Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Tolak Ambil Gaji Menhan Rp 5 juta, Prabowo Berhak atas Tunjangan Rp50 Juta

Published

on


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan menerima gajinya sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sebesar Rp5.040.000 per bulan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000.

Namun, tunjangan yang berhak diterima Prabowo diperkirakan berkali lipat dari gaji sebagai menteri. Nominalnya lebih dari Rp50 juta.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pertahanan menjelaskan bahwa menteri pertahanan berhak mendapat 150 persen dari kelas jabatan 17. Di bagian lampiran tertera tunjangan kelas jabatan 17 sebesar Rp29.085.000.

Dengan demikian, Prabowo berhak memperoleh tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari Rp29.085.000, yakni Rp43.627.500.

“Menteri Pertahanan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pertahanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan 17 di Lingkungan Kementerian Pertahanan,” mengutip Pasal 6 Ayat (1) peraturan tersebut.

Prabowo, selaku menteri negara, juga berhak mendapat tunjangan sebagai Pejabat Negara. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 Ayat (2) butir e dinyatakan tunjangan menteri negara sebesar Rp13.608.000 per bulan.

“Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,” mengutip Pada Pasal 1 Ayat (2) butir e Keppres tersebut.

Sehingga diperkirakan, Prabowo berhak memperoleh pendapatan sekitar Rp57.235.500. Nominal tersebut berasal dari tunjangan kinerja Rp43.627.500 ditambah tunjangan sebagai pejabat negara Rp13.608.000.

Selaku menteri, Prabowo pun berhak mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, serta jaminan kesehatan.

Belum diketahui pasti apakah Prabowo menolak atau menerima tunjangan sebesar Rp57.235.500. Sejauh ini, juru bicara Prabowo yakni Dahnil Anzar Simanjuntak hanya mengatakan bahwa eks Danjen Kopassus itu tidak akan menerima gaji sebagai menteri pertahanan.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000, gaji pokok menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan.

“Saya ingin mengkonfirmasikan kepada sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dengan informasi yang menyatakan Pak @prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai Menteri di @Kemhan_RI adalah BENAR,” tutur Dahnil melalui akun Twitter @Dahnilanzar, Rabu (30/10).

Prabowo, lanjutnya, tidak mengambil gaji karena selama ini memang berniat mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia menyebut Prabowo berprinsip demikian sejak terjun ke dunia politik.

“Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara,” ucap Dahnil.

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading

Nasional

Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan

Published

on

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta kepada 9 juta pekerja. Namun, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi.

Bagi pemberi kerja atau perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan, bagi pekerja akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan subsidi gaji yang telah diterima.

“Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara,” ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Baca: Keringanan Iuran BPJS Nongol Setelah Corona 6 Bulan, Kenapa?

Adapun subsidi gaji telah diberikan pemerintah kepada 9 juta pekerja melalui III tahap dan akan terus berkembang. Pada tahap I pemerintah memberikan kepada 2,5 juta pekerja dan pada tahap II kepada 3 juta pekerja.

Selanjutnya, tahap III diberikan kepada 3,5 juta pekerja yang diserahkan pada 8 September 2020.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” kata Ida.

Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Sedangkan tahap II sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima.

“Penyaluran subsidi gaji dilakukan melalui bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI,” jelasnya.  (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending