Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Warga Enggan Tinggalkan KRL, eski Disebut Risiko Tinggi Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Masyarakat pengguna moda transportasi kereta rel listrik (KRL) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait potensi tinggi penularan virus corona (covid-19) di dalam gerbong kereta. Beberapa suara dari masyarakat itu menyatakan akan tetap berpergian dengan menggunakan KRL.

Salah satunya, Anwar Ardianto, seorang pegawai swasta yang bermukim di Depok. Pria berumur 26 tahun itu kesehariannya menggunakan KRL untuk dapat bekerja di Jakarta. Walaupun telah mendengar pernyataan Anies, Anwar mengaku tak memiliki pilihan lain untuk dapat mencapai tujuan dengan cepat.

Shafriza mengaku setiap hari harus menggunakan KRL untuk dapat menuju kampusnya di kawasan Jakarta. Sebab, ia tak bisa mengendarai motor ataupun mobil.

“Saya mau gak mau tetap pakai kereta, soalnya saya gak bisa pakai motor atau mobil, trus kereta kan paling cepat juga, gak kena macet,” ungkapnya.

Kendati demikian, Shafriza tak menyangkal ancaman terpapar covid-19 di area publik, termasuk moda transportasi umum seperti KRL memang besar. Ia kemudian mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba untuk membugarkan badan agar tak terinfeksi virus corona.

“Paling cuma bisa jaga kesehatan aja sih, sekarang ini lebih banyak minum vitamin, makan jangan telat. Mau bagaimana lagi kalau naik shuttle atau bus pasti lama,” ujarnya.

Sementara itu, Tanya Arfina (25) yang merupakan pegawai swasta yang bertempat tinggal di daerah Bekasi juga memiliki pendapat yang senada. Menurutnya, KRL sudah menjadi ketergantungan moda transportasi di wilayah Bekasi. Ia mengaku beberapa rekan-nya juga turut bergantung pada moda tersebut untuk dapat bekerja.

“Mau gak mau harus dihadapi (risiko corona) karena saya sendiri sudah bergantung sekali dengan KRL. Kerja cuma bisa naik KRL. Bisa saja ojek online, cuma mahal pasti,” ungkap Tanya.

Ia kemudian meminta pemerintah untuk dapat meminimalisir risiko terjangkitnya masyarakat di KRL, maupun moda transportasi umum lainnya.

“Pemerintah harusnya sigap dong, kalau sudah tahu risiko tinggi di KRL ya tolong cari solusi, kasih semprot disinfektan, masker atau apalah setiap hari. Karena banyak pasti yang bergantung juga (dengan KRL),” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluruskan mengenai paparan perihal risiko kontaminasi virus corona (Covid-19) di transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL) Jalur Bogor-Depok-Jakarta Kota.

“Jadi yang disampaikan itu bukan bahwa saat ini ada kasus, bukan. Tapi bahwa saat ini kita punya potensi risiko-risiko, salah satunya adalah transportasi, tapi juga yang aspek-aspek lain,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3).

Anies menjawab hal tersebut merujuk foto yang memperlihatkan dirinya sedang berbicara di hadapan pimpinan dinas dan BUMD pada Rabu pagi. Pada foto itu Anies terlihat sedang berbicara, sementara di layar presentasi di belakang dirinya mengenai ‘Waspada Risiko Covid-19 via Transportasi Publik’.

Pada layar presentasi itu terdapat tiga keterangan yang salah satunya tertulis risiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah KRL-2, atau Rute Bogor-Depok-Jakarta Kota.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Utang RI Naik Rp1.000T dalam Setahun Akibat Covid-19

Total utang pemerintah hingga September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 4.700,28 triliun.

Published

on

FINROLL.COM — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun pada September 2020, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4.700,28 triliun. Kenaikan utang terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Posisi utang pemerintah pada September 2020 juga meningkat dari Agustus 2020 yang tercatat Rp 5.594,93 triliun. “Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,41%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2020 yang dirilis, Kamis (22/10).
Secara perinci, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun. Sisanya, berbentuk pinjaman sebanyak Rp 864,29 triliun.
Lebih perinci, SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.629,04 triliun dan vaals Rp 1.263,54 triliun. SBN domestik berbentuk surat utang negara Rp 2.973,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 656,03 triliun. Adapun SBN valas terdiri atas SUN Rp 999,49 triliun dan SBSN Rp 264,05 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun yang berbentuk bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral RP 489,97 triliun, dan bank komersial Rp 44,82 triliun.

Sri Mulyani menekankan pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehatihatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Salah satunya, dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. Ini terlihat dari penerbitan SBN ritel secara berkala yang mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.
Terbaru, hasil penerbitan sukuk ritel seri SR013 pada September berhasil memperoleh sebesar Rp 25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor. Angka tersebut merupakan rekor penjualan terbesar sepanjang penjualan SBN Ritel sejak 2018. Selanjutnya pada Oktober ini, pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan Cash Waqaf Linked Sukuk ritel seri SWR001. Sukuk ritel tersebut ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%.
SWR001 ditawarkan pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Tujuannya, untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih berhati-hati dan berpikir dalam menarik utang, terutama produktivitas atas utang.
“Karena dampaknya tidak jangka pendek saja tetapi jangka panjang juga atas kinerja ekonomi,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (22/10). Apalagi, sambung dia, jika sudah berutang tetapi tidak terjadi perbaikan produktivitas sektor riil yg mendorong naiknya nilai tambah.
Maka, ini yang perlu dikhawatirkan karena akan menggerogoti dan membebani APBN. Di sisi lain, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution mengatakan bahwa keseimbangan primer yang naik tajam merupakan konsekuensi logis dari ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam keadaan sulit seperti ini, penerimaan pemerintah terutama perpajakan sudah pasti menurun, sedanglan belanja meningkat seiring berbagai stimulus perekonomian. “Ini yang membuat keseimbangan primer maupun defisit APBN nya melebar,” ujar Damhuri kepada Jumat (2/10).
Ia menilai penerimaan negara akan kembali meningkat jika ekonomi sudah mulai pulih. Keseimbangan primer dan defisit APBN pun akan kembali menyempit.  (Katadata.co.id)
Continue Reading

Industri

Jokowi Resmikan Pabrik Gula Hingga Jembatan di Sultra

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (22/10/2020) bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka kunjungan kerja.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Konawe Selatan, pada pukul 10.38 WITA, Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi diagendakan untuk melakukan peninjauan lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di kabupaten tersebut yang merupakan salah satu pabrik gula dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia.

Selanjutnya, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari untuk meresmikan Jembatan Teluk Kendari. Jembatan itu dibangun untuk menunjang sistem jaringan jalan yang ada di wilayah setempat serta untuk mendukung proses percepatan pengembangan wilayah Kota Kendari.

Selepas kegiatan tersebut, Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Tenggara di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (cnbc indonesia)

Continue Reading

Analisis

Mengukur Seberapa Besar Risiko Tumpukan Utang Luar Negeri

Published

on

FINROLL.COM – Utang luar negeri yang terus meningkat bisa berakibat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, menambah beban bagi generasi mendatang karena strukturnya lebih banyak utang jangka panjang.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus meningkat. Pada 2019, Bank Dunia mencatat nilainya US$ 402,8 miliar. Lebih tinggi 5,9% dari tahun sebelumnya yang US$ 379,58 miliar. Negeri ini pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang terbesar di dunia.

Pada Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia meningkat lagi menjadi US$ 413,4 miliar atau setara Rp 6.013 triliun mengacu kurs Jisdor akhir periode sama. Posisi ini tumbuh 5,7% dibandingkan periode sama tahun lalu dan naik 4,2% dibandingkan bulan sebelumnya.

ULN Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok asal, yakni pemerintah, BI, dan swasta. Pada Agustus 2020, milik pemerintah tercatat mencapai US$ 200,14 miliar atau tumbuh 3,4% secara tahunan (yoy). Lalu, bank sentral sebesar US$ 2,8 miliar atau naik 1,48% yoy. Sementara, swasta mencapai US$ 210,4 miliar atau meningkat 7,9% yoy.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 34,54% hingga Agustus 2020. Angka itu meningkat dari 2019, tapi masih dalam batas aman bila mengacu kepada UU Keuangan Negara yang maksimal 60% terhadap PDB. Begitupun masih lebih baik dibandingkan rasio utang ke PDB negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.

Berdasarkan data Dana Moneter Interasnional (IMF) per Oktober 2020, rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 238% pada 2019 dan diprediksi naik menjadi 266,18% pada tahun ini. Lalu, Singapura mencapai 130% dan diprediksi menjadi 131,2% pada 2020.

Kemudian, rasio utang terhadap PDB AS mencapai 108,7% pada 2019 dan diprediksi menjadi 131,2% tahun ini. Tiongkok mencapai 52,6% tahun lalu dan diperkirakan menjadi 61,7% pada 2020. Untuk Korea Selatan mencapai 41,9% pada 2019 dan diproyeksi menjadi 48,4% tahun ini.

Meski demikian, penting mewaspadai peningkatan ULN Indonesia, khususnya milik pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan mencatat porsi ULN pemerintah yang berdenominasi valuta asing (valas) mencapai 29% hingga Agustus 2020. Rinciannya, utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) valas mencapai Rp 1.235.24 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,59 triliun.

Asia Development Bank (ADB) bulan lalu pun merilis laporan yang menyatakan rasio kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah Indonesia mencapai 30,8% pada Juni 2020. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang (12,9%/Maret 2020), Tiongkok (9,7%/Juni 2020), dan Korea Selatan (12,8%/Maret 2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini membuat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Jika gejolak eksternal terjadi, maka nilai tukar rupiah bisa melemah.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah, otomatis utangnya jadi membengkak karena dalam bentuk valas. Upaya membayarnya akhirnya jadi lebih susah,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Senin (19/10).

Faisal menyarankan pemerintah memprioritaskan pembiayaan lewat utang dalam negeri yang risikonya lebih kecil. Misalnya terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Covid-19, bisa melalui pembelian SBN oleh BI dalam skema burden sharing yang telah termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

BI sejauh ini telah membeli SBN senilai Rp 291,3 triliun. Rinciannya di pasar perdana Rp 61,6 triliun dan di pasar sekunder untuk pendanaan public goods Rp 229,68 triliun. Faisal menilainya masih kurang, karena semestinya bank sentral bisa membeli lebih banyak. Namun, Faisal menyoroti belum efektifnya penggunaan anggaran yang bersumber dari ULN untuk menangangi pandemi Covid-19.

Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga 14 Oktober 2020 tercatat baru mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Padahal, tujuan pemerintah menambah ULN untuk keperluan tersebut yang tergambar dari proporsi terbesarnya di sektor kesehatan dan kegiatan sosial, yakni US$ 47,39 miliar. (Katadata.co.id)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending