Connect with us

Hukum & Kriminal

Vigit Waluyo Habiskan Uang Rp200 Miliar Untuk Mengatur Skor Pertandingan

Published

on


Vigit Waluyo Habiskan Uang Rp200 Miliar Untuk Mengatur Skor Pertandingan

Finroll.com – Tersangka kasus pengaturan skor Vigit Waluyo mengakui pernah menyetor sejumlah uang ke Komite Wasit agar timnya tidak dikerjai “sang pengadil lapangan” selama bertanding.

Vigit usai diperiksa Satgas Antimafia Bola di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (24/1) mengatakan uang itu diberikan kepada anggota Komite Wasit Nasrul Koto atas saran dari anggota Komite Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih.

“Kami awalnya bertemu dengan Mbah Putih. Dia memberi saran kepada saya untuk bertemu Mas Nasrul Koto,” katanya.

Usai mengirim sejumlah uang, Vigit merasakan pertandingan tim yang dikelolanya benar-benar aman atau tidak mengalami gangguan dari wasit.

“Lalu saya bertemu beliau, dan menanyakan tentang kenapa tim kami seperti ini. Setelah itu pertandingan kami aman-aman saja. Maksudnya sudah tidak lagi diganggu dari perwasitan,” ucapnya.

Selain itu, pria asal Sidoarjo ini mengatakan dirinya baru menghubungi oknum PSSI pada musim 2018. Namun dalam pertemuan tersebut tak menyetor uang dengan nominal yang besar.

“Pada kompetisi Liga 2 tidak ada uang besar sama sekali,” katanya.

Meski tidak menyetor uang ke anggota PSSI, Vigit mengaku memberikan uang sebesar Rp25 juta hingga Rp 50 juta ke wasit yang memimpin pertandingan klub yang dirinya bantu untuk dimenangkan.

“Tapi kadang jika tidak diberikan itu, mereka (wasit) lebih membela tim tamu. Kadang meskipun sudah membayar dengan nominal tertentu, tidak ada jaminan klub yang membayar itu menang,” katanya.

Selama berkecimpung di kancah persepakbolaan nasional, Vigit mengaku telah menghabiskan uang sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar.

“Nominal untuk memberikan uang ke wasit itu beragam ada yang Rp 25 juta, ada yang Rp 30 juta. Kalau jumlahnya berapa berapa ke setiap wasit itu dibagi mereka sendiri, saya hanya memberikan utuh,” ucapnya.

Sementara itu, ia juga membenarkan dirinya pernah dimintai bantuan oleh mantan Direktur PT Liga Indonesia, Andi Darussalam Tabusala untuk memenangkan kesebelasan Kalteng Putra.

“Memang betul sekali itu tidak bohong. Dia bilang ke saya, ‘Git tolong bantu memenangkan pertandingan’,” katanya.

Vigit mengungkapkan, dia diminta membantu memenangkan Kalteng Putra saat melawan Semen Padang di babak 8 besar Liga 2 Indonesia 2018, tetapi tidak berhasil mengatur pertandingan tersebut.

“Akhirnya kalah juga. Karena pertandingan saat itu wasitnya semua dari Sumatera, yang bermain klub asal Sumatera yaitu Semen Padang. Dan bermain di Padang pula,” ujar Vigit.

Pada kesempatan sama, Vigit membantah dirinya dikendalikan bandar judi internasional yang ada di Thailand untuk mengatur pertandingan sepak bola di Liga Indonesia.

Ia mengaku dalam mengatur skor tidak mencari keuntungan apapun, selain agar klub yang dibinanya terus eksis di persepakbolaan Tanah Air.

Hal itu dilakukan Vigit untuk memberikan gambaran kepada PSSI, bahwa PSSI itu harus memperhatikan kepada anggota dan klub-klubnya.

“Seharusnya PSSI menyadari klub ini butuh dana, karena tidak ada APBD. Intinya harus memberikan solusi tentang pendanaan. Kalau dana yang diberikan kecil, mana mungkin klub itu bisa ikut kompetisi,” katanya.

(sumber Antara)

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Alasan Djoko Tjandra Peninjauan Kembali: Jaksa Tak Berhak PK

Published

on

FINROLLCOM — Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menjelaskan alasan pihaknya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Mahkamah Agung beberapa tahun lalu kepada kliennya.

Alasannya karena putusan PK oleh MA yang diajukan kejaksaan pada 2008 silam itu bertabrakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, jaksa tidak memiliki hak untuk mengajukan PK setelah kalah di tingkat kasasi.

“Artinya kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua,” kasa Andi kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Andi menilai pengajuan PK itu bertabrakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, seharusnya kejaksaan tidak dapat mengajukan PK atas putusan kasasi pada tahun 2000.

Diketahui, MA mengabulkan PK yang diajukan kejaksaan dan menjatuhkan vonis kepada Djoko Tjandra dua tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta karena terbukti bersalah terkait kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Sebelumnya, dia telah divonis bebas karena tuntutan jaksa tidak terbukti dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, jaksa mengajukan banding hingga kasasi namun hasilnya sama.

“PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan,” lanjut Andi menjelaskan.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending