Connect with us

Nasional

Anies Jalani Isolasi Mandiri Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Published

on


FINROLL.COM –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) dini hari.

Meski dikonfirmasi positif Covid-19, Anies bakal tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

Adapun, pada Senin siang (30/11/2020), Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Covid-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif pada Minggu (29/11/2020). Dia mengaku intens bertemu dengan Ariza untuk melaksanakan rapat berdua.

“Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya pada Selasa (1/12/2020).

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.

“Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

 

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Mafia alutsista, Prabowo Minta Ungkap Sosok Mister M

Published

on

By

Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkap adanya seorang mafia alutsista yang ia sebut Mister M. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pun meminta Connie mengungkap siapa sosok tersebut.

“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut berinisial Mister M, bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan pers, Minggu (9/5/2021).

Dahnil mengatakan inisial yang dibeberkan Connie jangan sampai menjadi fitnah dan rumor. Termasuk menyebut adanya industri pertahanan bayangan.

“Sebutkan saja Jenderal yang dia sebut-sebut bermain itu siapa? Apalagi Bu Connie menyebutkannya dengan embel-embel tidak memperoleh pengetahuan yang cukup terkait itu,” ungkapnya.

“Kasihan banyak jenderal yang baik-baik di Kemhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI menjadi lebih baik namun menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan oleh Bu Connie,” tambahnya.

Dia mengatakan tradisi dalam akademisi yaitu jujur dan menyampaikan sesuatu didasari oleh fakta dan data, bukan rumor apalagi fitnah. Akademisi bisa salah kata dia namun tidak boleh berbohong. Dahnil pun berterima kasih jika Connie menyebut saja mafia-mafia itu.

“Kita mendukung agar ditindak secara hukum. Karena sejak awal menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto selalu mewanti-wanti tidak ada tempat bagi siapa pun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista,” ungkapnya.

Ingin Modernisasi Alutsista

Sebab kata dia terkait dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa, kewibawaan Indonesia sebagai negara. Prabowo kata Dahnil ingin semua upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel.

“Tetap menjaga kepentingan nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan ada mafia alutsista berinisial “Mister M” yang mengambil keuntungan dari transaksi alutsista. Inisial Mister M itu muncul ketika Connie ditanya soal realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual beli alutsista diberantas. Akan tetapi Connie enggan mengungkapkan siapa ‘Mister M’ yang dimaksud.

“…yang bermain terlalu banyak..,” kata Connie dalam acara Impact CNBC Indonesia with Peter Gontha pekan lalu.

Reporter : Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Continue Reading

Nasional

Sumsel Akui Telusur Tak Ideal, Jateng Duga Data Rancu

Published

on

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengakui kurang dalam melakukan telusur alias tracing terkait peningkatan kasus Covid-19, termasuk kasus kematiannya. Sementara, Pemprov Jawa Tengah berdalih ada kerancuan data soal kenaikan kasus.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, zona merah di Sumsel bertambah menjadi tiga daerah per Selasa (4/5). Yakni, Kota Prabumulih, Palembang, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Seiring dengan itu, persentase angka kematian akibat Covid-19 di Sumsel pun tembus tiga besar se-Indonesia dengan 4,93 persen, atau 1.033 jiwa meninggal akibat Covid-19 dari total kasus kumulatif 20.494 orang.Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan angka kematian Sumsel berada di bawah Jawa Timur yang mencapai 7,24 persen dan Lampung dengan 5,04 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nuraini mengakui ada peningkatan tingkat hunian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di Sumsel, dari 30 persen menjadi 57 persen dalam waktu dua pekan.

Yakni, sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 6 April, hingga pertengahan April. Ia meyakini itu akibat mobilitas masyarakat yang meningkat pada bulan Ramadan.

“Dalam waktu dekat pemprov pun akan kembali mengaktifkan kembali Wisma Atlet Jakabaring apabila BOR ini terus bertambah agar tidak menyebabkan penuhnya pelayanan kesehatan bagi kasus positif disertai gejala,” ungkap Lesty, Rabu (5/5).

Selain itu, pihaknya pun mengakui bahwa jumlah telusur di Sumsel ini masih jauh dari ideal. Idealnya, dalam satu kasus konfirmasi 100 orang kontak terdekat yang harus dilakukan testing.

Saat ini Sumsel sudah mampu melakukan tracing dan testing kepada 30 kontak terdekat dari satu kasus konfirmasi positif. Prakteknya, pengetesan rata-rata paling banyak dilakukan pada 2-3 orang per satu orang terkonfirmasi positif.

“Ini tidak ideal karena banyak hal yang dihadapi. Jumlah testing ini lebih rendah dibandingkan seharusnya,” ungkap Lesty.

Terpisah, Epidemiolog Universitas Sriwijaya Iche Andriyani meminta Pemprov memaksimalkan kemampuan dalam tes dan telusur.

Tracing di daerah dijelaskan Kepala Dinkes tadi paling banyak hanya 2-3 orang dari satu orang kasus positif. Itu penyebabnya lebih ke pedoman revisi lima, kontak erat itu yang tidak bergejala tidak dites,” ujar dia.

“Padahal di revisi lima itu jelas, dikembalikan ke kemampuan daerah masing-masing. Nah kalau Sumsel mampu 30 orang testing untuk satu konfirmasi positif kenapa tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengklaim salah satu penyebab tingginya angka kematian warga di wilayahnya lantaran integrasi data pemerintah pusat dan daerah yang masih rancu.

Ia menduga pemerintah pusat terlambat dalam memasukkan data kematian Covid-19 Jawa Tengah dalam aplikasi New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.

“Kasus kematian Jateng kita trennya menurun, tapi masih tinggi kami akui masih sekitar 6 persen, dan kami sebagian karena komorbid. Dan juga karena rilis data yang tertunda. Kami di corona Jateng sudah merilis, tapi kelihatannya pusat yang belum merilisnya di NAR,” kata Prasetyo dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (5/5).

Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat dalam periode 29 April-5 Mei 2021, Jawa Tengah menyumbang sebanyak 305 kasus kematian akibat covid-19. Jawa Tengah juga dalam beberapa pekan terakhir kerap berada di tiga provinsi teratas penyumbang kematian covid-19 di Indonesia.

Namun demikian, Prasetyo menyebut saat ini kondisi pandemi covid-19 di Jawa Tengah terpantau masih dalam keadaan aman. Sebab, kapasitas keterisian atau BOR masih di bawah 50 persen, baik perawatan isolasi inap covid-19 maupun Intensive Care Unit (ICU).

“BOR kita di ICU 38 persen, isolasi 35 persen. Saya kira sudah sangat baik kesiapan infrastruktur kesehatan di Jawa Tengah,” kata dia.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nekat Terobos Penyekatan, Pemudik Bisa Dijerat Sanksi Pidana

Published

on

Masyarakat yang nekat menerobos penyekatan dan tak mematuhi petugas di masa larangan mudik lebaran 2021 disebut bisa dijerat pidana. Namun, polisi mengaku mengedepankan upaya persuasi ketimbang sanksi.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto berharap penerapan sanksi pidana itu tidak sampai terjadi dan menginginkan masyarakat patuh demi menekan penyebaran Covid-19.

“Sebetulnya ada pasal pidana yang bisa diterapkan, kalau yang bersangkutan (pemudik) melawan petugas, seperti pasal 212, 214, dan pasal 216 KUHP, ada ancaman pidananya,” kata dia, di Pelabuhan Merak, Kamis (6/5).

“Harapan kami tidak menerapkan pasal tersebut. Yang penting bagi kami kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik demi sama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sejauh ini, harapan tersebut masih sesuai. Dalam pengecekan pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Merak, Gerem Bawah, dan di depan Pelabuhan Merak, Rudy mendapati jalanan sepi.

“Sudah berjalan dengan baik, penyekatan sudah dilakukan mulai pukul 00.00 WIB, 6 Mei 2021. Tadi saya amati, monitor, warga sudah sadar ya. Tadi pengendara sudah sepi, kendaraan pribadi tidak begitu banyak,” terangnya.

Terpisah, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengaku akan menindak tegas masyarakat yang tetap bandel mudik meski tetap mengedepankan pendekatan lunak.

“Tentunya tetap memprioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya, Rabu (5/5).

Kebijakan ini diambil, kata Nico, sebab pemerintah mengantisipasi kembali meningkatnya kasua Covid-19, berkaca pengalaman kenaikan kasus usai libur panjang tahun sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan survei kementerian perhubungan, jika larangan mudik ditiadakan, akan terjadi pergerakan 81 juta orang yang melakukan perjalanan. Ia juga menyebut masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang diduga akan melaksanakan mudik.

Polda Jawa Timur sendiri menerjunkan 15.212 personel gabungan untuk menghalau pergerakan masyarakat, saat  larangan Mudik Lebaran 2021 resmi berlaku, 6-17 Mei 2021.

Rinciannya 1.065 dari Polda Jatim, 9. 381 dari Polres jajaran, 1.420 dari TNI, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka hingga Jasa Raharja sebanyak 3.346 orang.

“Ribuan personel akan di-plotting di sembilan titik perbatasan provinsi, 20 titik kabupaten/kota, dan 45 pintu tol di Jatim pada 6-17 Mei 2021,” kata Nico.

sumber : cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending