Connect with us

Nasional

6 Fakta Menarik Jembatan Holtekamp di Papua yang Diresmikan Jokowi

Published

on


Jembatan yang telah dibangun sejak 2015 itu akhirnya rampung dan akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jembatan tersebut akan menjadi ikon baru Kota Jayapura.

Meskipun begitu, jembatan tersebut sempat tertunda karena persoalan status kepemilikan lahan yang masih belum selesai. Jembatan yang menghubungkan Hamadi menuju Holtekamp sepanjang kurang lebih 1.800 meter dan lebar 17 meter ini akan segera beroperasi.

Berikut beberapa fakta-fakta uamh telah dirangkum redaksi perihal Jembatan Holtekamp Papua, Senin (28/10/2019):

1. Hampir Ganti Nama Jadi Jembatan Youtefa

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Jembatan Holtekamp berada di atas Teluk Youtefa dan menjadi akses jalan dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan PLBN Skouw.

2.Jadi Ikon Jayapura

Jembatan Holtekamp karya anak bangsa menjadi ikon baru Kota Jayapura. Pasalnya, jembatan ini menyajikan desain yang mencolok dengan warna merah. Selain mencolok, jembatan ini juga memiliki desain yang kuat dengan berdiri kokoh dan menawan di atas Teluk Youtefa. Tak heran, jembatan ini dirancang bisa berdiri kokoh hingga 100 tahun ke depan.

3. Desain Jembatan Holtekamp

Jembatan Holtekamp membentang di atas Teluk Youtefa. Jembatan tersebut memiliki desain dua buah pelengkung baja berwarna merah dan terlihat megah. Selain itu, jembatan ini terdiri dari bentang utama sepanjang 433 meter. Ada pula jembatan pendekat di bagian sisi yang panjangnya 600 meter.

“Jadi karena ini memang di daerah Teluk Yuteva. Jadi sangat relevan sekali usulan nama itu. Saya akan sampaikan kepada bapak Presiden (Jokowi) kalau ini namanya diusulkan sebagai Jembatan Youtefa,” ujarnya saat meninjau Jembatan Holtekamp, Jayapura.

Basuki mengatakan, Jembatan Holtekamp bentang utama panjang 433 meter saat ini progresnya selesai (biaya pembangunan Rp946 miliar). Hanya masih ada jalan akses sepanjang 7 kilometer yang masih dalam proses pengaspalan.

4. Jembatan Terpanjang di Papua

Jembatan Holtekamp berada dipinggir pantai Holtekamp dan terletak di atas Teluk Youtefa. Jembatan ini menghubungkan Hamadi menuju Holtekamp sepanjang kurang lebih 1.800 meter dan lebar 17 meter.

Diketahui, jembatan ini pun akan memangkas waktu tempuh dari Jayapura menuju perbatasan Skouw, dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

Jembatan Holtekamp karya anak bangsa menjadi ikon baru Kota Jayapura. Pasalnya, jembatan ini menyajikan desain yang mencolok dengan warna merah.

5. Manfaat Jembatan Holtekamp

Jembatan Holtekamp memiliki beberapa manfaat di antaranya sebagai solusi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura. Kemudian, mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan PLBN Skouw.

Jembatan ini juga sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang diselenggarakan di Papua. Dan yang pasti Jembatan yang diusulkan namanya menjadi Youtefa menjadi landmark atau ikon baru Papua.

6. Biaya Pembangunan Jembatan

Pembiayaan jembatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sementara Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jalan pendekat dari arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura.

Total keseluruhan biaya pembangunan mencapai Rp1,8 triliun, dengan rincian bentang utama panjangnya 433 meter status selesai (biaya pembangunan Rp946 miliar).

Jalan akses jembatan Holtekamp 9.590 progres 74,49% (Rp237 miliar). Jalan pendekat sisi. Holtekam 600 meter status selesai (Rp246 miliar).

Jembatan pendekat sisi Holtekamp 270 meter status selesai (Rp269 miliar). Jembatan pendekat sisi Holtekamp 30 meter progres 85,9% (Rp155 miliar). Jalan pendekat sisi Hamadi 320 meter progres selesai (Rp35 miliar).

Nasional

Hadapi Industri 4 0, IBLAM School of Law Launching Logo dan Visi Misi Baru

Published

on

Finroll.com — IBLAM School of Law dalam rangka menghadapi perkembangan era industri 4.0, launching logo Visi dan Misi terbarunya #Kampus Berintegritas Untuk SDM Unggul Indonesia, yaitu Menjadi SekoIah Tinggi Ilmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global”. Bertempat di Kampus A Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25. Senen Jakarta Pusat Senin (9/12/2019).

Ketua Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen IBLAM (YLPIHM IBLAM) Rahmat D. Putranto, dalam sambutannya mengatakan, bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember 2019, “kami meyakini bahwa Integritas adalah kunci perbaikan SDM di bidang hukum.

Oleh karena itu, kami secara resmi menjadikan #kampusberintegritas menjadi tagar resmi perjuangan kami melalui institusi ini,” ujar Rahmat kepada wartawan.

Dikatakannya, Integritas menjadi visi utama dan pilar utama dari 4 pilar perjuangan, yang terdiri dari Integritas, Religius, Nasionalis dan Berdaya saing Global.

Kami sadar perjuangan tersebut, harus semakin dikokohkan dalam satu rumah yang bersahabat dan terbuka bagi semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada,” kata Rahmat D. Putranto, Ketua Yayasan YLPIHM IBLAM yang baru saja menjabat sejak September 2018 lalu.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan bahwa, dalam logo baru ini terdapat empat garis dibawahnya yang bermakna, garis pertama adalah Integritas, garis ke dua adalah religius.

“Kita perlu memiliki pedoman hidup yang berdasarkan keyakinan masing – masing yang mampu menjaga kita untuk tetap menjaga keyakinan kita pada Tuhan.

Sedangkan garis keempat dan ketiga adalah garis tentang bagaimana kita beradapasi di kehidupan sosial. “Kita perlu memiliki jiwa nasional, dan nasionalis, dan juga kita harus mampu beradaptasi dalam memiliki daya saing global,” jelasnya.

Nasionalis memiliki empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Mangkanya disini ada 4 garis yang melambangkan 4 pilar kebangsaan,” tambahnya.

Dalam logo baru ungkap Rahmat, merupakan kombinasi bentuk 4 bulat yang melambangkan elemen perjuangan mencapai kemajuan yang ada di IBLAM SL yaitu Dosen, Mahasiswa, Masyarakat dan Pemerintah.

Sedangkan bentuk kotak dengan bulatan ditengah sebagai Iambang satu tujuan dalam satu rumah perjuangan untuk menghasilkan ahli hukum yang berintegritas.

Dan 4 garis lurus yang melambangkan 4 nilai-nilai dasar perjuangan IBLAM SL, yang apabila semuanya digabungkan akan terlihat sebagai perisai, yang bermakna bahwa pendidikan hukum harus dijadikan instrument untuk melindungi dan menghadapi serangan kebodohan, kekacauan dan segala ketidakadilan,” ungkapnya.

IBLAM berkomitmen menjadi Sekolah Tinggi llmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global, demi mewujutkan SDM unggul di Indonesia dirinya yakin bahwa Integritas merupakan masalah utama di Indonesia bagi SDM kita khususnya di bidang hukum,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan acara, Ketua STIH Dr. Adi Sujatno SH. M.H. Ketua YLPIHM IBLAM Rahmat D. Putranto, Wakil Ketua I Dr. Imam Santoso, SH.,MH. Wakil kKetua II Dr. Arum Budi Laksono SH., MH., Wakil Ketua III bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dr. Marjan Miharja SH., MH, Ketua Alumni IBLAM, Para Dosen tenaga pendidik, dan Para Mahasiswa sivitas Akademika STIH IBLAM.

Continue Reading

Nasional

Bantu Sejahterakan Umat, DPP P2N Lantik Pengurus P2N DKI Jakarta

Published

on

Finroll.com — DPP Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) Gelar Pelantikan Pengurus wilayah (PW) P2N DKI Jakarta.

Dengan mengusung tema “Membangun SDM unggul, Modern dan padat karya.”Pelantikan ini dihadiri oleh Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ricky Wiraguna, selaku ketua DPW DKI terpilih, Jajaran pengurus DPP P2N serta para pengurus PBNU pusat.

Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pengurus P2N Wilayah DKI merupakan salah satu upaya PBNU untuk berkontribusi membantu pemerintah menggerakan perekonomian dengan melibatkan para profesional, pengusaha dan pemerintahan.

“Hari ini merupakan pelantikan pengurus pertama wilayah P2N (PW DKI) yang ada di Indonesia, Insya Allah bisa turut membantu mensejahterakan ekonomi umat. Ini sejalan dengan arahan dari pak Jokowi bahwa 5 tahun kedepan kesejahteraan ekonomi umat perlu ditingkatkan terutama ekonomi syariah,” kata Irnanda.

Irnanda menghimbau kepada seluruh pengurus terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 agar bisa megoptimalkan hal tersebut.

“Saya juga memohon baik kepada pengurus pusat maupun wilayah bisa ikut menggali dengan mendalam bagaimana UU pesantren ini bisa kita dukung dan dorong agar memakmurkan pesantren, santrinya maupun umat. Juga Undang-undang Wakaf yang ternyata tidak hanya berupa tanah, tetapi juga surat berharga dan bentuk-bentuk yang lain,” pintanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PW P2N DKI Jakarta terpilih, Ricky Wiraguna ST, MM dalam sambutannya menyampaikan, “Kami berafiliasi dengan PBNU merasa wajib berperan serta mensejahterakan umat dan mengajak para pengusaha dan profesional lainnya agar bisa mensinergikan unit bisnis dengan kegiatan keagamaan. Dengan ikhtiar dan doa InsyaAllah tujuan kita tercapai,” sebut Ricky.

Ricky juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak privete banking school dengan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di wilayah pesantren.

“Alhamdulilah kita sudah menjalin kesepakatan dengan private banking school yang mana dalam waktu dekat kita akan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan para santri. Kemudian ada juga dari pomdes yang mana mereka membuka kesempatan kerjasama membangun pom bensin di desa-desa dengan bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Bank BJB,” ungkapnya.

Sementara Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, memberikan dukungan penuh atas pembentukan DPW DKI serta program kerja yang berjalan. Ia berharap kepengurusan dapat cepat terbentuk di seluruh provinsi.

“Saya sangat mengapresiasi dengan terbentuknya Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) di wilayah Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa kepengurusan ini bisa memberikan warna di dunia perdagangan dan perekonomian yang kental dengan nahdliyinnya,” ucapnya.

Menurutnya DPR selaku legislator, mempunyai tiga pungsi utama, yaitu monitoring, legislasi dan budgeting dalam kerangka memperjuangkan daerah pemilihannya, serta telah menelurkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren,” pungkasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending