Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Tolak Reklamasi Makassar, Nelayan Ditangkap dan Kapal Dikaramkan

Published

on


Penolakan terhadap tambang pasir untuk proyek reklamasi Makassar New Port, Sulawesi Selatan, yang didukung oleh kepolisian disebut memicu kriminalisasi terhadap nelayan pejuang lingkungan.

Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) mengatakan tiga nelayan ditangkap polisi dalam aksi terbaru guna memprotes pengerukan pasir pada Minggu (23/8).

“Minggu, 23 Agustus 2020, tiga nelayan ditangkap polisi dari polairud Polda Sulawesi Selatan dan kapal patroli dari Mabes Polri saat melakukan aktivitas mencari ikan di wilayah tangkapnya,” ungkap Ahad, perwakilan dari ASP, melalui keterangan tertulis, Senin (24/8).

Mulanya, Faisal, salah satu nelayan yang ditangkap, hendak memancing sekitar pukul 03.00 WITA, bersama nelayan lainnya. Pada 10.00 WITA, kapal penambang pasir milik PT Boskalis melakukan pengerukan pasir di sekitar lokasi pemancingan.

Kapal tersebut kemudian semakin mendekat ke lokasi nelayan tengah memancing. Namun, nelayan masih bertahan di lokasi mereka hingga berhadapan langsung dengan kapal tambang pasir.

Alhasil, alat tangkap berupa pancing milik nelayan terhisap kapal tambang pasir. Nelayan kemudian melakukan aksi protes dan menuntut kapal penambang tidak melakukan pengerukan pasir di lokasi pancing.

Aparat dari Dit Polairud Polda Sulsel dan kapal patroli Mabes Polri yang mengawal penambangan pasir meminta nelayan bubar dan menghentikan aksi. Mereka mendatangi lokasi aksi dengan satu kapal perang dan empat speedboat sekitar pukul 14.00 WITA.

“Saat nelayan melakukan protes, terjadi adu mulut dengan anggota kepolisian dari Polair Polda Sulsel. Salah satu nelayan didatangi dan diancam diborgol namun menolak,” cerita Ahmad.

Aliansi Masyarakat Selamatkan Pesisir melakukan aksi penolakan program reklamasi pantai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10). Dalam aksinya, mereka menolak program pemerintah tentang reklamasi pantai karena dinilai akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan merugikan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/nz/15
Aliansi Masyarakat Selamatkan Pesisir melakukan aksi penolakan program reklamasi pantai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, 2017. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/nz/15)

Beberapa peluru pun diklaim sempat dilepaskan ketika aparat memaksa ingin menangkap nelayan namun mendapatkan penolakan.

“Dua perahu cadik (lepa-Lepa) nelayan ditenggelamkan dan satunya lagi dirusak oleh Pihak Dit Polairud Polda Sulsel,” menurut Ahmad.

Empat nelayan kemudian ditangkap aparat. Satu orang nelayan berhasil lompat dari perahu polisi dan berenang menuju perahu nelayan lain. Ketiga nelayan tersebut langsung dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Sulsel.

Ketika pihak keluarga hendak menemui nelayan yang ditangkap bersama tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, ASP mengatakan, polisi tidak mengizinkan.

“Hal ini tentu merupakan bentuk tindakan menghalang-halangi hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya menjadi hak dari ketiga nelayan yang ditangkap,” tambah mereka.

Untuk itu, ASP menuntut aparat kepolisian berhenti mengkriminalisasi nelayan dan membebaskan mereka. Dit Polairud Polda Sulsel juga diminta bertanggung jawab atas penenggelaman tiga kapal milik nelayan.

“Penangkapan nelayan yang menolak penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan sangat berlebihan, apalagi penambangan tersebut dikawal oleh polisi, bahkan didatangkan dari Mabes Polri. Ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nelayan,” tuturnya.

Sobek Amplop

Sebelumnya, kasus kriminalisasi terhadap penolak penambangan pasir juga terjadi terhadap salah satu nelayan, Manre, yang ditahan dengan sangkaan tindak pidana perusakan mata uang yang pasal 35 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan penangkapan ini bermula ketika Menre menerima amplop dari perusahaan penambang pasir. Ternyata didalam amplop tersebut terdapat uang. Namun ia merobek amplop tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap penambang pasir.

“Kami menilai proses hukum dan penahanan terhadap Pak Manre tidak tepat dan berlebihan, merujuk rumusan pasal 35 ayat (1) UU Mata Uang dan kasus yang berhubungan dengan lingkungan, maka harusnya polisi melakukan penyelidikan lebih dalam kasus ini,” kata Manre, melalui keterangan tertulis.

ICJR menjelaskan pasal tersebut mengharuskan ada unsur kesengajaan dalam aksi yang dilakukan tersangka. Dalam hal ini, aparat harus membuktikan unsur kesengajaan dalam aksi Menre.

Dalam hal ini, Menre mengaku tidak tahu bahwa di dalam amplop yang diterima berisi uang. Ia juga tidak bertujuan merendahkan kehormatan rupiah dengan merobek amplop tersebut.

Erasmus menilai aksi yang dilakukan nelayan seharusnya dilindungi hak kebebasan berpendapat dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 66 UU tersebut mengatakan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata.

Hal ini pun, katanya, semakin diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/5K/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).

“Kami menilai bahwa pihak Kepolisian tidak peka dan hati-hati dalam menggunakan upaya paksa penahanan di masa pandemic saat ini, hal ini harus menjadi atensi langsung dari Kepala Kepolisian RI dan Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi damai di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020. Dalam aksinya, KIARA mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ubtuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektar. CNN Indonesia/Bisma SeptalismaPenolakan terhadap reklamasi oleh nelayan pun terjadi di Jakarta. Mereka menilai reklamasi mematikan sumber mata pencaharian sekaligus merusak lingkungan. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo untuk mengonfirmasi terkait kasus-kasus di atas namun belum mendapat jawaban.

Diketahui, Pemerintah menetapkan Makassar New Port sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk mengembangkan Indonesia bagian timur. Pembangunannya dilakukan dengan reklamasi. Dalam prosesnya, perlu ada penggalian pasir.

Walhi Sulsel izin tambang pasir itu merambah daerah-daerah tangkapan ikan nelayan di perairan Copong Lompo, Bone Ma’lonjo, Ponto-pontoang, Lambe-lambere, yang masuk kawasan Pulau Sangkarrang dan Pulau Kodingareng. Para nelayan pun melakukan perlawanan.

Sumber Berita :CNN INDONESIA

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading

Nasional

Klaster Baru Corona Jakarta: Hiburan Malam, Hotel, Pernikahan

Published

on

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta kian masif. Klaster-klaster baru penyebaran virus corona di ibu kota juga mulai bermunculan, sehingga kasus positif meningkat meningkat tinggi.

FINROLL.com – Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan setidaknya ada tujuh klaster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi 4 Juni hingga 12 September 2020. Hal itu berdasarkan analisis Tim Satgas dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Di sini ada beberapa yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya klaster hotel sudah mulai ada, pesantren, hiburan malam,” kata Dewi dalam dialog Covid Dalam Angka di Youtube BNPB, Rabu (23/9).

Dari data yang dipaparkan Dewi, tercatat klaster hotel sebanyak 3 kasus. Menurut dia, hal ini ditemukan setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan contact tracing atau pelacakan.

“Dilihatnya memang dari hotel itu tiga orang ini punya kontak di sana sebenarnya. Ini yang masih dalam penyelidikan sebenarnya, tapi muncul tempat baru yang ternyata berpotensi penularan,” jelas Dewi.

Selain klaster hotel, muncul juga klaster pesantren dengan 4 kasus, klaster hiburan malam 5 kasus, serta klaster pengungsian 6 kasus. Kemudian klaster sekolah 19 kasus, klaster kegiatan pernikahan 25 kasus, dan klaster panti asuhan 36 kasus.

“Kegiatan pernikahan juga mulai muncul. Ada 25 orang terinfeksi, walau kecil, tapi ini berpotensi jadi tempat penularan. Ini harus diperketat kembali,” tuturnya.

Kemunculan klaster-klaster baru di Jakarta ini menandakan agar masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dewi juga meminta agar masyarakat untuk lebih mewaspadai penyebaran Covid-19.

“Ini beberapa contoh bermunculan klaster baru yang sebelumnya belum ada. Artinya kita harus lebih waspada lagi,” tuturnya.

Dewi juga mengatakan, sampai saat ini masih ada tiga klaster besar di DKI, yakni rumah sakit, komunitas, dan perkantoran.

Klaster rumah sakit merupakan kasus-kasus yang dicatat dari pasien atau laboratorium di mana warga aktif memeriksakan diri sendiri. Jumlah kasus positif dari klaster ini berjumlah 24.400 kasus atau menyumbang 63,46 persen kasus di Jakarta.
Lihat juga: Tiga Besar Klaster Covid DKI: RS, Komunitas dan Perkantoran

Kemudian, klaster komunitas yang termasuk di dalamnya klaster keluarga. Menurut Dewi, klaster komunitas menyumbang 15.133 kasus atau 39,36 persen dari kasus positif Covid di Ibu Kota.

Berikutnya klaster perkantoran muncul sebagai klaster ketiga terbanyak. Dari catatan Dewi, kasus klaster perkantoran di Jakarta mencapai 3.194 kasus atau sekitar 8,31 persen. (CNNIndonesia.com)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending