Connect with us

Makro Ekonomi

Target Pendapatan Negara Baru Tercapai 47 Persen Pada Semester I

Published

on


Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2020 mencapai Rp811,2 triliun atau 47,4 persen dari target APBN 2020 versi Perpres 72 tahun 2020. Capaian tersebut terkontraksi sebesar 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rendahnya pendapatan negara disebabkan menurunnya penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Bajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun atau tumbuh melambat 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak, tumbuh melambat 12 persen dibandingkan 2019. Selain itu, Rp93,2 triliun kepabeanan dan cukai yang tumbuh 8,8 persen dibandingkan 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan penerimaan perpajakan merupakan dampak dari insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk menyelamatkan dunia usaha selama masa pandemi Covid-19.

“Selain adanya penurunan kegiatan ekonomi akibat pembatasan sosial, kami juga melihat perlambatan ekonomi dikombinasikan oleh insentif pajak yang sudah mulai berjalan. Hal ini memberikan dampak terhadap pendapatan pajak yang mengalami penurunan,” ujarnya di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP kontraksi minus 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun, tumbuh melambat 2,9 persen dibanding 2019. Sementara non-SDA sebesar Rp130 triliun, tumbuh melambat 6,1 persen dibanding 2019 sepanjang semester I 2020.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif dari tahun lalu, yakni sebesar 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Ekspor Oke, Neraca Dagang RI di Desember Surplus US$ 2,1 M

Published

on

Badan Pusat Statistik (BPS) Jumat (15/1/2021) melaporkan, pada Desember 2020, nilai ekspor tercatat US$ 16,54 miliar, tumbuh 14,63% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Bulan sebelumnya, ekspor tumbuh 9,54% YoY.

Sementara untuk impor, pada Desember 2020 sebesar US$ 14,44 miliar atau turun tipis 0,47%.

Atas data ekspor-impor tersebut maka neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2020 tercatat surplus US$ 2,1 miliar.

Sebagai gambaran, konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan impor terkontraksi 11,26% YoY. Sedangkan konsensus versi Reuters memperkirakan impor turun 12,27% YoY.

Konsensus CNBC Indonesia memperkirakan neraca perdagangan surplus US$ 2,58 miliar sementara konsensus Reuters berada di US$ 2,3 miliar.

Sumber Berita : CNBC Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

2020, LDPB-KUMKM Sukses Capai Target Salurkan Hingga Rp.1,9 Triliun

Published

on

Finroll.com – Sukses capai target 2020, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sejak tahun 2008 hingga 2020 telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp12 Triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus tahun ini, LPDB KUMKM diberi target sebesar Rp1,85 triliun dengan realisasi capaian penyaluran dana bergulir per Desember 2020 mencapai Rp1,9 triliun yang telah disalurkan kepada 114 koperasi.

Hal itu dipaparkan Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo, pada acara Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Kinerja LPDB-KUMKM Tahun 2020, di Jakarta, Senin (28/12).

“Selain itu, jumlah penerima dana bergulir yang ditargetkan mencapai 12.000 penerima, juga telah melampaui target hingga 66.997 penerima atau mencapai 150% dari target,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, saat ini dunia masih dilanda pandemi Covid-19 tak terkecuali Indonesia. Dimana hal itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya para pelaku usaha yakni Koperasi dan UMKM.

“Sehingga, tahun ini LPDB KUMKM diberikan amanah yang besar dalam menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku KUMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Supomo.

Untuk itu, lanjut Supomo, LPDB KUMKM juga telah merealisasikan 100% atau sebesar Rp1 Triliun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disalurkan kepada 63 mitra koperasi dan 101.011 UMKM pada 30 September 2020 lalu.

“Ini merupakan capaian yang luar biasa dimana LPDB-KUMKM berperan penting dalam memulihkan ekonomi nasional khususnya bagi pelaku KUMKM di Indonesia,” tandas Supomo.

Supomo mengakui, tantangan yang dihadapi LPDB-KUMKM tidaklah mudah karena sejak awal berdirinya pada 2006, lembaga ini didapuk menjadi garda terdepan bagi permodalan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

“Di sisi lain, tidak mudah meyakinkan para pemegang kepentingan (stakeholder) bahwa BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini akan tumbuh signifikan sebagai lembaga pembiayaan bagi KUMKM,” ungkap Supomo.

Ke depan, LPDB KUMKM akan terus berupaya lebih giat lagi dalam memberikan pembiayaan untuk perkuatan permodalan kepada KUMKM di Indonesia. “Misi melakukan pemihakkan bagi kelangsungan KUMKM ini, akan terus kita gelorakan di tengah para karyawan. Bahwa kita adalah bagian dari pelaku sejarah yang ikut serta menggerakan denyut ekonomi terbesar di negeri ini, yaitu melalui Koperasi dan UMKM,” jelas Supomo.

Oleh karena itu, Supomo mengimbau kepada seluruh jajaran Direksi dan karyawan LPDB-KUMKM untuk terus membangun mental yang kokoh guna mengusung visi dan misi LPDB-KUMKM sebagai garda penyelamat ekonomi khususnya bagi pelaku usaha KUMKM di Indonesia.

“Saya atas nama pribadi beserta jajaran Direksi LPDB KUMKM, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan baik dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat KUMKM, sehingga target penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dapat tercapai,” ucap Supomo.

Supomo pun mengapresiasi kepada para stakeholder yang telah bekerja sama dengan LPDB-KUMKM guna membantu percepatan dan memperluas penyaluran dana bergulir sebagai bentuk perwujudan LPDB KUMKM sebagai lembaga inklusif.

“Yang berarti terbuka dalam menjalin kerjasama untuk dapat mewujudkan TriSukses LPDB- KUMKM. Yakni, Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian,” tukas Supomo.

Tak lupa, Supomo mengajak seluruh jajarannya untuk tetap terapkan budaya kebersihan, khususnya di lingkungan kerja, sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan WHO dan Kementerian Kesehatan.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Ekonom Sebut Reshuffle Kabinet Demi Obati Ekonomi RI

Published

on

Jakarta – Ekonom UI Ari Kuncoro menilai kepentingan reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi demi mengebut pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi corona pada 2021.

Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, misalnya, ia menilai untuk memuluskan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Kesehatan dalam distribusi vaksin corona. Diketahui, Budi sebelumnya duduk sebagai Wakil Menteri BUMN alias pendamping Menteri BUMN Erick Thohir.

“Sudah terbaca dari pengangkatan Menkes, Mensos, Menparekraf. Itu strategi 2021, bagaimana vaksin (corona) dikembangkan. Itu pakem utamanya,” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).

Kemudian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipilih karena bukan cuma yang bersangkutan pernah menjabat di kursi yang sama, tetapi juga lantaran ia sempat menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Jepang.

Menurut Ari, terjadi perubahan rantai pasokan dunia karena dua faktor, yaitu corona dan perang dagang antara AS-China. Ia melihat keinginan Jokowi agar Mendag bisa menarik minat perusahaan AS merelokasi pabriknya dari China ke dalam negeri.

Tak hanya paham soal perdagangan, Lutfi juga dinilai piawai dalam soal bilateral. “Ini meningkatkan visi ekspor Indonesia yang memang karena covid-19, dunia mati suri. Tapi begitu ada pemulihan di 2021, kemungkinan besar pasokan akan berubah karena ada eskalasi konflik AS-China dan dia pengalaman jadi dubes,” terang Ari.

Terkait penunjukan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Ari berpandangan karena rekam jejak Risma sebagai Wali Kota Surabaya yang dikenal transparan, bersih, dan cekatan.

Menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos corona, sosok seperti Risma dibutuhkan untuk memperbaiki citra Kemensos yang sudah kepalang ‘dicap’ korup oleh masyarakat.

Selain itu, Risma yang dikenal dengan kinerjanya yang action oriented atau berorientasi aksi cocok untuk menempati pos terkait.

“(Tugas) Mensos itu saya kira menjaga daya beli di 2021, terutama kelas menengah ke bawah, harus ada stimulus produktif untuk UMKM, sangat penting karena menjaga sisi pasokan,” jelasnya.

Sedangkan, tugas besar Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Eonomi Kreatif (Menparekraf) demi meyakinkan masyarakat menengah ke atas untuk melakukan pariwisata dalam negeri untuk mengangkat ekonomi UMKM di sektor pariwisata dan turunannya, seperti hotel, restoran, dan lainnya.

Ari menyatakan Sandiaga harus betul-betul kreatif dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, alasan Wishnutama Kusubandio digeser dari posisinya karena kurangnya kebijakan kreatif dari pemerintah pusat dalam menggairahkan sektor pariwisata.

Menerima hantaman berat dari pandemi, Sandiaga harus mampu meyakinkan kelas menengah atas bahwa melancong di dalam negeri merupakan aktivitas yang aman.

Tidak hanya punya latar belakang bisnis, keluarga Sandiaga juga memiliki hotel di Magelang, sehingga Ari melihat ia akan luwes dalam posisi tersebut.

Lalu, untuk Menteri KKP Sakti Wahyu Tenggono, Ari melihattugas terberat yang dipikuladalah menggeliatkan kembali perekonomian nelayan. Ia dituntut untuk memberdayakan nelayan yang juga masuk dalam masyarakat golongan miskin.

“KKP itu saya lihat karena ada kasus korupsi, saya rasa tugasnya menghidupkan perekonomian di sektor laut yang berguna untuk masyarakat menengah bawah di pesisir,” katanya.

Ari tak menampik ada kepentingan politik dalam perombakan kali ini, namun ia melihat ada pola strategis yang diambil Jokowi, yaitu pemulihan ekonomi 2021.

“Di mana-mana (kepentingan politik) pasti ada, negara tidak bisa terlepas dari partai politik, tapi yang lebih penting polanya,” ujarnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending