Connect with us
[adrotate group="1"]

Analisis

Ancaman Krisis Utang Usai Pandemi dan Beban Presiden Penerus Jokowi

Published

on


FINROLL.COM – Virus corona memakan banyak korban jiwa. Hampir semua negara di dunia dibuat kalang kabut. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk menangani dan memutus mata rantai penularan virus asal Wuhan ini. Namun, kebijakan yang dibuat seperti lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) malah berdampak pada perekonomian. Kebijakan global yang melarang untuk berkerumun dan jaga jarak juga berdampak pada ekonomi negara.

Untuk menyelematkan ekonomi, banyak negara memilih untuk menambah utang. Utang ini dibutuhkan untuk dana penanganan Covid-19, di samping pendapatan negara yang anjlok.

Presiden Bank Dunia, David Malpass menyebut bahwa pandemi Covid-19 memicu krisis utang di beberapa negara. Para investor dunia diminta untuk bersiap memberikan beberapa bentuk keringanan, termasuk pembatalan atau penghapusan utang.

Malpass bahkan menyebut bahwa beberapa negara tidak dapat membayar kembali utang yang mereka tanggung.

“Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat utang. Ini bisa disebut keringanan atau pembatalan utang. Menjadi penting juga agar jumlah utang dikurangi melalui restrukturisasi, ” ucap Malpass dikutip dari Reuters.

Langkah serupa juga pernah dilakukan dalam krisis keuangan sebelumnya seperti di Amerika Latin dan inisiatif Heavily Indebted Poor Country (HIPC) yang diinisiasi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan beberapa kreditor multilateral lain. Inisiatif ini diberikan ke negara-negara yang memiliki utang besar pada 1990-an.

Indonesia juga tak luput dari penumpukan utang akibat pandemi. Bahkan, pertama dalam sejarah penarikan utang dilakukan secara besar-besaran akibat pandemi.

Defisit Melebar Utang Nambah

Kementerian Keuangan memprediksi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 6,3 persen tahun ini. Pelebaran defisit tersebut menandakan penarikan utang tahun ini cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, defisit sebesar 6,3 persen belum pernah terjadi. Bahkan, pada saat krisis 1998 Indonesia hanya mengalami defisit APBN sebesar 4 hingga 5 persen.

“Indonesia, kita push ke 6,3 persen defisitnya. Belum pernah kita begitu defisitnya, dalam konteks krisis pun. 1998 pun kita defisitnya paling cuma 4 atau 5. Jadi belum pernah kita sedalam itu kita introduce fiskal,” ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (25/9).

Febrio mengatakan, pelebaran defisit terjadi karena penerimaan negara melambat bahkan tumbuh negatif. Sementara belanja yang dikeluarkan membengkak sehingga pilihan yang harus diambil adalah menambah utang.

“Kita lihat semua negara itu tergantung kemampuannya meminjam. Ingat defisit itu artinya meminjam uang karena uangnya nggak cukup sehingga dia belanja lebih banyak berarti ngutang,” paparnya.

Dia menambahkan, pelebaran defisit ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara di dunia. “Jadi banyak negara memang agresif sekali dalam menghadapi krisis ini secara fiskal dan moneter,” tandasnya.

Tambah Utang Hampir Rp700 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2020 mencapai Rp500,5 triliun. Bersamaan dengan defisit tersebut, pemerintah juga sudah menarik utang sebesar Rp693,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah melakukan penarikan SBN neto sebesar Rp671,6 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Utang baru tersebut menandakan beban yang luar biasa pada APBN.

“Defisit Rp500 triliun pemerintah sudah melakukan issuance SBN neto Rp671,6 triliun dan menarik pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Pembiayaan utang kita capai Rp693,6 triliun dari yang diperkirakan capai Rp1.220 triliun,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

“Ini kenaikan luar biasa untuk SBN yakni 143 persen dari tahun lalu. Beban APBN kita luar biasa berat dan ini terlihat dari sisi pembiayaannya,” tutup Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa utang yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari suatu pembangunan. Sebab, tanpa adanya utang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menutup kebutuhan pembiayaan dalam negeri.

“Di Indonesia ini pembahasan utang bermacam-macam dimensinya utang itu sebagai sesuatu yang haram, riba, ada yang benci sama utang, ada yang dia tidak bisa menerima seolah-olah hutang itu sesuatu yang menakutkan,” kata Sri Mulyani dalam siaran akun Instagramnya, Sabtu (18/7). (Merdeka.com)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Analisis

Pertarungan Baru Tiongkok dan Jepang di Indonesia

Tiongkok menancapkan kukunya semakin dalam di Indonesia melalui investasi besar-besaran. Jepang tak membiarkan pengaruhnya di Tanah Air pudar.

Published

on

FINROLL.COM – Membawa satu rombongan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengunjungi Jepang. Dalam lawatannya pada pekan lalu, Erick didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Mereka dijamu perwakilan pemerintah dan kalangan bisnis di sana. Dengan target utama meningkatkan kerja sama ekonomi, sejumlah kalangan menilai ini sebagai sinyal kedekatan kedua negara di tengah upaya Tiongkok memperkuat pengaruhnya ke Indonesia.

Kesehatan, perumahan, industri baterai kendaraan listrik, dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional menjadi topik utama sektor-sektor yang didiskusikan.

Erick menjajaki sejumlah perusahaan dan institusi keuangan Jepang untuk berinvestasi di Tanah Air. Kunjungan Erick ini tak lama setelah Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia pada 20 Oktober lalu.

Di Jakarta, Suga menyatakan komitmen Negeri Matahari Terbit itu untuk mempekuat kerja sama dengan Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, ada Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban, dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Total investasi Jepang pada proyek-proyek tersebut diperkirakan lebih dari Rp 90 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk mega proyek lapangan gas Abadi oleh perusahaan minyak dan gas asal Jepang, Inpex. Pengembangan di Blok Masela ini diperkirakan menelan investasi hingga Rp 277 triliun.

Di samping itu masih ada proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL) di DKI Jakarta. Dalam proyek ini Jepang akan memberikan pinjaman lunak melalui skema Official Development Assistance (ODA) sebesar 64,4 miliar yen atau sekitar Rp 8,7 triliun. Adapun total dana yang dibutuhkan untuk proyek ini sebesar Rp 14 triliun.

Tak hanya itu, ada beberapa perusahaan Jepang yang juga berencana memperbesar investasi di Indonesia. Toyota kembali menggelontorkan US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28,3 triliun mulai tahun lalu hingga 2023 untuk mengembangkan kendaraan listrik.

Kemudian, Mitsubishi Chemical menyatakan akan menambah guyuran modal di Tanah Air US$ 150 juta, sekitar Rp 2,2 triliun, untuk membangun pabrik baru di Cilegon, Banten. Lalu ada Denso, Sagami Electric, dan Panasonic yang memindahkan pabriknya ke Indonesia dengan nilai investasi masing-masing US$ 138 juta, US$ 50 juta, dan US$ 30 juta.

Denso, Sagami, dan Panasonic merupakan tiga dari tujuh perusahaan yang merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia imbas perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat. Empat perusahaan lainnya yaitu Meiloon Technology (Taiwan), Alpan Lighting (AS), LG Electronics (Korea), dan Kenda Tire (Taiwan). Total investasi relokasi pabrik keempat perusahaan itu Rp 8,4 triliun.

Di masa pandemi ini pemerintah Jepang memang memberikan subsidi 70 miliar yen atau sekitar US$ 653 juta kepada 87 perusahaan negaranya untuk memindahkan produksi dari Cina kembali ke dalam negeri atau ke Vietnam, Myanmar, Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pandemi corona membuat Jepang tersadar bahwa ekonominya terlalu bergantung pada Tiongkok. Ketika Negeri Panda itu menerapkan penguncian wilayah atau lockdown, rantai pasok (supply chain) produksi sejumlah perusahaan Jepang terganggu. Seperti Nissan yang pada Februari lalu terpaksa menghentikan produksi karena pasokan onderdil dari Cina macet.

Dari total subsidi yang dianggarkan Jepang tersebut, 57,4 miliar yen (US$ 536 juta) diberikan kepada 57 perusahaan yang dipastikan bakal memindahkan produksinya ke negara asalnya. Sementara sisanya diberikan kepada 30 perusahaan untuk memboyong produksinya ke negara-negara Asia Tenggara.

Peluang inilah yang ingin ditangkap Indonesia, walaupun hanya berhasil menjaring segelintir perusahaan. Seperti pada 2019, Indonesia gagal total dalam mengundang 33 perusahaan yang hengkang dari Tiongkok. Sebanyak 23 di antaranya memilih pindah ke Vietnam dan sisanya berlabuh di Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Tiongkok Salip Jepang Sebagai Investor Terbesar Kedua di Indonesia

Berkebalikan dengan Jepang, PMA asal Tiongkok pada periode yang sama masih naik 5,92% dari US$ 3,31 miliar menjadi US$ 3,51 miliar. Sejak 2019, Tiongkok telah menyalip Jepang sebagai negara penyumbang PMA terbesar kedua setelah Singapura.

Tahun lalu PMA asal Tiongkok US$ 4,74 miliar, melonjak nyaris dua kali dibandingkan 2018 sebesar US$ 2,38 miliar. Sedangkan PMA asal Jepang turun menjadi US$ 4,31 miliar dari sebelumnya US$ 4,95 miliar.

Singapura masih berada di urutan teratas dengan PMA sebesar US$ 6,51 miliar pada 2019. Sedangkan pada triwulan ketiga tahun ini nilainya melonjak hingga 33,13% secara tahunan menjadi US$ 7,16 miliar dari US$ 5,38 miliar pada periode yang sama 2019.

Menurut data BKPM, investasi Tiongkok di Indonesia selama 10 tahun terakhir berfokus pada tiga sektor. Ketiganya yakni industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya dengan nilai US$ 7,52 miliar dari 954 proyek; kemudian listrik, gas, dan air US$ 3,64 miliar (551 proyek); serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi US$ 3,44 miliar (227 proyek).

Salah satu investasi besar Tiongkok yang tengah digarap saat ini yaitu pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini membutuhkan dana US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 85 triliun.

China Development Bank membantu pendanaan proyek dengan utang US$ 4,5 miliar. Hingga saat ini dana yang telah digelontorkan dari ekuitas ataupun pinjaman mencapai 55 % dari total kebutuhan anggaran.

Sedangkan sisanya ditanggung oleh modal dari pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yakni Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang terdiri dari Wijaya Karya, Kereta Api Indonesia, PTPN VIII, dan PT Jasa Marga Tbk. Kepemilikan mereka 60 % saham, dan konsorsium Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. menguasai sisanya.

Sama dengan Huayue, Lygend juga akan membangun pabrik smelter nickel, cobalt, dan ferronickel, serta pembangkit listrik di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Sulawesi Utara. Total investasi dua proyek ini US$ 2 miliar.

Dari jumlah tersebut, Lygend berkontribusi 36,9% atau US$ 738 miliar. Sementara itu pembangunan kawasan industri Morowali dipegang oleh Tsingshan Holding Group dan Delong Holdings yang saat ini telah menginvestasikan US$ 16 miliar (Rp 226,7 triliun) dan menyatakan berkomitmen untuk meningkatkan investasinya menjadi US$ 20,9 miliar (Rp 296,1 triliun) hingga 2024 dan sekitar US$ 35 miliar (Rp 495,9 triliun) hingga 2033.

Tsingshan juga bermitra dengan GEM Co.Ltd., Burnp Recycling Technology Co.Ltd., PT Indonesia Morowali Industrial Park, dan Hanwa. Mereka mendirikan perusahaan patungan Qing Mei Bang (QMB) New Energy, yang akan memproduksi bijih nikel laterit (laterite nickel ore) untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Total investasi pendirian QMB sebesar US$ 700 juta (Rp 9,9 triliun). Juru bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan kepada Reuters, bahwa perusahaan-perusahaan asal Tiongkok ini akan bermitra dengan investor dari Perancis, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan lainnya. Perusahaan energi Tiongkok, Powerchina juga menggarap pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan, Kalimantan Utara.

Proyek PLTA yang juga bagian dari Belt and Road Inititive Tiongkok ini rencananya memiliki kapasitas 9.000 megawatt (MW), menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan PLTA Son La di Sungai Da, Vietnam, yang berkapasitas 2.400 MW. Oleh karena itu proyek ini pun membutuhkan investasi yang tidak sedikit, US$ 20,7 – 24,3 miliar (Rp 304 – 357 triliun). Selain Powerchina, proyek ini akan dibiayai Central Asia Capital Ltd.Pada saat tender awal, Cina dan Jepang bersaing ketat memperebutkan proyek ini. Saat itu tersiar kabar Jepang berpotensi besar memenangkannya. Namun, terjadi tarik-menarik dan lobi kanan-kiri yang cupuk ketat. Hingga akhirnya Cina bisa menggenggam proyek tersebut. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Analisis

Mengukur Seberapa Besar Risiko Tumpukan Utang Luar Negeri

Published

on

FINROLL.COM – Utang luar negeri yang terus meningkat bisa berakibat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, menambah beban bagi generasi mendatang karena strukturnya lebih banyak utang jangka panjang.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus meningkat. Pada 2019, Bank Dunia mencatat nilainya US$ 402,8 miliar. Lebih tinggi 5,9% dari tahun sebelumnya yang US$ 379,58 miliar. Negeri ini pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang terbesar di dunia.

Pada Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia meningkat lagi menjadi US$ 413,4 miliar atau setara Rp 6.013 triliun mengacu kurs Jisdor akhir periode sama. Posisi ini tumbuh 5,7% dibandingkan periode sama tahun lalu dan naik 4,2% dibandingkan bulan sebelumnya.

ULN Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok asal, yakni pemerintah, BI, dan swasta. Pada Agustus 2020, milik pemerintah tercatat mencapai US$ 200,14 miliar atau tumbuh 3,4% secara tahunan (yoy). Lalu, bank sentral sebesar US$ 2,8 miliar atau naik 1,48% yoy. Sementara, swasta mencapai US$ 210,4 miliar atau meningkat 7,9% yoy.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 34,54% hingga Agustus 2020. Angka itu meningkat dari 2019, tapi masih dalam batas aman bila mengacu kepada UU Keuangan Negara yang maksimal 60% terhadap PDB. Begitupun masih lebih baik dibandingkan rasio utang ke PDB negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.

Berdasarkan data Dana Moneter Interasnional (IMF) per Oktober 2020, rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 238% pada 2019 dan diprediksi naik menjadi 266,18% pada tahun ini. Lalu, Singapura mencapai 130% dan diprediksi menjadi 131,2% pada 2020.

Kemudian, rasio utang terhadap PDB AS mencapai 108,7% pada 2019 dan diprediksi menjadi 131,2% tahun ini. Tiongkok mencapai 52,6% tahun lalu dan diperkirakan menjadi 61,7% pada 2020. Untuk Korea Selatan mencapai 41,9% pada 2019 dan diproyeksi menjadi 48,4% tahun ini.

Meski demikian, penting mewaspadai peningkatan ULN Indonesia, khususnya milik pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan mencatat porsi ULN pemerintah yang berdenominasi valuta asing (valas) mencapai 29% hingga Agustus 2020. Rinciannya, utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) valas mencapai Rp 1.235.24 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,59 triliun.

Asia Development Bank (ADB) bulan lalu pun merilis laporan yang menyatakan rasio kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah Indonesia mencapai 30,8% pada Juni 2020. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang (12,9%/Maret 2020), Tiongkok (9,7%/Juni 2020), dan Korea Selatan (12,8%/Maret 2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini membuat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Jika gejolak eksternal terjadi, maka nilai tukar rupiah bisa melemah.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah, otomatis utangnya jadi membengkak karena dalam bentuk valas. Upaya membayarnya akhirnya jadi lebih susah,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Senin (19/10).

Faisal menyarankan pemerintah memprioritaskan pembiayaan lewat utang dalam negeri yang risikonya lebih kecil. Misalnya terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Covid-19, bisa melalui pembelian SBN oleh BI dalam skema burden sharing yang telah termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

BI sejauh ini telah membeli SBN senilai Rp 291,3 triliun. Rinciannya di pasar perdana Rp 61,6 triliun dan di pasar sekunder untuk pendanaan public goods Rp 229,68 triliun. Faisal menilainya masih kurang, karena semestinya bank sentral bisa membeli lebih banyak. Namun, Faisal menyoroti belum efektifnya penggunaan anggaran yang bersumber dari ULN untuk menangangi pandemi Covid-19.

Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga 14 Oktober 2020 tercatat baru mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Padahal, tujuan pemerintah menambah ULN untuk keperluan tersebut yang tergambar dari proporsi terbesarnya di sektor kesehatan dan kegiatan sosial, yakni US$ 47,39 miliar. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Analisis

Misi Prabowo di AS

Published

on

FINROLL.COM — Setelah lama dilarang masuk ke Amerika Serikat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya menuju ke negara itu untuk kunjungan kerja pada Oktober 1519, atas undangan dari mitranya dari AS Mark Esper.

Permintaan tersebut menyiratkan bahwa Washington adalah bersedia mengesampingkan semua masalah masa lalu untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, di tengah upaya Washington untuk mempertahankan pijakan di Asia dan Pasifik berhadapan dengan China yang sedang bangkit. Undangan tersebut dirancang untuk diskusi lebih lanjut tentang kerja sama pertahanan bilateral.

Selain itu Dari berbagai aspek kerjasama, banyak spekulasi kunjungan tersebut akan menyegel kesepakatan sistem senjata utama (alutsista) buatan Amerika untuk memodernisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ada dalam rencana strategis ketiga (Renstra) yang disebut Minimum Essential Force. Renstra pertama mencakup periode 2009-20014.

Hingga akhir Renstra II tahun 2019 pencapaiannya hanya 63,19 persen, dibandingkan dengan target 75,54 p Jadi, pemerintah dipaksa untuk mencapai 36,81 persen lagi untuk mencapai penyelesaian pada tahun 2024.

Ada beberapa alasan kekurangan tersebut, seperti tidak adanya pengadaan alutsista besar dalam Renstra kedua, atau kesulitan dalam memperoleh sistem persenjataan tertentu, seperti sebagai jet tempur berat Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

AS menggunakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) untuk membujuk Indonesia agar meninggalkan kontrak Sukhoi dan sebagai gantinya membeli pesawat tempur Amerika, sejalan dengan slogan Presiden Donald Trump “ Beli American “dan” Make America Great Again “.

Angkatan Udara telah mengungkapkan rencana untuk membeli dua skuadron F-16 Viper. Sementara beberapa pihak di dalam negeri telah menyampaikan harapan bahwa Indonesia akan membeli jet siluman F-35 Lightning II hal ini masih mustahil karena Jakarta belum menjalin aliansi dengan Washington.

Sementara itu, TNI AD sudah menunjukkan ketertarikannya pada pesawat hybrid tiltrotor MV22 Osprey, meski belum misi sudah dilakukan. TNI Angkatan Darat sudah mengoperasikan helikopter serang AH-64E Apache Guardian buatan AS.

Apa pun kesepakatan persenjataan yang bisa ditandatangani Prabowo selama kunjungannya, harus melibatkan perusahaan pertahanan lokal sebagaimana diatur dalam UU Industri Pertahanan, seperti transfer of- teknologi atau skema offset.

Ini akan menjadi penjualan yang sulit bagi Prabowo untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan perusahaan pertahanan Indonesia karena Washington jarang memberikan peluang seperti itu kepada negara-negara di luar jaringan sekutunya.

Namun demikian, AS mungkin ingin Indonesia sedikit beralih ke Washington ketika menghadapi China, yang klaim “sembilan garis putus-putusnya” tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, di pinggiran selatan Laut China Selatan.

Sedangkan Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan, dan telah tidak ada sengketa teritorial dengan China, ada pertempuran berulang di ZEE di antara mereka. Mungkin Angkatan Laut dan Badan Keamanan Maritim (Bakamla) dapat menjadi penerima senjata Washington. menjawab, meskipun Bakamla tidak berada di bawah lingkup Prabowo.

Namun, pindah ke Washington mungkin membuat pusing para pembuat kebijakan Indonesia yang memiliki taruhan besar pada keberhasilan Beijing dalam pembangunan ekonominya. Seperti yang pernah dikatakan mantan wakil presiden Mohammad Hatta, Indonesia harus berhati-hati baris di antara dua terumbu. (hdyt/thejakartapost)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending