Connect with us

Investasi

7 Fakta SBR007, Instrumen Investasi Milenial

Published

on


Pemerintah baru saja membuka masa penawaran Saving Bond Ritel seri SBR007, salah satu instrumen investasi obligasi negara yang digemari generasi milenial. Masa penawaran SBR007 ini akan berlangsung selama 15 hari yakni dari 11 Juli 2019 hingga 25 Juli 2019.

Adapun pemerintah menargetkan Rp 2 triliun dari penjulan SBR007. Ada sejumlah fakta seputar instrumen obligasi negara ritel ini.

Berikut 7 fakta tersebut.
1. Mulai Rp 1 juta
Salah satu fakta menarik untuk para milenial, SBR adalah instrumen investasi surat berharga negara yang bisa dibeli mulai Rp 1 juta. Dengan begitu, para milenial yang hanya punya modal pas-pasan pun bisa memulai investasi surat berharga negara yang satu ini. SBR007 bisa dipesan melalui 20 mitra bisnis yang ditunjuk pemerintah mulai dari bank hingga fintech.

2. Kupon minimal SBR007
memiliki kupon mengambang dengan mengacu kepada BI 7 Day Reverse Repo Rate (7-DRRR). Artinya besaran kupon SBR akan disesuaikan dengan perubahan bunga acuan setiap 3 bulan sekali. Namun meski mengacu ke suku bunga BI, SBR007 memiliki kupon minimal yakni 7,50 persen (6 persen 7-DRRR + spread 150 bps/1,50 persen). Kupon minimal ini membuat nilai kupon tak akan anjlok di bawah 7,50 persen. Jadi, milenial tidak perlu khawatir nilai kupon akan menurun di bawah 7.50 persen.

3. Early redemption SBR007
merupakan instrumen investasi yang tidak bisa diperdagangkan sewaktu waktu. Namun pembeli tak perlu khawatir karena jalan keluar berupa early redemption. Dengan fasiltas ini, investor bisa mencairkan hingga 50 persen nilai kupon sebelum jatuh tempo. Biasanya fasiltas ini berlaku untuk investor dengan minimal kepemilikan Rp 2 juta. Baca juga: SBR007 Sudah Bisa Dipesan Hari ini

4. Dijamin negara
Sebagai salah satu instrumen investasi, penjamin SBR007 tidak dalam taraf perusahaan atau pihak lain, melainkan langsung dijamin negara. Dengan begitu investasi ini sangat aman karena kemungkinan negara gagal bayar utang, atau telat membayar utang sangatlah kecil.

5. Nilai kupon mengecil

Meski nilai kupon SBR007 dipatok 7,50 persen, di atas rata-rata bunga deposito bank yang 5-6 persen, namun faktanya angka itu lebih kecil dari SBR-SBR sebelumnya. Pada seri SBR006, nilai kupon yang ditawarkan mencapai 7,95 persen bahkan pada SBR005 tingkat kupingnya sebesar 8,15 persen. Penurunan nilai kupon ini akibat penyesuaian dengan pasar obligasi dimana obligasi imbal hasil obligasi mengalami penurunan. Baca juga: Investasi SBR007 Cocok untuk Milenial, Ini Keunggulannya

6. Pendanaan untuk pembangunan
Seperti surat berharga negara lainnya, SBR007 diluncurkan agar pemerintah mendapatkan dana segar dari masyarakat. Target pemerintah untuk penjulan SBR007 sebesar Rp 2 triliun. Rencananya uang itu akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di APBN 2019. 7. Investasi jangka pendek Masa penawaran SBR007 sudah dibuka mulai 11 Juli 2019 dan akan ditutup pada 25 Juli 2019. Adapun waktu jatuh tempo SBR007 hanya dua tahun, yakni 10 Juli 2021. Investasi ini merupakan investasi jangka pendek yang tidak bisa diperdagangkan sewaktu waktu. Meski begitu Anda bisa mencairkan 50 persen nilai kupon sebelum jatuh tempo dengan early redemption.

7. Investasi jangka pendek
Masa penawaran SBR007 sudah dibuka mulai 11 Juli 2019 dan akan ditutup pada 25 Juli 2019. Adapun waktu jatuh tempo SBR007 hanya dua tahun, yakni 10 Juli 2021. Investasi ini merupakan investasi jangka pendek yang tidak bisa diperdagangkan sewaktu waktu. Meski begitu Anda bisa mencairkan 50 persen nilai kupon sebelum jatuh tempo dengan early redemption.

Investasi

Bagaimana Dampak Revisi UU KPK ke Iklim Investasi di Indonesia?

Published

on

By

Meski menuai pro dan kontra, DPR bersama pemerintah telah merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan yang sudah disahkan DPR ini dianggap sejumlah pihak sebagai upaya melemahkan KPK dalam memberangus tindak pidana korupsi.

Poin yang disebut akan melemahkan itu yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK yang menjadi ASN.

Lalu, apakah revisi UU tersebut berpengaruh terhadap perekonomian khususnya investasi?
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan langkah yang diambil DPR dan pemerintah dengan merevisi UU KPK malah membawa dampak buruk dari segi investasi.

“Dampaknya justru negatif ke kepercayaan investor yang mau masuk ke Indonesia. Masalah utama daya saing di Indonesia itu kan soal pemberantasan korupsi di dalam ranking daya saing global,” kata Bhima saat dihubungi kumparan, Rabu (18/9).

Bhima merasa para investor sebelum berinvestasi tentu akan melihat kepastian hukum yang ada. Ia mengungkapkan bisa saja investor enggan masuk ke Indonesia karena khawatir biayanya yang mahal karena ada praktik korupsi.

“Investor mau masuk ke suatu negara mempertimbangkan biaya-biaya silumannya. Kalau korupsinya marak terjadi artinya investasi lebih mahal, karena harus suap oknum pejabat sana sini,” ujar Bhima.

Hal itu, kata Bhima, yang membuat Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia berada di atas angka 6 yang berarti tidak efisien. Selain itu, Bhima mencontohkan dampak secara nyata buruknya investasi karena revisi UU KPK terlihat dari larinya dana asing sampai Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir.

“Sekarang pemberantasan korupsi malah mau dilemahkan. Reaksi investor sudah jelas tidak setuju, dan terlihat larinya dana asing Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir, salah satunya karena polemik KPK,” tutur Bhima.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menganggap dampak revisi UU KPK lebih bergantung kepada bagaimana sikap masyarakat menanggapi perubahan tersebut. Ia merasa investasi tidak akan terganggu kalau masyarakat tidak gaduh.

“Kalau kita menyikapinya dengan tenang tidak muncul kegaduhan. Mencari solusi terbaik tanpa kegaduhan, saya kira investasi tidak akan terpengaruh signifikan,” terang Piter.

Menurutnya, permasalahan revisi ini adalah internal di Indonesia. Sehingga tidak begitu berpengaruh sepanjang tidak ada permasalahan seperti demonstrasi yang membuat gaduh. Kegaduhan tersebut, kata Piter, adalah yang bisa membuat pengaruh buruk terhadap investasi.

“Tapi kalau response masyarakat sangat negatif, memunculkan berbagai demo yang cenderung tidak produktif bahkan anarkis, tidak hanya memunculkan riak di tataran politik tetapi juga ketidaknyamanan bisnis, maka investasi otomatis akan terganggu,” ungkap Piter.

Continue Reading

Investasi

Wow, Amazon Mau Investasi di Gojek?

Published

on

By

Finroll.com – Gojek tengah berada di atas angin. Pasalnya, raksasa toko online Amazon sedang berada dalam tahap awal untuk membeli sebagian saham perusahaan milik Nadiem Makarim tersebut.

Langkah Amazon berinvestasi di startup sebenarnya bukan berita baru. Pada awal 2019, perusahaan milik orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, ini sudah membeli saham perusahaan pengantaran makanan asal Inggris, Deliveroo.

Di Negeri Ratu Elisabeth, Deliveroo bersaing dengan Uber Eats besutan Uber dalam bisnis pengiriman makanan.

Sementara itu, New York Times menulis bahwa Amazon bakal menjadi salah satu investor besar yang menjadi pendukung Gojek. Sebelumnya, Gojek juga sudah diguyur pendanaan jumbo dari beberapa perusahaan ternama, seperti Alibaba, Tencent, Google, hingga Visa.

Seandainya kerja sama kedua pihak berjalan mulus, nilai valuasi Gojek yang saat ini berada di kisaran 10 miliar dolar AS akan bertambah, sekaligus menguatkan posisi mereka sebagai startup decacorn.

Gojek bakal bersaing sengit dengan Grab, terutama di kawasan Asia Tenggara dengan permodalan yang besar. Seperti yang sudah diketahui, Gojek telah berekspansi di Vietnam, Thailand, hingga Singapura.

Sementara kabar terakhir, pelopor transportasi online di Indonesia itu juga telah mendapatkan lampu hijau untuk mengaspal di Malaysia, meskipun menuai pro dan kontra.

Sayangnya, baik Amazon maupun Gojek belum memberikan pernyataannya terkait rumor kerja sama ini.

Continue Reading

Investasi

Menteri PUPR : Tahun 2020, Butuh Uang Muka Rp865 Miliar Untuk Bangun Ibukota Baru

Published

on

Finroll.com — Wacana bangun ibukota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan kebutuhan uang muka untuk membangun ibu kota baru pada 2020 mencapai Rp865 miliar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan uang muka yang dibutuhkan untuk beberapa keperluan.

Untuk pertama menyiapkan jalan nasional non tol sebesar Rp500 miliar. Kedua, untuk penyediaan air baku, pembangunan bendungan, dan embung, serta pengendalian banjir sebesar Rp175 miliar.

Ketiga, untuk mempersiapkan sarana dan prasarana air minum dan limbah, konsultan urban design, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta konsultan desain dasar perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kebutuhan dananya mencapai Rp90 miliar.

“Untuk program ibu kota sedang kami hitung kebutuhan uang muka. Targetnya Insya Allah paling cepat pembangunan pertengahan tahun depan,” ucap Basuki, dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurutnya, perhitungan uang muka itu belum final karena masih melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kepastian renovasi gedung legislatif di DKI Jakarta dan pembangunan gedung baru di Kalimantan. Makanya, PUPR belum bisa memasukkan anggaran pemindahan ibu kota dalam pagu anggaran tahun depan.

“Tadi kami terakhir kontak dengan (pihak DPR) terkait pembangunan gedung DPR, karena akan pindah masih perlu tidak dibangun di sini,” jelasnya.

Sebagai informasi, postur pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Dana itu akan dikucurkan untuk sekretariat jenderal sebesar Rp520,05 miliar, inspektorat jenderal Rp111,74 miliar, Ditjen Binar Marga Rp42,95 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp22 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp43,97 triliun.

Lalu, Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp8,48 triliun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp263,77 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp452,11 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp725,5 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Rp199,39 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp525,18 miliar.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending