Connect with us

Hukum & Kriminal

Andi Arief Pakai Narkoba, Jokowi yang Salah

Published

on


Andi Arief Pakai Narkoba, Jokowi yang Salah

Finroll.com – Politikus Demokrat Andi Arief ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Mantan aktivis 1998 ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, Minggu (3/3).

Penangkapan AndiArief membuat kaget banyak pihak. Partai Demokrat langsung menggelar rapat khusus untuk membahas masalah penangkapan ini.

“Kami Partai Demokrat kaget atas peristiwa yang menimpa pribadi Andi Arief, mengingat sepengetahuan kami Andi Arief selama ini tidak pernah terlibat persoalan narkoba,” jelas, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik.

Sementara itu, Waketum DPP Gerindra Arief Poyuono menyebut Andi Arief cuma jadi korban kegagalan Pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia.

“Dan peredaran Narkoba sendiri bukannya makin menurun malah makin banyak di era Joko Widodo dan makin mengancam generasi Indonesia,” kata Arief kepada wartawan, Senin (4/3).

“Yang Pasti Andi Arief itu korban dan mungkin pengkomsumsi Narkoba maka Andi Arief harus segera di rehabilitasi saja dari ketergantungan Narkoba di Rumah Rehabilitasi Dari Ketergantungan Narkoba milik Negara,” lanjutnya.

Ucapan Arief ini menuai reaksi dari kubu Jokowi. Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komunitas Ksatria Airlangga, menilai ucapan itu tendensius dan cuma mengkambinghitamkan pemerintah. Justru para politikus pengguna narkoba sangat berbahaya, karena merekalah pengambil keputusan publik.

Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko menilai tertangkapnya Andi Arief justru mengindikasikan keseriusan pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesa.

Karena itu Teguh mendesak kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Andi Arief ini agar masyarakat tahu kejadian yang sebenarnya. Dia meminta para politisi tidak bicara sembarangan karena publik sudah cerdas untuk menilai siapa yang gemar memutarbalikkan fakta.

“Kita jadi tahu, bagaimana kualitas politisi kita yang begitu gampang memelintir fakta demi kepentingan kelompoknya, sindir Teguh.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily pun mempertanyakan pernyataan Arief Poyuono.

“Pak Arief Poyuono sedang tidak mengigau kan? Kok Andi Arief yang mengonsumsi narkoba, Pak Jokowi yang disalahkan. Andi Arief yang bersalah, Pak Jokowi yang disalahkan. Justru dengan ditangkapnya Andi Arief pemerintah Jokowi tak pandang bulu siapa pun yang terlibat narkoba harus diadili,” tutur Ace.

Polisi telah melakukan tes urine terhadap AA, hasilnya positif. Mereka juga mengungkap penangkapan Andi Arief dilakukan karena adalanya laporan masyarakat. Penangkapan ini murni terkait pemberantasan narkoba dan tidak menyangkut hal-hal lain.

“Kami sudah juga melakukan tes urine terhadap saudara AA dan positif mengandung metamfetamin atau jenis narkoba biasa disebut sabu,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Mohammad Iqbal.

(sumber: merdeka)

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus Jiwasraya Bermula dari Laporan Rini Soemarno

Published

on

By

Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih terus bergulir. Hingga Senin (13/1), Kejaksaan Agung sudah memanggil 34 saksi terkait kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun itu. Namun, belum ada tersangka yang dijerat dalam kasus itu.

Ternyata, kasus Jiwasraya ini pertama kali dilaporkan ke kejaksaan oleh Rini Soemarno. Ia melaporkan kasus ini pada 17 Oktober 2019 atau selang 3 hari ia lengser dari jabatannya.

Rini sendiri menjabat sebagai Menteri BUMN pada periode 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019. Ia digantikan oleh Erick Thohir.

“Kasus ini bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor : SR–789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero),” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/1).

Berangkat dari laporan itu, kejaksaan kemudian melakukan penyelidikan. Hingga pada akhirnya pada 17 Desember 2019, status kasus tersebut naik ke tahap penyidikan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT –33/F.2/Fd.2/12/2019.

“Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” kata Hari.

Berdasarkan pemeriksaan, penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan setidaknya 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Akibat adanya transaksi-transaksi yang tak sesuai ketentuan itu, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019, diduga menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

“Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan,” ungkap Hari.

“Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional,” sambungnya.

Menurut Hari, hal tersebut terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi.

Kejaksaan pun sudah memetakan beberapa langkah Asuransi Jiwasraya terkait hal tersebut, antara lain :

1. Penempatan Saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
2. Penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98%-nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Predator Seks, Mahasiswa Indonesia Reynhard Sinaga Dipenjara

Published

on

By

Reynhard Sinaga, 36 tahun, mahasiswa S3 Indonesia di Inggris, divonis hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti melakukan penyerangan seksual atau perkosaan terhadap 48 korban laki-laki. Kementerian Luar Negeri RI pada Senin malam, 6 Januari 2020, belum memberikan pernyataan atas hal ini.

Situs independent.co.uk mewartakan Reynhard dinyatakan bersalah karena membujuk laki-laki yang ada di luar klub-klub malam di Kota Manchester, Inggris, agar datang ke apartemennya. Di tempat itu, Reynhard merekam sendiri saat dia melakukan penyerangan seksual terhadap para korbannya dalam kondisi tak sadarkan diri karena pengaruh obat bius.

Kepolisian Inggris menduga ada lebih dari 190 korban perkosaan yang dilakukan Reynhard. Dia harus menjalani hukuman penjara minimal 30 tahun.

Dalam sidang sesi dengar, Reynhard diketahui keluar dari apartemennya pada dini hari mencari laki-laki mabuk yang sedang sendirian di sekitar klub-klub malam dekat apartemennya. Reynhard lalu berpura-pura menjadi orang baik menawarkan pada laki-laki mabuk itu apartemennya untuk tidur atau minum alkohol lebih banyak.

Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai setan predator seksual yang memangsa laki-laki muda. Kasusnya menjadi salah satu kasus perkosaan terbesar dalam sejarah Inggris.

“Salah satu korban menggambarkan Anda seorang monster. Skala dan dahsyatnya pelanggaran Anda menegaskan sebuah deskripsi yang akurat,” kata Goddard.

Sebagian besar korban Reynhard adalah heteroseksual. Mereka umumnya hanya punya sedikit ingatan atau bahkan tidak ingat sama sekali penyerangan seksual yang dialami pada mereka karena di bawah pengaruh obat bius.

Reynhard merekam tindak kejahatannya lewat kamera ponsel. Saat korbannya keluar dari apartemen Reynhard, mereka bahkan tidak sadar telah menjadi korban perkosaan.

Perbuatan jahat Reynhard terbongkar ketika salah satu korban tiba-tiba sadar dan menemukan dirinya sedang diperkosa Reynhard. Korban memukul pelaku, lalu merebut ponsel Reynhard untuk menelepon polisi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending