Connect with us

Hukum & Kriminal

Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara Terkait Kasus Ujaran Kebencian

Published

on


Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara Terkait Kasus Ujaran Kebencian

Finroll.com – Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara lantaran terbukti secara sah melakukan ujaran kebencian via Twitter. Pengacara Dhani, Habiburokhman, mengaku kecewa.

“Ya kita sangat prihatin putusannya sangat mengecewakan,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

Ahmad Dhani terbukti melakukan ujaran kebencian dengan 3 cuitan di akun Twitter Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan ini diunggah admin Twitter Ahmad Dhani, Bimo.

Bagi Habiburokhman, cuitan Ahmad Dhani tak memenuhi unsur pidana. Lagi pula, katanya, cuitan itu bukan diposting langsung oleh Dhani.

“Padahal fakta-fakta persidangan menguatkan Ahmad Dhani seperti adanya kesaksian bahwa bukan beliau yang sebenarnya mentweet dan ada juga keterangan ahli yang menytakan tweet tersebut tidak memenuhi unsur pidana,” sebut Habiburokhman. Perihal masalah cuitan diunggah admin, hakim menyatakan hal itu dilakukan atas perintah Dhani.

Cuitan pertama berbunyi, “Yang menistakan agama si Ahok…yang diadili KH Ma’ruf Amin”. Cuitan kedua berbunyi, “Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP”. Cuitan ketiga berbunyi, “Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS??? – ADP”. Ahmad Dhani sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa.

Dalam putusan majelis hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur ancaman hukuman pidana pada Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” ujar hakim ketua Ratmoho.(Detik)

Hukum & Kriminal

Bersekutu dengan Koruptor, Jaksa Pinangki Berharta Rp6,8 Miliar

Published

on

By

FINROLL.COM – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka suap terkait kasus terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sampai saat ini Korps Adhyaksa belum membeberkan peran Pinangki dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra hingga ia diduga menerima Rp7 miliar.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber, Pinangki sudah berkarier sebagai Jaksa selama 15 tahun. Ia menduduki posisi terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Pinangki yang juga merupakan istri perwira polisi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.
Lihat juga: Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Dilihat pada situs elhkpn.kpk.go.id, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019 silam. Tercatat Pinangki pada pelaporan itu memiliki harta senilai Rp6,8 miliar.

Rincian hartanya terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, yakni tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Barat dan Bogor. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp6.008.500.000.

Eks dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Trisakti ini juga memiliki aset bergerak berupa tiga kendaraan roda empat atau mobil. Alat transportasi itu bernilai Rp630.000.000.
Lihat juga: Diduga Terima Rp7 M, Jaksa Pinangki Terancam 5 Tahun Penjara

Sedangkan Kas dan Setara Kas yang turut dilaporkannya senilai Rp200.000.000. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp6.838.500.000.

Diketahui Kejagung menetapkan Pinangkii sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Agung cabang Salemba untuk 20 hari ke depan.

Pinangki dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Diduga Terkait Prostitusi, Polisi Amankan Artis FTV di Medan

Published

on

Finroll – Jakarta, Polrestabes Medan mengamankan seorang selebritas, HH (23), karena diduga terkait prostitusi artis, di sebuah hotel bintang lima.

“Benar, yang bersangkutan diamankan di salah satu hotel di Medan. Saat ini sudah tengah dimintai keterangannya,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko, dalam keterangannya, Senin (13/7) dini hari.

Dia menjelaskan dugaan prostitusi tersebut telah diselidiki sejak sepekan lalu. Polisi mendapat informasi terkait prostitusi di Medan di mana muncikari bisa menyediakan artis dari Jakarta.



“Jadi dari hasil penyelidikan beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi ada muncikari yang menawarkan kepada orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi,” urainya.

Penyelidikan mengarah pada HH. Dia terdeteksi baru mendarat di Bandara Kualanamu, Medan, pada Minggu (12/7) pagi, dan menginap di sebuah hotel.

Polisi bergerak ke hotel yang dimaksud. Di sana, HH diamankan bersama seorang pria di dalam kamar hotel.

“Jadi kita amankan seorang perempuan berinisial H umur 23 tahun. Pengakuannya baru landing dari Jakarta. Kemudian menginap di salah satu hotel dengan temannya,” terangnya.

Usai diamankan HH dan pria tersebut diboyong ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Untuk HH juga diinterogasi secara intensif di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan,

“Ini masih kita dalami, apakah kasusnya betul berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan. Ini masih kita dalami lebih jauh, ” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun, HH disebut-sebut merupakan aktris film televisi (FTV) yang juga selebgram.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending