Connect with us

News

Ultimatum Kemenhub ke Ojol Maxim: Naikkan Tarif Atau Diblokir

Published

on


Finroll.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan ultimatum kepada aplikator ojek online (Ojol) Maxim. Perusahaan asal Rusia tersebut diketahui beberapa kali melanggar tarif ojol yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan terkait penerapan tarif Ojol. Data per bulan juga sudah didapat di semua aplikator.

“Evaluasi sudah kita lakukan tiap bulan, apakah tarif yang ada itu dilakukan sesuai atau tidak. Yang tidak melakukn Maxim,” kata Ahmad Yani dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/1/2020).

Dari catatan Kemenhub, Maxim beberapa kali melakukan pelanggaran di lebih dari satu kota. Dia menyebut, Maxim kerap pasang harga murah ketika masuk ke pusat kota.

“Ada di beberapa kota seperti Palembang, Solo, Balikpapan. Kalau dia masuk ke kota baru dia menurunkan tarif. Itu jadi masalah. Kita Maxim memperlakukan beda. Kita sudah surati Kominfo, Maxim melanggar tarif,” tandasnya.

Surat tersebut sudah disampaikan sejak 30 Desember 2019 lalu. Di samping itu, Kemenhub juga sudah memanggil pihak Maxim.

“Terakhir datang bersama orang Rusia-nya, dia bilang siap tapi butuh waktu,” kata Ahmad Yani.

Sampai saat ini, pelanggaran masih saja dilakukan. Kepada Kemenhub, Maxim berjanji bisa mematuhi aturan tarif pada 16 Februari 2020. Janji tersebut dinilai Kemenhub terlalu lama.

Kemenhub tidak akan memberikan toleransi dan akan menyampaikan peringatan terakhir dalam waktu dekat. Ia juga akan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Nanti kita surati lagi, terus ke KPPU, mungkin terkait persaingan usaha karena tarifnya lebih murah dari yang lain. Maxim janji sampai tanggal 16 Februari. Tapi ini terlalu lama. Nanti yang blokir Kominfo,” tegasnya.(https://www.cnbcindonesia.com/)

Advertisement Valbury

Nasional

Kabupaten Konawe Utara, Daerah Kaya Tambang Langganan Banjir

Published

on

Finroll – Jakarta, Setiap musim hujan tiba, Kabupaten Konawe Utara menjadi daerah langganan banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Misalnya Juni 2020 lalu, Konawe Utara sudah dilanda beberapa kali banjir.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, sebanyak 19 desa dari enam kecamatan dilanda banjir sepanjang banjir bulan Juni. Sebanyak 3.741 warga terkena dampak banjir ini dan beberapa di antaranya terpaksa mengungsi di tempat aman.

Namun banjir paling parah melanda daerah ini terjadi pada Juni 2019 lalu. Data BNPB menyebutkan, sebanyak 3 kelurahan, dan 38 desa di enam kecamatan terendam banjir. Sebanyak 185 rumah warga hanyut, 1.235 rumah terendam banjir, dan 5.111 jiwa dari 1.420 kepala keluarga harus mengungsi.

Banjir turut merusak lahan padi seluas 970,3 hektare, kebun jagung seluas 83,5 hektare, dan lahan lainnya seluas 11 hektare. Banjir pun berdampak pada tambak perikanan seluas 420 hektare.

Enam kecamatan yang dilanda banjir adalah Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano.

Terhadap banjir ini, Bupati Konawe Utara Ruksamin menetapkan status darurat bencana dan ia menginstruksikan kepada seluruh personelnyaa untuk segera mengevakuasi warga yang kemungkinan terjebak banjir.

“Bupati Konawe Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 240 Tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara,” tulis surat resmi Bupati Konawe utara yang diterima CNNIndonesia.com sejak Juni lalu.

Kerusakan Lingkungan

Bencana banjir yang terus melanda Kabupaten Konawe Utara ini diduga disebabkan rusaknya lingkungan dan alam. Konawe Utara adalah daerah dengan penghasil tambang nikel terbesar di Bumi Anoa. Selain itu, terdapat juga perkebunan sawit.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara menyebut, selain akibat aktivitas penambangan, perkebunan sawit, bencana turut disebabkan oleh pembalakan liar yang tak terkendali.

“Banjir dan kerusakkan hutan di Konut itu sangat erat kaitannya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut, hutan di Konawe Utara tinggal 30 persen. Sisanya, telah dikonfersi menjadi area pertambangan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Dengan luasan hutan tersisa 30 persen ini, sudah menjadi ambang batas ketersediaan hutan di daerah itu. Pemerintah sudah tidak boleh mengeluarkan IPPKH kepada izin usaha pertambangan (IUP).

“Artinya, luasan yang 30 persen ini mesti dijaga,” kata Saharuddin.

Di Konawe Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan lindung 209.661 hektare, hutan produksi terbatas 80.490 hektare, hutan produksi tetap seluas 65.999 hektare dan hutan produksi dapat dikonversi seluas 33.052 hektare.

Sementara data Walhi Sultra menyebut, di Konut ada 14 izin perkebunan sawit sejak 15 tahun terakhir. Luasannya mencapai 1.050 hektare.

Selain itu, di Konawe Utara ada 71 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinyatakan punya izin operasi dengan luasan IUP 208.700.070 hektare. Berdasarkan data Walhi Sultra yang dirilis 2019 lalu, ada 23 perusahaan tambang yang mengantongi IPPKH dengan luasan mencakup 10.158 hektare.

Menurut Udin, bencana banjir akan terus terulang bila pemerintah tidak mengendalikan pemberian izin pertambangan, perkebunan dan ilegal loging.

Udin menyebut, praktik penambangan ilegal juga marak di Konawe Utara sejak pandemi virus corona terjadi. Di Blok Matarape yang berstatus quo, ditemukan penambangan ilegal.

“Padahal, di sana tidak boleh ada penambangan. Selain menambang ilegal, di sana juga adalah hutan produksi,” bebernya.

Masyarakat Trauma

Banjir yang terjadi saban tahun ini terus menghantui masyarakat Konawe Utara. Bahkan, tingkat psikologi warga tengah di ambang frustrasi.

Dosen Psikologi Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan (FKIP) Universitas Halu Oleo Kendari Sumarlin pernah melakukan pendampingan dan bimbingan konseling di daerah itu pasca-banjir melanda.

Ia menyebut, banjir yang menerjang suatu kawasan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi korban banjir, kerugian ini meliputi: kerugian materi, non materi maupun budaya sosialnya.

“Selain itu, dampak yang sangat rentan bagi korban banjir adalah dapat menyebabkan kecemasan, stres bahkan akan menyebabkan seseorang traumatik,” kata Sumarlin kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, kondisi trauma biasanya berawal dari keadaan stres yang mendalam dan terus berlanjut dan tidak dapat diatasi oleh individu yang mengalaminya. Bila keadaan trauma dalam jangka panjang, maka itu merupakan suatu akumulasi dari peristiwa atau pengalaman yang buruk dan memilukan.

“Konsekuensinya adalah akan menjadi suatu beban psikologis yang amat berat dan mempersulit proses penyesuaian diri seseorang,” kata dia.

“Seperti halnya di Konawe Utara masyarakat yang terkena banjir selain mengalami kerugian material juga mengalami masalah psikologis, seperti stres serta mengalami rasa cemas yang mendalam,” imbuhnya.

Menurut dia, solusi untuk mengobati rasa traumatik itu adalah mengurangi sumber kecemasan mereka, salah satunya banjir yang terus mengancam setiap tahun. Bantuan sosial yang turun pasca-banjir, bukan satu-satunya solusi. Paling utama adalah menanggulangi faktor utama penyebab banjir yang terjadi selama ini.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

International

Protes Hagia Sophia Jadi Masjid, Warga Israel Kecam Turki

Published

on

Finroll – Jakarta, Sekelompok warga Israel memprotes keputusan Turki mengembalikan situs bersejarah Hagia Sophia di Istanbul sebagai masjid. Massa membakar bendera Turki.

Pembakaran bendera itu dilakukan setidaknya sembilan warga Israel di depan kantor konsulat Turki di Yerusalem Timur, Seni (13/7) waktu setempat.

Sembilan Warga Israel itu tergabung dalam organisasi Jerusalem Initiative beranggotakan sekelompok umat Kristen dan Yahudi. Organisasi itu dipimpin anggota militer Israel, Elias Zarina.

Selain memprotes perubahan status Hagia Sophia, Zarina menuturkan kelompoknya juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung dan melindungi umat Kristen di seluruh dunia.

Kelompok itu turut mengibarkan bendera Yunani, Kekaisaran Bizantium, hingga slogan anti-Turki di depan gedung konsulat Turki tersebut.

Dikutip kantor berita Anadolu, kepolisian Israel tak lama menangkap seorang pemrotes yang membakar bendera Turki dalam demo tersebut.

Hagia Sophia dibangun pada tahun 537-1435 M. Di zaman Kekaisaran Byzantium,bangunan yang terkenal akan arsitektur dan kubah besarnya itu merupakan sebuah gereja.

Ketika Sultan Muhammad al Fatih (Mehmed II) merebut Konstantinopel (Istanbul) dari kekuasaan Kekaisaran Byzantium pada 1453, dia mengubah bangunan itu menjadi masjid.

Akan tetapi, pemerintah Turki di bawah kepemimpinan mendiang Presiden Mustafa Kemal yang beraliran nasionalis sekuler memutuskan menjadikan Hagia Sophia sebagai museum.

Upaya Turki untuk kembali memfungsikan Hagia Sophia menjadi masjid sebenarnya sudah dilakukan sejak 2005. Dua tahun lalu Mahkamah Konstitusional Turki sempat menolak usulan tersebut.

Namun, langkah tersebut benar-benar dilakukan Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada pekan lalu setelah Majelis Negara Turki membatalkan keputusan kabinet 1934 soal status situs bersejarah itu pada Jumat (10/7).

Langkah Turki tersebut memicu protes dari sejumlah negara hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dinilai merusak nilai sejarah dan peradaban yang terkandung dalam Hagia Sophia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

News

54 Karyawan RRI Surabaya Positif Corona

Published

on

By

Ilustrasi. Kantor RRI Surabaya ditutup atau lockdown selama tiga pekan ke depan usai 54 karyawan dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab test. (iStockphoto/BlackJack3D)

Finroll.com, Jakarta – Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surabaya Sumarlina mengonfirmasi sebanyak 54 orang karyawan positif corona (Covid-19).

Hal itu berdasarkan berdasarkan hasil swab ratusan karyawan RRI pada 26 Juni lalu dan diumumkan pada 11 Juli 2020.

“Sejak 27 juni manajemen sudah mengambil sikap dengan melakukan lockdown kepada seluruh karyawan sampai 12 Juli,” kata Sumarlina, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (13/7).

Mulanya, dia menjelaskan, lantaran hasil swab pertama tersebut tak kunjung keluar, kemudian pihaknya pun kembali melakukan swab ke dua pada 6 Juli, hasilnya langsung diterima keesokan hari, dan dinyatakan seluruh pegawai RRI 100 persen negatif corona.

“Sehingga lockdown rencana dicabut 13 Juli, akan kembali operasional optimal,” ujarnya.

Namun, pada 11 Juli mendadak hasil swab pertama keluar, dan disebutkan bahwa sebanyak 54 pegawai RRI positif corona.

“Tanggal 11 Kami baru menerima kabar hasil swab pertama dengan terkonfirmasi sejumlah 54 pegawai positif. Akhirnya lockdown tetap diperpanjang 2-3 minggu ke depan,” ujarnya.

Sumarlina enggan menyampaikan mengapa hasil swab pertama tersebut baru keluar begitu lama. Ia hanya menyebutkan swab tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

“Swab dilakukan atas dukungan atau bantuan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya,” ujarnya.

Kini 54 karyawan yang dinyatakan positif pada swab tersebut akan kembali menjalani swab ke tiga di salah satu rumah sakit di Surabaya.

“Hari ini karyawan yang dinyatakan positif di swab pertama dan sudah dinyatakan negatif pada swab ke dua, melakukan swab ulang yang ke 3,” ujarnya.

Kini, sejak 27 Juni lalu seluruh produksi di Kantor RRI Surabaya dihentikan total hingga 2-3 pekan ke depan. Hal itu, kata dia, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending