Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

UU Ciptaker Beri Aneka Kemudahan & Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus

Terdapat beragam kemudahan dan fasilitas dalam Kawasan Ekonomi Khusus, seperti akses lahan, terbukanya investasi pendidikan dan tak ada syarat Amdal.

Published

on


FINROLL.COM – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas bersama Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di tengah gelombang protes. Rapat paripurna DPR menyepakatinya menjadi undang-undang pada Senin (5/10).

Pemerintah berulang kali berusaha meyakinkan omnibus law ini sebagai langkah mendatangkan investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi lesu menambah alasan perlunya penambahan investasi.

“Kami dorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid,” katanya Luhut melalui keterangan tertulis beberapa hari lalu. Luhut mengatakan omnibus law memberikan kemudadahan berinvestasi salah satunya di kawasan ekonomi khusus.

Untuk kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dalam Bab IX UU Ciptaker. Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Berikut beberapa aturan baru mengenai KEK yakni:

Administrator sebagai pemberi izin

Dalam poin 1 pasal 150 disebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya yakni di UU 39 tahun 2009, Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Pendidikan dan Kesehatan

Dalam poin 2 pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.

Lokasi dan lahan KEK

Poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:
a.sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.mempunyai batas yang jelas;
c.lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

Dukungan Pemerintah Daerah
Poin 6 Pasal 150 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

Tak perlu Amdal

Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KEK di antaranya tak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sebagai penggantinya, persyaratannya menjadi persetujuan lingkungan.

Pembiayaan dari APBN dan APBD

Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
Sebelumnya, dalam UU 39 tahun 2009 pembiayaan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas untuk impor barang konsumsi

Poin 25, mengatur impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas yakni: a.bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor; dan b.bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor.

Insentif
Poin 22 menyebutkan wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Insentif tersebut berupa:
1) pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Kemudahan akses lahan
Poin 28 menyebutkan investor KEK akan mendapat kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. Akses lahan juga diatur dalam klausul mengenai bank tanah (land bank).

Kemudahan perizinan
Poin 29 menyebutkan investasi KEK akan mendapat kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta mendapat fasilitas keamanan. Fasilitas kemudahan dan keringanan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudahan Tenaga Kerja Asing
Poin 32 menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Di samping KEK, omnibus law juga mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KPBPB diatur dalam Pasal 151-153 Bab IX. Dengan omnibus law, aturan sebelumnya mengenai KPBPB Batam, Bintan dan Karimun tak berlaku.

Pasal 152 poin 2, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdiri atas:
a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Badan Pengusahaan
Pasal 152 menyebutkan Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Dewan Kawasan. Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan KPBPB dan Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB. (Katadata.co.id)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

Utang RI Naik Rp1.000T dalam Setahun Akibat Covid-19

Total utang pemerintah hingga September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 4.700,28 triliun.

Published

on

FINROLL.COM — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun pada September 2020, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4.700,28 triliun. Kenaikan utang terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Posisi utang pemerintah pada September 2020 juga meningkat dari Agustus 2020 yang tercatat Rp 5.594,93 triliun. “Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,41%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2020 yang dirilis, Kamis (22/10).
Secara perinci, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun. Sisanya, berbentuk pinjaman sebanyak Rp 864,29 triliun.
Lebih perinci, SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.629,04 triliun dan vaals Rp 1.263,54 triliun. SBN domestik berbentuk surat utang negara Rp 2.973,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 656,03 triliun. Adapun SBN valas terdiri atas SUN Rp 999,49 triliun dan SBSN Rp 264,05 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun yang berbentuk bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral RP 489,97 triliun, dan bank komersial Rp 44,82 triliun.

Sri Mulyani menekankan pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehatihatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Salah satunya, dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. Ini terlihat dari penerbitan SBN ritel secara berkala yang mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.
Terbaru, hasil penerbitan sukuk ritel seri SR013 pada September berhasil memperoleh sebesar Rp 25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor. Angka tersebut merupakan rekor penjualan terbesar sepanjang penjualan SBN Ritel sejak 2018. Selanjutnya pada Oktober ini, pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan Cash Waqaf Linked Sukuk ritel seri SWR001. Sukuk ritel tersebut ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%.
SWR001 ditawarkan pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Tujuannya, untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih berhati-hati dan berpikir dalam menarik utang, terutama produktivitas atas utang.
“Karena dampaknya tidak jangka pendek saja tetapi jangka panjang juga atas kinerja ekonomi,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (22/10). Apalagi, sambung dia, jika sudah berutang tetapi tidak terjadi perbaikan produktivitas sektor riil yg mendorong naiknya nilai tambah.
Maka, ini yang perlu dikhawatirkan karena akan menggerogoti dan membebani APBN. Di sisi lain, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution mengatakan bahwa keseimbangan primer yang naik tajam merupakan konsekuensi logis dari ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam keadaan sulit seperti ini, penerimaan pemerintah terutama perpajakan sudah pasti menurun, sedanglan belanja meningkat seiring berbagai stimulus perekonomian. “Ini yang membuat keseimbangan primer maupun defisit APBN nya melebar,” ujar Damhuri kepada Jumat (2/10).
Ia menilai penerimaan negara akan kembali meningkat jika ekonomi sudah mulai pulih. Keseimbangan primer dan defisit APBN pun akan kembali menyempit.  (Katadata.co.id)
Continue Reading

Industri

Jokowi Resmikan Pabrik Gula Hingga Jembatan di Sultra

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (22/10/2020) bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka kunjungan kerja.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Konawe Selatan, pada pukul 10.38 WITA, Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi diagendakan untuk melakukan peninjauan lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di kabupaten tersebut yang merupakan salah satu pabrik gula dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia.

Selanjutnya, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari untuk meresmikan Jembatan Teluk Kendari. Jembatan itu dibangun untuk menunjang sistem jaringan jalan yang ada di wilayah setempat serta untuk mendukung proses percepatan pengembangan wilayah Kota Kendari.

Selepas kegiatan tersebut, Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Tenggara di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (cnbc indonesia)

Continue Reading

Analisis

Mengukur Seberapa Besar Risiko Tumpukan Utang Luar Negeri

Published

on

FINROLL.COM – Utang luar negeri yang terus meningkat bisa berakibat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, menambah beban bagi generasi mendatang karena strukturnya lebih banyak utang jangka panjang.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus meningkat. Pada 2019, Bank Dunia mencatat nilainya US$ 402,8 miliar. Lebih tinggi 5,9% dari tahun sebelumnya yang US$ 379,58 miliar. Negeri ini pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang terbesar di dunia.

Pada Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia meningkat lagi menjadi US$ 413,4 miliar atau setara Rp 6.013 triliun mengacu kurs Jisdor akhir periode sama. Posisi ini tumbuh 5,7% dibandingkan periode sama tahun lalu dan naik 4,2% dibandingkan bulan sebelumnya.

ULN Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok asal, yakni pemerintah, BI, dan swasta. Pada Agustus 2020, milik pemerintah tercatat mencapai US$ 200,14 miliar atau tumbuh 3,4% secara tahunan (yoy). Lalu, bank sentral sebesar US$ 2,8 miliar atau naik 1,48% yoy. Sementara, swasta mencapai US$ 210,4 miliar atau meningkat 7,9% yoy.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 34,54% hingga Agustus 2020. Angka itu meningkat dari 2019, tapi masih dalam batas aman bila mengacu kepada UU Keuangan Negara yang maksimal 60% terhadap PDB. Begitupun masih lebih baik dibandingkan rasio utang ke PDB negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.

Berdasarkan data Dana Moneter Interasnional (IMF) per Oktober 2020, rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 238% pada 2019 dan diprediksi naik menjadi 266,18% pada tahun ini. Lalu, Singapura mencapai 130% dan diprediksi menjadi 131,2% pada 2020.

Kemudian, rasio utang terhadap PDB AS mencapai 108,7% pada 2019 dan diprediksi menjadi 131,2% tahun ini. Tiongkok mencapai 52,6% tahun lalu dan diperkirakan menjadi 61,7% pada 2020. Untuk Korea Selatan mencapai 41,9% pada 2019 dan diproyeksi menjadi 48,4% tahun ini.

Meski demikian, penting mewaspadai peningkatan ULN Indonesia, khususnya milik pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan mencatat porsi ULN pemerintah yang berdenominasi valuta asing (valas) mencapai 29% hingga Agustus 2020. Rinciannya, utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) valas mencapai Rp 1.235.24 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,59 triliun.

Asia Development Bank (ADB) bulan lalu pun merilis laporan yang menyatakan rasio kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah Indonesia mencapai 30,8% pada Juni 2020. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang (12,9%/Maret 2020), Tiongkok (9,7%/Juni 2020), dan Korea Selatan (12,8%/Maret 2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini membuat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Jika gejolak eksternal terjadi, maka nilai tukar rupiah bisa melemah.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah, otomatis utangnya jadi membengkak karena dalam bentuk valas. Upaya membayarnya akhirnya jadi lebih susah,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Senin (19/10).

Faisal menyarankan pemerintah memprioritaskan pembiayaan lewat utang dalam negeri yang risikonya lebih kecil. Misalnya terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Covid-19, bisa melalui pembelian SBN oleh BI dalam skema burden sharing yang telah termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

BI sejauh ini telah membeli SBN senilai Rp 291,3 triliun. Rinciannya di pasar perdana Rp 61,6 triliun dan di pasar sekunder untuk pendanaan public goods Rp 229,68 triliun. Faisal menilainya masih kurang, karena semestinya bank sentral bisa membeli lebih banyak. Namun, Faisal menyoroti belum efektifnya penggunaan anggaran yang bersumber dari ULN untuk menangangi pandemi Covid-19.

Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga 14 Oktober 2020 tercatat baru mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Padahal, tujuan pemerintah menambah ULN untuk keperluan tersebut yang tergambar dari proporsi terbesarnya di sektor kesehatan dan kegiatan sosial, yakni US$ 47,39 miliar. (Katadata.co.id)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending