKS Sebut Reshuffle Mesti Dilakukan Agar Jokowi Tak Omdo

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera merealisasikan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle ini kembali menguat usai kemarahan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut jika Jokowi tidak merealisasikan reshuffle dalam kurun satu pekan ke depan, maka ia menilai kemarahan Jokowi pada pembantunya hanya sebatas ucapan belaka.

“Saya tidak mau suudzon, tapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (reshuffle), maka omdo, omong doang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (4/7). Rekaman video sidang kabinet sendiri baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6). Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Menurut Mardani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai jika Jokowi tidak membuktikan perkataannya tersebut, justru akan memicu berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Ruang publik kian cerdas, kalau sudah rilis, sudah kelihatan mimiknya, tetapi tidak klimaks, tanpi anti klimaks nanti ada erosi trust (kepercayaan) kepada pemerintah,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai kemarahan Jokowi dipicu minimnya realisasi penyaluran stimulus Covid-19. Rendahnya penyaluran stimulus tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu. Selang dua hari kemudian, Jokowi meluapkan kemarahannya serta menyentil kementerian dengan realisasi penyaluran stimulus Covid-19 yang masih rendah.

Bhima menilai Jokowi memiliki waktu satu bulan untuk merombak jajaran kabinetnya. Waktu satu bulan tersebut dihitung dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni pada 16 Juni, bukan ketika Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri.

“Itu (reshuffle) deadlinenya tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi ada waktu satu bulan kalau mau ada pembenahan. Kalau benar-benar presiden mau melakukan reshuffle,” ucapnya.

Sepakat dengan Mardani, jika kemarahan Jokowi itu hanya sebatas ucapan, maka akan memberikan sentimen buruk kepada investor. Sebab, kemarahan Jokowi sudah direspon oleh pelaku pasar, sehingga mereka cenderung wait and see (menunggu) realisasi ucapan kepala negara.

“Saya ingin melihat keseriusan Pak Jokowi, kalau mau reshuffle ya reshuffle saja. Jangan kemudian dibuat mengambang seperti ini karena kalau dibuat mengambang seperti ini pelaku bisnis dan investor mau masuk ke Indonesia itu mereka wait and see karena ini akan terkait kalau ganti menteri ganti kebijakan,” tuturnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi soal Demo Ganyang Komunis: Bakar-bakar, Kami Tangkap

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Polda Metro Jaya menegaskan jajarannya bakal bertindak tegas jika aksi yang digalang PA 212 bertajuk ‘Apel Siaga Ganyang Komunis’ yang diagendakan Minggu (5/7), berujung ricuh.
“Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusru Yunus, Sabtu (4/7) dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut Yusri menegaskan pihaknya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis yang juga melibatkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama tersebut.

“Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan,” kata Yusri.

Yusri menuturkan nantinya hanya petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan. Pengamanan tingkat kecil, karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.

Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja,” tutur Yusri. Polda Metro, kata dia, juga akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan. Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

Pada Rabu (26/6) aksi serupa juga digelar oleh sekelompok massa yang melibatkan FPI. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan berujung pembakaran bendera PDIP. Massa menuding PDIP menjadi aktor di balik bergulirnya RUU HIP yang dianggap akan mengubah kedudukan pancasila.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Tersangka Penyuap Bupati Kutim Ismunandar Dibawa ke Jakarta

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan satu tersangka suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada 2019-2020, Deky Aryanto (DA), akan diterbangkan ke gedung KPK di Jakarta.

Deky adalah salah satu dari dua orang pemberi hadiah kepada Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria. Selain suap ke dua pimpinan daerah tersebut, DA juga memberikan hadiah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur, Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, serta Kadis PU Kutim Aswandini.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) didampingi Deput Penindakan Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri (kanan) menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
“Tersangka DA hari ini dibawa ke Jakarta. Lagi dalam perjalanan bandara ke Gedung KPK,” kata Ali lewat pesan singkat, Sabtu (4/7).

Dalam konstruksi kasus yang disampaikan KPK pada Jumat (3/7) malam, Deky memberikan hadiah kepada lima orang pejabat di Kutim bersama pihak swasta lainnya, Aditya Maharani. Sebelumnya, Deky tak diterbangkan bersamaan dengan tersangka lain yang tertangkap di Kutai Timur dan Samarinda. Deky sempat ditahan di Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usai tiba di Jakarta, Deky akan langsung dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Jakarta untuk ditahan selama 20 hari pertama. Namun, Deky akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, tersangka yang ditetapkan sebagai penerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending