Connect with us

News

7 Kewenangan Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Published

on


Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Juru bicara Pertamina Fajriyah Usman mengatakan secara umum, Ahok dan komisaris lain, memiliki tugas seperti pada umumnya.

“Secara umum, kalau Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan,” kata Fajriyah saat dihubungi di Jakarta, Ahad, 24 November 2019.

Penunjukan Ahok sebagai komisaris sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019. “Saya rasa bagian terpenting adalah bagaimana target-target Pertamina bisa tercapai, bagaimana mengurangi impor migas bisa tercapai. Kita perlu figur pendobrak supaya ini semua sesuai target,” ujar Erick memberi alasan penunjukkan Ahok.

Dalam UU BUMN, kewajiban dan wewenang seorang komisaris BUMN sebenarnya telah dijelaskan rinci. Dalam penjelasan Pasal 31, komisaris memiliki lima kewajiban. Kelima kewajiban itu adalah:

1. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi.
2. mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan persero.
3. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja persero.
4. memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan persero.
5. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar persero dan atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selain kewajiban, komisaris juga memiliki tujuh wewenang. Ketujuh wewenang itu adalah:

1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan persero.
2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh perseroan.
3. meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan persero,
4. meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat komisaris.
5. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
6. memberhentikan sementara direksi, dengan menyebutkan alasannya.
7. wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar persero.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB Arie Gumilar menolak penunjukkan Ahok. Ia menilai Ahok tak cocok menjabat di Pertamina karena pekerjaan mengatur perusahaan energi ini tidak gampang dan memerlukan konsentrasi tinggi.

Arie khawatir, karakter Ahok yang dia nilai menggebu-gebu tersebut bakal berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was seumpama Ahok menjabat lalu membuat pernyataan kontroversial, hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.

Opini

Tutupi Positif Covid, Airlangga Teladan Buruk Pejabat Negara

Published

on

JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi buah bibir masyarakat sejak beberapa hari lalu. Kalangan Istana pun turut terkena imbasnya.

Kritikan yang muncul tak lepas dari sikap Airlangga yang tak terbuka soal positif terinfeksi virus corona (Covid-19), tiba-tiba mendonorkan plasma konvalesen pada senen lalu (18/01/2020).

Walhasil, publik terutama warganet langsung mengkritik ketidakjujuran Airlangga selaku pejabat tinggi negara.

Media sosial ramai. Warganet mengingatkan bahwa selama ini masyarakat kerap diminta untuk jujur ketika positif terinfeksi virus corona. Tujuannya, agar pelacakan virus bisa dilakukan dengan optimal, sehingga penularan bisa ditekan. Namun, Airlangga justru menunjukkan sikap sebaliknya.

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga turut mengkritisi. Dia mengingatkan bahwa publik akan selalu melihat tindak tanduk pejabat tinggi negara. Seharusnya, pejabat memberikan teladan.

“Semua pejabat publik mesti menjadi contoh. Pemberitahuan kita kena Covid-19 mesti transparan,” kata Mardani ,Selasa (19/1).

Selain Airlangga, Istana Negara juga turut menjadi bulan-bulanan kritik di media sosial. Bermula dari pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang mengaku tidak tahu Airlangga pernah positif Covid-19.

“Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi,” kata Heru kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/1).

Pola komunikasi Istana dengan pejabat tinggi negara kemudian menjadi sorotan lantaran sampai tidak mengetahui Airlangga pernah positif Covid-19.

Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono juga turut menyoroti. Dia mempertanyakan Kasetpres Heru Budi Hartono yang mengaku tidak pernah mendapat laporan terkait Airlangga pernah menjadi orang tanpa gejala (OTG). Pola komunikasi di kalangan istana pun dipertanyakan.

“Lah kalau Kasetpres model kayak gitu alias tidak punya inisiatif dalam membantu kerja kerja presiden , maka banyak pesan pesan dan program president untuk rakyat yang terbengkalai,” kata Arief.

Setelah menjadi buah bibir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lalu mengeluarkan pernyataan. Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina mengatakan pelacakan sudah dilakukan untuk menekan penularan virus corona saat Airlangga positif terinfeksi 2020 lalu.

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif covid-19 pada 2020 lalu dan saat itu sudah diterapkan 3T (testing, tracing dan treatment) secara optimal,” ujarnya, Selasa (19/1).

Ancaman Pidana

Ahli pidana dari Universitas Indonesia Mudzakir menilai Airlangga dapat dipidana lantaran tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya saat positif terinfeksi virus corona.

Menurut Mudzakir, polemik Airlangga ini mirip dengan kasus yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Diketahui, Rizieq bersama dengan Direktur RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyembunyikan rekam medis terkait virus corona.

“Semestinya, kalau kasus yang sama dikenakan pasal yang sama juga. Artinya dijadikan tersangka sama seperti Rizieq,” tutur Mudzakir.

Senada, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa penegak hukum tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan.

“Saya kira penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Terhadap Menko Perekonomian ini harus ditindak, disamakan dengan perlakuan hukum terhadap Rizieq Shihab, agar tidak terkesan hukum menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Peristiwa

Mengerikan, Balita digigit dan Nyaris Dimangsa Komodo

Published

on

JAKARTA . Petugas Balai Taman Nasional Komodo telah mengevakuasi komodo yang menggigit seorang balita ke bagian lain pulau. Rencana pembangunan pagar di Kampung Komodo juga langsung disiapkan. Tujuannya, menghindari konflik warga dengan satwa endemik kadal raksasa tersebut.

“BTNK akan membuat pagar pengaman di Kampung Komodo untuk meminimalisir potensi interaksi membahayakan dari satwa liar bagi rutinitas harian masyarakat,” kata Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, yang dihubungi Senin 18 Januari 2021.

Rencana itu sesuai yang diinginkan warga setempat usai peristiwa balita digigit dan nyaris menjadi mangsa komodo pada Sabtu lalu. Warga melalui Sekretaris Desa Komodo di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Ismail, berharap Balai Taman Nasional Komodo bisa segera membuat pagar yang membatasi kampung itu.

Selama ini, Ismail menyebutkan, banyak komodo berkeliaran di desa itu. “Konflik antara warga dengan komodo bukan baru kali ini sehingga kami minta BTN Komodo harus bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata Ismail lagi.

Balita itu, usia 4,5 tahun, mengalami pergelangan tangannya putus dan luka di bagian kepala. Seekor komodo menyergap saat dia sedang asik bermain dengan seutas tali yang di ujungnya diikatkan ke botol plastik. Botol tersebut sepertinya menarik perhatian komodo.

Tiba-tiba komodo yang memang sudah berada di bawah rumah itu menggigit botol tersebut dan menariknya sehingga anak tersebut kemudian terjatuh. Setelah jatuh, komodo tersebut langsung menyerang balita itu.

Ibunya yang berada tak jauh dari lokasi anaknya jatuh langsung kaget karena anaknya menangis-nangis. Saat melihat anaknya sedang digigit komodo, ia langsung berteriak dan meminta tolong.

“Sempat ada perlawanan antara ibu dan komodo itu sebelum akhirnya banyak warga datang karena mendengar teriakan ibu dan anak itu,” kata Ismail sambil menambahkan komodo yang sempat dipukuli akhirnya melarikan diri.

Balai Taman Nasional Komodo telah menyatakan pula mengambil alih pembiayaan seluruh perawatan balita itu. Lukita mengatakan telah mengutus Kepala SPTN wilayah II untuk mendatangi korban dan keluarganya untuk memberikan bantuan khusus tersebut.

Sumber Berita : Tempo.co

Continue Reading

Nasional

Ternyata Erlangga Pernah Idap Covid-19 Tapi Tak di Umumkan

Published

on

JAKARTA . Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.

Diketahui, Airlangga pada hari ini, Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

“Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dicky menyayangkan hal ini karena sebelumnya para pejabat yang terpapar Covid-19 selalu diinformasikan atau menginformasikan kepada publik.

Dia mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa.

Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.

“Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya,” ucap Dicky.

Bukan tanpa alasan, Dicky menilai bahwa tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.

“Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan,” ujarnya.

Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19.

Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.

“Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang,” ucap dia.

Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.

Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.

“Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu,” kata Dicky.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendonasikan plasma konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sebagaimana diketahui, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Plasma tersebut nantinya digunakan untuk terapi penyembuhan mereka yang positif Covid-19, dengan harapan penyintas Covid-19 yang menjadi donor itu sudah membentuk antibodi.

Langkah yang dilakukan Airlangga ini membuat publik bertanya-tanya kapan Ketua Umum Partai Golkar itu terkonfirmasi positif Covid-19 ?

Hingga saat ini, pemerintah belum pernah mengumumkan kepada publik bahwa Airlangga Hartarto pernah terinfeksi virus corona.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Trending