Connect with us

Business

12 Persen Ekspor RI Terancam, Disebabkan dicoret dari Negara Berkembang

Published

on


Kemenko Perekonomian menyebut kebijakan AS mencabut status RI sebagai negara maju ancam 12 persen ekspor nasional. (CNN Indonesia/Wella Andany)

FINROLL – Jakarta, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menyebut keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bakal berdampak pada kinerja ekspor dalam negeri. Pasalnya, pencabutan tersebut bisa berdampak pada pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau keringanan bea masuk impor dari AS.

Dikhawatirkan, pencabutan tersebut bisa menghilangkan fasilitas GSP yang telah diterima Indonesia dari AS. Dan kalau kekhawatiran tersebut benar terjadi, ekspor Indonesia ke AS berpotensi tertekan.

Apalagi, nilai ekspor Indonesia ke AS cukup besar. Data BPS pada sepanjang 2018 lalu, nilai ekspor RI ke AS mencapai US$18,439 miliar atau setara Rp253,674 triliun (kurs Rp13.757 per dolar AS). Nilai tersebut mencapai 12,9 persen dari total ekspor Indonesia.

“Keputusan US itu terkait fasilitas perdagangan. Konsekuensinya masalah GSP dan sebagainya. Indonesia keluar dari itu (negara berkembang), ada konsekuensi dari fasilitas. Pasti ada pengaruh, kan 12,9 persen ekspor RI ke AS,” kata Susiwijono, di Jakarta, Senin (24/2).

Susiwijono mengatakan dampak ekspor tersebut berpotensi memperparah defisit neraca dagang antara AS dengan Indonesia. Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah.

Sayangnya, ia tak menjelaskan detil apa saja yang bakal dilakukan pemerintah. Ia hanya mengaku, pihak Kementerian Perdagangan kini sedang mengkaji cara untuk menanggulangi defisit tersebut.

“Teman-teman (Kementerian) Perdagangan sedang menghitung semuanya, karena pasti berpengaruh ke GSP,” pungkasnya.

Sebelumnya, AS mencabut status negara berkembang Indonesia di WTO. Pencabutan status ini berpotensi membuat RI kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor yang umumnya diterima oleh negara-negara berkembang.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut pencabutan status negara berkembang membuat Indonesia berpotensi tidak menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Padahal, melalui ODA sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

Fithra melanjutkan, dampak terburuknya akan muncul terhadap perdagangan, karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi akibat tidak mendapat fasilitas sebagai negara berkembang.

“Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini,” tutur dia.

Sumber : CNN Indonesia

Advertisement Valbury

Business

Pengusaha Hotel Rumahkan 2.500 Karyawan di Sumbar, Wabah Corona

Published

on

By

Finroll – Padang, Pengusaha hotel merumahkan 2.500 karyawan di Sumatra Barat (Sumbar) di tengah wabah virus corona. Sebelumnya, wabah itu telah menekan tingkat keterisian (okupansi) hotel di seluruh dunia.

Dilansir dari Antara, Rabu (8/4), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran mengungkapkan mereka saat ini dicutikan sementara.

Sebagian karyawan yang dirumahkan tidak mendapatkan gaji. Namun, ada beberapa hotel yang masih membayar separuh gaji karyawan yang dirumahkan.

Saat ini, tercatat 26 dari 80 hotel di Sumbar yang sudah tutup. Bahkan, dia memperkirakan ada beberapa hotel lagi yang akan tutup.

Maulana mengungkapkan hotel yang tutup tersebut sebagian besar berada di Kota Padang, seperti Hotel Amaris, Hangtuah, dan Deivan, serta beberapa hotel lainnya. Selebihnya terdapat di Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanahdatar, dan Kepulauan Mentawai.

Anggota PHRI Sumbar membuat kesepakatan dengan pekerjanya dengan cara merumahkan karyawan untuk sementara waktu dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia berharap pandemi itu segera berakhir di Indonesia, khususnya di Sumatra Barat. Ia juga berharap pada pemerintah daerah supaya melirik dampak dari penutupan hotel tersebut, salah satunya berdampak pada perekonomian.

“Peristiwa ini merupakan pertama kali yang sampai separah ini. Dahulu juga pernah ada musibah berupa gempa 2009. Namun, tidak separah ini, bahkan hanya menutup akses di Padang saja dan tidak sampai menutup semua akses lainnya,” katanya.

Ia meminta pada pemerintah daerah untuk memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun ini.

Menurut dia, kalaupun tagihan pajak tersebut diminta pemerintah, tidak akan ada pihak hotel yang akan sanggup membayar, mengingat kondisi keuangan saat pandemi COVID-19 saat ini.

“Kalau di daerah lain, sudah ada tindakan dari pemerintahnya mengenai hal ini. Akan tetapi, di sini saya rasa belum ada. Namun, kami sudah menyurati pemerintah di daerah kabupaten dan kota di sana disampaikan supaya pemerintah terbuka untuk persoalan ini ke depannya,” katanya menerangkan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Syarat Dapat Paket Sembako dan BLT Rp600 Ribu dari Jokowi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi virus corona atau (covid-19) di Indonesia. Bantuan itu berupa pemberian paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan ke depan.

Apa saya syarat untuk mendapatkan paket sembako dan BLT dari Jokowi?

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan paket sembako akan diberikan secara ‘cuma-cuma’ kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia mencatat setidaknya ada 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta KK di Jakarta dan 1,6 juta atau 576 ribu KK di Bodetabek yang akan mendapat paket sembako ini.

Masyarakat yang bisa menerima bantuan sosial (bansos) ini adalah mereka yang sudah terdata sebagai keluarga penerima manfaat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu DTKS, ditambah masukan tambahan data-data dari pemda,” ujar Juliari, Selasa (7/4).

Rencananya, pemerintah akan memberikan paket sembako ini pada bulan ini sampai tiga bulan ke depan. Saat ini, pemerintah tengah menyesuaikan data keluarga penerima manfaat di pusat dan daerah.

Sementara, BLT senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan rencananya diberikan kepada masyarakat di luar Jabodetabek. Untuk sasaran ini, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di DTKS Kemensos dan pemda di luar Jabodetabek.

“Siapa yang menerima adalah seluruh seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami, yang belum terima bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ataupun nanti Kartu Prakerja,” katanya.

Saat ini, setidaknya ada 9 juta jiwa yang masuk radar pemberian BLT dari pemerintah pusat. Namun, Juliari mengatakan pemerintah masih menyisir data tersebut, sehingga belum pasti.

“BLT yang di luar itu semua, saya sudah lihat angkanya 9 juta, tapi sepertinya tidak sampai,” tuturnya.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp110 triliun untuk insentif perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi corona. Dari dana tersebut, sekitar Rp25 triliun untuk program paket sembako bagi masyarakat.

Sisanya, untuk Program Kartu Sembako mencapai Rp20 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, juga untuk gratis listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan berdaya 450 VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi serta insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 175 ribu unit rumah.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran

Published

on

By

Pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran wabah virus corona akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

FINROLL.COM — Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan KADIN Rico Rustambi mengatakan masyarakat kecil yang akan paling terdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70 persen perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Ia menyebut, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat.

“Akan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan banyak yang tutup atau bangkrut dalam waktu dekat,” terangnya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (7/4).

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tak terelakkan sebab lesunya perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari seretnya perekonomian dalam negeri dengan drastisnya penurunan permintaan.

Lihat juga: Harga Batu Bara Acuan Turun Jadi US$65,77 per Ton pada April
Sejalan dengan Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkap dengan PSBB maka semua bisnis akan terhenti dengan sendiri.

“Masing-masing masih mendata, yang mesti dirumahkan berapa besar kan kemarin disampaikan di Jakarta sudah keluar angka ratusan ribu, angka akan terus naik dengan terhentinya ekonomi,” ujarnya.

Shinta mengungkap jumlah karyawan yang dirumahkan akan membengkak dengan penerapan kebijakan PSBB. Pasalnya, rantai keberlanjutan usaha dengan hubungan karyawan tak dapat dipisahkan.

Shinta menambahkan yang dapat dilakukan pengusaha saat ini ialah mengoptimalisasi kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan dengan bersiap diri dalam mempersiapkan pasokan kebutuhan masyarakat selama PSBB dilangsungkan.

Terkait stok makananya, Shinta mengungkap hingga saat ini stok di masyarakat masih aman dan ia yakin selama logistik tidak terganggu maka penyaluran stok ke masyarakat tak akan terkendala.

“Stok aman, selama tidak dihentikan logistiknya. Karena sangat penting untuk kebutuhan primer dan aktivitas (barang),” ungkapnya.

Shinta mengaku belum merampungkan kalkuasi kerugian yang diakibatkan wabah virus corona sejak Maret lalu. Namun, dia menyebut kerugian para pengusaha tak tanggung-tanggung besarnya mengingat covid-19 menyerang hampir seluruh sektor perekonomian.

Melansir data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130 ribu pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang diPHK maupun dirumahkan.

Dengan terhentinya pemasukan masyarakat hingga waktu yang belum ditentukan, Shinta meminta pemerintah untuk menjamin harga sembako terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Katanya, jika tidak, akibatnya bisa fatal.

Namun, Shinta menyambut baik kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Ia berharap, penerapan PSBB dapat dilaksanakan dengan tertib agar mobilitas masyarakat dapat ditekan dan roda perekonomian dapat segera berjalan normal.

Lihat juga: Airbnb Dapat Dana US$1 M Buat Atasi Dampak Virus Corona
Sementara, Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta menilai penerapan PSBB tak akan menimbulkan dampak terlalu hebat sebab sudah banyak usaha di berbagai sektor yang menutup usahanya seiring dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing.

Menurut Tutum, logistik akan menjadi kunci keberhasilan PSBB sehingga ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tak menghentikan aktivitas pengiriman logistik lewat ojek. Tutum bilang, usaha pemerintah dalam menekan lalu lintas manusia akan efektif jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara logistik.

“Kami menyambut baik penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” tukasnya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending