Connect with us

Nasional

Terobosan baru konflik Papua :  memberi status daerah protektorat Papua

Published

on


Tidak dapat menindas nasionalisme

Saat kita menyaksikan filem dokumentasi 10 Nopember 1945 melihat Arek – arek Suroboyo dengan gagah berani dengan senjata seadanya yang tergolong primitif melawan tentara Inggeris ( Gurkha), terlihat Abang – abang Beca bangkit dari becanya dengan senjata tajam bergabung dengan Arek – arek Suroboyo menerjang ke medan tempur.Mendengar orasi radio Bung Tomo yang dengan suara gegap gempita membakar semangat patriotisme,rakyat Surabaya pun termobilisasi maju ke medan laga,darah mendidih,rela menjadi korban demi satu cita – cita

Di kota Surabaya paling banyak Taman Makam Pahlawan dengan korban begitu banyak,dengan jiwa raga Arek – arek Suroboyo bertempur, alhasil Indonesia merdeka menjadi kenyataan,penyerahan kedaulatan dari penjajah Belanda terjadi pada 27 Desember 1949, dengan darah dan air mata Indonesia meraih kemerdekaan, melepaskan diri dari belenggu penjajahan ratusan tahun ! Suku Jawa menjadi pilar utama berdirinya Republik Indonesia.Tanggal 10 Nopember menjadi Hari Pahlawan Nasional Indonesia.

Hikmah dari perlawanan Arek – arek Suroboyo menyatakan dengan gamblang : Nasionalisme menuntut kemerdekaan tidak bisa ditindas dengan moncong senapan !

Semangat nasionalisme tidak dapat ditindas dibuktikan Timor Timur, walaupun kehilangan 1/3 penduduknya menjadi korban dalam perlawanan terhadap Republik Indonesia yang menganeksasi dengan kekerasan.Pemerintah Order Baru menganak – maskan Timor Timur dengan memberi anggaran belanja dalam jumlah besar dalam pembangunan daerah. Tetapi rakyat Timor Timur mengabainya dan tetap menuntut kemerdekaan penuh. Pemimpin kemerdekaan Timtim Xanana Gusmao yang ditawan dalam penjara di Jakarta sempat berkata : ” Walaupun Indonesia membuatkan kami rakyat TimTim rumah terbuat dari emas, kami tetap menolak menjadi bagian Indonesia. Cita – cita kami sudah bulat : Merdeka !” Lewat refrandum,  Timtim pun lepas dari Republik Indonesia menjadi Republik Timor Leste, walaupun harus hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan.Kebutuhan pokoknya tetap harus mengandalkan suplay dari Indonesia.Tetapi mereka puas, sudah merdeka, tidak dibawah cambuk Jakarta.

Demikian pula Aceh, konflik berkepanjangan karena rakyat Aceh yang merasa dianak tirikan pemerintah pusat menuntut kemerdekaan.Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi masalah krusial yang sangat merongrong kewibawaan Pemerintah pusat Jakarta dan menjadi sorotan dunia internasional.Tokoh – tokoh GAM yang berada di Helsinki Finlandia menjadi lawan politik yang tangguh.

Tuhan ora sare,Tuhan ikut campur dengan cara mendatangkan Tsunami dahsat yang memusnahkan.Baik penduduk asli Aceh atau aparat yang di tempatkan di Bandar Aceh jatuh korban banyak.Seluruh umat manusia di dunia menyaksikan Pemerintah pusat Jakarta memobilisasi secara nasional memberi bantuan besar – besaran pada Aceh yang tertimpa bencana alam dahsat.Orang Aceh yang sempat mengecam Tentara Jawa lebih kejam dari tentara Belanda merasakan suatu kenyataan lain, orang Jawalah dalam jumlah terbesar menjadi Sukarelawan berbondong – bondong membawa segala bantuan kemanusia datang ke Aceh, memberi bantuan kemanusiaan tanpa pamrih.Rasa dendam pada Tentara Jawa yang melakukan kekerasan tidak berperi kemanusiaan pun surut dalam rasa berterima kasih atas uluran tangan penuh kasih dari Sukarelawan Suku Jawa yang memberi bantuan dengan tulus.

Demikian pula bantuan dari berbagai penjuru pun datang, mengulurkan bantuannya. Termasuk komunitas Tionghoa di Indonesia, tergugah mengulurkan bantuannya.Pemerintah dan masyarakat Hong Kong, Taiwan dan Tiongkok menyalurkan bantuan kemanusiannya meringankan penderitaan korban bencana Aceh. Padahal orang Aceh ( Lhoksemawe) sempat menzalimi orang Tionghoa pada tahun 1965, menelanjangi kaum pria Tionghoa Aceh tinggal celana dalam saja, badannya ditumpahi cat warna warni, dijemur berjam – jam di lapangan. Mengusir warga Tionghoa Aceh menjadi pengungsi ke Medan. Tetapi Komunitas Tionghoa di Indonesia sepertinya sudah lupa kekejaman orang Aceh dan memberi bantuan kemanusian pada korban Aceh.

Di Helsinki para pemimpin GAM harus berkompromi dan menerima kenyataan bahwa Tuhan ikut campur tangan, dengan cara Tuhan merukunkan kembali antara suku Aceh dengan suku Jawa yang menjadi pilar utama Republik Indonesia.Suku Aceh melawan penjajah  Belanda puluhan tahun.Saat Indonesia menyatakan kemerdekaan, rakyat Aceh yang pertama memberi sumbangan membeli satu pesawat untuk Republik Indonesia.

Akhirnya R.I. dan GAM mencapai kesepakatan damai Perjanjian Helsinki mengakhir konflik berkepanjangan. Dengan memberi status Otonomi Khusus Aceh menjalankan syariah agama Islam sesuai kemauannya.Pemerintah R I memberi otonomi luas pada Aceh dengan nama Daerah Khusus Aceh Darulsalam. GAM menyerahkan persenjataannya dan kembali ke pangkuan NKRI.Konflik berdarah Aceh pun berakhir. Partai politik lokal Aceh lahir seperti jamur di musim hujan, turut berkompetisi dalam Pilkada. Pemerintah pusat Jakarta memberi bagian besar atas aset kekayaan sumber daya alam Aceh pada pemerintah otonomi khusus Aceh. Pergolakan Aceh pun berakhir happy end.Lewat dialog, bukan kekerasan, konflik Aceh berakhir.

Konflik Papua memilukan

Semenjak tahun 1962 Irian Barat lewat “refrandum” lelucon bergabung dengan Republik Indonesia hingga sekarang sudah lebih dari setengah abad.Nasionalism Papua tidak pernah redup, walaupun mengalami penindasan ganas dari rezim Order Baru.HariJumat, Tanggal 6 September 2019 Harian Kompas memuat 2 Artikel tentang Papua dengan judul : “Memadamkan Api Konflik Papua” ( Penulisnya : Aisah Putri Budiatri,Peneliti Tim Kajian Papua LIPI) dan ” Siklus Kekerasan Tak Berkesudahan di Papua” ( Penulisnya : Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, Peneliti Marthinus Academy Jakarta, sedang melakukan penelitian lapangan di Papua).

Kedua tulisan ini bagus, hasil karya dari tangan Peneliti ilmiah.  Aisah Putri  Budiatri menekankan “urgensi dialog Papua “. Beliau menulis : ” Berbasis riset sejak tahun 2004, Tim Kajian Papua LIPI  mendorong pendekatan dialog sebagai pendekatan baru untuk mengakhiri konflik. Dialog dalam hal ini tidak sekadar pertemuan antara Presiden atau pemerintah dan para tokoh Papua,tetapi merupakan pedekatan starategis untuk membahas masalah, mencari solusi bersama,hingga membangun kesepakatan yang mengikat antar aktor -aktor konflik Papua (Elisabeth, 2017).

Aisah Putri Budiatri menutup artikelnya dengan kesimpulan : ” Kita tentu mengetahui berhasil tidaknya pendekatan dialog ini jika pemerintah dan berbagai aktor konflik Papua telah berkomitmen menjalankannya. Namun, yang pasti, penundaan implementasi pendekatan dialog berarti membiarkan juga api konflik terus membara, hingga berpeluang menciptakan ledakan yang lebih besar lag.”

Sekarang api konflik sudah membara lebih besar lagi.Peristiwa yang  terjadi di Malang dan Surabaya memicu kemarahan merata seluruh etnis Papua atas arogan oknum – oknum picik yang melontarkan penghinaan berbau rasis dan diskriminalisme yang sangat menyakitkan. Membangkitkan trauma etnis Papua yang merasa tanahnya dijadikan tanah jajahan diperas kekayaan alamnya dan manusia Papua dilecehkan bukan sebagai manusia, tetapi binatang bernama “Monyet” “Babi” “Anjing” yang sangat merendahkan martabat etnis Melanesia Papua. Etnis Papua marah dan mengamuk, itu reaksi yang wajar dan dapat dimengerti.

Kita apresiasi Presiden Jokowi yang selama ini hatinya, pikirannya dan kasihnya memihak etnis Papua,sudah berusaha cukup baik membangun Papua, juga bersikap otak dingin penuh kebijaksanaan. Sebagai Panglima Tertinggi TNI dan Polri Presiden Jokowi tidak seperti Presiden pendahulunya melakukan penindasan dengan aksi militer menyatakan daerah Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang berdarah-darah.Presiden Jokowi menunjukkan sikap negarawan sipil yang lebih suka konflik diselesaikan dengan cara sipil dan damai, bukan gaya Koboy main tembak-tembakan dor dor dor yang bisa berakibat fatal seperti terlepasnya Timtim akibat dari pendekatan laras senapan yang menembak kaum demostran di pekuburan Santa Cruz seperti menembak Celeng hutan.

Kita juga apresiasi sikap TNI dan Polri yang dengan sabar dan bijaksana melakukan pengamanan di lapangan.Tidak ada peluru yang dimuntahkan menembaki massa yang demonstrasi, walaupun sudah menjurus anarkisme merusak fasilitas umum dan gedung kantor pemerintah, rumah kediaman penduduk dan toko.Mengadakan pendekatan dialog manusiawi, bukan represif yang menjurus pada pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi pada kasus Wasior ( 2001), Wamena (2003) dan Paniai (2014), walaupun sudah jatuh korban 34 pekerja jalan dan beberapa aparat Polri dan TNI menjadi sasaran penembakan apa yang dinamakan  “Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) ” yang pada hakekatnya adalah pejuang Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan Papua.

Hipolitus Yosisandry Ringgi Wangge menawarkan 3 hal yang bisa dijadikan pertimbangan.Pertama, Konflik Papua bukan hanya terkait  tindakan kriminil murni seperti yang selalu diberitakan. Tetapi motif politik terkait aspirasi kemerdekaan.Kedua, evaluasi kebijakan keamanan menyeluruh di seluruh wilayah Papua. ….. Keberadaan  ribuan aparat keamanan justru menjadi salah satu sumber trauma mendalam bagi masyarakat asli Papua, khususnya yang mendiami wilayah pegunungan tengah. Ketiga, pemantauan secara ketat distribusi ilegal amunisi dan senjata, khususnya Wamena dan Timika sebagai titik penghubung ke basis – basis KKSB di wilayah pegunung tengah.

Kajian para peneliti ada benarnya, namun, tidak menawarkan solusi menyeluruh atas konflik berkepanjangan di Papua.Lebih bersifat parsial dan tidak menyentuh pada akar masalahnya yaitu Etnis Melanesia Papua menuntut kemerdekaan lepas dari Jakarta.Etnis Papua secara kolektif sangat trauma atas kekejaman di masa DOM era Order Baru dan pendekatan kekerasan aparat bersenjata.Dendam komunal terhadap keberadaan aparat keamanan sangat parah.

” Trauma kolektif masyarakat yang sejauh ini tak pernah disembuhkan, justru memunculkan ketakutan, bahkan dendam komunal terhadap keberadaan aparat keamanan.Penolakan bantuan yang didistribusikan aparat dan Kementerian Sosial oleh para pengungsi internal di Wamena menjadi bukti trauma mendalam tersebut.”

Mereka lebih percaya pada Gereja dan para Pendeta Nasrani yang menjadi panutan mereka.” Dalam sejarahnya, ikatan kultural  dan emosional masyarakat asli Papua dengan pihak gereja sangat kuat.Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan lebih mempercayai pimpinan gereja dibandingkan pimpinan formal dalam upaya penyelesaian konflik atau pun masalah kemanusiaan yang ada di Papua.” Demikian kesimpulan Hipolitus.

“Siklus kekerasan berupa konflik bersenjata dan penembakan yang tak henti di Papua perlu dilihat sebagai introspeksi penyelesaian masalah politik dan keamanan di Papua. Sejumlah demonstrasi dan kerusuhan di berbagai daerah di Papua  dalam dua minggu terakhir ( sampai akhir bulan Agustus 2019)semakin menunjukkan perlunya terobosan – terobosan baru selain pendekatan kesehteraan dan keamanan yang sering kali kontraproduktif dengan kebutuhan riil masyarakat asli Papua…… ” Hipolitus mengemukakan fakta, tetapi tidak mengemukakan apa yang harus dilakukan sebagai “terobosan baru” dalam usaha menyelesaikan konflik Papua.

Daerah protektorat Papua

Dalam tulisan ini menawarkan “terobosan baru” sebagai sumbangsih pikiran seorang warganegara yang prihatin dengan konflik berkepanjangan di Papua.Konstitusi menjamin hak menyampaikan ekspresi warga negara, sama sekali tidak bermotif politik atau mendukung kemerdekaan Papua, tetapi solusi alternatif menyelesaikan konflik, karena Penulis berkeyakinan penuh bahwa nasionalisme tidak dapat ditindas dengan kekerasan bersenjata, tetapi lewat dialog di meja perundingan.

R.I. dan Belanda lewat perundingan Meja Bundar mengakhiri konflik berdarah.Di bawah tekanan Amerika Serikat yang mengancam menghentikan bantuan dalam kerangka Marsall Plan, karena bantuan Amerika disalah gunakan Belanda untuk membiayai aksi militer menindas revolusi Indonesia. Amerika yang memperoleh kemerdekaan dari negara induknya Inggris sangat sadar, nasionalisme tidak dapat diselesaikan lewat perang atau penindasan kekerasan militer. Belanda akhirnya harus menyerahkan kekuasaan pada Republik Indonesia dengan kompromi kedua belah pihak.

Juga jangan mengulangi tragedi kemanusiaan Timor Timur yang berdarah – darah,politik bumi hangus Jakarta hanya mendatangan kecaman umat manusia seluruh dunia.Rasa tidak rela dan arogan Jakarta atas rakyat Timtim yang dengan suara mayoritas mutlak memilih merdeka, ditindak lanjuti dengan membumi-hanguskan kota Dili dan kota lainnya, menyerang Gereja dan membantai Pastur / Suster Katholik juga penduduk sipil dengan meminjam tangan milisi orang Timtim hasil pembinaan TNI dan Polri melakukan kekejaman kemanusiaan sangat biadab dan memalukan.Dunia mengecam kebiadaban politik bumi hangus dan pembantaian di Timtim yang dilakukan penguasa militer Indonesia.

Sudah saatnya Pemerintah Indonesia menyelenggarakan dialog ala Konferensi Meja Bundar,berperanan aktif mengajak semua ” aktor konflik di Papua,…. dialog harus inklusif dengan melibatkan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis, kaum muda, akademisi. Tentara Pembela Nasional / Organisasi Papua Merdeka, diaspora Papua dan berbagai aktor penting lainnya. Para pihak itulah yang kemudian membahas secara simultan semua akar masalah Papua…..” (Aisah Putri Budiarti).

Agenda utamanya ialah membahas aspirasi etnis Papua yang menuntut kemerdekaan.Selain para aktor konflik juga harus melibatkan pihak internasional : Utusan Sekretaris Jenderal PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB Jeneva.Sangat berharga mendengar pengalaman dari utusan Pemerintah Uni Afrika Selatan yang berpengalaman dengan jalan perundingan mengambil alih kekuasaan secara damai dari penguasa kulit putih dan pengalaman membentuk Komite Rekonsiliasi dan Kebenaran menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat penguasa Kulit Putih atas penduduk Negro secara adil terhormat dan bermartabat.Pemimpin Indonesia mungkin saja akan mencontohi Nelson Mandela yang dengan lapang dada melupakan penderitaannya dan berdamai dengan kaum kulit putih yang menzaliminya.Pengalihan kekuasaan di Afrika Selatan berjalan dengan damai elegan dan kemakmuran tetap terpelihara baik.Pengalihan kekuasaan di Afrika Selatan mendapat pujian seluruh dunia,tidak seperti pengalihan kekuasaan di Timor Timor yang mendapat kecaman dan kutukan dunia.

Juga mengundang utusan Zimbawe yang memperoleh kemerdekaan lewat perjuangan bersenjata dari penguasa kulit putih Rhodesia.Setelah meraih kemerdekaan, kebijakan Presiden Robert Mugabe yang memusuhi kulit putih dengan menasionalisasi aset kulit putih dan politik konfrontatif menyebabkan warga kulit putih eksodus keluar dari tanah Rhodesia.Akibatnya ekonomi Zimbawe menjadi berantakan, inflasi gila-gilaan,mencetak uang nominasi angka ilmu falak,nilainya tak lebih hanya sebagai lembaran tissue toilet.Pengalaman Zimbawe sangat berharga untuk dipelajari.

Mengundang Negara-negara Asean,Australia,New Zealand dan Vanuatu sebagai sahabat dan peninjau menyaksikan jalannya dialog komprehensif antara pemerintah pusat Jakarta dan elemen-elemen Papua Merdeka.Memberi jaminan keselamatan pada elemen-elemen Papua Merdeka keluar dari hutan.Jika dialog gagal, mereka bebas kembali ke pangkalannya di hutan.Seperti pihak  penguasa Inggeris di Malaya menjamin keselamatan pada utusan Partai Komunis Malaya yang memberontak,selama perundingan mereka diperlakukan baik dan dijamin keselamatannya.Perundingan tidak berhasil, mereka dipersilakan kembali ke hutan.

Tema pokok dialog ialah antara Pemerintah Pusat Jakarta dan Pihak Papua Merdeka,saling mengemukakan argumen berdasarkan kajian ilmiah hasil riset LIPI dan Organisasi Papua Merdeka.Pemerintah Indonesia berprinsip mempertahankan Papua tetap menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dengan status quo terbagi menjadi dua provinsi.Namun, juga mendengar argumen Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan.

Pertanyaan krusial yang harus dijawab dengan jujur pihak Papua Merdeka : Apakah suku – suku Papua yang banyaknya ratusan yang tidak memiliki bahasa persatuan itu sudah siap merdeka ? Apakah sumber daya manusia Etnis Melanesia Papua sudah dapat mengelola satu negara merdeka ? Bagaimana membentuk suatu negara Papua merdeka yang berwilayah begitu luas dengan penduduk tergolong jarang ? Bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan negara Papua merdeka yang mempunyai tradisi suka perang suku ? …….. Ada 1001 macam pertanyaan yang dihadapi Papua Merdeka. Sikap emosional dan rasa dendam akan mencelakakan panduduk Papua yang multi etnis. Jika bergolak terus dan berkonfontasi terus dengan pemerintah pusat Indonesia, akan berakibat sangat fatal : Papua akan kembali dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Pemerintah Indonesia berhak menumpas pemberontakan yang melawan pemerintah pusat yang sah.

Dalam tulisan ini menawarkan satu terobosan baru : Memberi otonomi khusus luas bagi Papua berstatus wilayah protektorat R.I..Selain urusan pertahanan dan diplomatik tetap di tangan pemerintah pusat.Urusan administrasi wilayah Papua diserahkan pada pemda Papua dan Papua Barat,secara bertahap mengangkat semua kepala dinas dari penduduk asli Papua. Urusan keamanan dan ketertiban sepenuhnya diserahkan pada Polri.

Aparat TNI Angkatan Darat hanya menjaga obyek-obyek vital saja dalam wilayah Papua dan menjaga keamanan perbatasan dengan negara tetangga Papua.Meniadakan jajaran Korem, Kodim,Koramil dan Babinsa, karena tidak disukai masyarakat penduduk asli Papua.TNI AL dan TNI AU tetap berfungsi menjaga wilayah laut dan udara wilayah Papua.

Semua elemen bersenjata Papua Merdeka diberi amnesti umum,personil faksi bersenjata Papua Merdeka yang mau bergabung diterima sebagai anggota POLRI,diberi pendidikan dan pelatihan sebagai Polisi profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban Papua.Hal-hal urusan keuangan-perpajakan dan lain-lain yang krusial tetap ditangani pemerintah pusat, secara bertahap dialihkan pada aparat Pegawai negeri sipil Papua dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Kemerdekaan harus dipersiapkan dengan mateng, bukan dadakan.Lewat dialog terbuka dengan kajian ilmiah, secara bertahap,bukan memaksakan kehendak sepihak.Hindari pengalaman buruk di Timor Timur. Hindari pengalaman Zimbawe yang buruk membawa penderitaan bagi rakyatnya.Kerajaan Inggeris menyerahkan kedaulatan atas tanah jajahan di seantero dunia, khususnya di daratan Afrika, walaupun dengan persiapan yang cukup baik, dengan memberi konstitusi demokrasi dan keuangan seutuhnya.Namun, setelah memperoleh kemerdekaan, pemimpin-pemimpin yang tampil memerintah banyak yang buruk, antara lain di Uganda,mantan sersan mayor boxer bernama Idi Amin memerintah dengan brutal,Uganda yang dijuluki “Permata di Mahkota Ratu Inggeris” pun berubah menjadi neraka.Seorang pemimpin kanibalis memerintah semena-mena,rakyat Uganda diperlakukan seperti budak belian. Untung saja Idi Amin dapat diusir tentara invasi Tanzania yang menyelamatkan Uganda.

Semoga dialog terbuka ini dapat mencapai kesepakatan, mengakhiri konflik di tanah Papua yang sudah berlangsung lama.**

Oleh LEO BOSCHA  Jakarta, Tgl.09 – 09 – 2019

Advertisement Valbury

Nasional

PKS Sebut Reshuffle Mesti Dilakukan Agar Jokowi Tak Omdo

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera merealisasikan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle ini kembali menguat usai kemarahan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut jika Jokowi tidak merealisasikan reshuffle dalam kurun satu pekan ke depan, maka ia menilai kemarahan Jokowi pada pembantunya hanya sebatas ucapan belaka.

“Saya tidak mau suudzon, tapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (reshuffle), maka omdo, omong doang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (4/7). Rekaman video sidang kabinet sendiri baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6). Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Menurut Mardani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai jika Jokowi tidak membuktikan perkataannya tersebut, justru akan memicu berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Ruang publik kian cerdas, kalau sudah rilis, sudah kelihatan mimiknya, tetapi tidak klimaks, tanpi anti klimaks nanti ada erosi trust (kepercayaan) kepada pemerintah,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai kemarahan Jokowi dipicu minimnya realisasi penyaluran stimulus Covid-19. Rendahnya penyaluran stimulus tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu. Selang dua hari kemudian, Jokowi meluapkan kemarahannya serta menyentil kementerian dengan realisasi penyaluran stimulus Covid-19 yang masih rendah.

Bhima menilai Jokowi memiliki waktu satu bulan untuk merombak jajaran kabinetnya. Waktu satu bulan tersebut dihitung dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni pada 16 Juni, bukan ketika Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri.

“Itu (reshuffle) deadlinenya tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi ada waktu satu bulan kalau mau ada pembenahan. Kalau benar-benar presiden mau melakukan reshuffle,” ucapnya.

Sepakat dengan Mardani, jika kemarahan Jokowi itu hanya sebatas ucapan, maka akan memberikan sentimen buruk kepada investor. Sebab, kemarahan Jokowi sudah direspon oleh pelaku pasar, sehingga mereka cenderung wait and see (menunggu) realisasi ucapan kepala negara.

“Saya ingin melihat keseriusan Pak Jokowi, kalau mau reshuffle ya reshuffle saja. Jangan kemudian dibuat mengambang seperti ini karena kalau dibuat mengambang seperti ini pelaku bisnis dan investor mau masuk ke Indonesia itu mereka wait and see karena ini akan terkait kalau ganti menteri ganti kebijakan,” tuturnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Polisi soal Demo Ganyang Komunis: Bakar-bakar, Kami Tangkap

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Polda Metro Jaya menegaskan jajarannya bakal bertindak tegas jika aksi yang digalang PA 212 bertajuk ‘Apel Siaga Ganyang Komunis’ yang diagendakan Minggu (5/7), berujung ricuh.
“Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusru Yunus, Sabtu (4/7) dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut Yusri menegaskan pihaknya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis yang juga melibatkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama tersebut.

“Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan,” kata Yusri.

Yusri menuturkan nantinya hanya petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan. Pengamanan tingkat kecil, karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau long march.

Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

“Cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja,” tutur Yusri. Polda Metro, kata dia, juga akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan. Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

Pada Rabu (26/6) aksi serupa juga digelar oleh sekelompok massa yang melibatkan FPI. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan berujung pembakaran bendera PDIP. Massa menuding PDIP menjadi aktor di balik bergulirnya RUU HIP yang dianggap akan mengubah kedudukan pancasila.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Tersangka Penyuap Bupati Kutim Ismunandar Dibawa ke Jakarta

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan satu tersangka suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada 2019-2020, Deky Aryanto (DA), akan diterbangkan ke gedung KPK di Jakarta.

Deky adalah salah satu dari dua orang pemberi hadiah kepada Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria. Selain suap ke dua pimpinan daerah tersebut, DA juga memberikan hadiah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur, Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, serta Kadis PU Kutim Aswandini.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) didampingi Deput Penindakan Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri (kanan) menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
“Tersangka DA hari ini dibawa ke Jakarta. Lagi dalam perjalanan bandara ke Gedung KPK,” kata Ali lewat pesan singkat, Sabtu (4/7).

Dalam konstruksi kasus yang disampaikan KPK pada Jumat (3/7) malam, Deky memberikan hadiah kepada lima orang pejabat di Kutim bersama pihak swasta lainnya, Aditya Maharani. Sebelumnya, Deky tak diterbangkan bersamaan dengan tersangka lain yang tertangkap di Kutai Timur dan Samarinda. Deky sempat ditahan di Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usai tiba di Jakarta, Deky akan langsung dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Jakarta untuk ditahan selama 20 hari pertama. Namun, Deky akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, tersangka yang ditetapkan sebagai penerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending