Connect with us

Hukum & Kriminal

Andi Arief Pakai Narkoba, Jokowi yang Salah

Published

on


Andi Arief Pakai Narkoba, Jokowi yang Salah

Finroll.com – Politikus Demokrat Andi Arief ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Mantan aktivis 1998 ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, Minggu (3/3).

Penangkapan AndiArief membuat kaget banyak pihak. Partai Demokrat langsung menggelar rapat khusus untuk membahas masalah penangkapan ini.

“Kami Partai Demokrat kaget atas peristiwa yang menimpa pribadi Andi Arief, mengingat sepengetahuan kami Andi Arief selama ini tidak pernah terlibat persoalan narkoba,” jelas, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik.

Sementara itu, Waketum DPP Gerindra Arief Poyuono menyebut Andi Arief cuma jadi korban kegagalan Pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia.

“Dan peredaran Narkoba sendiri bukannya makin menurun malah makin banyak di era Joko Widodo dan makin mengancam generasi Indonesia,” kata Arief kepada wartawan, Senin (4/3).

“Yang Pasti Andi Arief itu korban dan mungkin pengkomsumsi Narkoba maka Andi Arief harus segera di rehabilitasi saja dari ketergantungan Narkoba di Rumah Rehabilitasi Dari Ketergantungan Narkoba milik Negara,” lanjutnya.

Ucapan Arief ini menuai reaksi dari kubu Jokowi. Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komunitas Ksatria Airlangga, menilai ucapan itu tendensius dan cuma mengkambinghitamkan pemerintah. Justru para politikus pengguna narkoba sangat berbahaya, karena merekalah pengambil keputusan publik.

Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko menilai tertangkapnya Andi Arief justru mengindikasikan keseriusan pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesa.

Karena itu Teguh mendesak kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Andi Arief ini agar masyarakat tahu kejadian yang sebenarnya. Dia meminta para politisi tidak bicara sembarangan karena publik sudah cerdas untuk menilai siapa yang gemar memutarbalikkan fakta.

“Kita jadi tahu, bagaimana kualitas politisi kita yang begitu gampang memelintir fakta demi kepentingan kelompoknya, sindir Teguh.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily pun mempertanyakan pernyataan Arief Poyuono.

“Pak Arief Poyuono sedang tidak mengigau kan? Kok Andi Arief yang mengonsumsi narkoba, Pak Jokowi yang disalahkan. Andi Arief yang bersalah, Pak Jokowi yang disalahkan. Justru dengan ditangkapnya Andi Arief pemerintah Jokowi tak pandang bulu siapa pun yang terlibat narkoba harus diadili,” tutur Ace.

Polisi telah melakukan tes urine terhadap AA, hasilnya positif. Mereka juga mengungkap penangkapan Andi Arief dilakukan karena adalanya laporan masyarakat. Penangkapan ini murni terkait pemberantasan narkoba dan tidak menyangkut hal-hal lain.

“Kami sudah juga melakukan tes urine terhadap saudara AA dan positif mengandung metamfetamin atau jenis narkoba biasa disebut sabu,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Mohammad Iqbal.

(sumber: merdeka)

Hukum & Kriminal

Bersekutu dengan Koruptor, Jaksa Pinangki Berharta Rp6,8 Miliar

Published

on

By

FINROLL.COM – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka suap terkait kasus terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sampai saat ini Korps Adhyaksa belum membeberkan peran Pinangki dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra hingga ia diduga menerima Rp7 miliar.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber, Pinangki sudah berkarier sebagai Jaksa selama 15 tahun. Ia menduduki posisi terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Pinangki yang juga merupakan istri perwira polisi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.
Lihat juga: Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Dilihat pada situs elhkpn.kpk.go.id, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019 silam. Tercatat Pinangki pada pelaporan itu memiliki harta senilai Rp6,8 miliar.

Rincian hartanya terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, yakni tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Barat dan Bogor. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp6.008.500.000.

Eks dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Trisakti ini juga memiliki aset bergerak berupa tiga kendaraan roda empat atau mobil. Alat transportasi itu bernilai Rp630.000.000.
Lihat juga: Diduga Terima Rp7 M, Jaksa Pinangki Terancam 5 Tahun Penjara

Sedangkan Kas dan Setara Kas yang turut dilaporkannya senilai Rp200.000.000. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp6.838.500.000.

Diketahui Kejagung menetapkan Pinangkii sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Agung cabang Salemba untuk 20 hari ke depan.

Pinangki dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Diduga Terkait Prostitusi, Polisi Amankan Artis FTV di Medan

Published

on

Finroll – Jakarta, Polrestabes Medan mengamankan seorang selebritas, HH (23), karena diduga terkait prostitusi artis, di sebuah hotel bintang lima.

“Benar, yang bersangkutan diamankan di salah satu hotel di Medan. Saat ini sudah tengah dimintai keterangannya,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko, dalam keterangannya, Senin (13/7) dini hari.

Dia menjelaskan dugaan prostitusi tersebut telah diselidiki sejak sepekan lalu. Polisi mendapat informasi terkait prostitusi di Medan di mana muncikari bisa menyediakan artis dari Jakarta.



“Jadi dari hasil penyelidikan beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi ada muncikari yang menawarkan kepada orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi,” urainya.

Penyelidikan mengarah pada HH. Dia terdeteksi baru mendarat di Bandara Kualanamu, Medan, pada Minggu (12/7) pagi, dan menginap di sebuah hotel.

Polisi bergerak ke hotel yang dimaksud. Di sana, HH diamankan bersama seorang pria di dalam kamar hotel.

“Jadi kita amankan seorang perempuan berinisial H umur 23 tahun. Pengakuannya baru landing dari Jakarta. Kemudian menginap di salah satu hotel dengan temannya,” terangnya.

Usai diamankan HH dan pria tersebut diboyong ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Untuk HH juga diinterogasi secara intensif di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan,

“Ini masih kita dalami, apakah kasusnya betul berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan. Ini masih kita dalami lebih jauh, ” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun, HH disebut-sebut merupakan aktris film televisi (FTV) yang juga selebgram.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending