Connect with us

Politik

4,5 Tahun Jokowi Difitnah, BPN: 21 Tahun Prabowo Difitnah Masih Sabar

Published

on


4,5 Tahun Jokowi Difitnah, BPN: Prabowo Difitnah Selama 21 Tahun Masih Sabar

Finroll.com – Pernyataan keras calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo saat berpidato di Stadion Kridosono Yogyakarta, Sabtu (23/3) lalu dinilai menjadi bukti ketidaklayakan sang Presiden untuk kembali memimpin Indonesia.

Bahkan, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik menganggap jika sikap Jokowi dalam menghadapi fitnah dan hoax hanya sekadar membela kepentingan dirinya sendiri.

“Makin menunjukan ketidaklayakan Jokowi sebagai pemimpin bangsa dan negara yang harusnya tabah, sabar, dan tahan terhadap aneka ragam fitnah, hoax, dan lain-lain dalam perjuangan,” tekan Sodik dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/3).

Ketua DPP Partai Gerindra ini pun membandingkan sikap Jokowi dengan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang dinilai lebih sabar menghadapi fitnah dan hoax yang menimpa.

Tak tanggung-tanggung, Sodik menyebut jika Prabowo sudah difitnah selama 21 tahun lebih.

“Prabowo difitnah selama 21 tahun dan 2 kali kalah dalam perjuangan (Pilpres), akan tetapi jalan terus demi untuk perjuangan rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini berujar, sebagai pemimpin harusnya Jokowi lebih banyak bersabar dan tidak mengatakan perkataan yang mengobarkan konflik dan perpecahan antarkelompok masyarakat.

“Harusnya dia (Jokowi) mampu mengesampaikan fitnahan untuk diri sendiri, selama fitnah dan ancaman tersebut bukan untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dengan pernyataan tersebut, ia berharap masyarakat luas dapat memahami Jokowi belum layak jadi pemimpin bangsa ini.

“Semoga rakyat Indonesia makin memahami Jokowi yang belum berkelas sebagai pemimpin bangsa, memahami niat kerjanya yang bukan untuk negara dan bangsa, tapi untuk dirinya sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam cara deklarasi “Alumni Jogja SATUkan Indonesia, Jokowi menceritakan, selama ini dirinya memilih diam ketika difitnah. Bahkan, saat dihina dan direndahkan pun dirinya tetap memilih diam.

“Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah- fitnah saya diam, dijelek-jelekin saya diam, dicela dan direndah-rendahkan saya diam. Dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam,” ujarnya di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

Di hadapan peserta deklarasi Alumni Jogja SATUkan Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak akan diam lagi.

“Tetapi hari ini di Yogyakarta, saya sampaikan, saya akan lawan,” ucap Jokowi dengan suara lantang. “Ingat-ingat sekali lagi, akan saya lawan,” katanya lagi.(Rmol)

Politik

Sejumlah Rekomendasi Rakernas PDIP Wajib Dijalankan Tiga Pilar Partai

Published

on

Finroll.com — Akhir dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP) sukses diselenggarakan, di JIExpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020) malam.

Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dari Rakernas yang mengusung tema ‘Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional’ tersebut.

Ketua Stering Committee Rakernas I PDIP 2020, Sukur H Nababan, mengatakan, Rakernas I PDIP telah selesai diselenggarakan, yang dirangkai dengan peringatan HUT ke-47 PDIP.

“Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, Prananda Prabowo telah mengkaji dan merumuskan tema dan materi atas arahan Ibu Ketua Umum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Steering Committee Rakernas,” kata Sukur Nababan, dalam keterangan persnya yang diterima Finroll.com, Minggu (12/1/2020).

Menurut Sukur Nababan, terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas I PDIP.

“Berdasarkan perintah ketua umum, sejumlah rekomendasi yang telah diputuskan dalam Rakernas, wajib dijalankan oleh tiga pilar partai di semua tingkatan, serta wajib ditindaklanjuti dalam rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang,” jelasnya.

Rekomendasi tersebut, kata Sukur Nababan, didalamnya termasuk pula pembangunan lima prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari yang PDIP perjuangkan, yaitu, industri sandang pangan dan papan, industri Kesehatan farmasi dan obat-obatan tradisional, industri bahan baku industri, industri energi (khususnya energi baru dan terbarukan (EBT), dan industri pariwisata

“Pembangunan seluruh industri tersebut, harus dipastikan sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat,” tandas Sukur Nababan.

Lebih lanjut Sukur Nababan menambahkan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan apreasiasi kepada ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, seluruh jajaran DPP PDIP, panitia, SC dan OC, peserta, media, dan UMKM yang telah mengikuti pameran rempah.

“Terima kasih Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atas kepercayaan yang diberikan. Semangat dan dedikasi Ibu untuk rakyat, bangsa dan negara, menjadi inspirasi kami. Kami siap menjalankan perintah partai hasil Rakernas I 2020 untuk solid bergerak wujudkan Indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional,” kata Sukur Nababan.

Continue Reading

Politik

Partai Bulan Bintang Umumkan Susunan Pengurus DPP Periode 2019 – 2024

Published

on

Finroll.com — Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mengumumkan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB periode 2019-2024, yang diberi nama Kabinet PBB Maju, di Markas Besar DPP PBB, Pasar Minggu Jakarta Selatan Rabu (30/10/2019).

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2019 -2024, berdasarkan hasil muktamar V PBB yang diselenggarakan pada (25/9) lalu di Belitung.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kepengurus PBB saat ini sangat ramping dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya.

“Kalau dulu kepengurusan ada 200 orang, saat ini menjadi 33 orang 11 diantaranya adalah perempuan,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, perampingan itu akan mempercepat penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan. Dengan jumlah pengurus yang tidak terlalu banyak ini akan memudahkan keputusan,” tuturnya.

Yusril berharap dengan sedikit kepengurusan ini tidak sulit untuk berkomunikasi, mudah untuk menyelenggarakan rapat dan cepat untuk dapat segera mengambil keputusan dan lebih cepat bekerja,” ungkapnya.(red)

Continue Reading

Politik

Jaga Peluang, Partai Demokrat Ulangi Politik Dua Kaki atau Oposisi?

Published

on

By

Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak masuk dalam jajaran menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak ada pula wakil Partai Demokrat lain dalam daftar 38 menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kabar Demokrat merapat ke barisan Jokowi berhembus setelah Pilpres 2019. Demi mengusung AHY di Pilpres 2024, Demokrat secara intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi.

AHY sendiri terhitung dua kali sowan ke Istana. Pada 2 Mei dan 22 Mei 2019. Kemudian sepuluh hari sebelum pelantikan, SBY turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 2019. Namun Jokowi tak memastikan jatah kursi untuk Demokrat.

“Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai Demokrat akan kembali menerapkan politik dua kaki seperti yang mereka lakukan sejak tahun 2014. Menurutnya, itu akan dilakukan Demokrat ketika tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet.

Sebab sejak debut di Pemilu 2004, Demokrat tak pernah menjadi oposisi. Namun saat ini mereka mengalami nasib yang sama seperti pada 2014. Mereka tak punya akses ke pemerintahan.

“Demokrat ingin bermain dua kaki, luwes. Istilahnya di kiri bisa, di kanan bisa. Di depan masuk di belakang pun juga masuk. Supaya nanti politik 2024 sudah mulai, itu akan jadi momentum bagi Demokrat,” kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Sejauh ini, sejumlah petinggi Demokrat menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menyejahterakan masyarakat. Sikap itu diambil meski tidak ada kader Demokrat dalam kabinet.

Namun menurut Alvin, AHY dan Demokrat tentu tak akan seratus persen mendukung kabinet Jokowi karena tak mendapat jatah menteri. Namun di sisi lain, Demokrat tak akan sepenuhnya menjadi oposisi karena punya kepentingan di 2024.

Demokrat, ucap Alvin, akan tetap memelihara peluang masuk kabinet dengan bermain dua kaki. Menurut Alvin memasukkan AHY ke pemerintahan adalah cara terbaik menyiapkan Putra Mahkota Demokrat itu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, masih ada peluang Demokrat masuk ke kabinet. Mengingat Jokowi melakukan reshuffle kabinet enam bulan setelah dilantik di periode pertama lalu.

“Kalau misal memang Demokrat mengincar kursi tertentu di dalam kabinet, nah Demokrat bisa tunjukkan hal itu dengan cara kritisi kebijakan dengan solusi yang lebih baik. Dengan seperti itu, Jokowi bisa saja membuka peluang reshuffle,” ujar dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada dua langkah yang mungkin diambil Demokrat setelah tak dimasukkan dalam kabinet.

Langkah pertama adalah mengambil posisi sebagai oposisi. Ia melihat Demokrat punya potensi untuk menjadi lawan pemerintah seperti pada Pilpres 2019. AHY, kata Adi, bahkan punya potensi untuk jadi simbol oposisi.

“Memang agak susah kalau AHY jadi simbol oposisi, kecuali merubah style menjadi oposan. Apa saja yang dilakukan pemerintah dikritik dengan lebih sering dan lebih agresif menyerang pemerintah, bisa ambil alih oposisi yang saat ini dikomandoi PKS,” ujar Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Meski begitu, Adi lebih yakin Demokrat memilih jalan kedua, yakni bermain politik dua kaki. Sebab mereka punya kepentingan untuk menyiapkan AHY untuk jadi calon presiden lima tahun mendatang.

“Tentu pilihan jalan tengah ini ada harapan kalau di kemudian hari reshuffle, Demokrat bisa masuk. Tentu ini membangun batu bata kekuatan politik 2024,” ucap dia.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Terdiri dari berbagai kalangan.

Ada dari kalangan partai politik, akademisi, serta ahli di bidangnya masing-masing. Setidaknya, 22 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Gerindra, yang merupakan lawan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu, turut serta dalam koalisi pemerintahan. Mereka mendapat dua kursi menteri dalam kabinet.

Prabowo Subianto didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara Demokrat, PAN, dan PKS, yang merupakan mitra Gerindra di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno, tidak ikut serta dalam koalisi pemerintah. Tidak ada kader mereka yang dipilih Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending