Connect with us

Nasional

Akhirnya Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Baiq Nuril, Apa Katanya?

Published

on


Akhirnya Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Baiq Nuril, Apa Katanya?

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai kasus hukum yang mendera Baiq Nuril. Presiden menyebut, ia tidak bisa mengintervensi kasus hukum tersebut.

“Kasus Baiq Nuril supaya semua tahu. Pertama, tentu kita harus menghormati proses hukum. Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa intervensi putusan itu,” jelas Jokowi di Lamongan, Senin (19/11) yang dilansir dari Detikcom.

Meski demikian, Presiden menyarankan Baiq Nuril agar mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Ia juga mendorong Baiq mencari keadilan.

Baca Lainnya: Baiq Nuril, Korban Pelecehan Sexual yang di Vonis Bersalah

“Namun, dalam mencari keadilan Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu PK. Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan,” imbuhnya.

Bisa Membantu Baiq Nuril Mendapat Grasi

Sementara itu, Jokowi menegaskan ia baru membantu jika PK ditolak. Jokowi meminta Baiq Nuril mengajukan grasi kepadanya.

“Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya,” paparnya.

Sebelumnya, di tingkat PN Mataram Nuril sempat mendapat keringanan dari hakim dan menjadi tahanan kota. Hakim pun akhirnya memvonis bebas Nuril karena tidak melanggar UU ITE sebagaimana dakwaan jaksa.

Tetapi nasib Nuril berubah ketika majelis kasasi di MA, malah memvonis Nuril dengan hukuman penjara selama 6 bulan, dan diwajibkan membayar denda Rp500 juta.

Nasional

Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19

Published

on

Pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.
FINROLL.COM — Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.
“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).
“Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tuturnya.
Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.
“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja,” ucap Jokowi.
Meski nantinya darurat sipil diberlakukan, Jokowi meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka. “Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal. Tadi kita sudah bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini yang segera kita umumkan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.
Jokowi menyadari banyak pendatang di DKI Jakarta yang mempercepat mudik ke kampung halaman karena mereka kehilangan penghasilan sehari-hari. Para pendatang yang kebanyakan pedagang makanan yang mendapat penghasilan harian kehilangan pendapatannya akibat pemberlakukan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan.
“Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, mudik dapat menjadi medium penyebaran virus corona ke daerah-daerah. Sebab, saat ini Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaring pengaman sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik.
“Karena itu, saya minta percepatan program social safety net (jaring pengaman sosial) yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan,” ujar Jokowi.
“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedangang asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” lanjut dia.
Konsekuensi darurat sipil Pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang disertai kebijakan darurat sipil. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.
“Kesimpulan yang tadi diambil oleh Bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu pada tiga dasar (hukum),” kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden, Senin (30/3/2020).
Doni mengatakan, ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit pada era Presiden RI Soekarno.
Pasal 1 aturan tersebut menyebutkan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.
Hal itu dapat dilakukan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan.
Doni menyebut, pihaknya akan mengundang pakar hukum untuk merumuskan lebih jauh aturan turunan soal pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil ini. “Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar-pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko (penularan) yang besar, dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Doni.
Saat ditanya konsekuensi dari darurat sipil ini, Doni menyebut, penegakan hukum bisa dilakukan kepada masyarakat yang tak mengikuti aturan soal pembatasan sosial. “Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor,” kata dia.
Kendati demikian, Doni berharap masyarakat bisa disiplin mengikuti imbauan pemerintah soal pembatasan sosial ini. Misalnya, tak meninggalkan rumah jika tak mendesak.
Lalu menerapkan pembatasan jarak fisik di tempat umum, serta tak membuat acara yang mengundang keramaian. “Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin.
Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakkan hukum bagi mereka yang tidak disiplin,” kata dia.
Darurat sipil langkah terakhir Sementara itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.
“Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).
Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).
Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona.
“Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait,” kata dia.
Continue Reading

Nasional

Rieke Diah Pitaloka : Penanganan Covid-19 Harus Berbasis Riset Dan Teknologi

Published

on

Finroll.com — Rieke Diah Pitaloka sebagai Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menghadapi wabah virus Corona atau Covid -19. Namun demikian, sudah saatnya kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil pemerintah dilakukan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rieke mengatakan, apalagi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid -19 yang  berdasarkan riset ilmiah juga sesuai amanat UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek.

“Covid -19 bukan hanya bencana nasional, tetapi sudah berskala global. Tidak mungkin penanganan Covid -19 tanpa melakukan riset yang serius dan komprehensif,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Rieke, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari negara lain untuk mengatasi wabah Covid-19. Karena saat ini setiap negara juga sedang berjuang menghadapi virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut. Oleh karena itu dipastikan mereka juga memprioritaskan kepentingan bangsa dan negaranya, meski tetap melakukan kerja sama dengan negara lain.

Oleh karena itu, sambung Rieke, tidak mungkin kebijakan menghadapi Covid -19 tanpa memperkuat riset nasional sendiri. “Menteri Kesehatan pasti menyadari tidak mungkin penanganan COVID-19 tanpa rencana mitigasi yang matang. Rencana mitigasi tidak mungkin ada tanpa pemetaan penyebaran virus. Penyebaran virus sangatlah tidak mungkin tanpa riset uji sampel virus Covid -19,” jelasnya.

Sementara tidak mungkin dilakukan pengujian masif terhadap sampel virus Covid -19. Juga tidak mungkin dilakukan tanpa sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengujian. “Risikonya tinggi bagi penguji sampel virus Covid -19 sehingga perlu ada penguatan dan pelatihan khusus bagi SDM riset. SDM di Balitbangkes tidak cukup dan kerja mereka sudah luar biasa berat,” tuturnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, Minggu (29/3/2020) mengatakan, jumlah pasien positif terinfeksi covid 19 akibat virus corona kembali mengalami peningkatan. Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 1.285 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia bertambah menjadi 114 orang, pasien sembuh 64 orang.(red)

Continue Reading

Nasional

Update Corona : 1.285 Positif, 114 Meninggal, 64 Sembuh

Published

on

Jumlah pasien positif terinfeksi covid 19 akibat virus corona kembali mengalami peningkatan per Minggu (28/3). Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 1.285 kasus. Sementara itu korban meninggal dunia bertambah menjadi 114 orang, pasien sembuh 64 orang.

“Oleh karena itu mari sadari betul penambahan kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan di lingkungan masyarakat masih ada kasus positif yang belum isolasi,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, Minggu (29/3).

Jumlah korban positif corona naik signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pada Sabtu (28/3), pasien terkonfirmasi positif mencapai 1.155 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 102 orang, dengan jumlah yang sembuh 59 orang.

Pemerintah telah berulang kali mengampanyekan social distancing serta mengimbau masyarakat agar beraktivitas, belajar dan bekerja dari rumah. Namun demikian, pemerintah mengakui banyak hal mengenai kedisiplinan warga yang perlu ditingkatkan.

“Penularannya rentan pada orang-orang yang masih berkeliaran di luar rumah, padahal sudah disuruh diam di rumah,” ujar Yurianto sehari sebelumnya.

Yuri mengimbau masyarakat untuk tetap produktif selama tinggal di rumah, tak lupa untuk menerapkan physical distancing dan mengonsumsi makanan bergizi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji aturan mengenai larangan mudik. Eskalasi kasus corona berpotensi naik berkali-kali lipat jika terjadi pergerakan warga besar-besaran melalui mudik.

“Pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu,” kata Mahfud saat melakukan video conference dengan awak media, Jumat (27/3).

Dia memahami dalam Undang-undang Dasar warga pulang ke kampung masing-masing atau mudik adalah hak setiap orang. Ini juga merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dilanggar oleh negara secara sembarangan.

“Tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi,” kata dia.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending