Connect with us

Keuangan

Agar Tepat Sasaran, Sturktur Anggaran Kemendikbud Bakal Diperbaiki

Published

on


Finroll.com — Bakal memperbaiki struktur anggaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berupaya dengan menyertakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perbaikan tersebut ditujukan agar anggaran dapat tepat sasaran sehingga menghasilkan keluaran yang baik.

“Bersama merapikan struktur anggaran pendidikan, agar betul-betul tepat sasaran dan tidak salah guna,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2019).

Muhadjir berharap anggaran tahun 2020 mendatang sudah tersusun dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan pemanfaatan yang tepat.

Sekedar informasi, rendahnya efisiensi dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu penghambat utama mencapai pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Hal tersebut ditunjukkan dengan incremental capital-output ratio alias ICOR Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, yaitu di atas 6. Padahal, rata-rata negara Asia Tenggara memiliki ICOR di kisaran 3-4.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan Indonesia sulit terpacu tinggi lantaran produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah. Rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan semakin mahal.

“Sudah hampir 10 tahun kita berkomitmen menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan, tapi hasilnya belum juga maksimal. Ini terlihat dari skor Program for International Student Assessment (PISA) yang belum setinggi negara-negara lain,” kata Sri Mulyani, beberapa waktu yang lalu.

Sementara Bappenas pernah mencatat, jika Indonesia mampu meningkatkan skor PISA setara Thailand ke level 420, itu akan meningkatkan 0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia selama 2020-2060 dari baseline.

Sri Mulyani mengakui, optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang sangat tinggi itu menjadi tantangan. Isu seperti desentralisasi atau delegasi kewenangan di daerah, misalnya, menjadi salah satu yang penting dan krusial lantaran pemerintah perlu bersinergi dan saling sinkron dalam mencapai kualitas pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia.

“Belum lagi sepertiga pendidikan kita ada di bawah Kementerian Agama, dalam bentuk Madrasah dan sebagainya,” kata Menkeu.(red)

Advertisement

Keuangan

PT Bank Bukopin Sedang Mencari Dana Besar

Published

on

Finroll.com — PT Bank Bukopin Indonesia Tbk (BBKP). tengah mencari dana besar. Perusahaan hendak menerbitkan saham bertipe kelas B dengan jumlah maksimal 40 persen dari jumlah saham yang ditempatkan atau setara 4,66 miliar saham.

Emiten berkode BBKP ini menutup perdagangan dengan harga Rp276 per saham. Dengan asumsi harga tersebut, melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V bank akan mendapat suntikan dana segar senilai Rp1,28 triliun apabila saham baru terserap semua.

Rachmat Kaimuddin selaku Direktur Bukopin M. menjelaskan bahwa hal itu masih akan meminta persetujuan pemegang saham.

Seperti dilansir dari Bisnis.com
“Ini memang kami masukan dulu, nanti tinggal dimintakan persetujuan ke RUPS , Selasa (17/9/2019).

Dalam keterbukaan informasi, BBKP menyatakan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada keperluan dana perseroan untuk memperkuat permodalan.

Apabila terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkan pada 2 Oktober 2019.

Selain memperkuat rasio kecukupan modal, penerbitan saham baru juga untuk menambah kepercayaan diri perseroan dalam hal ekspansi kredit.

Pada tutup buku 2019, Bukopin membidik pertumbuhan fungsi intermediasi sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perusahaan berharap hal ini akan berimbas positif pada kemampuan rentabilitas.

Rachmat mengatakan bahwa dia belum mengetahui komitmen seluruh pemegang saham terkait penerbitan saham baru tersebut. “Nanti RUPS akan ketahuan,” katanya.

Pada tahun lalu, BBPK juga menerbitkan saham baru melalui PUT IV. KB Kookmin Bank sebagai Pembeli Siaga (standby buyer) membeli saham sebanyak 2,56 miliar lembar dengan harga Rp570 per saham. Bank mendapatkan dana segar senilai Rp1,46 triliun.

Kala itu PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak mengambil haknya. Dengan demikian kepemilikan Bosowa susut menjadi 23,39 persen.

Sementara itu Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemilik 22,00 persen saham. Kopelindo dan Negara Republik Indonesia, masing-masing, menggenggam 11,51 persen dan 8,92 persen.

Adapun berdasarkan laporan publikasi, per Juni 2019, rasio kewajiban penyediaan modal minimum ( KPMM ) Bukopin berada di bawah rata-rata industri, atau 13,20 persen. Kendati demikian capaian itu lebih baik dibandingkan posisi Juni 2018, 11,12 persen.

Seperti diketahui, permodalan bank tergerus oleh kredit bermasalah (non performing loan/NPL. Peningkatan rasio KPMM atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan seiring dengan membaiknya kualitas aset.

BBKP melaporkan rasio NPL kotor per Juni 2019 sebesar 5,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 6,84 persen. Begitu pula dengan rasio NPL bersih yang membaik dari 4,39 persen menjadi 3,63 persen.

Sebelumnya Bukopin telah menyatakan rencana penerbitan saham baru pada paruh kedua tahun ini. Aksi korporasi ini merupakan pengganti surat utang subordinasi senilai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun yang semula direncakan perusahaan dilepas ke pasar tahun ini.(red)

Continue Reading

Keuangan

Waspada Tawaran Pinjaman Lewat HP Berasal Dari Fintech Ilegal

Published

on

Finroll.com — Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran pinjaman melalui pesan seluler. Pasalnya, tawaran tersebut biasanya berasal dari financial technology (fintech) tak berizin atau ilegal, jelas Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar.

Munawar mengatakan, “Percuma juga (nomor) diblokir karena itu adalah mesin. Ada dugaan kalau sering dikirim SMS pinjaman daring berarti nomor kita pernah digunakan pihak lain untuk transaksi tidak bertanggung jawab,” ujar Munawar seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2019).

Munawar mengibaratkan fintech ilegal yang bergerak di bidang pinjaman daring seperti monster yang sulit diberantas. Kondisi itu tak lepas dari kebutuhan uang masyarakat yang tidak diimbangi dengan pemahaman teknologi informasi yang memadai.

“Karena cara meminjamnya gampang, saat butuh uang pinjam ke saudara sulit, tiba-tiba ada SMS masuk menawarkan pinjaman, dalam 1 jam masuk ke rekening. Padahal, lupa bunganya sangat tinggi,” tuturnya.

Lenih lanjut Munawar menjelaskan, hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK telah menutup 1.350 fintech ilegal berdasarkan penyelidikan server yang mayoritas berada di luar negeri. Upaya pemberantasan itu dilakukan karena kegiatan usahanya berpotensi merugikan masyarakat.

Selain menawarkan sebagai gambaran, tawaran kredit melalui pesan seluler, ciri lain fintech ilegal adalah cara penagihan yang kasar dan cenderung mempermalukan peminjam. Bahkan, fintech ilegal tak segan melakukan perundungan saat menagih.

Sementara pada saat pinjaman jatuh tempo, seorang peminjam biasanya akan dihubungi untuk penagihan. Jika tidak dibayar, peminjam akan menerima pesan penagihan mulai dari kata-kata halus hingga kasar. Bahkan, lanjutnya, ada yang diteror setiap satu jam.

Apabila tidak digubris, pengelola fintech ilegal mulai mengirim pesan ke seluruh nomor kontrak yang ada di daftar kontak telepon genggam peminjam mulai dari teman, tetangga, hingga keluarga.

“Bahkan, ada yang sempat foto bugil disebar ke seluruh nomor kontak,” paparnya.

Lebih lanjut Munawar mengingatkan sebaiknya hanya 3 fitur penting telepon seluler yang bisa diakses fintech yaitu kamera, microphone, dan lokasi. “Di luar itu tidak boleh, apalagi jika tidak ada hubungan dengan peminjaman. Misalnya, nomor kontak, foto, hingga data telepon genggam,” tuturnya.

Menurut Munawar, peminjam sulit melaporkan tindakan fintech ilegal kepada aparat kepolisian karena belum ada undang-undang khusus soal perlindungan data pribadi.

Pesan Munawar, bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjebak pada fintech ilegal dan belum mampu melunasi pinjamannya, Munawar menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah meminta restrukturisasi pembayaran.(red)

Continue Reading

Keuangan

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Tagih Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 6,5 Triliun

Published

on

Finroll.com — Tagihan yang mencapai Rp 6,5 triliun pada 2019. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menagih tunggakan BPJS Kesehatan.

Odang Muchtar selaku Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi mengatakan, BPJS Kesehatan kerap menunggak pembayaran JKN selama 4 bulan.

” Tunggakan yang ada sekarang bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya segera dibayar,” ujarnya yang dilansir dari Kompas di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Bila hal ini terus didiamkan kata Odang, maka rumah sakit akan mengalami  stunting. Sebab margin tipis dan peluang investasi terganggu oleh tunggakan BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu rumah sakit membutuhkan uang tunai untuk operasionalnya. Bahkan kata dia, akibat tidak memiliki uang tunai yang cukup akibat tunggakan BPJS Kesehatan, ada rumah sakit yang suplai obatnya sampai diputus oleh suplier.

“Perhatian kita segera lah bisa bayar tunggakan BPJS Kesehatan terpenuhi sampai obat kita distop supplier obat. Kalau iuran naik, darah BPJS juga baik,” katanya.

Ia meminta Ombudsman mendorong BPJS Kesehatan atau Kementerian Keuangan agar sesegera mungkin membayar tunggakan program JKN.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending