Connect with us

Keuangan

Trik Jitu Jadi Investor Fintech Peer to Peer Lending

Published

on


Layanan keuangan digital (financial technology/fintech) menjadi fenomena baru di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai pemain baru, fintech menawarkan banyak layanan.

Bank Indonesia (BI) sendiri membagi jenis fintech menjadi empat kategori. Pertama, peer to peer  lending  dan crowdfunding, yaitu fintech yang mempertemukan pencari pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Kedua, market aggregator, yaitu fintech yang mengumpulkan informasi layanan keuangan. Ketiga, fintech manajemen risiko dan investasi yang menyediakan layanan perencanaan keuangan digital.

Keempat, fintech payment, clearing, dan settlement yang memberikan pinjaman. Dari seluruh layanan fintech tersebut, fintech peer to peer lending menjadi jenis yang paling familiar di masyarakat.

Sayangnya, fintech yang menawarkan layanan pinjam meminjam ini kerap kali dikaitkan dengan kabar soal status mereka yang ilegal. Padahal peer to peer lending bisa menjadi alternatif instrumen investasi dengan imbal hasil cukup menggiurkan.

Perencana Keuangan dari OneShildt Financial Planning Budi Raharjo menuturkan investasi di peer to peer lending serupa dengan instrumen deposito. Masyarakat menempatkan uang dan mendapatkan pengembalian dalam bentuk bunga.

Perbedaannya, sambung dia, deposito memiliki lembaga perantara kreditur dan debitur yakni  bank. Sedangkan peer to peer lending  menyediakan koneksi langsung antara kreditur dan debitur.

Tugas perbankan dalam melakukan verifikasi pada setiap pengajuan kredit dilakukan oleh pihak penyedia peer to peer lending.

“Peer to peer adalah sebuah platform di dalamnya ada orang ahli yang melakukan verifikasi yang diperlukan bagi orang untuk pinjam uang,” katanya kepada CNNIndonesia.com.

Karakteristik peer to peer lending  tanpa lembaga perantara, justru menambah beberapa keunggulan. Dari sisi keuntungan, investor menerima imbal hasil (return) secara utuh. Jika rata-rata bunga deposito bank sebesar 5 persen  sampai 6 persen, maka peer to peer lending bisa menawarkan imbal hasil hingga 2-3 kali lipat dari bunga deposito.

Imbal hasil yang tinggi tersebut  terjadi karena investasi peer to peer lending memiliki risiko yang lebih tinggi ketimbang deposito bank. Istilah high risk, high return berlaku dalam investasi peer to peer lending.

Namun, bukan berarti risiko itu tidak bisa disiasati.  Budi menyebut setidaknya ada dua risiko yang harus disiasati oleh investor peer to peer lending, yakni risiko likuiditas dan gagal bayar (default).

Risiko likuiditas muncul lantaran karakteristik penempatan uang pada peer to peer lending memiliki tenor tertentu. Dalam kurun waktu itu, investor tak bisa mencairkan dananya.

Ini berbeda dengan penempatan uang di deposito. Meski ditempatkan di bank untuk jangka waktu tertentu, investor bisa menarik uangnya dalam keadaan mendesak.

“Jadi pastikan dana yang ditempatkan di peer to peer lending adalah dana menganggur serta tidak dibutuhkan selama jangka waktu pinjaman,” tuturnya.

Sementara itu, risiko gagal bayar pada peer to peer lending menjadi tanggungan investor. Lain halnya perbankan yang telah menjaminkan dananya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan demikian, jika didapati kasus gagal bayar maka akan menjadi tanggung jawab bank. Namun demikian, bukan berarti risiko itu tidak bisa dihindari.

Penyedia fintech peer to peer lending telah melakukan verifikasi terlebih dulu kepada calon debitur mengenai seluk beluk bisnis debitur. Selanjutnya, debitur mendapatkan peringkat kredit sesuai dengan risiko kreditnya.

Makin tinggi risiko kreditnya, maka imbal hasil yang ditawarkan juga makin menarik. Informasi peringkat kredit itu tersebut bisa dilihat oleh calon kreditur sebelum memilih debiturnya.

Salah satu contoh peer to peer lending di Indonesia adalah Amartha yang menyalurkan pinjaman kepada sektor UMKM. Amartha memberikan informasi meliputi plafon pendanaan, rating debitur, margin, dan tenor kepada krediturnya.

Amartha juga memberikan pilihan  sektor bisnis kepada calon kreditur. Dengan demikian calon kreditur bisa menyesuaikan pendanaan kepada sektor pilihannya.

Seluruh informasi tersebut, disampaikan melalui website Amartha.

“Jadi perlu ada menajemen risiko penempatan dana di instrumen peer to peer lending,” katanya.

Perencana keuangan Zelts Consulting Ahmad Gozali mengamini jika investasi pada peer to peer lending memberikan imbal hasil yang menarik. Namun, ia berpesan agar calon investor  berhati-hati dalam menganalisa risiko masing-masing investasi.

Mereka juga diimbau menimbang kesesuaian imbal hasil dengan risikonya melalui daftar proyek.  Ia menyebut imbal hasil peer to peer lending bisa mencapai 15 persen  – 20 persen dalam satu tahun.

Bahkan, pada beberapa fintech angkanya lebih tinggi. “Peer to peer lending menawarkan hasil yang jauh lebih tinggi dibanding investasi pada umumnya karena skemanya adalah kita sebagai pendana memilih sendiri proyek atau usaha yang akan kita biayai dan perusahaan peer to peer lending hanya mengambil komisi yang sangat rendah,” jelasnya.

Ia bilang peer too peer menarik lantaran pajak penghasilan (PPh) lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Pasalnya, pajak imbal hasil peer to peer lending masuk dalam perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Kewajiban perpajakan disesuaikan dengan pendapatan investor sebagai wajib pajak.

Sebagai perbandingan, PPH deposito sebesar 20 persen untuk tabungan di atas Rp7,5 juta. “Makin tinggi risiko peminjaman uang, makin tinggi pula hasil yang ditawarkan,” katanya.

Ia menyarankan investor bisa mulai dengan dana minimum ketika mulai investasi di peer to peer lending yakni di kisaran ratusan ribu. Mereka juga diimbau untuk menanamkan modalnya pada fintech peer to peer lending resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Investor juga bisa melakukan diversifikasi risiko dengan cara menyebar dana pada beberapa proyek atau peminjam sekaligus,” tuturnya.

cnnindonesia.com

Keuangan

Bank Perkuat Pembayaran Digital, Era Baru Persaingan dengan Fintech

BCA dan CIMB Niaga merambah layanan pemesanan tiket pesawat hingga hotel pada platform mobile banking. Ini dinilai memasuki era baru industri bank dan persaingannya dengan fintech.

Published

on

Beberapa bank seperti BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri mengembangkan platform pembayaran digital dengan merambah layanan hiburan hingga terintegrasi ke aplikasi pesan. Ekonom menilai, ini menandakan era baru persaingan teknologi finansial (fintech) dengan perbankan.

BCA misalnya, meluncurkan fitur lifestyle pada platform BCA Mobile pada akhir tahun lalu. Ini memungkinkan pengguna membeli tiket pesawat dan kereta api, serta voucer gim online hingga memesan kamar hotel.

Lalu, CIMB Niaga meluncurkan fitur Travel Concierge di Octo Mobile, yang dapat digunakan untuk memesan tiket pesawat. Kemudian, Mandiri Online milik Bank Mandiri menghadirkan fitur interaksi atau Mandiri Intelligent Assistant lewat aplikasi pesan, WhatsApp.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan, bank-bank terus mengembangkan platform mobile banking. “Bukan hanya layanan fintech, tetapi juga pemesanan hotel, tiket pesawat, dan lainnya,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (12/1). “Ada sektor yang terdisrupsi. Sudah pasti.”

Ia menilai, ekspansi tersebut merupakan babak baru di industri perbankan. Saat ini, bank-bank mulai merambah bank digital seperti BTPN lewat Jenius, DBS via Digibank, Bank Jago, Bank Digital BCA hingga Neo Commerce.

“Perbankan besar seperti Bank Mandiri dan BCA mau tidak mau harus bisa bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar bank digital, terlebih secara teknologi dan modal, keduanya memadai. Semakin praktis dan lengkap layanan maka akan semakin makin banyak penggunanya,” kata dia.

Meski begitu, menurutnya kerja sama antara perbankan dan fintech lebih menguntungkan kedua pihak. Ini karena bank memiliki modal yang mumpuni. Sedangkan fintech unggul dari sisi praktis. “Bagi perbankan dan fintech yang cerdik, strategi kerja sama patut dipertimbangkan,” kata dia.

Bank Jago misalnya, bergabung dengan Gojek dan memperkuat layanan GoPay. Sebelum GoPay, fintech lending atau pembiayaan Akulaku merambah bank digital dengan mengakuisisi Bank Yudha Bhakti pada 2019 yang kini menjadi Neo Commerce. “

Tren ke depan lebih mengarah pada integrasi vertikal, yakni akuisisi atau merger antara bank dan fintech” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, bulan lalu (21/12/2020). Cara tersebut dinilai mampu mengembangkan ekosistem keuangan secara lebih luas.

Ini karena fintech punya keunggulan dari sisi penilaian kredit atau credit scoring, tetapi lemah dari sisi data calon debitur. Sedangkan bank mempunyai akses terhadap data ini melalui Sistem Layanan Infromasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Ekonomi Global

Perusahaan Raksasa China Bakal Ditendang dari Bursa AS, Apa sajakah?

Published

on

Finroll.com – Perusahaan Raksasa China Bakal Ditendang dari Bursa AS, Apa sajakah? Tiga perusahaan telekomunikasi China bakal ditendang dari New York Stock Exchange (bursa saham Amerika Serikat/AS) bulan ini. Langkah ini mengikuti kebijakan Presiden AS Donald Trump pada akhir tahun lalu melarang orang AS investasi di perusahaan-perusahaan yang dicurigai dikendalikan oleh militer China.

Senin (4/1/2021), tiga perusahaan itu yakni China Mobile (CHL), China Telecom (CHA), dan China Unicom (CHU) semuanya akan ditangguhkan dari NYSE selambat-lambatnya 11 Januari

Sementara itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingan perusahaan China. Ketiga perusahaan telekomunikasi tersebut telah diperdagangkan di New York selama bertahun-tahun.

China Mobile, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu telah terdaftar di New York Stock Exchange sejak 1997. Sementara itu, saingannya China Telecom dan China Unicom telah diperdagangkan di sana sejak awal 2000-an.

Perusahaan menyatakan, hari Senin bahwa mereka belum mendengar dari NYSE tentang kapan mereka akan dihapus dari daftar. Namun, mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak mereka.

Meski volume perdagangan relatif rendah di New York, mereka mengaku bahwa keputusan tersebut dapat mempengaruhi saham yang diperdagangkan di tempat lain.

Hal itu sudah tampak terjadi di Hong Kong, di mana saham di masing-masing perusahaan sempat turun antara 3% dan 5% pada hari Senin.

Kendati perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan sahamnya di New York, bisnis mereka sebagian besar berada di China. Komisi Pengaturan Sekuritas China mengatakan pada hari Minggu bahwa dampak langsung dari delisting akan ialah pertumbuhan perusahaan dan kinerja pasar secara umum.

“Kami dengan tegas mendukung ketiga perusahaan untuk menjaga hak-hak mereka yang sah sesuai dengan hukum, dan yakin mereka mampu menangani dengan baik setiap dampak negatif yang disebabkan oleh perintah eksekutif dan potensi penghapusan pencatatan,” kata regulator dalam sebuah pernyataan.

Pentagon sejauh ini telah mengidentifikasi 35 perusahaan yang dikatakan memiliki hubungan dengan militer China, termasuk pembuat chip Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) dan perusahaan teknologi Huawei.

SMIC membantah memiliki hubungan dengan militer China. Huawei juga dalam berbagai waktu membantah tuduhan AS bahwa hal itu menimbulkan risiko keamanan nasional dan Kementerian Pertahanan China sendiri tahun lalu mengatakan bahwa perusahaan teknologi itu tidak memiliki apa yang disebut latar belakang militer.

Sumber : detik.com

Continue Reading

Trending