Connect with us

Business

2020 Cukai Rokok Bakal Naik Sampai 25 Persen

Published

on


Fintoll.com — Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, mengatakan publik mengeluhkan peningkatan jumlah perokok di Indonesia yang cukup fantastis.

Perokok bahkan menjangkau pasar baru termasuk kelompok pemula, anak anak di bawah umur, dan kelompok perempuan.

”Padahal  di masa lampau sangat sedikit perempuan merokok. Namun sekarang sudah terbiasa terlihat kaum hawa merokok,” ujar Sofyano, di Jakarta, Minggu (22/9/2019).

Meningkatnya jumlah perokok pada dasarnya bisa dinilai sebagai keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Dengan meningkatnya jumlah perokok maka penerimaan negara dari cukai rokok juga meningkat.

Akibatnya, terjadi perbedaan kepentingan antara publik yang memandang rokok membahayakan kesehatan dengan pemerintah yang “menjadikan” rokok sebagai sumber penerimaan penting. Perbedaan ini tentu saja perlu dijembatani. Salah satunya adalah melalui kebijakan cukai.

”Secara teori, cukai adalah pungutan terhadap barang konsumsi yang menimbulkan eksternalitas atau dampak buruk. Sehingga ’barang’ ini perlu ditekan penggunaannya melalui instrumen perpajakan dan cukai,” cetusnya.

Dalam pengalaman di negara lain, kebijakan cukai tinggi sanggup menekan konsumsi tembakau dan rokok.

Namun pada pengalaman Indonesia, cukai rokok nyaris terbukti diterapkan sebagai instrumen fiskal semata. Kebijakan cukai hanya didasarkan pada inflasi dan target pertumbuhan ekonomi.

Selama ini cukai rokok hanya naik antara 5-10 persen setiap tahun. Baru pada 2020 nanti cukai rokok akan dinaikkan sampai angka 25 persen. ”Semoga Pemerintah tidak mundur dari kebijakan ini,” ungkapnya.

Kebijakan kenaikan cukai rokok pada 2020 tersebut tentu diharapkan dapat mendorong kenaikan harga rokok. Kenaikan harga ini diharapkan akan menekan perokok pemula dan kelompok rentan.

Sehingga dari sisi jumlah perokok akan berkurang. Apalagi jika pada 2021 angka kenaikan mengikuti kebijakan pada 2020. Maka harga rokok di Indonesia akan sama dengan di banyak negara di luar  negeri. Jumlah perokokpun dapat ditekan secara signifikan .

Arah kebijakan cukai pemerintah perlu didukung publik secara luas. Sementara atas kebijakan mengoreksi naik besaran cukai rokok , pemerintah harusnya tidak perlu khawatir.

Dengan penurunan jumlah perokok, penerimaan negara tidak akan berkurang. Kenaikan cukai meningkatkan pendapatan negara dan akan berbanding terbalik dengan penurunan jumlah perokok.(red)

Advertisement

Business

Pameran Industri Kuliner Internasional SIAL Interfood 2019 Resmi Dibuka  

Published

on

Finroll.com — Pameran industri makanan dan minuman (mamin) berskala internasional kembali digelar sebagai bentuk dari upaya meningkatkan produk kuliner dalam negeri dan juga mengangkat merek (brand) lokal ke mancanegara.

Pameran dengan nama Salon International de I’alimentation, (SIAL Interfood) digelar di Jakarta International Expo Kemayoran (JIEXPO) pada 13-16 November 2019.

Tercatat, ratusan perusahaan berasal dari 30 negara seperti Australia, Argentina, Belanda, Belgia, China, Dubai, Ekuador, India, Itali, Jepang, Jerman, Korsel, Kuwait, Lithuania, Malaysia, Mesir, Palestina, Pakistan, Prancis, Polandia, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Turki, Timur Leste, Thailand, USA, Vietnam dan Yunani bakal ambil bagian dalam pameran industri kuliner internasional.

CEO Krista Exhibition Daud Dharma Salim mengatakan, Sail Interfood 2019 merupakan sebuah platform yang sempurna karena menyediakan berbagai peluang bisnis bagi seluruh peserta untuk mempromosikan produk, melakukan bisnis dan mencari solusi bersama.

“Ini merupakan pilihan yang tepat bagi perdagangan dan pengunjung di bidang bisnis makanan dan minuman yang ingin mencari dan menemukan inovasi baru dalam industri makanan dan minuman,” kata Daud dalam sambutan pembukaan SIAL Interfood Rabu (15/11/2019).

Dia juga mengatakan jumlah peserta pameran yang ke-19 ini mengalami peningkatan drastis hingga mencapai 15 persen. Hal tersebut, menurut Daud, dapat memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk dapat mengenal produk-produk lokal maupun internasional.

Dalam kesempatan yang sama Kementerian Perindustrian melalui Direktur Jenderal Industri Agro Abdul Rochim menyampaikan dukungannya pada Sail Interfood 2019 karena dianggap sebagai terobosan yang tepat mengenalkan produk-produk makanan dan minuman baik dalam maupun luar negeri ke masyarakat.

“Dengan demikian, diharapkan ekspor industri makanan dan minuman dapat terus meningkat melalui promosi pada pameran-pameran yang diikuti,” ujar Rochim.

Adhi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) turut menuturkan, penyelenggaraan pameran ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan industri kuliner, dan membuat brand lokal jadi mendunia.

“Selain itu juga, para pelaku usaha di industri makanan dan minuman menjadi dapat selalu meningkatkan kualitas produk mereka dengan melihat perkembangan teknologi  industri dan inovasi,” pungkas Adhi.

 

Continue Reading

Business

Ribuan CEO Dunia Resign, Ada Apa?

Published

on

By

Pada Oktober 2019 lalu, ada 1.332 orang di dunia yang tercatat angkat kaki dari perusahaan mereka. Beberapa perusahaan tersebut bergerak pada sektor publik, swasta, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah.

“Oktober ini ditandai oleh sejumlah CEO yang keluar, di mana mereka gagal untuk bertanggung jawab atas berbagai kesalahan langkah mereka, baik dalam pekerjaan profesional mereka terhadap perusahaan atau dalam kehidupan pribadi mereka,” kata Andrew Challenger seorang Vice President  Pusat Penelitian Challenger, Grey & Christmas, Inc, seperti dilansir dari CNN (13/11/2019).

Dari jumlah CEO yang mundur itu, tercatat ada 10 CEO meninggalkan posisi mereka karena tuduhan pelanggaran profesional tahun ini.

Laporan Challenger juga mengatakan ada 281 CEO yang mengundurkan sampai dengan Oktober tahun ini berasal dari perusahaan di sektor pemerintah dan nirlaba. Penyebabnya adalah kemunculan undang-undang baru atau perubahan politik yang memengaruhi kepemimpinan para CEO.

Continue Reading

Keuangan

Bank Muamalat Perlu Diselamatkan Segera, Ada Apa?

Published

on

By

Upaya penyelamatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tampaknya sedang menjadi fokus banyak pihak. Sejak 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal.

Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko countercyclical.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF). NPF bank syariah itu sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.

Data terakhir, laba bersih Bank Muamalat hanya tersisa Rp 6,57 miliar pada periode Januari-Agustus 2019.

Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu yang tercatat Rp 110,9 miliar.

Berdasarkan publikasi laporan bulanan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil Bank Muamalat pada periode itu tercatat Rp 415,57 miliar, turun dibandingkan setahun lalu Rp 857,27 miliar.

Bank Muamalat mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 698,85 miliar yang didominasi oleh pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Sementara itu, beban operasional lainnya mencapai Rp 1,08 triliun, yang didominasi oleh beban tenaga kerja dan beban lainnya.

Beberapa kali dilakukan upaya penyelamatan, dengan cara menambah modal melalui rights issue dengan mengundang investor baru maupun sekuritisasi kredit milik Bank Muamalat. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya mentok dan belum bisa jadi solusi.

Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digadang-gadang akan menjadi penyelamat bank ini. Terakhir PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang disebut akan bekerjasama melakukan penyehatan Bank Muamalat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana membenarkan bahwa rencana tersebut masih berlangsung. Pada waktunya, OJK akan menyampaikan hal tersebut secara rinci bila sudah ada kepastian.

“Nah itu nanti kita ngomong, karena itu lagi berlangsung. Kalau saya ngomong nanti mereka pada lari,” ujar Heru di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, OJK akan terus mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses penyelamatan Bank Muamalat yang sedang berlangsung.

“Nanti kita lihat, kita lagi evaluasi itu. Supaya nanti semuanya bisa bertanggung jawab. Kalau semuanya masih berjalan, saya gak mau ngomong duluan di muka. Nanti malah investor lari kalau namanya disebut,” ujar Heru.

Isu uji tuntas suntikan modal ke Bank Muamalat oleh Bank BUMN beredar setelah ada riset dari sebuah sekuritas swasta pada awal Oktober lalu. Riset tersebut menyatakan bahwa ada bank BUMN yang mengonfirmasi untuk melakukan due diligence dalam rangka suntikan modal ke Bank Muamalat.

Meski kemudian dibantah oleh seluruh bank BUMN termasuk Bank Mandiri, namun isu tersebut kembali menguat setelah manajemen Bank Muamalat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pekan lalu. Dikabarkan, ada pejabat bank BUMN yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Kementerian BUMN mengakui telah mengadakan diskusi dengan OJK untuk membicarakan misi penyelamatan Muamalat. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan meski sudah diadakan diskusi dengan pihak BUMN, namun hingga saat ini kepastian masih berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Diskusi ada, tapi kan koridornya kalau bank yang tengah proses perbaikan dari masalah prosesnya, opsinya dari OJK. Kita lihatnya ada UU OJK dan UU PPKSK (UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) ada opsi-opsinya, sesuai koridor kita tunggu OJK seperti apa tindakannya. Kita diajak diskusi beberapa kali, ada opsi-opsi tapi kan bukan ranah kita menyampaikan opsi-opsinya,” kata Kartika di Kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

Menurut dia, bank-bank pelat merah dinilai hanya bisa membantu dari segi bisnis saja, sedangkan untuk melakukan penyelamatan dinilai bukan menjadi kewenangannya.

“Di UU ada opsi-opsi penanganan bank. Dipilih dulu opsinya mau apa. Bank Himbara [bank-bank BUMN] itu kalau untuk bisnis murni itu kan bisa untuk melakukan investasi. Tapi kan kalau misalnya untuk penyelematan, kita bukan entitas yang berwenang. Kalau bisnis murni baru kita bisa masuk,” tegasnya.

Erick Bantah
Namun Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu BUMN akan menyelamatkan Mulamalat. Pasalnya, Bank Muamalat merupakan bank swasta dan dimiliki investor asing.

“Bukan saya, itu kan enggak ada hubungannya sama BUMN. Bank Muamalat kan bukan BUMN,” tegas Erick di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Pernyataan tersebut membantah informasi yang beredar di pasar bahwa bank BUMN akan menyelamatkan Bank Muamalat. Setidaknya ada dua riset dari sekuritas yang membahas hal tersebut.

Saking gentingnya, Bank Muamalat juga bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari investor baru.

Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, BKPM merupakan pintu gerbang investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Bank Muamalat mengajak BKPM berkolaborasi agar terjalin pertukaran informasi terkait peluang investasi yang potensial.

“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan promosi hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara lain, khususnya dengan Malaysia di mana kami memiliki full branch di sana,” kata Achmad.

cnbcindonesia.com

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending