Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Ada 38 Korban Tewas Banjir Luwu Utara, Pencarian Diperpanjang

Published

on


Tim SAR gabungan menambah waktu pencarian korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan selama tiga hari. Ilustrasi (ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE)

Finroll.com, Jakarta – Tim SAR gabungan memutuskan menambah batas waktu pencarian korban banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada 13 Juli lalu. Perpanjangan batas waktu pencarian itu dilakukan karena masih terdapat korban belum ditemukan.

“Dilihat lokasi dan masih ada korban yang hilang, sehingga Pemda setempat menambah tiga hari masa perpanjangan pencarian,” ujar Kepala Basarnas Makassar, Mustari, Minggu (19/7) dikutip dari Antara.

Mustari mengatakan tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah di dua tempat berbeda kemarin. Sehingga readyviewed sampai saat ini jumlah korban jiwa banjir bandang itu sebanyak 38 orang.

Korban tanpa identitas jenis kelamin perempuan ditemukan di Dusun Pombakka, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba dan satu korban lainnya jenis kelamin laki-laki ditemukan di tepi sungai, Kelurahan Bone Tua, Griya Cendana Permai.

Kedua jenazah korban itu, kata Mustari, dievakuasi ke Rumah Sakit Hikmah guna identifikasi Tim DVI Polda Sulsel. Dari hasil identifikasi satu orang korban perempuan bernama A. Nina Saad berusia 23 tahun.

Dari informasi Tim Assesment SAR gabungan bahwa seorang korban bernama Afni ditemukan selamat dan saat ini mengungsi di Radda, Tugu Coklat.

Hingga kemarin, Minggu (19/7), jumlah korban banjir bandang di Luwu Utara mencapai 1.592 orang. Sebanyak 1.543 orang selamat, 38 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya masih dalam pencarian.

Sementara itu korban meninggal yang sudah ditemukan terdiri dari 15 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Telah terindentifikasi sebanyak 31 orang, sedangkan tujuh jenazah belum terindentifikasi.

Sebanyak 14.438 jiwa dari total 3.627 Kepala Keluarga (KK) mengungsi. Ribuan unit rumah warga, sembilan sekolah, hingga belasan rumah ibadah terdampak banjir bandang tersebut.

Fasilitas kesehatan ikut rusak, seperti Puskesmas, Laboratorium Kesda dan PSC serta delapan kantor pemerintahan. Akses jalan yang terdampak sepanjang 12,8 kilometer dan sembilan jembatan mengalami kerusakan.

Rehabilitasi Lahan

Salah satu penyebab banjir bandang di Luwu Utara adalah aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.

Direktur Perencanaan & Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M. Saparis Soedarjanto mengatakan pemulihan lahan terbuka di bagian hulu merupakan salah satu solusi mengantisipasi banjir bandang di Luwu Utara.

“Sementara rekomendasi lainnya adalah penegakan hukum terkait dengan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung antara Gakum, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan KPH Rongkong,” kata Saparis.

Menurutnya, kedua rekomendasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam mengantisipasi agar bencana demi bencana di lokasi itu tidak terulang lagi.

“Bencana banjir bandang yang melanda enam kecamatan di Luwu Utara disebabkan faktor alam dan manusia,” ujarnya.

Faktor alam itu disebabkan curah hujan yang tinggi dengan intensitas di atas 100 mm/hari , sementara kemiringan lereng di hulu DAS Balease sangat curam. Sedang tingkat konsolidasi tanah remah dengan konsistensi gembur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsolidasi tanah cenderung rendah dan bersifat lepas-lepas (loosematerial). Dari karakteristik tanah dan batuan di lereng yang curam menyebabkan potensi longsor tinggi yang selanjutnya membentuk bendung yang alami, sehingga mudah jebol jika ada akumulasi air berlebih.

“Sementara dari sisi faktor manusia, adanya pembukaan lahan di hulu DAS Baelase dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan kelapa sawit,” kata Saparis.

Sumber : CNN Indonesia

International

RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama secara erat terkait isu Laut China Selatan (LCS). Kedua negara juga sepakat bekerjasama pada isu Korea Utara.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam pernyataan pers usai dijamu oleh Presiden RI Jokowi di Istana Bogor, Selasa (20/10).

“Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut Tiongkok Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat,” ucap Suga dalam bahasa Jepang yang telah diterjemahkan oleh penerjemah di Istana, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Negara.

Suga kemudian meminta kerja sama dari Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia-Jepang akan terus bekerjasama dan bergandengan tangan bagi perdamaian di kawasan.

“Jepang akan bekerjasama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita yang diperkokoh kunjungan saya ke Indonesia kali ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Suga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena telah menyambutnya dengan baik.

Suga merasa sangat senang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dia kunjungi sebagai lawatan perdana internasionalnya sejak menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu.

Sementara itu, Jokowi juga menyambut baik kedatangan Suga ke Indonesia. Terutama di masa pandemi virus corona seperti ini Jokowi yakin bahwa melakukan kunjungan kenegaraan bukan hal yang mudah.

“Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri khususnya Indonesia di masa pandemi ini tidak mudah, oleh sebab itu saya sangat menghargai kunjungan Yang Mulia. Dan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat,” ujar Jokowi.

Indonesia dan Jepang memang memiliki histori yang baik dalam hubungan bilateral. Negeri Matahari terbit diketahui pernah menjajaki kerja sama khususnya di bidang infastruktur dengan Indonesia.

Adapun sebelum mengunjungi Indonesia, Suga lebih dulu ke Vietnam. Di sana ia bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Kedua negara menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang untuk mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam.

Jepang memang tengah mengejar perjanjian semacam itu dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara dan mempertahankan industri pertahanannya sendiri.

Serupa seperti saat mengunjungi negara tersebut, Suga kembali menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam merupakan kunci untuk mengejar visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” saat bertemu Jokowi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Kapal China diketahui beberapa kali mencoba menerobos masuk ke wilayah kedaulatan lIndonesia. Paling anyar terjadi pada bulan lalu.

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) melalui KN Nipah 321 mengusir kapal coast guard China yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia, Laut Natuna Utara, pada Sabtu (12/9).

Kapal China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10.00 WIB. KN Nipah 321 yang berjarak 9,35 kilometer pun langsung meningkatkan kecepatan, mendekati kapal China itu.

Petugas sempat melakukan kontak dengan kapal China melalui radio. Namun, pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial laut China. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading

Peristiwa

Belum Ada Vaksin Lolos Uji WHO, Ahli Ingatkan Potensi Bahaya

Published

on

FINROLL.COM – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mewanti pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan program vaksin virus corona.

Pasalnya, kata dia, hingga kini belum ada satupun vaksin Covid-19 yang telah lolos uji klinis fase 3 dan disetujui penggunaannya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pandu menjelaskan, tiga kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia baru saja selesai melalui tahapan uji klinis fase 3. Tapi bukan berarti vaksin Covid-19 tersebut aman digunakan, karena penggunaan di beberapa negara masih berlandaskan pada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

“Belum ada vaksin covid-19 yang diapprove WHO untuk digunakan, dan ini bahaya, karena kita gak tahu efek dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan nanti,” terang Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Penggunaan EUA pada vaksin Covid-19 juga berpotensi membahayakan, sebab belum ada hasil uji klinis yang bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut aman.

Selain itu Pandu menerangkan, EUA sesungguhnya tidak tepat digunakan sebagai dasar pemakaian vaksin Covid-19 di tengah pandemi. Ini karena masa darurat Covid-19 di Indonesia masih bisa ditangani dengan kembali pada disiplin protokol kesehatan.

Itu sebab ia menilai, pemerintah pun tidak perlu terburu-buru membeli vaksin Covid-19 yang belum teruji keamanan dan efektivitasnya.

Justru penggunaan vaksin Covid-19 yang belum terbukti aman dapat berpotensi menimbulkan masalah baru lantaran belum diketahui efek samping penggunaan. Potensi kemunculan efek samping karena suntik vaksin covid-19, menurut Pandu, tidak bisa diabaikan.

“Bahayanya karena kita tidak tahu berapa besar efek dan keamanannya, itu kan hanya bisa dipelajari setelah fase uji klinik tahap tiga, karena belum ada kita nggak tau apa-apa. Kalau sudah selesai ada laporannya, laporannya akan disampaikan ke WHO, akan ditinjau oleh para ahli, baru ada keputusan boleh dipakai atau tidak,” jelas dia lagi.

Lebih lanjut, Pandu menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klaim tidak berdasar bahwa kandidat vaksin covid-19 telah selesai uji klinis. Sebab menurut dia, belum ada hasil dari uji klinis tersebut.

“Kemenkes itu klaimnya tidak berdasar, tidak ada bukti [bahwa vaksin sudah selesai uji klinis fase 3], apa buktinya?” tanya Pandu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achamad Yurianto mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan di Indonesia pada akhir November mendatang. Tiga kandidat vaksin Covid-19 yang bakal dipakai antara lain Sinovac, Sinopharm (G42), dan CanSino.

Ketiga kandidat vaksin yang akan didatangkan dari China tersebut diklaim telah selesai uji klinis fase 3. Namun meski telah selesai melalui uji klinis, belum ada kandidat vaksin covid-19 yang sudah disetujui WHO.

Pemerintah Indonesia juga masih berupaya mendapatkan sharing data hasil penelitian uji klinis fase 3 untuk tiga kandidat vaksin Covid-19 tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan keamanan vaksin tersebut di Indonesia.

Dengan begitu, BPOM Indonesia bisa memberikan izin penggunaan darurat.

Continue Reading

Opini

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf : Memimpin Tanpa Beban Politik Ala Jokowi

Published

on

FINROLL.COM – Pada akhir periode pertama menjabat Presiden RI, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin. Ia menyinggung statusnya sebagai petahana memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi [pada Pilpres 2024],” ungkapnya di Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.

“Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” lanjutnya.

Ia tak merinci lebih jelas beban yang dimaksud bisa dilepaskan di periode kedua. Hanya satu hal yang pasti, berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jokowi memang tidak dapat mencalonkan kembali setelah menyelesaikan jabatannya di periode kedua.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya. Namun hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu.

Mestinya, sambung Karyono, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya. Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik.

“Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf 50 persen dari parpol,” ujar Karyono kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (13/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres berturut-turut, yakni Gerindra. Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua.
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 23 Oktober 2019. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

“Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik. Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan,” jelasnya.

Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik. Yang teranyar Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejak draf masih disusun pemerintah sampai diketok di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes. Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat.

Namun seolah tak digubris, pembahasan UU Cipta Kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi pemerintah.

Sikap kompak pemerintah dan DPR ini bukan hanya sekali terjadi di periode kedua Jokowi. Fenomena serupa juga terjadi saat Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penanganan dampak Covid-19 yang dijadikan UU oleh DPR.

Perppu tersebut mulanya dikritik karena memberi imunitas bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana, perdata dan tata usaha negara. Ini dinilai dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

Perppu ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh elemen masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dalam gugatan berbeda.

Menurut Karyono, ini merupakan dampak dari gemuknya koalisi pemerintahan Jokowi yang juga menduduki mayoritas 70 persen kursi di DPR. Visi politik maupun kebijakan yang dikerahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak banyak mendapati halangan.

Namun, katanya, ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua.

“Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan,” ujarnya.

Lembaga survei Indikator Politik mencatat kepuasan dan kepercayaan publik kepada Jokowi, khususnya di tengah pandemi covid-19. Pada Mei 2020 tercatat kepuasan publik mencapai 66,5 persen. Sedangkan pada Juli angkanya menjadi 60 persen.

Meskipun wabah yang terjadi secara global diduga turut berpengaruh pada penurunan ini, namun Karyono menilai kebijakan yang diambil Jokowi untuk menanggulangi sejumlah isu dan fenomena nasional juga berpengaruh.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menduga yang dimaksud Jokowi dirinya tak lagi memiliki beban di periode kedua bukan hanya perkara politik, tapi tekanan dari pendukungnya secara keseluruhan. Ini termasuk dari masyarakat.

“Artinya apa, [kebijakan] yang saya [Jokowi] buat tidak ada persoalan. Nothing to lose bagi saya. Saya mau buat untuk masyarakat nggak masalah. Kalau saya mau buat untuk partai, ya untung partai tidak akan mengganggu pekerjaan saya (Jokowi),” jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Berkaca pada setahun kepemimpinannya di periode kedua, Asrinaldi mengiyakan bahwa Jokowi tak lagi punya beban. Menurutnya Jokowi tak harus membangun citra dan prestasi di depan parpol, terlebih karena mayoritas berada di rangkulannya.

Ia menduga ada semacam kesepahaman antara Jokowi dan parpol, agar sama-sama mendukung dan tidak menghalangi agenda politik masing-masing. Ini ia sebut dengan pemahaman politik kartel, yakni situasi di mana elite politik melanggengkan kekuasaan dengan cara terselubung.

Dalam hal ini, parpol bisa menjalankan visi politiknya melalui jabatan yang diberikan presiden. Sedangkan kebijakan presiden akan lebih mudah terakomodasi jika disetujui mayoritas parpol.

“Presiden nggak memikirkan sepanjang program dia diakomodir oleh parpol, baik di pemerintah maupun legislatif. Ini yang terjadi, bahasanya politik kartel. Kepentingan partai silahkan, kepentingan saya jangan diganggu,” lanjutnya.

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak ‘omnibus law’ Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.Aksi buruh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan kondisi oposisi dan koalisi yang tak berimbang membuat demokrasi di Indonesia jadi tak sehat. Ia menyebut seharusnya kekuatan partai pada oposisi dan koalisi berimbang untuk menciptakan check and balances.

“Dari awal saya selalu teriak, seluruh partai pendukung Pak Prabowo ada di luar pemerintahan. Pendukung Pak Jokowi partainya monggo memimpin karena memang menang,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Namun hal tersebut tak terjadi. Kecenderungan gagalnya demokrasi berkat ketimpangan koalisi dan oposisi, katanya, tecermin pada UU Cipta Kerja dan pembentukan UU dari Perppu penanganan corona.

“Berlaku lah rumus, power tends to corrupt. Sudah mulai kelihatan, ketika Perppu corona cuma PKS yang menolak,” katanya.

Mardani mengakui posisi menjadi oposisi memang lebih sulit, karena selalu berupaya menjaga dan mengkritik kebijakan pemerintah. Terlebih dengan jumlah oposisi di periode kedua Jokowi yang bersisa dua partai.

Strategi yang bisa dilakukan oleh oposisi untuk memupuk kekuatan melawan pemerintah, katanya, dengan menggandeng kekuatan sipil, media, organisasi masyarakat dan mahasiswa. Hal ini berupaya dilakukan pada UU Cipta Kerja.

“Kami harus vokal dan pandai mengambil angle. Kemarin luar biasa teman-teman demokrat aksi walk out dan mik mati. Itu menyadarkan banyak pihak betapa ada, dalam tanda kutip, ketikdaseimbangan pertarungan di DPR,” lanjutnya. (cnn indonesia)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending