Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Anies Instruksikan Naikkan Tarif Parkir untuk Atasi Polusi

Published

on


3 “Jurus” Anies Hadapi Musim Hujan dan Banjir di Jakarta

Finroll.com –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memperluas kawasan ganjil genap serta menaikkan tarif parkir di wilayah yang dilalui angkutan umum untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.

Kedua kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub diterbitkan Kamis lalu (1/8).

“Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau,” mengutip instruksi Anies dalam Ingub.

Anies belum menentukan kawasan yang akan diterapkan sistem ganjil genap. Dalam Ingub, Anies baru meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk menyiapkan penerbitan peraturan gubernur baru tentang ganjil genap.

Mantan Mendikbud itu juga menginginkan kenaikkan tarif parkir di wilayah-wilayah yang dilalui oleh angkutan umum mulai dari tahun 2019. Anies meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk menyiapkan penerbitan revisi peraturan gubernur tentang tarif parkir 2019.

Ia juga ingin menerapkan kebijakan congestion pricing pada 2021 mendatang. Anies meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang congestion pricing.

Congestion pricing sendiri adalah pengenaan biaya kepada pengguna jalan yang didasarkan pada kepadatan lalu lintas. Semakin padat lalu lintas, semakin besar biaya yang dikenakan kepada pengguna jalan.

Congestion pricing juga dikenal dengan istilah electronic road pricing (ERP). Rencananya, congestion pricing atau ERP bakal diterapkan di Jakarta pada akhir 2019 mendatang.

Selain kebijakan mengenai tarif parkir dan perluasan ganjil genap, Anies juga ingin memperketat pengawasan terhadap sumber penghasil polusi udara. Misalnya cerobong industri aktif yang berada di wilayah DKI Jakarta.

“Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta agar melakukan pengukuran emisi dan inspeksi setiap 6 bulan pada seluruh cerobong industri aktif dan mempublikasikan hasilnya,” mengutip instruksi Anies.

Diketahui beberapa waktu terakhir situs pengukur kualitas udara, yakni Airvisual, menempatkan Jakarta sebagai kota dengan udara yang paling buruk di tingkat dunia. Karenanya, isu polusi ini pun sudah sampai ke meja pengadilan.

Anies menjadi salah satu pihak yang digugat oleh sekitar 31 warga karena polusi udara di Jakarta. Kini persidangan sedang berjalan dan akan dilanjutkan pada 22 Agustus mendatang.

Nasional

Lonjakan 70% Kasus Corona dalam Sepekan di Jabar Jadi Sorotan Satgas

Pemda diminta memperhatikan pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat.

Published

on

Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan lonjakan kasus corona tertinggi selama sepekan terakhir. Oleh sebab itu pemerintah meminta daerah segera menekan penularan penyakit bernama SARS-CoV-2 tersebut.

FINROLL.COM — Hingga 29 September, kasus Covid-19 di Jawa Barat dari 2.445 kasus menjadi 4.171 kasus atau naik 70,5% dalam sepekan. Sementara DKI dari 7.369 kasus menjadi 8.371 kasus atau naik 13,5% selama seminggu.
Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pada pekan lalu. Sementara, DKI Jakarta pada pekan lalu tidak termasuk dalam 5 besar wilayah penyumbang kasus positif terbesar, namun masuk pada minggu ini.
“Artinya daerah ini mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9).
Selain Jabar dan DKI, provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya lonjakan kasus lima daerah tersebut tidak masuk dalam provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi.
Secara rinci, kasus Covid-19 di Kalimantan Timur melonjak dari 850 kasus pada pekan lalu menjadi 1.434 kasus dalam sepekan. Kemudian, Sumatera Barat yang sebelumnya memiliki 880 kasus, naik menjadi 1.453 kasus. Jawa Tengah juga mengalami kenaikan, dari 1.772 menjadi 2.110 kasus Covid-19.
Secara nasional, kenaikan kasus Covid-19 mengalami peningkatan 164% menjadi 36.641 kasus dari pekan lalu. Selain itu, kasus kematian Covid-19 nasional juga mengalami peningkatan 0,2% dibandingkan dengan minggu lalu.

Hingga 29 September, ada lima provinsi yang alami kenaikan kematian tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur. Angka kematian di Jawa Baratnaik dari 51 kasus pekan lalu menjadi 70 orang.
Wiku menargetkan penurunan angka kematian Covid-19 secara nasional. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk memperhatikan pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat.
Ia berpesan, pasien dengan gejala tersebut perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin sebelum gejala bertambah parah. “Karena setiap angka adalah nyawa, dan kita harus betul-betul menekan kematian,” ujar dia.
Pada hari Selasa (29/9), kasus positif corona di Indonesia bertambah 4.002 orang menjadi 282.724. Provinsi DKI Jakarta masih menyumbang kasus terbanyak yakni 1.238 kasus atau setara 30,9%. Kemudian, Jawa Tengah naik 30 kasus menjadi 137, dan Banten meningkat 26 kasus menjadi 38. Sementara, Riau naik 13 kasus menjadi 43 serta Kalimantan Timur naik 7 kasus menjadi 33. (HDYT/KATADATA)

Continue Reading

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Jaksa Agung Tak Larang Namanya Muncul di Kasus Jaksa Pinangki

Published

on

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono membenarkan terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) perkara Djoko Tjandra.

Finroll.com – Ali menyebut dalam penyusunan surat dakwaan, Burhanuddin tidak pernah menghalangi Jaksa Penuntut Umum (jpu) untuk menuliskan namanya tersebut.

“Disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanuddin, itu adalah Jaksa Agung saya. Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,” kata Ali dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung secara virtual pada Kamis (24/9).

Namun, Ali mengklaim action plan pengurusan fatwa MA yang dirancang oleh Pinangki bersama sejumlah kroninya tidak dijalankan. Menurutnya, perencanaan tersebut belum masuk pada tahap eksekusi.

“Dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang,” ujar Ali.

Sebelumnya, Pinangki memasukkan nama atasannya Burhanuddin ke dalam paket action plan alias rencana aksi permintaan fatwa MA atas putusan PK Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Pinangki yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kasus ini, Pinangki dijerat dengan tiga dakwaan berbeda. Ia didakwa dengan Pasal gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pemufakatan Jahat. (CNN/HDYT)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending